>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

Kabupaten Gorontalo, Humas – Musim panas yang berakibat pada turunnya daya beli masyarakat terutama masyarakat miskin mendapat perhatian dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Rusli mengatakan, banyak hasil pertanian yang terpengaruh karena musim panas (kemarau) yang membuat daya beli masyarakat menurun.

“Banyak laporan ke saya , masyarakat sekarang kekurangan daya beli,” jelas Rusli yang didampingi Ketua TP. PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah di hadapan masyarakat pada kegiatan Bakti Sosial NKRI Peduli di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga Induk, Kabupaten Gorontalo, Selasa (16/10/2018).
Mengatasi hal tersebut, Rusli berjanji akan terus berkeliling di berbagai kecamatan di Provinsi Gorontalo dengan menggelar pasar murah melalui program Bakti Sosial NKRI Peduli.

Mantan Bupati Gorontalo Utara ini juga menyebutkan jika berbagai program gratis yang dilakukannya merupakan bukti dari janji-janji kampanyenya, mulai dari pendidikan, kesehatan, listrik dan program lainnya.

“Saya sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk melayani semua masyarakat yang punya BPJS, gratis,” tegas Rusli .Jika tak punya kartu BPJS, masyarakat masih tetap bisa dilayani dengan kartu jamkesta bahkan cukup dengan KTP, tambah gubernur.

Rusli pun menjelaskan, khusus untuk Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, sudah bisa dimanfaatkan pada awal Tahun 2020, dan kurang lebih 60 persen diperuntukkan untuk melayani masyarakat kurang mampu agar dapat berobat secara gratis.
Menurut Rusli, program-program yang dilakukannya tak lepas dari perintah Presiden Jokowi untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan harus melayani masyarakat.

“ Perintah Pak Jokowi, harus hadir di tengah-tengah rakyat dan membawa bantuan” kata gubernur dua periode ini.

Dia berjanji akan berusaha untuk menghadirkan Presiden Jokowi kembali di Gorontalo untuk meresmikan beberapa program pembangunan.

Bakti Sosial NKRI Peduli di Desa Pilohayanga merupakan bakti sosial ke 32 sejak dilaksanakan Januari lalu. Dalam bakti sosial, gubernur kembali menyerahkan berbagai bantuan diantaranya bantuan padi sawah seluas 404,68 Ha, berupa benih padi sejumlah 10.117 kg, dengan nilai Rp101 Juta, pompa air 3 inchi sebanyak 21 unit senilai Rp100 juta, bantuan DOC ayam, motor bercoolbox 2 unit dengan nilai Rp50 juta dengan total bantuan senilai Rp351 Juta.
Pasar murah juga dilaksanakan dengan menjual berbagai bahan pangan yaitu beras 1500 kg, minyak goreng 1000 kg, gula 1 ton, Cabe 100 kg, Bawang Putih 500 kg, Bawang Merah 100 kg, telur 2250 butir dan Tomat 75 kg . Seluruh harga bahan pangan dijual lebih murah dibandingkan harga pasaran.

Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, Ketua PMI Gorontalo Ishak Liputo, dan beberapa kepala SKPD lingkup Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Asriani).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyerahkan aplikasi e-Arsip dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penyerahan aplikasi tersebut diserahkan oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Andi Kasman kepada Sekretaris Daerah Darda Daraba, Selasa (16/10/2018) di Ballroom Hotel Maqna.

Andi Kasman menjelaskan, bahwa arsip adalah asset dalam bentuk dokumen yang sangat penting. Untuk aplikasi sistem informasi arsip dinamis atau SIKD adalah suatu aplikasi yang dirancang untuk menangani pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Instansi/Lembaga. Penggunaan aplikasi ini diharapkan akan mempermudah mengelola kembali arsip yang dimiliki.
Arsip ini memiliki big data yang luar biasa sehingga dalam pengelolaannya sudah harus menggunakan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai peraturan presiden nomor 2 tahun 2015 tentang pelaksanaan arsip nasional, sebanyak 50 persen E-Arsip ini sudah diterapkan di Indonesia tahun 2019,” tambahnya.

Sementara itu, Sekdaprov Gorontalo Darda Daraba mengatakan sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh ANRI melalui e-Arsip. Aplikasi tersebut diharapkan pelayan kerasipan lebih mudah dan akurat.

“Dalam pemerintahan arsip sangat dibutuhkan terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum, sebagai bahan laporan dan sebagai sumber informasi. untuk itu, aplikasi e-arsip ini harus digunakan sebaik mungkin dalam pengelolaannya sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku karena ini sudah menggunakan sistem,” kata Darda.
Selain itu Darda mengatakan dalam rangka menuju tertib arsip, OPD harus meninjau kembali dokumen-dokumen yang tersimpan. Sejak Provinsi Gorontalo terbentuk hingga sekarang apakah sudah tertata dengan baik atau tidak.

“Jika belum maka ini saatnya untuk melakukan pembenahan-pmbenahan di lemari-lemari maupun di tempat penyimpanan dokumen arsip. saya berharap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku lembaga kearsipan daerah untuk merencanakan kegiatan pendampingan pengelolaan dan penataan arsip secara berkala agar proses penyimpanan arsip dapat terkontrol setiap saat, dan ini wajib didukung oleh kepala-kepala OPD,” tandasnya.

Selain penyerahan aplikasi E-Arsip, Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan juga melantik dan mengukuhkan pengurus Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Wilayah Gorontalo.(Hmsprov-Nova).

KOTA GORONTALO, Humas – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah, meminta seluruh pemandu wisata yang ada di Gorontalo harus bisa menguasasi tentang sejarah berdirinya destinasi wisata yang ada di Gorontalo. Hal ini dikatakan Idah pada saat membuka kegiatan Pelatihan Kompetensi Pemandu Wisata dan Homestay Tahun 2018 tingkat Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Kementrian Pariwisata, Selasa, (16/10/2018) yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Q Kota Gorontalo.
Selain pintar berkomunikasi, menguasai bahasa asing dan juga berparas menarik seorang pemandu wisata juga perlu menguasai sejarah. Kalian harus bisa memberitahukan informasi mengenai objek wisata yang dikunjungi. Misalnya wisatawan akan ke Benteng Otanaha, jelaskan bagaimana latar belakangnya, cerita rakyatnya, apa mitosnya, dan berbagai hal lainnya yang menarik pengetahuan wisawatan,” kata Idah

Idah yang dalam kesempatan tersebut juga di undang sebagai Ketua Kwarda Pramuka Gorontalo menambahkan jika pemandu wisata bisa menguasai sejarah dari semua wisata yang dikunjungi maka secara otomatis para wisatawan tidak akan bosan dan sangat menikmati semua proses perjalanan dan pasti akan berpikir untuk kembali ke Gorontalo lagi
Apalagi saya tadi mendengar bahwa promosi kita masih rendah. Jangan bicara rendah terus tapi berpikirlah bagaimana cara meningkatkannya. Karena jika rendah berarti SDM kita juga rendah. Nah coba dengan cara ini, kembangkan pariwisata dari segi kualitas SDM nya dulu,” tambahnya

Terkait keberadaan para pemandu wisata di Provinsi Gorontalo sendiri, istri Gubernur Gorontalo ini menila erat hubungannya dengan home stay. Dimana pemandu wisata harus mampu menyarankan home stay yang bagus, aman dan lengkap fasilitasnya bagi para wisatawan yang ingin berlama lama di Gorontalo.

“Berbicara homestay tentu saja utamanya adalah harus lengkap fasilitasnya, serta harus bagus pelayanannya dan pemandu wisata juga wajib tahu itu. Karena jika layanan yang diberikan dapat memberikan kepuasan kepada wisatawan, tentunya mereka akan betah dan akan tinggal lebih lama lagi dan tentu saja ini akan memberikan dampak ekonomi pada pengelolaan homestay kita,” tandasnya
Peserta dalam pelatihan tersebut berjumlah 250 orang, yang terdiri dari perwakilan Bapppeda Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, para pengelolah homestay setiap destinasi, NOU/UTI Gorontalo, GEMPI Gorontalo, GTG Gorontalo, HPI Gorontalo Pramuka Saka Pariwisata, SMA / SMK jurusan Pariwisata se Provinsi Gorontalo. Turut hadir dalam bapak I Gusti Ngurah Staf Khusus Ahli Kementerian Pariwisata RI sebagai narasumber.(Hmsprov-Echin).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta pihak eksekutif dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk selektif membuat Peraturan Daerah (Perda). Hal itu disebabkan karena melahirkan satu Perda butuh dana operasional yang tidak sedikit.

Pernyataan yang disampaikan Gubernur Rusli saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang berlangsung di gedung DPRD, Selasa (16/10/2018).
Kalau Rp300 Juta saja dikali 20 Perda, maka ada kurang lebih Rp6 Miliar anggarannya. Jadi saya berharap Perda yang kita hasilkan dengan susah payah betul betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terang Rusli.

Untuk menghasilkan Perda yang berkualitas, lanjut kata Rusli, semua pihak perlu memperhatikan urgensi dari produk hukum daerah tersebut. Selain butuh kajian akademik yang matang, Ranperda diminta untuk diseminarkan sebelum dibahas dan ditetapkan DPRD.

“Judul, isi dan manfaatnya itu harus jelas, harus dikaji benar-benar. Jangan kita melahirkan Perda justru membelenggu kita. Harus juga Perda tidak bertentangan dengan UU atau aturan yang lebih tinggi di atasnya,” imbuhnya.

Pada Paripurna Propem Perda 2019, DPRD Provinsi Gorontalo memutuskan untuk membahas 20 Ranperda tahun depan. Terdiri dari 7 Ranperda usulan DPRD, 8 Ranperda usulan eksekutif, 3 Ranperda kumulatif terbuka serta 2 Ranperda tindaklanjut Kemendagri.
Berikut daftar Ranperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019:

Ranperda Usulan DPRD:

Ranperda Sistem Adiministrasi Kependudukan Terpadu
Rencana Umum Energi Daerah
Pengaturan Lalu Lintas Kontainer
Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia
Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan
Penyelenggaraan Pendidikan Alquran
Perubahan atas Perda Penyelenggaraan Pendidikan
Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Prov. Gorontalo 2010-2020

Ranperda Usulan Eksekutif:

Perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Perubahan atas Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyelenggaraan Kearsipan
Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Hj. Hasri Ainun Habibie
Kemudahan Berusaha
Penyediaan Layanan Infrastruktur Kesehatan melalui Pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Ranperda Kumulatif Terbuka:

Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2018
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
APBD Tahun Anggaran 2020

Ranperda Tindaklanjut Kemendagri:

Perubahan atas Perda No. 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat
Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

(Hmsprov-Isam).

KOTA GORONTALO, Humas – Lantunan sholawat nabi menggema di Kota Gorontalo. Pujian-pujian dan doa kepada Nabi Muhammad SAW ini diucapkan oleh Ikatan Pemuda Pecinta Sholawat (IPPS) Kota Gorontalo dan juga masyarakat sekitar yang turut hadir termasuk Ketua TP.PPK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie.
KH. Abd Rahman Bin Syech Arifin Bin Ali Bin Hasan dihadirkan untuk memimpin sholawat bersama tersebut, Senin (15/10/2018).

Ditengah tengah sholawatnya KH. Abd Rahman Bin Syech ini juga turut mendoakan keamanan Gorontalo dari segi masyrakatanya maupun dari segala bala bencana
Dengan berdzikir mengingat terus kekuasaan Allah dan Rosullulah SAW, InsyaAllah Gorontalo akan terus di jaga dari segala bala bencana,” kata KH. Abd Rahman dan diamini oleh masyarakat yang hadir

Sementara itu Idah Syahidah usai mengikuti kegiatan tersebut mengungkapkan kebanggaannya bisa hadir dalam sholawat akbar ini. Istri Gubernur ini juga mengaku bangga ditengah zaman modernisasi ini, Provinsi Gorontalo masih memiliki komunitas pemuda yang cinta akan rosulullah

“anak muda zaman sekarang itu kan banyak yang salah jalan yang terjerumus dalam hal-hal negatif. Tapi ternyata masih banyak juga pemuda yang cinta akan agama. Alhamdulillah kita patut bersyukur Gorontalo punya mereka,” ungkap Idah

Wanita asal Kota Solo inipun berharap sholawat akbar seperti ini harus terus di kumandangkan. Pemuda pecinta sholawat harus bisa mengajak masyrakat lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo untuk sama sama melantunkan sholawat untuk menjaga keamanan negeri ini
“Jika kita lihat akhir akhir ini banyak bencana yang terjadi di negeri kita. Itu memang telah ditetapkan oleh Allah dan sebagai manusia kita hanya bisa menerima. Namun dengan kegiatan sholawat dan dzikir seperti ini berdoa untuk negeri berdoa untuk Gorontalo, semoga saja Allah akan selalu melindungi kita dari segala bala bencana, ” tuturnya.

Acara yang berlangsung di kompleks markas dakwah jalan 10 november Kelurahan Biawao ini, juga dirangkaikan dengan ceramah agama yang juga disampaikan oleh KH. Abd Rahman Bin Syech Arifin Bin Ali Bin Hasan dengan thema “Persiapkna Diri Untuk Suatu Perubahan”.(Hmsprov-Echin).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menyampaikan penjelasan Gubernur Gorontalo terhadap pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo di ruang sidang DPRD, Senin (15/10/2018).

Wagub mengatakan, pengembangan RSUD Hasri Ainun Habibie merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa penyediaan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit rujukan provinsi tipe B adalah urusan wajib Pemerintah Provinsi. Amanah undang-undang ini dituangkan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022, di mana pembangunan di bidang kesehatan ditandai oleh meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo.
Idris mengutarakan, alasan pengembangan RSUD Hasri Ainun Habibie, karena belum tersedianya fasilitas rumah sakit rujukan di Provinsi Gorontalo dan belum ada rumah sakit rujukan tipe B yang menerima seratus persen pasien rujukan BPJS, sehingga untuk rujukan kasus-kasus tertentu masih harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap di luar Gorontalo.

“Sektor kesehatan merupakan salah satu program unggulan Pemprov Gorontalo. Kami ingin meningkatakan infrastruktur kesehatan, di antaranya RSUD Hasri Ainun Habibie. Namun karena keterbatasan anggaran maka dilakukan skema KPBU yang selalu ditekankan oleh Presiden untuk dimanfaatkan daerah dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur,” jelas Wagub.

Wagub Idris Rahim menambahkan, pengembangan RSUD Hasri Ainun Habibie merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah wajib menganggarkan pembayaran ketersediaan layanan yang merupakan belanja daerah pada APBD. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerja sama pemda dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur di daerah. Aturan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan wajib disetujui DPRD selama perjanjian KPBU.
Oleh karena itu, Pemprov Gorontalo mengharapkan dukungan DPRD Provinsi Gorontalo terkait persetujuan KPBU untuk pengembangan RSUD Hasri Ainun Habibie,” tutur Idris.

Rapat paripurna turut dihadiri oleh Direktur Kerja Sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun BAPPENAS, Direktur PT. Penjaminan Investasi Infrastruktur, pihak konsultan, unsur Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Haris).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) Triwulan III tahun anggaran 2018, menjadi momentum yang sangat penting untuk memperkokoh semangat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota untuk terus memacu pelaksanaan program kegiatan dalam rangka memajukan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Pada rakorev yang digelar di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Senin (15/10/2018), Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menginstruksikan seluruh OPD untuk memaksimalkan sisa waktu tahun anggaran 2018 yang tinggal 2,5 bulan.
Seluruh OPD harus serius, jangan sampai terjadi penumpukan pelaksanaan program diakhir tahun. OPD harus memberikan respon cepat terhadap permasalahan di lapangan,” tegas Idris.

Selain itu Idris juga meminta kepada OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera merealisasikan program kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Lebih khusus, mantan Sekda Provinsi Gorontalo ini berharap sinergitas dan kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengawasi optimalisasi Dana Desa, penerima bantuan langsung non tunai, maupun bantuan lainnya agar tepat sasaran, sehingga signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

“Sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota juga sangat penting dalam pengendalian inflasi. Untuk mengendalikan inflasi kita harus senantiasa melakukan operasi pasar, subsidi kebutuhan pokok, serta sidak penyimpangan distribusi elpiji dan bahan bakar minyak,” imbuhnya.
Terkait antisipasi dini bencana, Idris Rahim berharap peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengawasi dan mengendalikan secara ketat kerusakan hutan, pegunungan, dan daerah aliran sungai. Wagub mencontohkan perambahan tebing di sepanjang jalan Hati-Hati di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, yang dipaksakan menjadi lahan untuk penanaman jagung.

“Harusnya perluasan lahan pertanian ini benar-benar kita verifikasi guna menghindari terjadi bencana alam. Demikian pula halnya dalam pengembangan destinasi wisata, jangan menyimpang dari filosofi masyarakat Gorontalo, yaitu Adat Bersendikan Sara dan Sara Bersendikan Kitabullah,” ucap Wagub.

Pada rakorev tersebut Wagub Idris Rahim menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan tahun 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diserahkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Iwan Handoko.(Hmsprov-Haris).

KOTA GORONTALO, Humas – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo hingga Triwulan III tahun anggaran 2018, melampaui target yang telah ditetapkan. Target fisik sebesar 68,10 persen, realisasinya mencapai 74,64 persen. Sedangkan capaian untuk realisasi keuangan berada pada angka 64,41 persen dari target sebesar 63,35 persen. Sementara untuk anggaran APBN yang dialokasikan di Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2018 sebesar Rp5,882 triliun, realisasinya mencapai 57,69 persen atau sebesar Rp3,393 triliun.

Dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama, realisasi APBD Triwulan III tahun anggaran 2018 lebih tinggi dari tahun 2017. Pada Triwulan III tahun anggaran 2017, realisasi fisik sebesar 70,72 persen dan keuangan 58,16 persen.

“Jangan hanya realisasi fisik dan keuangannya saja yang perlu kita perhatikan. Tetapi sejauhmana kualitas pelaksanaan program kegiatan bermanfaat untuk masyarakat serta berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” tegas Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memberikan arahan pada rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan anggaran Triwulan III tahun 2018 di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Senin (15/10/2018).

Lebih lanjut Idris mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja (Satker) APBN untuk memaksimalkan pelaksanaan program kegiatan disisa waktu tahun anggaran 2018.
Pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2018 tinggal 2,5 bulan lagi. Kita semua bertanggungjawab atas realisasi fisik dan keuangan, setiap rupiah yang dicairkan oleh masing-masing OPD dan Satker harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wagub.

Turut memberikan paparan pada rakorev tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, Eko Marsoro, dan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Iwan Handoko. Hadir pula pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Wakil Bupati Boalemo Anas Yusuf, perwakilan Bupati Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara, serta pimpinan OPD Pemprov Gorontalo.(Hmsprov-Haris).

 

KABUPATEN BOALEMO, Humas – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah mengajak seluruh umat hindu yang ada di Gorontalo khususnya di Kabupaten Boalemo memiliki pendidikan berkarakter.

Hal ini dikatakan Idah saat diundang memberikan materi pada pelaksanaan Hari Raya Saraswati yang bagi umat hindu diartikan sebagai turunnya ilmu pengetahuan, yang berlangsung di Pura Dwi Dharma, Kec. Wonosari, Sabtu malam (13/10/2018).

“Hari Raya Saraswati itu kan dipercayakan oleh kalian umat hindu sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berarti harinya para pelajar yang masih mengenyam ilmu pendidikan. Jadi saya inginkan adik adiku yang masih mengayam pendidikan, pelajirilah terus bagaimana bisa memiliki pendidikan berkarakter, ” kata Idah
Istri Gubernur Gorontalo ini menambahkan, walupun umat hindu hanya sebagai minoritas di Provinsi Gorontalo, ia menginginkan partisipasi dari umat hindu untuk pembangunan Provinsi Gorontalo. Untuknya walaupun jauh perjalanan yang ditempuh, ia senang karena bisa melihat langsung perayaan Hari Raya Saraswati ini

“Untuknya kenapa pendidikan berakakter itu penting. Dewasa kelak, kalian yang akan mengambil alih kepemimpinan bangsa ini khususnya Provinsi Gorontalo. Jangan minder jika kalian minoritas atau hanya pendatang di Gorontalo. Saya saja aslinya dari solo, tapi sekarang sudah jadi warga Gorontalo dan terus mendampingi pak Gubernur membangun provinsi yang kita cintai ini, ” tandasnya.

Dalam kesempatan itu pula tak pula Idah mengajak seluruh kaum ibu yang memiliki balita atau anak anak dibawah umur untuk tak lupa melakukan imunisasi campak dan rubella.
Hari raya saraswati ini diperingati setiap enam bulan sekali (210 hari), tepatnya setiap hari Sabtu Wuku Watugunung. Selain dipercaya sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan, hari Raya ini juga sebagai penghormatan terhadap Dewi Pengetahuan yaitu Dewi Saraswati.(Hmsprov-Sarawati).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Gorontalo Idah Syahidah mengumpulkan perwakilan dari tiap tiap pelaku Industri Kecil Menangah (IKM) yang tergabung dalam ASIGO (Asosiasi IKM Gorontalo) guna memberikan pembinaan sekaligus mengevaluasi dari apa yang sudah dihasilkan oleh para pelaku IKM tersebut.

Idah yang dalam kesempatan tersebut menyebutkan pelaku IKM di Provinsi Gorontalo sudah sangat beragam . Untuknya sebagai ketua dekranasda dirinya perlu untuk terus memantau dan memberikan pembinaan sekaligus pembekalaan tentang bagaimana cara agar produk yang dihasilkan bisa terus eksis dipasaran dan tetap terjaga mutu dan kualitasnya
Pertemuan-pertemuan seperti ini memang selalu saya agendakan, utamanya menyangkut para pelaku IKM kita yang ada di Gorontalo. Telah banyak produk yang mereka hasilkan baik olahan kue, makanan khas maupun pakaian dan sebagainya,” kata Idah saat memberikan sambutan dihadapan para pelaku IKM se Gorontalo yang berlangsung di kediaman pribadi Idah, Kel. Moodu, Jumat (12/10/2018).

Istri Gubernur Gorontalo ini menambahkan mengenai ASIGO (Asosiasi IKM Gorontalo) telah lama ia dengar, namun baru hari ini ia memperoleh kesempatan bertemu dengan mereka. Untuk itulah ada banyak tips yang dia sampaikan. Idah memberikan contoh untuk keberhasilan dalam suatu usaha harus meliputi beberapa hal, diantaranya harus bisa menjaga kualitasn produk memperhatikan kemasan yang menarik dan lain sebagainya
“Contohnya seperti pelaku usaha Kue Karawo. Kue karawo ini kan bentuknya sangat menarik, selain rasanya enak di atasnya dihiasi berbagai macam model ukiran yang membuat kue ini unik. Nah saya sarankan kemasannya juga harus menarik, jangan menumpuk antara tulisan nama usahanya jadi terkesan kaya berserakkan,” jelasnya

 

Idah juga tak lupa berpesan kepada pelaku IKM untuk mendaftarkan usaha mereka dalam label MUI agar bisa diakui halal oleh khayalak. Walaupun Provinsi Gorontalo tidak diragukan lagi tingkat kehalalan dari sebuah olahan makanan, namun jika ingin meningkat dan maju dipasaran nasional, label dari MUI adalah syarat utamanya

Dalam kesempatan itu juga Idah tak lupa menjamu para pelaku IKM yang hadir dengan makanan khas yang dibuat sendiri oleh istri gubernur ini berupa lontong sayur dan es dawet. Para pelaku IKM juga membawa serta produk usaha mereka baik olahan kue, makanan dan lain sebagainya.(Hmsprov-Echin).

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama