>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

KOTA GORONTALO, Humas – Pihak Pertamina bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersepakat untuk menertibkan para pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membuat antrian pembeli BBM khususnya jenis Premium di Stasisun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) semakin panjang. Kesepakatan tersebut diperoleh setelah mendengarkan masukan dari perwakilan SPBU, Hiswana Migas, dan unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo, pada rapat yang berlangsung di Ruangan Huyula Gubernuran Gorontalo, Selasa (15/1/2019).

Langkah untuk menertibkan pengecer BBM tersebut akan dilakukan dengan cara membatasi jumlah pembelian BBM. Untuk kendaraan roda dua, pembelian BBM maksimal hanya sebanyak lima liter. Sedangkan untuk kendaraan roda empat, maksimal seharga Rp150.000.

“Kita akan segera buat surat edarannya, dan nanti kita akan melibatkan Kepolisian bersama Satpol PP untuk memantau dan menertibkan pembelian BBM di seluruh SPBU di Provinsi Gorontalo,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang memimpin pertemuan itu.

Untuk memberi efek jera kepada pengecer yang tidak mematuhi batas maksimal pembelian BBM, akan diberlakukan sanksi dan ditindak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Guna efektifnya kebijakan itu, diminta kepada seluruh petugas SPBU untuk bersikap tegas dalam melayani pembeli BBM.

“Petugas di SPBU harus tegas, apapun kebijakan yang kita putuskan, kuncinya ada dipetugas SPBU. Kemudian untuk pembeli BBM yang diindikasi sebagai pengecer diikuti ke mana mereka pergi, jika terbukti mereka benar-benar sebagai pengecer, beri tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku,” tegas Idris.

Pertamina juga akan membuat zonasi untuk mengatur pembelian BBM kendaraan tertentu. Untuk kendaraan roda empat jenis angkot dan pikap akan dipusatkan di beberapa SPBU, demikian pula halnya untuk antrian truk yang akan membeli solar.

Sementara itu untuk distribusi elpiji tiga kilogram juga akan ditertibkan. Pendistribusian elpiji yang disubsidi oleh pemerintah ini akan dilakukan dengan menggunakan kartu yang akan diberikan kepada setiap keluarga kurang mampu.

“Kita gunakan basic data terpadu kemiskinan, yang bisa memperoleh kartu distribusi elpiji tiga kilogram benar-benar hanya mereka warga kurang mampu,” tandas Wagub Idris Rahim. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo bertekad untuk mensukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presiden 2019. Salah satu caranya dengan menargetkan partisipasi pemilih minimal 80 persen.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Forkopimda untuk membahas Tahapan Kampanye Pemilu yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Selasa (15/1/2019). Selain menghadirkan Ketua KPU Fadliyanto Koem dan Ketua Bawaslu Jaharudin Umar, rapat tersebut juga diikuti oleh Kapolda Gorontalo Brigjenpol Rachmad Fudail, Kajati Firdaus Dewilmar, Danrem 133/NW Kolonel Czi Arnold Ritiauw.

Hadir pula Kabinda, Kepala Pengadilan Tinggi, Danlanal, serta pimpinan OPD seperti Kaban Kesbangpol, Kaban Satpol PP serta Kadis PMD Dukcapil.

Beberapa hal yang berkembang dalam rapat tersebut di antaranya menyangkut sosialisasi pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 17 April. Penyelenggara diminta untuk mengintensifkan sosialsiasi hingga ke desa-desa, mengingat ada perbedaan mendasar antara Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019 ini.

“Sosialisasi ini sangat penting supaya target kita partisipasi pemilih di atas 80 persen dapat tercapai. Tadi ada saran dari Pak Kapolda untuk memberdayakan Babinkamtibmas, Babinsa untuk membantu KPU sosialisasi, tapi kita lihat lagi regulasinya apakah itu memungkinkan atau tidak,” terang Gubernur Rusli.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KPU, Fadliyanto Koem. Menurutnya, meskipun pemerintah pusat menargetkan partisipasi pemilih di atas 75 persen namun pihaknya mematok minimal 80 persen.

Terkait dengan sosialisasi Pemilu 2019, pihaknya menyebut akan membentuk Relawan Demokrasi yang terdiri dari 55 orang di setiap kabupaten/kota. Relawan akan aktif bekerja untuk sosialisasi mulai dari bulan Februari hingga April nanti.

“Ada biaya operasionalnya. Mereka nanti akan segera kita beri bimbingan teknis,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan kepemiluan di Gorontalo, berbagai unsur sepakat untuk mengintensifkan pertemuan formal dan non formal seminggu sekali. Hal itu dimaksudkan agar masalah di lapangan bisa segera diidentifikasi dan dicarikan jalan keluarnya. (Hmsprov -Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggenjot pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diawal tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perlambatan ekonomi akibat kurangnya penyerapan anggaran pemerintah diawal tahun.

Berdasarkan progres Tayang Umum Rencana Pengadaan tahun 2019, pertanggal 15 Januari 2019 jumlah paket pengadaan barang dan jasa lingkup Pemprov Gorontalo yang telah tayang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebanyak 6.954 paket dengan nilai Rp833,6 miliar. Paket tersebut terdiri dari 4.471 paket yang melalui penyedia dan 2.483 paket melalui sistem swakelola. Dari 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, 22 di antaranya telah tuntas penayangan SIRUP, empat OPD masih perlu penyesuain data, dan tiga OPD belum tuntas penayangannya.

“Jumlah tersebut baru mencapai 87,96 persen dari total pagu belanja langsung sebesar Rp947,8 miliar,” kata Kepala Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili pada rapat koordinasi dan evaluasi Triwulan IV Tahun 2018 di Ruangan Dulohupa Gubernur Gorontalo, Selasa (15/1/2019).

Wahyudin menambahkan, tayang umum rencana pengadaan harus menjadi perhatian seluruh OPD. Jika OPD tidak melakukan tayang umum rencana pengadaan maka akan menjadi temuan dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, karena dianggap terjadi pemborosan pelaksanaan kegiatan yang tidak didasari dengan perencanaan yang baik sejak awal.

Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menginstruksikan OPD untuk segera menyelesaikan proses penginputan paket pengadaan barang dan jasa.

“Masih ada 12 persen yang belum diinput, tolong segera diinput. Jika pengadaan segera kita mulai maka ekonomi Gorontalo akan bergerak. Terasa sekali dampaknya bagi masyarakat jika anggaran pemerintah belum mulai,” kata Idris.

Untuk memulai pelaksanaan program kegiatan di tahun 2019, Wagub Idris Rahim meminta seluruh OPD Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, serta Satker APBN, untuk memperkuat koordinasi dengan Inspektorat dan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Kita harus berkomitmen agar tahun 2019 lebih baik dari 2018. Seluruh administrasi 2018 disempurnakan, tahun 2019 dibenahi dengan baik,” pungkas Wagub Idris Rahim. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Kinerja anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tahun 2018, sangat memuaskan. Hingga bulan Desember 2018 realisasi fisik mencapai 98,52 persen, lebih tinggi 2,75 persen dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 yang hanya sebesar 95,77 persen. Demikian pula halnya untuk realisasi keuangan tahun 2018 yang serapannya mencapai 93,84 persen, lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2017 sebesar 90,42 persen.

“Alhamdulillah kinerja kita pada tahun 2018 cukup baik, insya Allah bermanfaat dan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi Triwulan IV tahun anggaran 2018 di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (15/1/2019).

Dari 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, progres hingga Desember 2018 terdapat tiga OPD yang tidak mencapai target. Masing-masing Dinas Kesehatan dengan realisasi keuangan 88,17 persen, Dinas PUPR realisasi keuangan 89,38 persen, dan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan realisasi fisik 89,53 persen dan keuangan 86,26 persen.

Sementara untuk Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan data E-Monep, menempatkan Kabupaten Bone Bolango pada posisi capaian realisasi tertinggi dengan realisasi fisik sebesar 93,69 persen dan keuangan 92,87 persen. Kabupaten Boalemo realisasi fisik 93,14 persen dan keuangan 92,60 persen, Kota Gorontalo dengan fisik 88,20 persen dan keuangan 79,97 persen, dan Kabupaten Gorontalo fisik sebesar 84,77 persen dan keuangan 81,82 persen. Sedangkan Kabupaten Pohuwato realisasi fisik mencapai 84,31 persen dan keuangan 86,85 persen, serta Kabupaten Gorontalo Utara fisiknya hanya 57,14 persen dan keuangan 78,33 persen.

Untuk realisasi APBN yang dialokasikan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp5,87 triliun, hingga akhir Desember 2018 telah terealisasi sebesar 92,68 persen atau Rp5,44 triliun.

“Berdasarkan evaluasi ini saya minta OPD Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, serta Satker APBN untuk mempertajam kembali fokus obyek sasaran program dan kegiatan. Cermati kembali data perencanaan dan hasil identifikasi terutama data kemiskinan agar mampu memberikan dampak yang signifikan,” ujar Idris.

Lebih lanjut Wagub juga menginstruksikan seluruh OPD Provinsi Gorontalo untuk segera memulai pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2019. Terkait hal itu Idris meminta setiap OPD untuk mensinergikan program kegiatan tahun 2019 dengan kabupaten/kota.

“Segera mulai pelaksanaan program kegiatan diawal tahun 2019. Perekonomian kita masih sangat tergantung dari anggaran pemerintah. Sebelum dimulai, sinergikan program dengan kabupaten/kota, jangan sampai programnya tumpang tindih,” tandasnya.(Hmsprov - Haris)

KAB. GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi istri Idah Syahidah melepas siswa-siswi Praktek Kerja Lapangan (PKL) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Selasa (15/01/2019).

Dalam sambutannya Gubernur dua periode itu mengingat kembali kisahnya ketika mengenyam pendidikan dulu yang menurutnya tidak sehebat sekarang.

“Jas adik-adik sangat bagus. Saya ingat dulu ketika SMA bahkan kuliah tidak pernah mengenakan jas sebagus ini. Waktu wisuda saja saya hanya meminjam jas teman. Kalian harus bersyukur sekarang sudah bisa praktek keluar daerah dan jadilah kebanggaan Gorontalo”, ujar Rusli.

Lebih lanjut Gubernur dua periode itu menjelaskan secara terus menerus pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan program peningkatan pendidikan yang berkualitas. Diantaranya perbaikan sarana prasaran pendidikan, penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga pendidikan, pemerataan layanan pendidikan, dan program pendidikan untuk rakyat.

Sementara itu Kepala sekolah SMK Negeri 1 Batudaa Bachrudin Poyo menyampaikan kebahagiaan dan kebanggaannya atas kehadiran Gubernur Gorontalo di sekolah yang di pimpinnya.

“Saya selaku kepala sekolah, mewakili guru dan staf SMK Negeri 1 Batudaa sangat bangga dan berbahagia karena ditengah kesibukan Gubernur, masih sempat datang untuk melepas anak-anak kami yang akan turun PKL”, terangnya.

Jumlah keseluruhan siswa yang akan melaksanakan PKL adalah 195 orang, termasuk praktek kerja diluar daerah diantaranya Cianjur 4 orang, Manado 5 orang dan Bitung 5 orang.

Selain melepas siswa-siswi PKL, Gubernur Rusli juga meresmikan satu unit gedung baru, yakni Ruang Praktek Siswa (RPS) Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Batudaa.(Hmsprov - Gina)

ota Gorontalo, Humas – Badan Keuangan Provinsi Gorontalo menggelar Apel Kendaraan di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag), Senin (14/1/2019). Apel yang dipimpin oleh Kasubid Penatausahaan Aset Area II itu untuk merekonsiliasi aset yang terdaftar di Badan Keuangan dan yang ada di Diskumperindag.

Hasilnya ada 21 unit kendaraan roda dua yang terdata. 5 unit rusak berat, 16 unit dalam kondisi baik. Ada juga 3 unit kendaraan roda empat dengan status dalam kondisi baik.

“Terdapat 3 unit BPKB kenderaan roda empat belum dititipkan ke Badan Keuangan, 2 unit kenderaan roda empat dalam proses penyeraah dari pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Gorontalo,” jelas Kasubag TU Diskumperindag, Ramli Mohune

Dari beberapa kendaraan tersebut, pihaknya menyebut ada 10 kendaraan yang akan dilelang pada tahun 2019. 3 unit kendaraan roda empat dan 7 unit roda dua itu dilepas ke publik karena telah melewati batas waktu pemakaian.

Apel Kendaraan tersebut diharapkan dapat menilai kondisi kendaraan dinas operasional yang ada di masing-masing OPD. Pendataan aset menjadi salah satu poin penting agar opini pengelolaan keuangan daerah dapat berlangsung Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (Hmsprov)

 

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mematangkan kesiapan peringatan Hari Patriotik 23 Januari. Rapat khusus pembahasan terkait hal ini dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang digelar di ruang Dulohupa, Kompleks Gubernuran Gorontalo, Senin (14/01/2019).

Mengawali rapat tersebut Gubernur Rusli meminta OPD yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan untuk menjelaskan tekhnis kesiapan acara. Penjadwalan acara juga diminta untuk dipaparkan.

“Sesuai dengan agenda kita rapat ini untuk persiapan peringatan Hari Patriotik 23 Januari 1942, untuk itu kepada Bapak Ibu pimpinan OPD saya persilahkan memaparkan rencana tekhnisnya”, buka Rusli.

Rapat tersebut menyepakati rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Jalan Sehat tanggal 20 Januari 2019 dan Napak Tilas tanggal 21 Januari 2019 yang diawali dari Boalemo dan berakhir di Bone Bolango.

Kirab Bendera dilaksanakan tanggal 22 Januari 2019, Ziarah Makan Pahlawan Nani Wartabone digelar tanggal 23 Januari sebelum ditutup dengan Upacara Hari Patriotik di hari yang sama bertempat di SPN Polda Gorontalo.

“Saya berharap agar rangkaian kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Setiap instansi sudah harus tahu dan memahami tugasnya masing-masing. Perlu juga adanya koordinasi dan komunikasi antar OPD,” pinta mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Beragam doorprize juga pada pelaksanaan Jalan Sehat telah disiapkan oleh panitia. Di antaranya 10 unit sepeda motor dan 50 unit sepeda. Kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis juga akan digelar.(Hmsprov - Gina)

BONE BOLANGO, Humas – Pembongkaran dua makam akibat konflik keluarga di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango terus mendapatkan perhatian dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Usai berziarah dan menjenguk keluarga korban Minggu kemarin, makam atasnama Masri Dunggio dan Siti Aisyah A. Hamzah mulai dipugar, Senin (14/1/2019).

“Kemarin kami diminta supaya makam keluarga ibu Sarco Pomontalo ini dipugar dengan dana bapak gubernur. Kami dari Dinas Sosial membantu memfasilitasi,” terang Kadis Sosial Risjon Sunge.

Pemugaran itu diharapkan dapat menata makam sekaligus memberikan kenyamanan bagi keluarga yang ingin berziarah. Selain itu juga untuk mencegah hewan lepas yang biasa lalu lalang di sekitar lokasi.

“Khusus untuk bapak gubernur, kami atasnama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kemarin beliau datang ke sini bahkan sempat duduk di tanah berdoa dan ziarah. Tidak banyak pemimpin seperti beliau,” kata Abdul Salam Pomontalo, adik dari Sarco Pomontalo yang turut menyaksikan proses pemugaran makam.

Pemprov Gorontalo Siapkan Pemakaman Umum

Di tempat terpisah Pelaksana Harian (Plh) Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Rini Nento menjelaskan, Pemprov Gorontalo sudah merampungkan penyediaan pemakaman umum bagi masyarakat. Tinggal teknis pelaksanaannya perlu dibahas apakah dikelola oleh pemprov atau dihibahkan ke pemerintah kota.

“Kemarin pak gubernur sudah memerintahkan kami untuk mempercepat prosesnya. Dari segi lahan sudah ada tinggal teknis pemagaran dan pembersihannya bagaimana? Pengelolaanya juga perlu untuk dibahas bersama,” jelas Rini.

Lokasi tanah yang dimaksud Rini yakni di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Lahan seluas 1,18 hektar sudah dibebaskan sejak tahun 2017 lalu. Satu lokasi lain yakni di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana seluas lebih kurang 3000 meter persegi.(Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Persoalan izin kapal di atas 30 Gross Ton (GT) yang dikeluhkan oleh sejumlah nelayan dan pengusahaan perikanan kepada Gubernur Gorontalo pada akhir tahun 2018 lalu, memperoleh perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI. Menindaklanjuti persoalan tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar, meminta kepada nelayan yang mengajukan izin khusus untuk kapal di atas 30 GT segera melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

“Saya membawa tim perizinan ke Gorontalo yang siap membantu para nelayan, kalau dilengkapi hari ini atau paling lambat besok seluruh dokumennya, izinnya langsung saya tanda tangani,” ujar Zulficar pada workshop yang mengangkat tema ‘Kupas Tuntas Masalah Perizinan dan Pendanaan Usaha Perikanan’ di aula Rektorat Universitas Negeri Gorontalo, Senin (14/1/2019).

Dirjen Perikanan Tangkap menjelaskan, proses pengurusan izin di KKP sudah dilakukan secara online melalui portal www.perizinan.kkp.go.id. Dikatakannya, proses online ini bertujuan untuk memudahkan serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan nelayan dan pengusaha perikanan dalam mengurus perizinan.

“Tidak perlu lagi bolak balik ke Jakarta, cukup lewat online saja. Yang terpenting dokumennya lengkap dan kewajibannya untuk membayar pajak sudah dipenuhi, itu saja,” tegasnya.

“Kita tidak pada posisi menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak menyalahkan nelayan, dinas, dan aparat. Pertanyaannya apakah dokumen yang disampaikan telah lengkap? Tugas kita bersama, KKP, dinas, dan pemilik kapal duduk bareng dan pastikan lengkap dokumennnya,” lanjut Dirjen Perikanan Tangkap menanggapi keluhan seorang nelayan yang mengatakan telah melengkapi dokumen pengurusan kapal miliknya.

Sementara itu Wagub Idris Rahim mengapresiasi upaya KKP dalam membantu nelayan Gorontalo. Untuk memperlancar pengurusan perizinan kapal di atas 30 GT, Idris mengajak seluruh nelayan dan pengusaha perikanan untuk memenuhi dan melengkapi dokumen yang menjadi syarat dalam pengurusan izin.

“Kupas tuntas persoalan izin ini hanya satu, masukkan berkas dengan lengkap, persoalan izin pasti tuntas,” terang Idris.

Idris berharap dengan bantuan KKP, persoalan perizinan kapal ini segera teratasi sehingga para nelayan bisa segera melaut. Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor prioritas Pemprov Gorontalo dalam mendorong terwujudnya visi masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera, melalui salah satu program unggulan yaitu ekonomi kerakyatan yang lebih meningkat.

Berdasarkan data dari KKP, dari 15 kapal Gorontalo yang disebutkan sementara mengurus izin, 10 di antaranya bahkan belum pernah mengajukan dokumen, dua kapal sudah lengkap dokumennya, dan sisanya dokumennya tidak lengkap. Sementara dari 56 kapal di Gorontalo yang pernah terbih Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), 32 SIPI telah kadaluarsa, dan sisanya 24 SIPI masih berlaku.(Hmsprov - Haris)

Senin, 14 Januari 2019 11:50

Pinisi Bakti Nusa Berlabuh di Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Kapal Pinisi Bakti Nusa pada Minggu (13/01/2019) bersandar di pelabuhan Gorontalo. Kapal ini disambut oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan jajaran pimpinan OPD dilingkup pemerintah Provinsi Gorontalo, kapal ini tiba pukul 17.00 WITA.

“Kami ucapkan selamat datang di Provinsi Gorontalo, Pak Dirjen. Saya kira kunjungan ini sangat bermanfaat bagi kita masyarakat Gorontalo khususnya di bidang Pariwisata. Silahkan di eksplor semua yang ada di perairan Gorontalo”, ujar Sukri Botutihe selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo.

Lebih lanjut di sela-sela ramah tamah penyambutan tersebut, Sukri juga berterimakasih pada tim ekspedisi Pinisi Bakti Nusa karena telah memilih Gorontalo sebagai salah satu titik pemberhentian yang dinilainya akan membawa efek baik di Gorontalo.

Sementara itu Dirjen Perikanan Tangkap KKP RI Mohamad Zulfikar Mochtar menjelaskan, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) bekerjasama dengan Yayasan Makassar Skalia meluncurkan program Ekspedisi Pinisi Bakti Nusa ini untuk menggali dan meriset potensi perairan di Indonesia.

Di Gorontalo sendiri, kapal ini akan berlabuh selama dua hari. Selain akan melaksanakan Workshop tentang perizinan dan permodalan nelayan di Universitas Negeri Gorontalo, juga akan ada nonton bareng dokumenter tentang kemaritiman.

Ekspedisi Pinisi Bakti Nusa yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, akan berlayar sekitar sembilan bulan hingga 17 Agustus 2019 mendatang. Dalam pelayarannya, kapal ini berlabuh di 74 titik pelabuhan atau pesisir strategis, termasuk kawasan konservasi laut, pariwisata dan pulau -pulau perbatasan. (Hmsprov - Gina)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo