>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

Kota Gorontalo, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjamu kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIII/Merdeka Mayor Jenderal Tiopan Aritonang bersama rombongan dengan jamuan makan malam bersama yang berlangsung di rumah makan Ohara 2, jalan Yos Sudarso, Kel.Tenda, Kota Gorontalo, Kamis malam (10/1/2019).
Kedatangan Pangdam bersama rombongan ke Gorontalo bukan kali pertama. Sebelumnya Mayor Jenderal Tiopan Aritonang yang belum lama dilantik ini, turut menghadiri penutupan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang dipusatkan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, beberapa waktu yang lalu.

Makan malam yang berlangsung sederhana namun penuh keakraban ini turut dihadiri oleh Komandan Resort Militer (Danrem) 133/Nani Wartabone Kolonel Arnold AP. Ritiauw, Jajaran persit kartika candra, serta jajaran TNI bersama beberapa pimpinan OPD dilingkup Pemprov Gorontalo

Jika tak ada aral melintang kedatangan Pangdam XIII merdeka yang di dampingi istri ibu Tiolinda Sari Manurung beserta rombongan ke Gorontalo ini, akan mengresmikan Aula Kusno Danupoyo di Makorem 133 / NWB sekaligus peresmian Jembatan Merah Putih NKRI di desa Buhu, Kabupaten Gorontalo, yang akan berlangsung besok hari (red-Jumat). Kunjungan kerja Pangdam XIII Merdeka ini akan di dampingi langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.(Hmsprov-Echin).

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Berbagai program dan bantuan terus dikucurkan untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan pendapatan petani. Salah satunya melalui bantuan mesin dryer untuk pengering padi dan jagung.

“Para petani kita sangat membutuhkan dryer ini. Oleh karena itu Pemprov Gorontalo melalui Dinas Pertanian pada tahun 2018 telah mengalokasikan pembangunan dryer untuk membantu petani dalam mengeringkan hasil panennya, baik padi maupun jagung,” kata Wagub Idris Rahim usai meninjau mesin dryer di Desa Moahudu, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Kamis (10/1/2019).
Diutarakannya, selama ini petani padi dan jagung selalu terkendala pada pengeringan. Kadangkala hasil panen yang masih tinggi kadar airnya terpaksa dijual, akibatnya harganya pun rendah. Untuk itu Idris berharap bantuan mesin pengering tersebut bisa membantu petani dalam meningkatkan mutu dan kualitas produksi padi dan jagung.

“Jika mutu dan kualitas padi dan jagung bagus, kadar airnya rendah, pasti harganya lebih tinggi. Pendapatan petani pun meningkat,” ujar Wagub Gorontalo dua periode tersebut.
Kepada para petani yang hadir pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim berpesan untuk memelihara dan merawat mesin pengering agar bisa digunakan dalam jangka waktu lama.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Muljady D. Mario menjelaskan, pada tahun 2018 Pemprov Gorontalo telah mengalokasikan bantuan pembangunan 10 unit mesin dryer kepada kelompok tani di seluruh kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo. Mesin dryer tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu mesin yang berkapasitas enam ton dan 10 ton dengan anggaran masing-masing Rp800 juta dan Rp900 juta perunitnya.

“Jika musim penghujan ini menjadi kendala petani dalam mengeringkan padi dan jagung. Sehingga kualitas padi dan jagung rendah, harga jualnya juga rendah. Karena itu dengan mesin dryer ini kita berharap kesejahteraan petani semakin meningkat,” tandasnya.(Hmsprov-Haris).

 

Kota Gorontalo, Humas – Sebagai upaya menekan angka inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo tahun ini sedang menyusun sebuah roadmap yang berisi upaya-upaya dan rencana kerja pengendalian inflasi untuk periode 2019-2021. Hal ini terungkap pada rapat TPID yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba di ruang rapat Huyula Kantor Gubenur, Rabu (9/1/2019).

Dalam kesempatan tersebut Sekdaprov mengungkapkan, roadmap pengendalian inflasi yang disusun ini, mengacu pada roadmap pengendalian inflasi nasional yang fokus pada pokok arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2018. Dimana, pokok arahan presiden disini disingkat disingkat dalam 4K , diantaranya yakni Keterjangkauan harga dengan mendorong stabilisasi harga dan mengelola permintaan. Ketersediaan pasokan dengan memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah, dan pengelolaan impor-ekspor pangan (lanjutan) serta memperkuat kelembagaan.
Duanya lagi adalah Kelancaran distribusi dengan mendorong kerjasama perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan, serta Komunikasi Efektif untuk memperbaiki kualitas data, komunikasi dalam pengendalian tingkat konsumsi, dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Nah jika program tersebut terlaksana dengan optimal, maka diharapkan 2019-2021 mencapai indeks harga konsumen dalam rentang sasaran nasional (3,5 ± 1 %),” ujarnya

Selain itu, Mantan Kadis PU Provinsi Gorontalo itu juga menuturkan, penguatan kerjasama antar OPD merupakan salah satu alternatif dalam menjamin kesinambungan dalam penyususnan program. Sandingkan roadmap ini dengan 8 program yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kita.

“Kesejahteraan masyarakat tergantung bagaimana kita menekan inflasi. Jangan hanya OPD dominan seperti pertanian, bapppeda dan OPD terkait lainnya yang berpikir untuk menurunkan inflasi. Kita punya 32 OPD, kenapa tidak fungsikan semua. Jangan bilang, pak OPD ini tidak ada hubungannya dengan inflasi karena 1 rupiah anggaran yang diterima OPD itu harus di gunakan untuk kesejahteraan rakyat,” ungkap Darda
Secara umum, inflasi provinsi Gorontalo dalam 3 (tiga) tahun terakhir cenderung melambat dan lebih rendah dari inflasi nasional. Rata – rata inflasi tahunan Gorontalo (2016 – November 2018) 3,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumya (2014– 2015) yang sebesar. 5,31% (yoy).

Dilihat berdasarkan komponennya, semua komponen mengalami tren penurunan baik untuk inflasi inti 1,92% (yoy) (2016-2018), inflasi Volatile Food 4,31% (yoy) (2017-2018), dan inflasi Administered Price 3,75% (yoy) (sepanjang 2018).

“Dengan melihat data tersebut, maka pengendalian inflasi Gorontalo perlu mencermati beberapa risiko yang dapat berdampak pada pencapain inflasi, antara lain peningkatan tekanan inflasi menjelang pilpres tahun 2019, Kenaikan UMP pada tahun 2019, Kenaikan gaji PNS, Pergerakan harga minyak dunia, serta adanya rencana kenaikan cukai rokok pada tahun 2019,” tandasnya.(Hmsprov-Nova).

KOTA GORONTALO, Humas – Pembentukan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo (UNG) yang dirintis sejak tujuh tahun silam, selangkah lagi akan akan terealisasi. Kepastian ini terungkap pada pertemuan Tim Visitasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) bersama jajaran UNG yang turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, serta sejumlah calon dosen Fakultas Kedokteran UNG di gedung Rektorat UNG, Rabu (9/1/2019).
Ibarat menunggu seorang ibu melahirkan, kita perhitungkan pada pertengahan Desember 2018 akan lahir. Tetapi perhitungan itu meleset karena setelah diperiksa oleh dokter kandungan, bayi yang bernama Fakultas Kedokteran ini dalam waktu satu dua minggu kedepan insya Allah baru akan lahir,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya pada kesempatan itu.

Kepada Tim Visitasi Wagub Idris Rahim menuturkan, kehadiran Fakultas Kedokteran merupakan tuntutan kebutuhan yang sangat dinantikan oleh pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo. Dikatakannya, keberadaan Fakultas Kedokteran ini akan sangat mendukung visi Pemprov Gorontalo untuk mewujudkan masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera.

“Keberadaan Fakultas Kedokteran ini sejalan dengan dua dari delapan program unggulan Pemprov Gorontalo yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Fakultas Kedokteran ini diharapkan akan mendorong peningkatan sumber daya manusia di sektor kesehatan, sekaligus juga menjadi penggerak perekonomian Gorontalo,” ujarnya.
Tim Visitasi Kemenristekdikti terdiri dari unsur Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PTKes).

Ketua Tim Visitasi Kemenristekdikti, Endang Taryono menjelaskan, visitasi bertujuan untuk melakukan evaluasi lapangan terhadap usul pembukaan Fakultas Kedokteran UNG. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mewawancarai calon dosen Fakultas Kedokteran UNG, pengecekan laboratorium dan infrastruktur pendukung lainnya, serta pengecekan rumah sakit pendidikan yang akan menjadi tempat praktek mahasiswa Fakultas Kedokteran UNG.

“Kita akan mewawancarai calon dosen, kemudian kita juga akan melihat laboratorium dan infrastruktur lainnya, memeriksa berkas termasuk kurikulum, serta kunjungan ke rumah sakit pendidikan. Dari kunjungan ini nanti ada catatan-catatan yang menjadi rekomendasi kami dan beberapa pakta integritas yang harus disiapkan UNG dalam rangka pendirian Fakultas Kedokteran,” jelas Endang Taryono.(Hmsprov-Haris).

KOTA GORONTALO, Humas – Hasil riset yang dirilis oleh Badan Penelitian Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPPEDA) Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa indeks akomodasi hotel belum tersebar merata untuk mendukung destinasi wisata di Provinsi Gorontalo.

Ada enam obyek wisata yang diukur yakni Pulau Saronde di Kabupaten Gorontalo Utara, wisata bawah laut Olele di Bone Bolango, Benteng Otanaha di Kota Gorontalo dan Pantai Libuo di Pohuwato. Ada pula obyek wisata Pentadio Resort di Kabupaten Gorontalo dan Pantai Bolihutuo di Boalemo.

Saronde, Olele dan Libuo memiliki indeks akomodasi terendah dengan persentase 33,3%. Obyek wisata Pensort dan Pantai Bolihutuo jauh lebih baik di angka 66,7%. Benteng Otanaha di Kota Gorontalo menjadi yang terbaik dengan nilai 100.
Lemahnya indeks akomodasi (hotel) di sekitar Saronde, Olele dan Libuo relevan dan bisa menjelaskan rendahnya PADsp di Gorontalo Utara, Bone Bolango dan Pohuwato. Kuatnya indeks akomodasi dan aksesibilitas (100) menuju objek Benteng Otanaha relevan dan bisa menjelaskan relatif tingginya PADsp Kota Gorontalo. Benteng Otanaha dengan raihan total indeks tertinggi (88,02) layak menjadi branding pariwisata Kota Gorontalo,” terang Kasubid Litbang Ekonomi Pembangunan BAPPPEDA, Wiwik Junus Ismail, Rabu (9/1/2019).

Penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Gorontalo” itu juga mengukur faktor lain seperti daya tarik wisata, aksebilitas serta kondisi sekitar kawasan. Ada juga indikator pengelolaan & pelayanan, sarana penunjang, tersedianya air bersih dan tingkat kelayakan.

PAD sektor pariwisata (PADsp) berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan serta retribusi tempat rekerasi dan olahraga. PADsp di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo share-nya relatif kecil terhadap PADtot.
SHARE PADsp terhadap PADtot tertinggi 2017 (Kota Gorontalo ;35,86%), menyusul Gorontalo Utara (8,05%). Kabupaten Gorontalo terkecil (1,51%) tetapi meningkat drastis menjadi 3,19% tahun 2018. Kurun 2014-2017 share PADsp Kota Gorontalo rata-rata 32,81% terhadap PADtot. Analisis ini juga luput pada Kabupaten Boalemo dimana belum diperoleh data yang valid

Data hasil penelitian indeks pengembangan unsur penilaian Obyek Wisata di Provinsi Gorontalo. (Sumber: BAPPPEDA Prov. Gorontalo).“Olele adalah spot penyelaman terbaik tetapi indeks akomodasi, pengelolaan dan pelayanan serta sarana penunjang lemah. Bila tidak ada pembenahan serius, sangat mungkin dampak ekonomi ke pemerintah dan masyarakat terus menurun bersamaan dengan kualitas terumbu karang / objek penyelaman,” sambungnya.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang disampaikan melalui penelitian tersebut yakni perlu mendorong adanya gerakan sadar wisata. Gerakan untuk kesadaran, keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata secara terprogram, terjadwal, didukung oleh semua pihak.
Sektor pariwisata menjadi program unggulan pada periode kedua pemerintahan Rusli Habibie dan Idris Rahim. Oleh karenanya perlu adanya remindset atau penguatan cognitive dan awareness kepada jajaran birokrasi provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ke level kecamatan, desa dan kelurahan. Diharapkan dapat mengerahkan semua sumber daya, meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di seluruh Provinsi Gorontalo.

Pengembangan pariwisata hendaknya lebih fokus melalui penetapan branding, segmentation dan positioning (BSP). Target dan sasaran ke bidang wisata yang sumberdayanya ada dan melimpah, memiliki banyak keunggulan dan keunikan tetapi belum dieksplorasi oleh provinsi lain.

Terakhir yakni membangun Public Private Partnership. Kemitraan yang dibangun antara pihak swasta nasional berbentuk badan usaha atau perorangan dan atau pihak swasta asing dengan pihak pemerintah untuk pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata. BUMN dan BUMD juga sangat disarankan berperan aktif dan pengembangan destinasi, atraksi, aksesibilitas dan kenyamanan objek wisata termasuk inkubasi bisnis dan komersialisasi industri yang terkait erat dengan sektor pariwisata.(Hmsprov-Isam).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Pengurus Daerah Penghimpun Donor Darah Indonesia (PD-PDDI) Gorontalo optimis target 1200 kantong darah per bulan bisa diwujudkan. Salah satu strategi yang diterapkan yakni dengan melipatkan PNS dan PTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Pegawai kita hampir 10 Ribu orang baik PNS dan PTT, jadi potensi ini bisa kita gali untuk target 2019. Angka itu kita kolaborasi dengan program PDDI pusat yang sasarannya ke sekolah, mahasiswa maupun masyarakat pendonor,” ujar Sekda Darda Daraba pada Rapat Pleno Perdana PD-PDDI Provinsi Gorontalo, Senin (7/1/2019) di ruang Huyula Kantor Gubernur.
Sejauh ini, lanjut katanya, PDDI hanya mampu mengumpulkan 600-700 kantong darah setiap bulan. Selain disumbang oleh relawan donor rutin, instansi pemerintah, swasta dan TNI/Polri juga menggelar aksi dorong pada acara-acara tertentu.

“Perlu ada kesadaran dan kepedulian yang masif bagi aparatur negara terhadap aksi donor darah. OPD kita ada 33, jika setiap bulan 3 OPD rutin berpartisipasi maka hanya bulan 11 bulan agar semuanya bisa mendonor,” imbuhnya.

PDDI juga mengapresiasi langkah Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo yang sudah menyiapkan aplikasi online untuk dorong darah. Aplikasi ini cara kerjanya mirip seperti aplikasi transportasi online. Seseorang yang butuh darah akan dihubungkan dengan pendonor terdekat di wilayahnya, lengkap dengan jenis golongan darah yang dibutuhkan.
Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah warga yang membutuhkan darah. Rencananya aplikasi tersebut akan diluncurkan tanggal 23 Januari 2019 mendatang.(Hmsprov-Nova).

 

JAKARTA, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memenuhi janjinya untuk mengusulkan penambahan kuota penerima Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Kementrian Sosial RI. Usulan disampaikan Rusli saat bertemu dengan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (7/1/2019).

Penambahan kuota asuransi kesehatan yang dibiayai melalui dana APBN itu diharapkan dapat mengurangi beban daerah melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Tahun 2018 lalu Pemprov Gorontalo menanggung lebih kurang 201.275 jiwa.
Alhamdulillah hari ini saya beberapa Bupati dan Wali Kota diterima oleh Pak Menteri di kantornya. Ada beberapa yang kita bahas, salah satunya penambahan kuota atau pengalihan status penjaminan dari Jamkesta ke JKN-KIS. Alhamdulillah usulan itu sudah disahuti oleh Pak Menteri untuk direalisasikan,” ujar Rusli usai pertemuan.

Gubernur berharap dari 201.275 jiwa tanggungan Jamkesta yang ada, separuhnya atau 100.000 di antaranya dapat ditanggung melalui JKN-KIS. Itu berarti ada penghematan anggaran daerah kurang lebih Rp20 miliar.

“Sehingga dananya bisa kita manfaatkan untuk membiayai sektor kesehatan lainnya. Contohnya promosi dan kampanye pola hidup sehat, pembangunan fasilitas rumah sakit, dokter dan sebagainya,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kadis Sosial Provinsi Gorontalo Risjon Sunge mengaku optimis jika usulan tersebut bisa terakomodir. Pasalnya data di Kementrian Sosial menyebutkan ada 105 Ribu warga Gorontalo penerima JKN-KIS yang datanya tidak sinkron.
Kita sedang menyesuaikan data usulan dengan data yang tidak ditemukan keberadannya. Ada yang sudah meninggal, ada yang tidak ada NIK (Nomor Induk Kependudukan), ada yang sudah pindah dan lain-lain. Sehingga ditemukan ada kurang lebih 105.000 yang tidak jelas keberadannya. Itu yang akan diganti dengan yang ditanggung oleh APBD,” terangnya.

Selain penambahan kuota JKN-KIS, Gubernur Rusli juga mengusulkan penambahan kuota penerima Program Keluarga Harapan sebanyak 83 Ribu KPM tahun 2019. Jika usulan itu disetujui dan ditambah dengan data 2018 sebanyak 61 Ribu KPM maka total penerima menjadi 144 Ribu KPM.(Hmsprov).

 

Kota Gorontalo, Humas – Dinas Pangan Provinsi Gorontalo memperkuat konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Penguatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan diversivikasi atau penganekaragaman pangan.

Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo Haris Hadju, dalam siaran persnya, Senin (7/1/2019), menjelaskan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memiliki prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menjaga keberlanjutan dan pemanfaatan pekarangan, konsep model KRPL dilengkapi dengan kelembagaan, kebun bibit Desa, unit pengolahan serta pemasaran untuk penyelamatan hasil yang melimpah, tambah Haris.

Lebih jauh Haris menjelaskan, penting untuk melakukan penyadaran ke masyarakat mengenai manfaat keberadaan KRPL, apalagi di kawasan yang banyak mengidap stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronik sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

“Penting untuk meningkatkan kemauan dan kesadaran akan manfaat keberadaan KRPL, sehingga harus lebih giat lagi dalam melaksanakan sosialisasi mengenai konsep KRPL agar masyarakat khususnya para perempuan semakin terpanggil untuk terlibat langsung dalam pemanfaatan KRPL,” urai Haris Hadju.
Sementara itu Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Zakiya Moh. Baserewan, menjelaskan Dinas Pangan melaksanakan evaluasi KRPL sejak tanggal 4 hingga 7 Januari 2019 di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo.

“ Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peran dan tanggungjawab kelembagaan yang menangani KRPL serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi ini juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran,” ungkap Zakiyah.

Zakiya juga menyebutkan, capaian realisasi RKPL hingga Desember 2018 sebesar 37 Unit dari target 33 KRPL atau 112%. Pada tahun 2018 pula terjadi peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat.
Pola konsumsi pangan masyarakat naik menjadi 88,2 persen pada 2018 dibanding Tahun 2017 sebesar 76 persen. Ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat menanam dan mengkonsumsi pangan yang beragam, berupa ubi-ubian, kacang- kacangan dan sayuran serta buah-buahan,” pungkas Zakiya.(Hmsprov-Asriani).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo memprediksi prospek ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 akan tumbuh pada kisaran 7 hingga 7,4 persen. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Ricky P. Gozali, pada pertemuan tahunan di aula Kantor Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Senin (7/1/2019).

“Kami memperkirakan ekonomi Gorontalo akan semakin membaik dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga pada tahun 2019,” kata Ricky.
Ricky mengemukakan, pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh peningkatakan konsumsi swasta dan pemerintah, serta perbaikan kinerja investasi dan perdagangan Provinsi Gorontalo. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, Perwakilan BI Provinsi Gorontalo berkomitmen penuh mendukung pengembangan ekonomi Gorontalo dengan memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lainnya.

Di bidang moneter, BI akan mendukung pengambilan kebijakan pemerintah dengan melakukan fungsi advisor melalui asesmen kondisi ekononi terkini, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan kajian dan riset. BI Provinsi Gorontalo akan terus terlibat secara aktif dalam upaya pengendalian inflasi dan peningkatan investasi.

“Kami juga melakukan fungsi pengembangan UMKM Gorontalo melalui pembinaan klaster dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengapresiasi langkah BI Provinsi Gorontalo yang menggelar pertemuan tahunan dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, momentum tersebut merupakan upaya untuk membangun sinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo.

“Sinergi dalam membangun sektor ekonomi merupakan satu keniscayaan atau keharusan. Kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, sebaliknya harus bekerja sama dan sama-sama bekerja,” ucap Idris.

Wagub mengajak seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas dalam menghadapi gejolak ekonomi global maupun gejolak politik menghadapi pemilihan legislatif dan presiden, yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Provinsi Gorontalo.

“Tahun 2018 kita sudah bekeja keras, hasilnya kinerja ekonomi kita positif. Tahun ini penuh dengan tantangan dan itu bisa kita hadapi dengan memperkuat koordinasi dan sinergitas,” tandas Wagub Idris Rahim.(Hmsprov-Haris).

KOTA GORONTALO, H umas – Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 berada pada angka 6,74 persen, di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada tingkat 5,1 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja sektor primer yaitu pertanian. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo, tingkat pertumbuhan sektor pertanian sampai dengan kuartal tiga tahun 2018 di atas 7 persen.

“Bahkan data BPS menunjukkan Nilai Tukar Usaha Pertanian yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks yang dibayar petani untuk produksi, mencapai 105,38 persen,” ujar Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya pada pertemuan tahunan yang digelar oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Senin (7/1/2019).
Untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo, Idris mengutarakan perlunya untuk melakukan inovasi dan terobosan dengan memacu sektor-sektor lainnya dan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Salah satunya dengan mengembangankan sektor pariwisata untuk menjadi katalisator dan pengungkit perekonomian Gorontalo.

“Sektor pariwisata baru bisa menyumbang 3,8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kita bersama untuk mengembangkannya. Destinasi wisata kita cukup banyak, tapi memang semuanya masih digerakkan oleh pemerintah. Sehingga itu kita menyediakan karpet merah bagi setiap investor dengan meningkatkan pelayanan,” papar Idris.

Sementara itu Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Ricky P. Gozali menjelaskan, kinerja positif ekonomi Gorontalo didukung oleh kondisi kesejahteraan masyarakat yang mengalami perbaikan. Indikatornya terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang tercatat sebesar empat persen, dan tingkat kemiskinan berada pada level 16,81 persen. Demikian pula halnya kinerja fiskal pemerintah daerah yang mengalami peningkatan, serta stabilitas sistem keuangan yang tercermin dari tren penyaluran kredit yang terus meningkat dan disertai tingkat risiko kredit yang menurun di tahun 2018.
Meski demikian Ricky mengemukakan pentingnya untuk mengantisipasi penurunan kinerja perekonomian, terutama perlambatan yang diakibatkan oleh turunnya kinerja ekspor dan peningkatan impor Gorontalo seiring dengan meningkatnya aktivitas investasi dan konsumsi di Provinsi Gorontalo.

“Stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus kita perkuat dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas. Termasuk sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci dalam upaya untuk memperkuat struktur ekonomi Gorontalo,” papar Ricky.

Potret makroekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2018 yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,74 persen, dengan tingkat inflasi 2,15 persen. Gini ratio berada pada 0,40 poin, angka kemiskinan 16,81 persen, dan angka pengangguran sebesar 4,26 persn.(Hmsprov-haris).

 

 

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama