>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

KOTA GORONTALO, Humas – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Review Terkini Perekonomian Gorontalo yang digelar di Aula Kantor BAPPPEDA, Selasa (25/9/2018).

Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Litbang Muh Arief Azis tersebut dihadiri oleh sejumlah praktisi ekonomi yang kompoten. Di antaranya Deputi Kepala BI Perwakilan Gorontalo Gunawan Prabowo serta Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin Dr. Agussalim.
Kegiatan ini sengaja digelar untuk memberikan gambaran kepada stakehlolder tentang kondisi terkini ekonomi daerah dan juga untuk memberikan gambaran kebijakan apa yang daapat dijalankan oleh pemerintah daerah,” kata Arief Azis.

Dalam 5 tahun terakhir, Gorontalo selalu masuk 5 besar sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional dan pada dua tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi Gorontalo menunjukkan tren positif.

Sementara itu, Deputi Kepala BI Perwakilan Gorontalo Gunawan Prabowo menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2018 diprediksi berada di angka 6,9% hingga 7,3%. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ekspor dan investasi.

konsumsi rumah tangga terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan masyarakat seiring peningkatan kinerja pertanian dan upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi dan ekspor komoditas pertanian berupa jagung pipilan.
Perbaikan kinerja sektor konstruksi didorong oleh rencana proyek multiyears berupa pembangunan infrastruktur Bendungan di Bone Hulu yang masuk dalam proyek Strategis Nasional bersama dengan program Revitalisasi Danau Limboto tahun,” jelas Gunawan.

Pakar Ekonomi Dr. Agussalim menilai, cara untuk mengakselerasi ekonomi Gorontalo yakni dengan menumbuhkan industri pengolahan di daerah. Industri ini diperlukan karena dapat memberikan added value atau nilai tambah atas komoditas yang dihasilkan oleh petani.

“Industri pengolahan pertanian juga memiliki multiplier effect yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu industri pengolahan juga mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta mampu menyerap tenaga kerja yang relatif lebih terdidik,” paparnya.
Lebih lanjut Dosen Universitas Hasanudddin ini juga memberikan analisisnya terkait anomali yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi cenderung menguat pada 2017 tetapi Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat. Dijelaskan bahwa hal ini mengindikasikan bahwa tingkat produktivitas tenaga kerja Gorontalo masih rendah, pasar kerja cenderung menyerap tenaga kerja yang tidak terdidik.

“Yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menjaga pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta mendorong eksport dan pengembangan industri pengolahan,” sambungnya.

Agussalim salim berharap agar serapan anggaran pemerintah melalui dana APBN dan APBD harus maksimal setiap tahun, sebab ekonomi Gorontalo masih sangat tergantung pada anggaran tersebut. Penggunaan APBD juga harus dipastikan penggunaanya untuk hal-hal yang berguna dan tepat sasaran untuk menekan angka kemiskinan.(Hmsprov-Tim Bappeda Provinsi Gorontalo).

 

POHUWATO, Humas – Kabupaten Pohuwato dipilih menjadi daerah yang disinggahi oleh peserta Kirab Pemuda Nusantara 2018 yang berlangsung Rabu, (26/9/2018). Para pemuda perwakilan 34 provinsi itu akan berada di Pohuwato selama lima hari kedepan untuk berinteraksi dengan pemuda setempat serta belajar tentang adat istiadat, budaya dan destinasi wisata yang ada.

Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga, Kementrian Pemuda dan Olahraga, Suryati mengemukakan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan pemuda Indonesia.

Kirab diharapkan menjadi saran untuk memfasilitasi pemuda Indonesia agar dapat meningkatkan kreativitas, kapasitas, kemandirian, daya saing dan nilai patriotisme. Pemuda diharapkan dapat membangkitkan semangat nasionalisme membangun bangsa, menjaga kebhinekaan, persatuan dan kedaulatan NKRI.

“Kegiatan ini melintasi seluruh provinsi di Indonesia, dengan kemasan yang menarik dan kekinian, kreatif patriotik, gembira, massal dan kompetitif. Untuk itu kami berharap kepada adik-adik yang sudah dibekali dengan keterampilan mampu menjalankan program di setiap daerah yang disinggahi,” ujar Suryati atasnama Menpora RI Imam Nahrawi.
Selama singgah di Pohuwato, para peserta Kirab Pemuda 2018 akan turun melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut meyangkut perang terhadap radikalisme dan perang terhadap penggunaan narkoba.

Sementara itu, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga atasnama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kehadiran para peserta Kirab Pemuda Nusantara 2018. Syarif mengajak para pemuda untuk berani mewujudkan mimpi membangun bangsa dan negara Indonesia.

“Untuk mewujudkannya, maka pemuda nusantara, pemuda Gorontalo, pemuda Pohuwato harus berani menolak segala perilaku menyimpang yang dapat merusak masa depan. Kita tolak narkoba, kita lawan minum beralkohol, kita lawan radikalisme, setuju?,” seru Syarif.

Upacara penerimaan peserta Kirab Nusantara 2018 dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Ketua TP PKK Provinsi Idah Syahidah, Kapolda Gorontalo Brigjenpol Rachmad Fudail serta Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold AP Ritiaw.
Provinsi Gorontalo menjadi destinasi ke-17 para peserta kirab. Masih ada 17 provinsi yang harus disinggahi untuk menuntaskan misi napak tilas khebinekaan dalam mendirikan dan membangun NKRI.(Hmsprov-Isam).

 

Jumat, 28 September 2018 09:11

Kodim 1313/Pohuwato Resmi Beroperasi

POHUWATO, Humas – Provinsi Gorontalo ketambahan satu Komando Distrik Militer (Kodim) yakni Kodim 1313/Pohuwato yang berlokasi di Blok Plan Perkantoran Pemkab Pohuwato, di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.

Pengresmian Kodim tersebut ditandai dengan penekanan sirene yang dilakukan oleh Danrem 133/Nani Wartabone Kolonel Czi Arnold AP Ritiauw, Rabu (26/9/2018).
Turut mendampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Kapolda Gorontalo Brigjenpol Rachmad Fudail. Hadir pula Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimuddin.

Pengresmian Kodim tersebut disambut baik oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Ia menilai Provinsi Gorontalo sudah cukup representatif dalam hal infrastruktur alat pertahanan dan keamanan daerah. Selain sudah memiliki dua Kodim, Gorontalo juga sudah beroperasi Korem 133/Nani Wartabone.

“Dulu di awal provinsi kita hanya punya satu Kodim yakni Kodim 1304 Gorontalo. Alhamdulillah kita sudah punya Korem dan sekarang ketambahan lagi Kodim satu. Begitu juga di kepolisian kita sudah punya Polda, Polres-Polres kecuali Gorut dan bahkan kita sudah punya SPN (Sekolah Polisi Negara),” kata Rusli usai pengresmian.
Kehadiran Kodim 1313/Pohuwato dinilai Rusli sangat penting mengingat letak geografis Gorontalo yang cukup luas. Selain itu, Kabupaten Pohuwato berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang rawan terhadap situasi keamanan dan gangguan kamtibmas.
Senada dengan Gubernur Rusli, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga juga bergembira dengan hadirnya Kodim 1313. Ia mengaku siap memberikan dukungan kepada TNI dan Polri menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

“Tidak ada yang bisa membayangkan suasana batin saya dan suasana batin warga Pohuwato dengan hadirnya Kodim ini. Setelah ini Brimob rencananya akan dihadirkan di Pohuwato, kita sudah siapkan lahan seluas 10 hektar. Pak Danrem juga bilang ke sana akan membangun Batalion di perbatasan. Semua kita dukung,” jelas Syarif.

Sementara itu, Danrem 133 Klonel Czi Arnold AP Ritiauw berharap Dandim 1313/Pohuwato dan prajuritnya bisa membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah. Tugas-tugas TNI ke depan sangat berat, selain untuk menjaga kedaulatan negara juga berkontribusi pada pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, Arnold juga melantik dan mengambil sumbah Komandan Distrik Militer (Dandim) 1313 Letkol Inf. Hanif Bachmid, S.Sos. Pelantikan dan pengresmian Kodim 1313 diintegrasikan dengan sunatan massal dan pengobatan gratis bagi warga setempat.(Hmsprov-Isam).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Hasil pengawasan dan pemerikasaan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pengawasan Itjen Kemendagri, Elfin Elyas, pada exit meeting dengan jajaran Pemprov Gorontalo di ruangan Huyula kompleks Gubernuran Gorontalo, Rabu (26/9/2018).

“Dari 15 OPD yang kita awasi, hasilnya cukup baik. Tidak ada yang menjadi perhatian khusus, tetapi ada beberapa penekanan agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik. Misalnya terkait aset Pelabuhan Perikanan (PPI) yang sudah kita fasilitasi untuk diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov Gorontalo, karena itu adalah amanah peraturan perundang-undangan,” jelas Elfin Elyas.
Elfin menambahkan, pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Kemendagri bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan. Inspektur III Itjen Kemendagri ini mengatakan, terdapat hal-hal positif dalam pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo.

“Pada Pemprov Gorontalo telah dilakukan pendelegasian kewenangan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ini sudah bagus, dan kami memberikan apresiasi terhadap hal-hal yang baik ini. Jika prosesnya bagus, pasti hasilnya juga akan bagus,” ujar Elfin.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam arahannya pada kesempatan itu menginstruksikan kepada OPD yang menjadi obyek pengawasan untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan oleh Itjen Kemendagri.
Sambil menunggu secara rinci Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kemendagri, kita harus segera membahas dan menindaklanjuti pokok-pokok hasil pemeriksaan yang telah disampaikan tim Itjen Kemendagri, agar urusan pemerintahan bisa terlaksana dengan baik sesuai aturan perundang-undangan,” ucap Wagub Idris Rahim.

Tim Itjen Kemendagri yang beranggotakan delapan personil telah melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah pada Pemprov Gorontalo selama 18 hari, terhitung mulai tanggal 10 hingga 27 September 2018.(Hmsprov-Haris).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo membahas empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pada rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (25/9/2018).

Pada rapat paripurna ke-180, dibahas dua Ranperda yang berasal dari Gubernur Gorontalo, yaitu Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo dan Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selanjutnya pada rapat paripurna ke-181, dibahas dua Ranperda usul inisiatif DPRD Provinsi Gorontalo, yakni Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya, serta Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengatakan, dua Ranperda usul Gubernur Gorontalo merupakan kebutuhan daerah dalam upaya meningkatkan pembangunan industri, serta upaya dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban umum di Provinsi Gorontalo. Idris mengutarakan, Ranperda Pembangunan Industri diharapkan akan mampu mengurai dan memberi solusi terhadap permasalahan pembangunan industri yang dapat mendukung penciptaan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan yang merupakan sumber daya alam potensial Provinsi Gorontalo.

“Salah satu permasalahan pembangunan yang kita hadapi saat ini adalah minimnya industri yang mengolah potensi sumber daya lama kita. Sehingga itu dibutuhkan pembangunan industri untuk memberi nilai tambah terhadap hasil pertanian dan kelautan kita,” jelas Idris.
Terhadap dua Ranperda yang berasal dari Gubernur Gorontalo tersebut, seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui untuk membahasnya lebih lanjut untuk menjadi Peraturan Daerah sesuai mekanisme dan tata kerja DPRD.

Sementara itu pada rapat paripurna ke-181, Wagub Idris Rahim mengapresiasi langkah pihak legislatif yang berinisiatif untuk menyusun Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya. Idris mengutarakan, perlu keterpaduan dan kesigapan seluruh stakeholder dalam upaya memerangi penggunaan dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Gorontalo.

Lebih lanjut terhadap Ranperda tentang Pembangunan Pariwisata Daerah, Wagub juga menyambut positif. Menurutnya, hal ini sangat mendukung upaya pencapaian visi Pemprov Gorontalo tahun 2017-2022 yaitu terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera, melalui delapan program unggulan, di mana salah satunya adalah program pariwisata yang mendunia.
Lahirnya Perda ini diharapkan akan mampu menggali dan mengembangkan seluruh destinasi pariwisata, sekaligus mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata,” tandas Wagub.(Hmsprov-Haris).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Ilham Akbar Habibie selaku Ketua Yayasan The Habibie Center mengaku siap membantu mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Gorontalo. Sebagai langkah awalnya, Putra sulung Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) itu datang mengunjungi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Selasa (25/9/2018).

Kedatangan Ilham Habibie didampingi oleh tim dari Deutscher Academiscer Austauschdienst (DAAD) atau organisasi pertukaran akademisi Jerman. Mereka ingin menjajaki kemungkinan kerjasama dalam hal pemberian beasiswa bagi mahasiswa ke Jerman dan pengembangan riset.
Untuk beasiswa dari DAAD, para calon mahasiswa disarankan sudah menemukan kampus dan pembina di universitas Jerman. Jadi tidak bisa meminta beasiswa tapi belum tau mau ke mana?,” ungkap Pakar Penerbangan dari Technical University of Munich itu.
Ilham menilai ada tiga potensi utama Gorontalo yang perlu mendapatkan perhatian yakni masalah pertanian, perikanan dan kelautan serta dari teknik. Tiga hal yang sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi Gorontalo.
Gorontalo menjadi provinsi pertama di mana The Habibie Center berkolaborasi dengan DAAD untuk mengembangkan SDM lokal. Saya berharap program ini bisa diminati dan diikuti oleh para siswa dan mahasiswa Gorontalo,” imbuhnya.

Sebelum berkunjung ke UNG, Ilham dijamu sarapan pagi oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Rumah Jabatan Gubernur. Ini menjadi kunjungan perdana pria kelahiran Jerman, 55 tahun lalu itu di tanah kelahiran kakek buyutnya.(Hmsprov-Isam).

 

POHUWATO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan jajaran pemerintah provinsi kembali turun ke lapangan untuk menggelar Bakti Sosial NKRI Peduli. Kali ini giliran warga di Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato yang menikmati berbagai bantuan dan gelaran pasar murah, Selasa (25/9/2018).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Rusli yang didampingi istri Idah Syahidah menyerahkan bantuan untuk warga di Kabupaten Pohuwato senilai Rp11,7 Miliar. Di antaranya bantuan benih jagung 245 ton senilai Rp9 Miliar, pupuk 12 ton senilai Rp1 Miliar, bantuan ternak sapi 160 ekor senilai Rp1,28 Miliar, serta santunan dari Baznas Provinsi untuk 1000 orang senilai Rp100 Juta.
Program-program ini atas perintah pak presiden. Gubernur, Bupati, Wali Kota harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Negara harus hadir melayani rakyat,” kata Gubernur Rusli.

Lebih lanjut Rusli menjelaskan, berbagai bantuan dan program pro rakyat akan terus digulirkan kepada masyarakat di periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim. Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di daerah.

“Biasanya pemimpin itu ketika sudah masuk periode kedua sudah tidak lagi jalan melihat rakyatnya. Tapi kami dan pak Syarif (Bupati Pohuwato) jalan terus. Ini bukti komitmen kami terhadap rakyat,” imbuhnya.

Selain menyerahkan berbagai bantuan, pemprov juga menggelar pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis. Berbagai kebutuhan pangan pokok dijual dengan harga murah. Di antaranya beras seharga Rp7.000, minyak goreng Rp10.000 per kg dan ikan tuna Rp10.000 per kg.
Sekitar 1000 warga yang hadir sebelumnya sudah menerima santunan dari Baznas senilai Rp100.000 per orang. Uang tersebut bisa digunakan untuk membeli barang murah yang sudah disediakan.(Hmsprov-Isam).

 

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, menandatangani persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penandatanganan persetujuan bersama tersebut dilakukan pada rapat paripurna ke-179 di ruang sidang kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (25/9/2018).

Wagub Idris Rahim dalam pendapat akhir Gubernur Gorontalo terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2018 mengatakan bahwa proses penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Perubahan APBD juga telah melalui pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Gorontalo, baik itu menyangkut program kegiatan maupun angka-angka pendapatan dan belanja dalam perubahan APBD tahun anggaran 2018.
Berdasarkan alokasi pendapatan dan belanja dalam Ranperda Perubahan APBD, kita berharap dapat membiayai seluruh program unggulan dan prioritas Provinsi Gorontalo sesuai dengan target rencana pembangunan nasional dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018,” ujar Idris.

Pada kesempatan itu, atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, Idris mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga Provinsi Gorontalo menjadi provinsi pertama yang dievaluasi Ranperda Perubahan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasil evaluasi tersebut sudah mendapat keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 903/7399/2018 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Gorontalo tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, dan juga Rancangan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018.
Alhamdulillah kita menjadi provinsi pertama yang dievaluasi APBDnya oleh Kemendagri. Atas nama Pemprov Gorontalo, saya berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dan sinergitas yang baik,” tutur Wagub.

Berdasarkan persetujuan bersama, selanjutnya DPRD Provinsi Gorontalo akan segera menyampaikan Ranperda tersebut kepada Gubernur Gorontalo untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun sebelumnya Gubernur berkewajiban untuk menyampaikan Ranperda kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor register, terhitung paling lambat tiga hari terhitung sejak menerima Ranperda dari pihak legislatif. Setelah mendapatkan nomor register dari Mendagri, Ranperda ditetapkan oleh kepala daerah paling lambat 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.(Hmsprov-Haris).

Pohuwato, Humas – Menjelang berakhirnya program imunisasi Campak Rubella gratis pada 31 Oktober 2018 mendatang, Ketua TP. PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie kembali mengingatkan para ibu ibu untuk segera mengimunisasi anaknya.

“Ayo ibu-ibu, segera imunisasi Campak dan Rubella anak-anaknya,” papar Idah di hadapan ibu-ibu dan masyarakat lainnya pada kegiatan Bhakti Sosial NKRI Peduli di Desa Padengo, Kecamatan Duhiyadaa, Kabupaten Pohuwato, Selasa (25/9/2018).

Pada program awal, imunisasi MR ini akan berakhir pada 30 September 2018. Namun sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan RI nomor SR.02.06/Menkes/573//2018 tanggal 20 September 2018 tentang waktu pelaksanaan kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) fase II, program imunisasi MR gratis akan dilanjutkan hingga tanggal 31 Oktober 2018.
Hal ini dilakukan karena belum semuanya dapat diselesaikan secara tuntas, sehingga pencapaian pada beberapa daerah belum optimal.

Sesuai data yang ada, saat ini terindikasi 40 orang terkena Campak Rubella di Gorontalo.

“Jangan tinggalkan kesempatan ini (imunisasi Campak Rubella gratis) ya ibu ibu” ajak idah.

Ketua Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi ikan) Provinsi Gorontalo ini juga mengkampanyekan program ikan untuk masyarakat kurang mampu, fish to school (program makan ikan untuk anak anak sekolah), serta fish to baby ( program makan ikan untuk ibu ibu menyusui).

Khusus untuk program fish to baby, ikan akan diberikan kepada ibu ibu yang menyusui agar gizi dari ibu dapat disalurkan melalui air susu ibu (ASI) yang diberikan kepada bayi.
“Jangan sampai masyarakat kurang gizi, apalagi ibu ibu hamil harus dipenuhi gizinya melalui makan ikan,” jelas Idah.

Istri Gubernur Gorontalo dua periode ini mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam setiap program pemerintah.

“Apapun program pemerintah, jika tanpa dukungan masyarakat tidak akan berhasil. Jadi perlu terus didukung oleh masyarakat,” pungkas Idah.(Hmsprov-Asriani).

 

POHUWATO, Humas – Gubernur Gorontalo mendorong kepada petani di Pohuwato untuk mengasuransikan sawah dan ternaknya. Asuransi tersebut dinilai penting untuk menjamin petani tidak rugi saat gagal panen atau ternak mereka mati.
Untuk asuransi sapi harusnya bayar Rp200 Ribu, tapi petani cukup membayar Rp40 Ribu. Selama satu tahun jika sapi mati, maka akan diganti dengan uang 10 Juta Rupiah,” terang Gubernur Rusli saat menggelar Bhakti Sosial NKRI Peduli di Desa Padengo, Kecamatan Duhiyadaa, Kabupaten Pohuwato, Selasa (25/9/2018).

Tahun 2018 ini, Pemprov Gorontalo menganggarkan bantuan 1000 ekor sapi untuk para petani. 160 ekor di antaranya dibagikan di Kabupaten Pohuwato. Sapi senilai Rp1,28 Milyar itu diserahkan untuk 16 kelompok.

Selain asuransi ternak, pemerintah juga menyediakan asuransi padi sawah. Premi yang seharusnya dibayar oleh petani yakni Rp180 Ribu per hektar, namun disubsidi pemerintah sebesar Rp144 Ribu. Petani cukup membayar Rp36 Ribu setiap tahunnya.
Begitu dia gagal panen karena banjir, kekeringan atau terkena hama, maka langsung diganti 6 Juta Rupiah setiap satu hektar,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Rusli meminta testimoni dari Iwan Umar, salah satu peternak sapi penerima manfaat asuransi. Ia mengaku baru lima bulan beternak namun sapi mati karena sakit. Setelah diklaim ke Jasindo selaku operator asuransi, uang senilai Rp10 Juta ia terima.(Hmsprov-Isam).

 

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo