>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RSUD Ainun) telah sukses menggelar operasi sesar perdana pada Selasa 9 Oktober 2018 yang lalu. Pelaksanaan operasi sesar perdana ini di apresiasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah. Idah yang juga sebagai istri Gubernur Gorontalo menyempatkan diri meninjau langsung pelaksanaan operasi sesar pada hari kedua.

“Begitu tahu kalau RS Ainun ini sudah behasil melaksanakan operasi sesar perdannya, saya sangat penasaran dan ingin melihat langsung pelaksanaannya. Alhamdulillah semua berjalan lancar, padahal RS Ainun belum lama berdiri,” kata Idah saat meninjauan pelaksanaan operasi sesar yang dipimpin oleh dr. Edward, SpOG, Rabu lalu.
Mantan Ketua TP. PKK Gorontalo Utara ini menambahkan dengan keberhasilan operasi sesar perdana ini menambah prestasi Rs Ainun dalam hal memberi pelayanan yang maksimal. Dimana Pemerintah Provinsi Gorontalo yang memang dalam program kerja NKRI jilid dua, mencanangkan program kerja dalm hal pelayanan kesehatan yang lebih prima

“Kita lihat masih tipe D saja rumah sakit ini dari hari ke hari sudah jauh meningkat, baik pelayanannya maupun bangunanya yang sudah semakin cantik. Kita lihat juga peralatannya canggih dan sudah paling modern. Apalagi nanti keinginan pak Gubernur dan pak Wagub akan membuat RS ini jadi tipe C, ” jelasnya

Untuknya Idah berharap keberhasilan ini bisa terus terjaga dengan kerja keras semua pihak. Baik pemerintah, pelayan kesehatan baik dokter maupun perawat dan juga masyarakat pada umumnya.
Layanan operasi sesar bisa terlaksana karena RS Ainun sudah memiliki 2 orang dokter spesialis kebidanan dan kandungan serta 2 orang spesialis bedah . Dalam kesempatan itupula Idah, tak lupa memberikan bingkisan kepada ibu dan bayi yang telah behasil selamat dalam penanganan operasi sesar tersebut.(Hmsprov-Echin).

MANADO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menjadi salah satu narasumber pada seminar nasional dengan tema Membangun Pendidikan Tinggi di Timur Indonesia, yang digelar oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Hotel Peninsula Manado, Kamis (11/10/2018).

Idris mengetengahkan materi design dan strategi membangun kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pendidikan tinggi di era globalisasi. Wagub mengatakan, membangun SDM dapat dilakukan melalui jalur pendidikan, sejak pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi, baik formal maupun non formal.
Dalam Pembukaan UUD 1945 sudah jelas disebutkan bahwa tujuan kita bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sinilah posisi perguruan tinggi sangat penting untuk menciptakan SDM yang handal dan profesional,” ujar Idris.

Lebih lanjut Idris menuturkan, dalam manajemen organisasi terjadi perubahan paradigma yang tidak lagi memandang SDM sebagai beban, tetapi merupakan aset yang bernilai dan dapat dikembangkan. Di tengah persaingan global saat ini, perguruan tinggi dituntut untuk mampu menghasilkan SDM yang berkualitas dalam rangka membangun industri 4,0.

“Sehingga itu tantangan kita bersama adalah menghasilkan SDM yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, serta menguasai keahlian dan keterampilan sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing,” tutur Wagub.
Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) pada tahun 2017, dari 130 negara yang dikaji kualitas SDM, Indonesia masih berada di urutan ke-65, atau naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi ke-72. Meski demikian, secara rata-rata kualitas SDM Indonesia masih berada di bawah negara ASEAN, seperti Singapura yang menempati peringkat 11 dunia, Malaysia pada urutan ke-33, Thailand di posisi ke-40, dan Filipina diperingkat 50.

“Oleh karena itu perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan dalam kuantitas yang besar, tetapi menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki relevansi dengan kebutuhan dunia kerja,” papar Wagub Idris Rahim.

Seminar dibuka oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas Kemenristek Dikti, Agus Puji Prasetyono. Hadir pula dan sekaligus memberikan materi pada seminar tersebut Ketua Umum APTISI, Budi Djatmiko, dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) Wilayah IX Sulawesi, Jasruddin Daud Malago.
Seminar diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari para rektor dan pimpinan perguruan tinggi di kawasan Timur Indonesia, pimpinan yayasan, dosen, mahasiswa, dan stakeholder lainnya.(Hmsprov-Haris).

 

Kabupaten Gorontalo, Humas – Tiga pekan jelang berakhirnya pelaksanaan imunisasi Measles Rubella (MR), tingkat realiassi imunisasi MR di Provinsi Gorontalo terbilang cukup baik dengan presentasi 78,4 persen dari total 309.405 anak.

Realisasi tersebut menempatkan Gorontalo di peringkat enam secara nasional di bawah Provinsi Papua Barat (97,54%), Bali (93,17%), NTT (89,84%), Lampung (84,97%) dan Sulawesi Utara (84,69%). Data itu terungkap dalam sosialisasi dan pelaksanaan imunisasi MR yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo bertempat di MTSN 1 Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kamis (11/10/2018).
Dari lima kabupaten dan satu kota hanya Kota Gorontalo yang realisasinya di bawah tujuh persen yakni 66,9 persen. Kabupaten Bone Bolango sebanyak 72,9 persen, Kabupaten Gorontalo 78,1 persen, Boalemo 80,9 persen.

Sementara untuk Kabupaten Gorontalo Utara dan Pohuwato menjadi yang tertinggi masing-masing 87,6 persen dan 88 persen,” jelas Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Prov. Gorontalo, Erni Katili Mansyur.

Erni optimis angka tersebut terus meningkat hingga akhir Oktober 2018 nanti. Pemerintah daerah, pihak sekolah, tokoh agama dan tenaga kesehatan diharapkan terus memberikan dukungan dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Virus campak dan rubella sangat berbahaya. Bisa menyebabkan kecacataan berupa buta, tuli, kelainan jantung dan paru. Bahkan dapat menyebabkan kematian dan berisiko keguguraan pada ibu hamil. Bahaya ini yang kami minimalisir,” imbuhnya.
Terkait dengan pelaksanaan imunisasi MR di MTSN Negeri 1 Limboto dan SMPN 2 Limboto, Dinkes sukses mengimunisasi 811 anak di kedua sekolah tersebut. Angka itu meningkat signifikan dari bulan sebelumnya yang hanya 193 siswa.(Hmsprov-Burhan).

 

JAKARTA, Humas – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia menetapkan delapan budaya Gorontalo sebagai Warisan Budaya Takbenda tahun 2018. Kedelapan budaya tersebut yaitu Dikili, Momeati, Pulanga, Momuhuto, Meeraji, Molalunga, Tolobalango, dan Bandayo Poboidu.

Sertifikat penetapan Warisan Budaya Takbenda tersebut diserahkan oleh Mendikbud yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, kepada Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia 2018 di Gedung Kesenian Jakarta, Rabu (10/10/2018).

“Sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap warisan budaya daerah yang merupakan identitas masyarakat Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim usai menerima sertifikat Warisan Budaya Takbenda tersebut.
Idris mengutarakan, penetapan Warisan Budaya Takbenda bertujuan untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya daerah sebagai kekayaan budaya bangsa. Menurutnya, hal ini sejalan dengan salah satu dari delapan program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu agama dan budaya yang lestari. Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo secara konsisten terus mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk terus melestarikan budaya daerah.

“Kita berkomitmen untuk terus memelihara dan melestarikan budaya daerah agar budaya itu tidak punah dan dapat terus diwariskan kepada anak cucu kita,” ujarnya.

Kedepan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan kembali mengusulkan beberapa budaya Gorontalo untuk ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda.

“Masih banyak budaya daerah kita yang akan diusulkan untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda,” ucap Idris.
Dari 416 budaya yang diusulkan oleh berbagai daerah di Indonesia, sebanyak 225 budaya ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda 2018.(Hmsprov-Haris).

 

Kabupaten Gorontalo, Humas – Adanya indikasi bantuan yang tidak tepat sasaran membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie segera mengambil tindakan dengan menurunkan tim khusus. Indikasi ini ditemukan setelah dilakukan evaluasi sebelumnya.

“ Sekarang saya turunkan tim dari Dinas Sosial untuk mengecek, mengevaluasi masyarakat yang dapat bantuan, bantuan apa saja dari pemerintah provinsi,” tegas Rusli saat melakukan kegiatan Bakti Sosial NKRI peduli, di Desa Lawonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo, Selasa (9/10/2018).
Rusli Habibie menyebutkan jika program program bantuan seperti mahyani, listrik gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), program Beras Sejahtera (Rastra), dan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D), akan lebih selektif dengan menurunkan tim dari Dinas Sosial Provinsi yang bekerjasama dengan kecamatan dan desa, akan dicek semua dan rumah rumah akan ditandai.

Selain program gratis dari pemprov Gorontalo, Rusli Habibie juga memperkenalkan dan mengajak para petani, peternak dan nelayan untuk segera mengasuransikan sawah, ternak sapi dan diri nelayan.

“ Petani-petani sekarang diasuransikan oleh gubernur,” jelas Rusli.

Ruslipun memberi contoh manfaat yang akan diterima nelayan jika telah mengasuransikan dirinya yaitu berupa pembayaran asuransi hingga Rp200 juta jika meninggal. Ini bisa menjadi biaya yang bisa ditinggalkan untuk anak istri jika nelayan tersebut meninggal.
Hanya 190 ribu (biaya premi), ditanggung oleh pemerintah, gratis, yang penting ito mo daftari (mau mendaftar-red), daftar ke Dinas Perikanan Kelautan,” ajak Rusli.

Gubernur Rusli juga menjelaskan jika program program bantuan yang diberikan merupakan perintah presiden.

” Pak presiden menyampaikan kepada para gubernur, bupati, walikota untuk memberikan subsidi pangan,” kata Rusli.

Gubernur pada kesempatan tersebut memberikan bantuan berupa benih padi Inbrida untuk Kabupaten Gorontalo seluas 2000 ha dengan nilai Rp500 juta dan Baznas untuk 1000 orang dengan nilai Rp100 juta.

Bakti sosial ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti pasar murah dan pengobatan gratis.(Hmsprov-Asriani).

 

Boalemo, Humas – Menghindari kerugian yang bisa terjadi pada bidang usaha petani, peternak dan nelayan, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memberikan jaminan pada tiga kelompok tersebut dengan asuransi.

“Jadi petani, peternak dan nelayan sekarang dilindungi oleh pak gubernur dengan asuransi,” ungkap gubernur yang didampingi oleh Ketua TP. PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah saat pertemuan dengan para petani di halaman Kantor Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Selasa (9/10/2018).

Rusli Habibie menjelaskan, dengan premi asuransi yang cukup murah karena telah disubsidi oleh pemerintah, para petani, peternak dan nelayan bisa merasakan manfaat yang besar saat mereka mengalami kerugian dengan sawah, ternak dan ketika melaut.
Jadi saya instruksikan, saya perintahkan ini (ikut asuransi) untuk keuntungan bapak bapak ibu ibu,” perintah Rusli.

Sesuai data yang dikumpulkan, untuk satu hektar sawah, petani hanya diwajibkan menyetor premi Rp36 ribu per hektar dari Rp180 ribu yang harus mereka setorkan. Sementara untuk ternak sapi, hanya membayar Rp40 ribu dari Rp200 ribu yang harus disetor per ekor sapi pertahun. Untuk asuransi nelayan laut, setiap nelayan hanya wajib membayar RP190 ribu pertahun.

Jika petani mengalami kegagalan panen yang diakibatkan oleh berbagai sebab seperti kekeringan, banjir, dan hama, maka petani akan dibayar sebesar Rp6 juta per hektar. Untuk ternak yang mati (dalam masa periode satu tahun premi), akan dibayarkan Rp10 juta per ekor. Sedangkan untuk nelayan laut, jika mengalami kecelakaan akan mendapatkan ganti rugi hingga Rp50 juta dan jika cacat seumur hidup atau meninggal di laut mendapat ganti rugi hingga Rp200 juta.
Pertemuan dengan gubernur dua periode ini dimanfaatkan oleh petani dan peternak yang hadir untuk menumpahkan curhat tentang kondisi mereka. Rusli pun dengan sigap menjawab secara jelas dan terinci setiap keluhan yang diberikan kepadanya.

Bahkan Rusli memberikan kembali kabar gembira dengan janji untuk membagikan bibit padi gratis bagi seluruh petani.

” Tahun depan kita putuskan semua sawah diukur. Semua sawah yang pengairannya bagus di data, akan kita berikan bibit padi secara gratis kepada mereka semua, “ ungkap gubernur yang disambut tepuk tangan riuh para petani.

Mengenai pembagian bibit ini, gubernur mensyaratkan agar benih padi yang dibagikan secara gratis merupakan hasil penangkar dari masing masing kabupaten/kota dan bukan dari luar daerah.
Mantan Bupati Gorut ini juga akan mencarikan anggaran melalui Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo untuk memberikan bibit gratis kepada seluruh petani dengan nilai anggaran hingga Rp10 Miliar.

Agar asuransi ini lebih dikenal dan dekat dengan para petani, peternak dan nelayan, Ruslipun menginstruksikan agar pihak pengusaha asuransi terkait tidak lelah untuk mensosialisasikan asuransi ini dengan memasang selebaran-selebaran di berbagai tempat.

Dalam pertemuan tersebut, Rusli memberikan bantuan untuk para petani dan peternak Boalemo senilai Rp35.694.106.240 berupa benih padi, benih jagung, pupuk jagung, ternak sapi, ternak kambing, bongkar ratoon tebu, alat chansaw (untuk peremajaan kelapa, saprodi cabe rawit merah, sarana produk bawang merah umbi, sarana produksi bawang bisi tss, dan bantuan sarana pasca panen roda tiga / viar.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut beberapa pimpinan OPD lingkup Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Asriani).

 

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RSUD Ainun) sukses menggelar operasi sesar perdana, Selasa (9/10/2018). Operasi seksio sesarea tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita yang dipimpin oleh dr. Edward, SpOG.

“Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kami terus melakukan inovasi dan perkembangan di mana pada hari ini sukses melakukan operasi perdana seksio sesarea,” terang Direktur RSUD Ainun Yana Yanti Suleman.
Layanan operasi sesar bisa terlaksana karena RS Ainun sudah memiliki 2 orang dokter spesialis kebidanan dan kandungan serta 2 orang spesialis bedah . Selain itu, fasilitas kamar operasi dan sistem operasi juga sudah tersedia dengan standar yang sangat baik.

“Memang selama ini kami melakukan operasi mata yang rutin tiap bulan, namun untuk sesar butuh persiapan lebih karena termasuk operasi besar. Hari ini ada dua yang dioperasi, tadi sudah selesai satu orang,” imbuhnya.

Menurut Yana, pelaksanaan operasi sesar sudah dipersiapkan selama sebulan terakhir. Hal itu tidak terlepas dari keinginan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie agar RS Ainun terus meningkatkan layanan. Termasuk pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan regulasi yang ada.
Selain dokter spesialis kebidanan dan kandungan serta spesialis bedah, RS Ainun juga sudah memiliki 2 dokter penyakit dalam dan 1 dokter anak. Ada pula 1 dokter spesialis anastesi, 1 dokter spesialis jiwa, 2 dokter spesialis mata serta 12 orang dokter umum.(Hmsprov-Isam).

 

KOTA BENGKULU, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini Pemprov Gorontalo meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia sebagai salah satu dari 17 provinsi yang telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tahun 2017.

“Penghargaan ini kita terima karena Pemprov Gorontalo telah menyelesaikan tindak lanjut pengawasan Itjen Kemendagri dengan baik dan tepat waktu,” jelas Wagub Idris Rahim usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo, pada rapat pemutakhiran data TLHP tingkat nasional tahun 2018, yang berlangsung di Hotel Grage Horison, Bengkulu, Selasa (9/10/2018).
Pada rapat yang mengangkat tema ‘APIP Daerah Yang Kuat Bersama Mencegah Korupsi’, Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan apresiasi kepada Inspektorat dan seluruh organisasi perangkat daerah yang telah bekerja keras menyelesaikan TLHP Itjen Kemendagri.

Dalam arahannya, Mendagri meminta kepada Wakil Gubernur seluruh provinsi di Indonesia selaku koordinator TLHP, untuk terus mengamati dan mengawasi jangan sampai terjadi penyimpangan temuan terhadap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

“Pahami area yang rawan korupsi dan lakukan perencanaan anggaran dengan baik. Awasi dengan fokus dana hibah, bantuan sosial, pajak, dan retribusi, termasuk pengadaan barang dan jasa,” pesan Mendagri.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa poin kesimpulan, di antaranya adalah penekanan terhadap tiga area perubahan yang harus menjadi perhatian bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yaitu aspek kelembagaan, aspek anggaran, dan aspek sumber daya. Pada aspek kelembagaan, APIP harus independen dan obyektif agar hasil pengawasannya berkualitas. Aspek anggaran, agar APIP dapat membiayai kegiatan pengawasan yang dibutuhkan secara memadai. Aspek sumber daya, baik dari segi jumlah dan kualitas, agar mandat pengawasan yang diberikan dapat dilaksanakan secara baik.
Selain itu, APIP juga harus menjaga integritas dan profesionalitas, serta mampu mendorong perangkat daerah untuk membangun sistem pengendalian yang handal. APIP secara terus menerus meningkatkan kapabilitasnya menuju APIP Level III yang mampu mendeteksi terjadinya penyimpangan dan mampu memberikan saran kepada perangkat daerah lainnya.

Rapat pemutakhiran data TLHP tingkat nasional tahun 2018, berlangsung selama tiga hari, tanggal 8 hingga 10 Oktober 2018. Pada rapat tersebut Wagub Idris Rahim turut didampingi oleh Inspektur Provinsi Gorontalo, Huzairin Roham.(Hmsprov-Haris).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Suasana apel pagi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Gorontalo pada Selasa (9/10/2018) sedikit berbeda dari hari biasanya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie turun untuk memimpin apel di instansi tersebut.

Kepada para pegawai, Gubernur Rusli mengingatkan untuk selalu bekerja tulus dan ihlas. Setiap tanggungjawab yang dibebankan harus diselesaikan tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Tidak memilih milih pekerjaan yang hanya menguntungkan diri pribadi atau kelompok.
Bersyukurlah. Jangan nanti ada kegiatan yang ada untungnya baru dikerjakan. Saya hari Sabtu ke Palu malamnya pulang. Hari minggu karena ada laporan masalah pekerjaan Balai Sungai, saya turun menyelesaikan. Hari ini saya ke Wonosari (Kabupaten Boalemo). Ada yang tanya pak gubernur minumnya apa? Saya jawab minumnya air ihlas dan air tulus,” terang Rusli.

Ia tidak ingin aparaturnya terjebak dalam penyakit yang ia sebut ‘804’. Pergi ke kantor jam 8 pagi, 0 produktivitas dan pulang jam 4 sore. PNS dengan segala fasilitas yang negara berikan harusnya disyukuri dengan bekerja dengan sebaik-baiknya.

“Kalian harusnya bersyukur termasuk saya. Dikasih fasilitas, gaji ada, TKD ada. Coba kalian lihat di kampung-kampung sana, banyak petani yang gagal. Jangankan untuk pakaian, untuk makan hari-hari saja susah,” imbuhnya.
Beberapa hal yang ditekankan Gubernur Rusli pada apel tersebut yakni memaksimalkan perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Ia ingin setiap pekerjaan direncanakan dengan baik sehingga berkelanjutan dan tuntas pada akhirnya.

Selain itu, aparatur di Dinas PU diminta lebih banyak turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Pekerjaan infrastruktur yang tidak diawasi dan dievaluasi hanya berpotensi menghasilkan kegagalan.

“Kalo memang pekerjaannya sekian, ya bayar sekian. Kalau tidak sesuai (pekerjaannya) jangan tanda tangan. Kalau ada kontraktor yang marah-marah bilang pak gubernur yang perintah,” tandasnya.(Hmsprov-Isam).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga telah merampungkan Dokumen Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Gorontalo. PPKD diseminarkan dalam forum terbuka yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Darda Daraba di ruang Huyula Kantor Gubernur, Senin (8/10/2018).

Sekda berharap dokumen tersebut dapat mencerminkan budaya-budaya lokal daerah. Gorontalo sebagai daerah adat dengan falsafah “Adat Bersendikan Sara’ dan Sara’ Bersendikan Kitabullah” harusnya menjadi modal untuk selangkah lebih di depan dibandingkan daerah lain.
“Kenapa saya bilang kita bisa one ahead dari provinsi lain, karena kita punya budaya yang bisa kita jual. Kita punya selogan “Serambi Madinah” yang bisa kita angkat dan tunjukan kepada daerah lain bahwa ini loh Gorontalo,” ungkap Darda.

Darda meminta dinas teknis memberi perhatian lebih bagi kemajuan bidang budaya. Masukan dari para tokoh adat, ulama, akademisi dan pegiat seni budaya layak dirangkum untuk menyusun PPKD. Selanjutnya PPKD menjadi landasan dalam memajukan kebudayaan secara menyeluruh.

“semua pihak harus mempertimbangkan efek globalisasi yang begitu mudah menembus batas-batas wilayah yang membuat budaya lokal tersingkir yang digantikan dengan budaya barat. Tentu hal ini menjadi ancaman bagi perkembangan budaya kita,” imbuhnya.
Semetara itu Plt Kepala Dinas Dikbudpora Ramla Habibie mengatakan, penyusunan PPKD merupakan langkah awal dari proses memajukan budaya lokal sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang nomor 5 tahun 2017.

Forum Terbuka tersebut hadiri oleh Kepala Bidang yang menangani Kebudayaan di Kabupaten/kota, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi serta Tim Penyusun Dokumen PPKD. Hadir pula para Pejabat Esolon III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Gorontalo.(HMsprov-Nova).

 

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama