>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Untuk menggenjot imunisasi Measles dan Rubella (MR) kepada anak-anak usia sekolah, petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Provinsi Gorontalo intens mendatangi sekolah. Seperti yang dilakukan di SMP Muhammadiyah Desa Tilote, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Kamis (18/10/2018).

Pada imunisasi MR awal Agusutus lalu, sekolah ini termasuk yang rendah imunisasi MR. Dari 214 siswa, hanya 15 orang diantaranya yang bersedia untuk divaksinasi. Oleh karena itu, petugas lantas memberikan pemahaman dengan melibatkan Petugas Puskesmas Kecamatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), unsur Babinkamtibmas Polri dan Babinsa TNI.
Sebelum dilaksanakan vaksinasi, terlebih dahulu para siswa dikumpulkan di halaman sekolah. Mereka mendapatkan pengarahan dari Kepala Puskesmas Tilango Emsthywati Hiola dan perwakilan dari MUI. Selain itu, siswa dibagikan liflet tentang bahaya penyakit campak dan rubella serta bagaimana kegunaan dari imunisasi.
“Alhamdulillah secara perlahan namun pasti para siswa dan orang tua bisa kami yakinkan tentang pentingnya vaksinasi campak dan rubella. Hari ini ada 129 siswa yang berhasil diimunisasi,” jelas Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Erni Katili Mansyur.
Erni berharap pemerintah daerah kabupaten/kota, komite sekolah dan instansi teknis terkait terus memberikan dukungan untuk suksesnya imunisasi MR di Gorontalo. Hal tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang menginginkan Gorontalo menjadi daerah yang sukses MR dengan realisasi 95 Persen pada akhir Oktober 2018 ini.

“Semoga tidak ada lagi keraguan tentang vaksinasi MR ini. MUI bahkan sudah mengeluarkan fatwa bahwa Imunsasi ini hukumnya boleh. Lebih daripada itu, imunisasi ini mencegah anak-anak dari kecacataan, kematian dan resiko keguguraan pada ibu hamil,” imbuhnya.

Hingga tanggal 17 Oktober 2018, realisasi imunisasi MR Provinsi Gorontalo sudah mencapai 82,2% dan menempatkan Gorontalo pada urutan ke lima secara nasional.
Jika dirunut berdasarkan kabupaten/kota, Kota Gorontalo menjadi yang terendah realisasinya dengan presentasi 69,5% dan yang tertinggi Gorontalo Utara yakni 91,3%. Urutan kedua terendah yakni Bone Bolango dengan 74,4%. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Pohuwato masing masing 81,9%, 88,4% dan 90,5%.(Hmsprov-Isam).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama istri Idah Syahidah menerima piagam penghargaan dari seniman Gorontalo yang tergabung dalam rumah produksi Rise Management Gorontalo.
Penghargaan ini diberikan karena Rise Management menilai Gubernur Rusli dan Istri Idah Syahidah, turut memberikan kontribusi dan dukungan penuh terhadap karya karya mereka.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Idah Syahidah dan diberikan langsung oleh produser Rise Management Uki Nagabonar, pada perayaan Anniversary Rise Management yang berlangsung di Hoya Coffe Kota Gorontalo, Rabu malam, (17/10/2018).

“Saya diberikan penghargaan sebagai Tokoh Pamerhati Seni Gorontalo dan Pak Gubernur sebagai Tokoh Motivator Seni Gorontalo. Alhamdulillah saya mewakili pak Gubernur, kami senang menerima penghargaan ini padahal sebagai Pemerintah memang kewajiban kami mendukung karya karya anak bangsa, tetapi Rise Manajemen justru memberikan kami penghargaan, terimakasih saya ucapkan, ” kata Idah
Idah melanjutkan Gorontalo harus bangga memiliki seniman seniman muda yang terus berkarya. Rise management merupakan salah satu contoh bahwa sebuah seni tidak bisa di anggap sebelah mata. Idah menilai, para seniman yang tergabung dalam Rise Management selalu menghasilkan karya karya yang membangun untuk Provinsi Gorontalo.

“Membangun Provinsi Gorontalo bisa dari mana saja. Dengan menghasilkan karya karya yang berprestasi seperti ini saja kalian sudah memberikan kontribusi penting untuk Gorontalo. Saya ucapkan terusalah berkarya, pesan saya selalu jaga diri kalian, hindari perilaku perilaku negative yang bisa merusak diri kalian yang dianugerahkan Tuhan memiliki kemampuan dalam menghasilkan karya-karya seni,” tuturnya.Rise Management merupakan rumah produksi dari komunitas seniman yang ada di Gorontalo. Rise manajement sudah berdiri selama 5 tahun terakhir yang telah menghasilkan penyanyi, anak band, penari, pelawak, dan pelaku seni lainnya.(Hmsprov-Echin).

KAB.GORONTALO, Humas – Sebanyak 295 Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, memperoleh ikan gratis. Setiap keluarga mendapatkan 2 kilogram ikan dan dibagikan langsung oleh Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie pada kegiatan Kampanye Gemarikan, Rabu (17/10/18) di Desa Molamahu, Kabupaten Gorontalo.
Idah yang dalam kesempatan tersebut didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sutrisno, mengungkapkan betapa pentingnya makan ikan khususnya untuk anak anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Untuknya Idah menilai ibu ibu yang hadir saat itu sebagai ibu ibu bangsa yang melahirkan sekaligus mengurus anak anak bangsa

“Kenapa saya sebut ibu ibu sekalian adalah ibu ibu bangsa karena memang ibu ibu sedang berjuang mengurus anak anak bangsa yang nantinya akan jadi penerus bangsa ini. Jadi wajib mereka dibekali dengan makanan yang sehat, dan mengkonsumsi ikan salah satu mencerdaskan anak bangsa, ” kata Idah

Idah yang juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo ini menambahkan bantaun makan ikan ini sudah hampir dirasakan oleh seluruh KK miskin yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya masyarakat miskin yang jauh dari pesisir pantai.
“Pak Gubernur ingin masyrakatnya sehat jadi melalui Dinas Perikanan beliau memprogramkan membagikan ikan gratis ini. Bantuan ini juga dikhususkan kepada masyrakat yang jauh dari laut. Jadi bagi masyrakat yang ada dipesisir pantai bantuan yang diberikan beda lagi, bukan ikan, ” tambahnya

Sementara itu Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Sutrisno mengatakan program bantuan ikan gratis ini kepada masyarakat miskin dari Pemerintah Provinsi, tahun ini sebanyak 2.400 KK miskin se Provinsi Gorontalo. Setiap keluarga miskin mendapatkan 2 kilogram ikan perbulannya .(Hmsprov-Echin).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Kedatangan 6 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengalami kekerasan selama bekerja di Korea Selatan disambut oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di rumah jabatan, Rabu (17/10/2018). Mereka dijamu makan siang sekaligus mendengarkan langsung perihal duka mereka selama dua bulan bekerja sebagai TKI.

Gubernur memanggil dan menghadirkan Kepala Sekolah SMK Popayato, Dede Wangsa sebagai pihak yang menjalin kerjasama dengan agen penyalur TKI PT Jeafa Maritim Internasional. Hadir pula para pejabat di lingkungan Dikbudpora Provinsi Gorontalo serta Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Husin Hasni.

“Tujuan kepala sekolah bagus untuk memperjuangkan anak-anaknya bekerja ke luar negeri, tapi mungkin ada proses yang ketenagakerjaan yang tidak dilakukan dengan baik. Ini menyebabkan para TKI ini bermasalah,” terang Rusli kepada para wartawan.
Hal terpenting bagi Rusli, 14 TKI asal kabupaten Pohuwato itu bisa kembali selamat di Gorontalo. Terkait dengan kekerasan selama bekerja termasuk gaji dua bulan yang tidak mereka terima, Pemprov Gorontalo siap membantu untuk penuntutan secara hukum.

“Apabila mereka menuntut, saya sudah sampaikan ke pengacara pak Dahlan Pido untuk bisa membantu melakukan advokasi dan pendampingan hukum,” imbuhnya.

Sementara itu, Kadis Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Husin Hasni menjelaskan pengiriman 14 TKI ke Korea Selatan ini tanpa sepengetahuan pemerintah provinsi. Harusnya agen penyalur harus memiliki kantor cabang di daerah, melaporkan secara rutin kepada pemerintah serta mengantongi rekomendasi dari Dirjen TenagaKerja Kementrian Tenagakerja dan Transmigrasi.

“Ini harus menjadi pembelajaran buat kita semua. Harusnya prosedurnya seperti itu,” jelas Husin.
Kepala Sekolah SMK Popayato, Dede Wangsa mengaku sangat terkejut dengan peristiwa tersebut. Maksud hati ingin membantu perekonomian warga yang berprofesi sebagai nelayan untuk menjadi TKI, justru berakhir tragis.

12 TKI tersebut diketahui merupakan alumni sekolahnya, sementara 2 TKI lainnya warga di kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

“Saya meminta maaf atas peristiwa ini. Tidak terpikirkan oleh kami seperti ini, niatan kami untuk membangun masyarakat Torosiaje yang notabene anak nelayan untuk hidup lebih layak lagi. Kami pun pihak sekolah, sama seperti anak anak yang merasa dirugikan,” ujar Dede dengan terbata-bata.

Isak Lahasan, salah satu TKI yang menjadi korban kekerasan tenagakerja menuturkan, selama bekerja di kapal ikan mereka kerap mendapatkan perlakukan kasar dari warga Tiongkok. Sejak bekerja di kapal tanggal 26 Agustus lalu, mereka tidak pernah diberi upah. Mereka juga dipaksa bekerja non stop, tidak seperti yang tercantum dalam kontrak yakni 8 jam sehari.
“Padahal kami sudah sampaikan ke agen Korea kami muslim tidak bisa makan babi. Tapi tiap hari tetap itu juga. Kami bertahan hidup dengan nasi dan air. Kami dikasih minum air dari keran kamar mandi,” kisah Isak.

Pada 12 Oktober 2018, para TKI lantas memilih untuk melakukan perlawanan. Bersama 24 tenaga kerja lain dari pulau Jawa dan Sulawesi Utara, memaksa pihak kapal untuk mengantarkan mereka ke pelabuhan.

Selanjut pihak KBRI memfasilitasi pengembalian ke tanah air melalui bandara Busan, Korea Selatan. Selama di Jakarta mereka di tampung di asrama Mahasiswa Gorontalo di Jl. Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Pihak Badan Penghubung Pemprov Gorontalo memberikan pendampingan selama di ibu kota.

Rencananya 8 orang TKI yang masih ada di Jakarta akan dipulangkan Kamis besok. Proses pemulangan dengan menggunakan pesawat dibantu oleh Bupati Pohuwato Syarief Mbuinga dan para dermawan lainnya.(Hmsprov-Isam).

 

Kota Gorontalo, Humas – Gubenur Gorontalo Rusli Habibie mengambil sumpah dan melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Gorontalo, di gedung Belle li Mbui, Rabu (17/10/2018).

Keempat pejabat tersebut yaitu Asri W. Banteng, Bambang Tri Handoko, Muhammad Ali Imran Bali dan Ridwan Hemeto. Pejabat yang dilantik ini merupakan hasil tim seleksi dari Baperjakat .

Asri Banteng dilantik sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan. Bambang Tri Handoko yang sebelumnya adalah Plt. Kadis Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kiri resmi menjabat sebagai kepala dinas ditempat yang sama. Begitu juga Muhammad Ali Imran Bali yang merupakan Plt. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kini resmi sebagai Kaban Kesbangpol.
Sementara itu Ridwan Hemeto merupakan pejabat baru di lingkup Pemprov Gorontalo yang dilantik sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi . Sebelumnya Ridwan bertugas sebagai ASN Pemkab Boalemo yang ditugaskan pada Pemprov Gorontalo

Rusli dalam sambutan singkatnya mengingatkan agar para pejabat yang baru dilantik untuk segera melaksanakan tugas. Dia juga menawarkan para eselon 3 untuk mengikuti seleksi jabatan eselon 2

“ Bagi saudara – saudara yang menduduki jabatan eselon 3, yang ingin mendapatkan promosi jabatan , silahkan mendaftarkan diri,” kata Rusli menawarkan.

Saat ini masih terdapat 4 jabatan Tinggi Pratama yang masih lowong dan akan dilelang. Jabatan tersebut yaitu Kadis Dikbudpora, Karo Humas, Kaban Keuangan, dan Karo P2E
Gubernur dalam kesempatan itu juga memberikan selamat kepada Ridwan Hemeto yang resmi bergabung dalam lingkup Pemprov Gorontalo sebagaio Karo Hukum dan Organisasi. Rusli mengingatkan agar Ridwan segera menyesuaikan diri.

“Segera menyesuaikan diri baik dengan lingkungannya maupun atasannya. Biro Hukum tugasnya sangat berat baik kedalam maupun keluar , terutama dalam menghasilkan produk produk hukum di lingkungan Provinsi Gorontalo, “ pungkas Rusli.(Hmsprov-Asriani).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Sebanyak 114 Mubalig se Provinsi Gorontalo menerima zakat mal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Gorontalo, Rabu (17/10/2018). Pemberiaan zakat ini merupakan terobosan baru dari Baznas Gorontalo untuk memberikan apresiasi dan perhatian kepada para pendakwah islam di bumi Hulondhalo.
Penyerahan santunan senilai Rp1 Juta digelar secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie didampingi istri Idah Syahidah serta para pengurus Banznas provinsi. Hadir pula Irsyadul Halim, Pengurus Baznas RI Supervisi Wilayah Provinsi Gorontalo.

Gubernur Rusli menjelaskan, saat ini Baznas Provinsi Gorontalo sudah memiliki pemasukan rutin Rp700 Juta setiap bulan. Hal itu menyusul kebijakan Gubernur Rusli untuk menarik zakat dari PNS di lingkungan Pemprov Gorontalo.

“Tadinya pengumpulan zakat dari Baznas hanya Rp300 – Rp400 Juta, sekarang sudah Rp700 Juta setiap bulan. Itu baru dari Pergub. Kami sedang perjuangkan untuk lahir Perda, sehingga siapapun gubernur yang memimpin kebijakan ini akan tetap berlanjut,” jelas Rusli.
Terkait dengan pemberiaan zakat kepada mubalig, Rusli berharap bisa memotivasi para dai untuk menyiarkan siar Islam pada masyarakat. Gubernur dua periode itu mengaku sangat mengandalkan dai untuk menyampaikan dakwah aqidah, ukhuwah, serta amar ma’ruf nahi munkar.

“Berulang kali saya sampaikan ke pak Bakari (salah satu mubalig), untuk menyisipkan pada ceramahnya terkait dengan masalah minuman keras. Setiap Subuh ada program himkah pagi di RRI, selalu saya SMS beliau,” terang Rusli.

Paham-paham radikal juga diharapkan dapat dicegah melalui ceramah para mubalig. Mereka juga diminta menjadi penggerak ke-Islaman-an Provinsi Gorontalo yang dikenal sebagai daerah “Serambi Medinah”.

Sebagai tahap awal dari santunan Baznas, rencananya baru dibayarkan satu tahun sekali. Rusli berjanji tahun 2019 nanti akan ditingkatkan menjadi tiga bulan sekali. Jika pengumpulan Baznas tembus Rp1 Miliar setiap bulan, santunan bagi mubalig akan diberikan setiap bulan sekali.(Hmsprov-Isam).

KOTA GORONTALO, Humas – 30.000 lebih warga Provinsi Gorontalo terancam tidak bisa menyalurkan suara pada Pemilu 2019 nanti. Hal itu disebabkan karena warga yang sudah tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut tidak memiliki KTP elektronik atau e-KTP.

“Perintah undang-undang bahwa seluruh masyarakat meskipun sudah memiliki DPT tapi tidak memiliki e-KTP harus dihapus dari daftar pemilih tetap. Saat perpanjangan penetapan DPT ini, kami mendata masih ada 30.000 yang masuk DPT tapi tidak memiliki e-KTP,” jelas Ketua KPU Provinsi Gorontalo Fadlyanto Koem saat mendampingi Gubernur Gorontalo pada kampanye Gerakan Melindungi Hak Pilih yang berlangsung di kantor Kelurahan Moodu, Kota Timur, Rabu (17/10/2018).
Untuk meminimalisir wajib pilih yang tidak terdata maupun tidak memiliki e-KTP, Fadli berharap warga untuk pro aktif mengecek data diri di kantor kelurahan atau desa setempat. Kampanye Gerakan Melindungi Hak Pilih sengaja digelar sebagai gerakan moral untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan data diri sebagai wajib pilih.

“Gerakan ini secara nasional digelar KPU untuk mensemestakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi hak pilih. Perlindungan ini bukan saja tugas KPU, Bawaslu dan seterusnya tapi juga kewajiban seluruh elemen masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku terkejut dengan banyaknya DPT yang tidak memiliki e-KTP. Rusli berjanji akan segera menginstruksikan instansi teknis untuk memaksimalkan perekaman e-KTP khususnya bagi wajib pilih yang belum terdata.
Sekembalinya dari sini, saya akan perintahkan Kadis PMD-Dukcapil untuk mengambil langkah-langkah agar 30.000 warga saya ini bisa dimaksimalkan hak pilihnya dengan perekaman e-KTP. 30 Ribuan cukup banyak, tinggal tambah 10 Ribu sudah satu suara untuk DPD RI dari Dapil Gorontalo,” jelas Gubernur Rusli.

Terkait dengan kampanye Gerakan Melindungi Hak Pilih, Gubernur Rusli mengaku cukup antusias dengan mendatangi kantor kelurahan didampingi istri Idah Syahidah. Keduanya secara sukarela mencari nama mereka di daftar DPT yang sudah terpampang di papan pengumuman.

Gubernur Rusli bersama istri terdaftar di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo bersama dua anaknya Alham Prasogo Habibie dan Siti Maharani Habibie. Di kelurahan tersebut terdapat 3024 pemilih yang tersebar di 13 TPS untuk Pileg dan Pilpres 2019 nanti.(Hmsprov-Isam).

KOTA GORONTALO, Humas – Untuk mengkampanyekan Perlindungan Hak Pilih, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mendatangi kantor Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Rabu (17/10/2018). Kedatangan Rusli bersama istri Idah Syahidah itu untuk memastikan nama keduanya telah terdaftar sebagai wajib pilih pada Pemilu 2019 nanti.

Kampanye tersebut merupakan gerakan nasional untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak pilih. Masyarakat diminta secara sadar dan sukarela mendatangi kantor lurah atau desa setempat untuk mengecek data diri masing-masing.
Ini saya harapkan menjadi contoh bagi saya, pimpinan daerah di kabupaten/kota dan seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo untuk mengecek data diri di tempat masing-masing. Pastikan bahwa anda sebagai wajib pilih terdaftar dan berhak memilih pada Pemilu 2019 nanti,” jelas Rusli.

Terkait dengan 30.000 warga Gorontalo yang terancam dihapus dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), Gubernur Rusli berjanji akan memerintahkan Dinas PMD-Dukcapil untuk memaksimalkan proses perekaman data e-KTP. Pihaknya tidak ingin banyak warga yang kehilangan hak pilih hanya karena belum memiliki e-KTP.

“Saya kaget soal itu. Langkah saya, akan mengundang Kadis PMD-Dukcapil untuk segera mengambil langkah agar warga saya ini segera terekam e-KTP. 30 Ribu orang itu cukup banyak, tinggal tambah 10 Ribu sudah jatah 1 kursi untuk DPD RI,” ujar Rusli.
Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) ditandai dengan pengecekan data diri di papan pengumuman kelurahan. Gubernur Rusli dan istri Idah Syahidah juga berfoto di foto booth GMHP sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.

Gubernur Rusli bersama istri terdaftar di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo bersama dua anaknya Alham Prasogo Habibie dan Siti Maharani Habibie. Di kelurahan tersebut terdapat 3024 pemilih yang tersebar di 13 TPS untuk Pileg dan Pilpres 2019 nanti.(Hmsprov-Isam).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengecek data dirinya pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di kantor Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Rabu (17/10/2018). Hal ini dilakukan sebagai dukungan atas Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

“Hari ini saya datang langsung ke kantor Lurah Wongkaditi untuk mengecek apakah saya sudah terdaftar dalam DPT atau belum. Alhamdulillah, dalam pengumuman DPT yang ditempel di kantor lurah, diri saya sudah terdaftar menjadi salah satu pemilih di TPS 1 Kelurahan Wongkaditi Barat,” kata Wagub Idris Rahim.
Lebih lanjut Idris mengajak seluruh warga masyarakat untuk secara bersama-sama mengecek dan memastikan diri sudah terdaftar dalam DPT Pemilu 2019. Wagub menuturkan, Pemilu merupakan agenda demokrasi lima tahunan untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang merupakan kewenangan seluruh rakyat.

“Memilih pemimpin itu adalah kewenangan rakyat, sehingga itu saya mengajak seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang sudah wajib pilih untuk berpartisipasi dalam Pemilu dengan menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Sementara itu Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, Ramli Ondang Djau menjelaskan, GMHP merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), KPU, dan Partai Politik yang bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara yang sudah wajib pilih telah terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2019. Ramli menambahkan, melalui GMHP yang melibatkan seluruh tokoh masyarakat baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, dapat memotivasi masyarakat untuk turut mengecek data dirinya dalam DPT Pemilu 2019.
Kami berharap langkah yang dilakukan oleh para pimpinan pemerintahan dan tokoh masyarakat ini menjadi teladan yang dapat memotivasi masyarakat untuk ikut mengecek dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum,” jelas Ramli.

GMHP dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 28 Oktober 2018. Untuk mengecek data diri dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu mendatangi langsung Kantor Desa atau Kelurahan untuk melihat pengumuman DPT, mengecek melalui website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id , dan cara ketiga adalah dengan mendownload aplikasi melalui playstore android KPU RI PEMILU 2019.(Hmsprov-Haris).

 

Kota Gorontalo, Humas – Sumber daya manusia (SDM) pariwisata harus memiliki sertifikat kompetensi. Hal itu dikatakan I Gusti Ngurah Putra, Staf Ahli Menteri Pariwisata RI ketika dimintai tanggapannya tentang peningkatan sdm pariwisata di Provinsi Gorontalo, dalam kegiatan pelatihan kompetensi pemandu wisata dan homestay, di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Selasa (16/10/2018)

“Jika berbicara sdm pariwisata, sesuai dengan peraturan menteri, setiap sdm pariwisata harus memiliki sertifikat kompetensi, itu kata kuncinya,” jelas Ngurah Putra yang merupakan salah satu nara sumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.
Ngurah Putra memberikan alasan jika sertifikasi ini diperlukan untuk memberikan pelayanan minimal yang sama di republik ini, dimanapun dia berada.

Staf ahli menteri ini juga menyebutkan, bahwa komitmen untuk memajukan pariwisata bukan hanya dari ukuran anggaran tapi juga dari kompetensi yang mengurus anggaran itu.

“ Untuk memajukan pariwisata tidak hanya diukur dari anggaran yang disiapkan, yang tidak kalah pentingnya adalah aparatur yang ditugaskan untuk mengelola itu harus orang yang mempunyai kompetensi dibidangnya,” tegas Ngurah Putra

Saat ini Kementerian Pariwisata sendiri memiliki program pengembangan dan pembinaan sdm secara keseluruhan di sektor pariwisata, baik melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal.

“Tentunya target kita, dengan memberikan sosialisasi tentang pengembangan sdm ini, diharapkan teman teman di Gorontalo, baik itu aparaturnya maupun industrinya, bisa memprioritaskan program ini, sertifikasi sdm nya,” urai Ngurah Putra.
Ditanya tentang daya tarik Gorontalo, Gusti menyebutkan bahwa Gorontalo sangat menarik, namun masih perlu meningkatkan sdm pariwisatanya khususnya untuk para pemandu wisata dan homestay.

“Jangan lupa, pariwisata itu adalah pengalaman. Pengalaman berbaur dengan masyarakat setempat, dengan tuan rumah, itulah nilainya yang tidak bisa diukur dengan uang,” pungkas Gusti.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Nancy Lahay, menjelaskan, pelatihan yang diadakan oleh instansinya ini ditujukan untuk memberikan kesadaran dan motivasi kepada masyarakat sekitar destinasi tentang kepariwisataan Indonesia. Selain itu juga meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam memberikan layanan homestay di desa wisata kepada wisatawan.

Nancy mengakui perlu bantuan dari para para pelaku industri pariwisata membantu mempromosikan pariwisata Gorontalo. Pelaku pariwisata yang dimaksud seperti travel, tour guide, dan ASITA.
Saya minta mereka itu membantu kita di dalam hal terutama mempromosikan, apalagi ada Genpi. Jadi mereka yang akan membantu kita mempromosikan, apakah lewat medsos, lewat paket-paket wisatanya mereka, “ kata Nancy.

Peserta dalam pelatihan tersebut berjumlah 250 orang, yang terdiri dari perwakilan Bapppeda Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, para pengelolah homestay setiap destinasi, NOU/UTI Gorontalo, GEMPI Gorontalo, GTG Gorontalo, HPI Gorontalo Pramuka Saka Pariwisata, SMA / SMK jurusan Pariwisata se Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Asriani).

 

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama