>
Admin PPID

Admin PPID

GORONTALO – Rombongan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur melakuan studi komparasi Percepatan Realisasi APBD di Provinsi Gorontalo, Jumat (13/12/2019).

Mereka datang ke Gorontalo diterima oleh Sukril Gobel, Asisten Administrasi Umum  dan  Sagita Wartabone, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Sekretariat Provinsi Gorontalo, dan Panitia P2E beserta Badan Keuangan di ruang rapat Dulohupa lantai 3 Kantor Gubernur.

Tamu asal Jawa Timur ini dikoordinir oleh Andi dari Biro Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jufri, Asisten 2 Pemerintah Kabupaten Jombang yang didampingi Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten/Kota di Jawa Timur seperti Kota Probolinggo, Kabupaten Jombang, Bangkalan, Pacitan, Magetan, Trenggalek, dan Mojokerto beserta Tim sebanyak 15 orang.

“Kunjungan ini dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur terkait percepatan realisasi pelaksanaan APBD,” kata Andi dari Biro Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Andi menjelaskan tujuan kunjungan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan Pengendalian Pembangunan melalui Aplikasi e-Monep, dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Gorontalo

Para tamu ini mengikuti pemaparan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Gorontalo yaitu Tim e-Monep Biro P2E dan pemaparan terkait Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dari Tim Biro Pengadaan serta pendalaman materi penggunaan Sistem e-Monep dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 

Pewarta : Jawahirah – P2E

 

MARISA – Seruan itu kembali ia dengungkan saat menyerahkan sertifikat tanah kepada 500 warga Kabupaten Pohuwato, Jumat (13/12/2019). Bagi Rusli Habibie persoalan miras menjadi masalah serius.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementrian Kesehatan RI tahun 2018 menempatkan Gorontalo sebagai provinsi keempat dengan konsumsi miras tertinggi di Indonesia. Daerah yang dikenal dengan Serambi Madinah itu hanya kalah dari Sulawesi Utara, NTT dan Bali.

“Hampir 80 persen angka kriminalitas di Gorontalo disebabkan oleh miras. Panah wayer, penganiayaan, tawuran, KDRT semua disebabkan miras. Sebagai gubernur saya malu daerah kita yang memiliki falsafah Adat Bersendikan Sara’ dan Sara’ Bersendikan Kitabullah tapi masyarakatnya masih suka konsumsi miras,” ucap Rusli dalam berbagai kesempatan.

Keseriusan Rusli memberantas miras tak cukup sampai di “dakwah” keliling kecamatan, kabupaten dan kota. Berbagai rapat forkopimda seruan yang sama tetap terucap. Ada pula upaya mengubah Perda Miras No. 16 Tahun 2015 yang dinilai masih lemah.

“Perda kita masih lemah dalam hal penindakan karena hanya mengatur tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Makanya ada rencana untuk mengubah Perda supaya bisa lebih tegas. Ini masih dalam tahap kajian,” imbuhnya.

Kehawatiran Rusli semakin menjadi melihat kondisi anak-anak dan remaja yang juga ikut terpengaruh. Oknum siswa sekolah sebagian kecil sudah mengkonsumsi lem sebagai pengganti narkoba.

Kondisi ini menurutnya tidak cukup jika hanya diserahkan kepada TNI/Polri sebagai aparat penegak hukum. Jumlah personil tidak cukup untuk mengawasi setiap orang dan setiap jengkal tanah dari peresaran miras. Butuh peran serta orang tua untuk menjaga anak dan pergaulannya dinlingkungan masing-masing.

Berbagai kebijakan pemerintah juga diarahkan untuk melawan miras. Rusli mewacanakan untuk memberhentikan bantuan pemerintah bagi orang yang suka mengkonsumsi miras dan perokok. Meski belum efektif diberlakukan, ancaman itu diharapkan bisa menggugah kesadaran warga.

Pada gilirannya, perang melawan miras harus dilakukan bersama-sama oleh pemerintah daerah, forkopimda hingga aparat kecamatan dan desa. Muncul wacana untuk upaya stop miras sebagai indikator kinerja aparat desa. Aparat yang sukses mengendalikan dan memberantas miras diberi penghargaan, begitu pun sebalik. Wacana yang butuh komitmen dari para bupati dan walikota.

Pewarta : Isam - Humas

MARISA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengimbau kepada penerima sertifikat tanah dari BPN untuk memanfaatkan sebaik baiknya. Salah satunya untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan.

Hal ini dikatakan Rusli Habibie, saat menyerahkan sertifikat tanah kepada 500 warga Kabupaten Pohuwato, Jumat, (13/12/2019), di gedung UNIPO, Kec. Marisa.

“Dulu bahkan saya juga pernah menggadaikan sertifikat dan BPKB mobil saya. Tetapi tentu saja untuk keperluan modal usaha, karena waktu itu tak cukup modal untuk buka usaha. Jadi saya harapkan setelah bapak ibu sekalian mendapatkan sertifikat ini, digunakan sebaik baiknya,” kata Rusli Habibie.

Mantan bupati Gorontalo Utara itu meminta warga untuk tidak menjaminkan sertifikatnya ke tengkulak. Selain bukan lembaga resmi, tengkulak biasanya mematok bunga yang tinggi, yang sulit dibayar warga.

Gubernur menyarankan warga datang ke Dinas Kumperindag Provinsi untuk difasilitasi akses modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nilai pinjamannya lebih besar dengan bunga yang rendah.

“Jadi jangan ke pihak ketiga atau tengkulak. Silahkan datang ke Kumperindag,” imbuhnya.

Kanwil BPN Provinsi Gorontalo masih memiliki banyak pekerjaan rumah, untuk menuntaskan sertifikasi tanah di Kabupaten Pohuwato. Dari total 84.313  bidang tanah yang disediakan, baru 40.916 bidang atau sekitar 48% yang selesai.  Artinya, masih ada sekitar 52 persen bidang tanah yang belum bersertifikat dan harus tuntas hingga tahun 2023.

 

Pewarta : Echin - Humas

Jumat, 13 Desember 2019 23:35

Gerakan Tanam Cabe Bantu Ekonomi Keluarga

LIMBOTO  – Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah memotivasi ibu rumah tangga (IRT) untuk menanaman cabe dan sayur mayur guna membantu ekonomi keluarga.

Motivasi ini disampaikan Idah saat melaunching gerakan tanam (gertam) cabe di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Jumat (13/12/2019).

“Ayo, kita membantu ekonomi keluarga. Kita sebagai Ibu rumah tangga bisa berkontribusi untuk menyedekahkan penghasilan kita untuk keluarga agar sejahtera,”  kata Idah Syahidah.

Menurut Idah Syahidah gerakan tanam cabe dan sayuran lainnya dalam program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) memiliki tiga fungsi yang harus diterapkan dalam keluarga.

Ketiga fungsi tersebut yaitu KRPL untuk peningkatan gizi keluarga, peningkatan ekonomi keluarga, dan peningkatan ketahanan pangan keluarga.

Anggota DPR RI Komisi VIII ini meminta agar ibu rumah tangga bisa memanfaatkan program pemerintah.

“Apa artinya program pemerintah kalau masyarakat tidak mempergunakannya dengan baik. Pemerintah ingin masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya giat memanfaatkan program pemerintah,” urai Idah Syahidah.

Idah berharap masyarakat benar-benar memanfaatkan program pemerintah sebaik-baiknya agar terjadi peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Sutrisno menjelaskan latar belakang adanya gerakan tanam cabe karena begitu tingginya lonjakan harga cabe, sementara setiap rumah tangga mengkonsumsi cabe sehingga memicu terjadinya inflasi.

Sutrisno berpendapat harga cabe yang tinggi bisa disiasati dengan pemanfaatan pekarangan.

 “Kita bisa mensiasati jika harga cabe tinggi. Masing-masing keluarga dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam cabe, ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga,” urai Sutrisno.

Sutrisno menyebutkan tahun ini Dispan membagikan 10 ribu bibit cabe. Empat ribu bibit merupakan swadaya ASN Dinas Pangan yang melakukan pembibitan di kantor melalui kerja bakti setiap hari Jumat. Sementara enam ribu bibit merupakan bantuan pemerintah melalui program gertam cabe.

Di lokasi kegiatan, Dispan membagikan 1000 bibit cabe untuk Kabupaten Gorontalo dan juga 100 polibag kepada KRPL Hunggaluwa sebagai KRPL terbaik I tahun 2019.

Selain gertam cabe, di lokasi yang sama Dispan juga menyelenggarakan pasar murah untuk beberapa bahan pokok dengan harga distributor.

 

Pewarta : Anie/Haris - Humas

GORONTALO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menggelar Temu Lapang dan Pembinaan KUB bertempat di Galangan Kapal Kelurahan Donggala Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo, Jumat (13/14/2019).

Peserta kegiatan ini adalah penerima bantuan sarana perikanan tangkap se-Provinsi Gorontalo tahun 2019.

“Bantuan ini sudah diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie dalam Bakti Sosial NKRI di Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara pada Hari Selasa (10/12/2019),” kata Sila Botutihe, Keplaa Dinas Kelautan dan Perikanna Provinsi Gorontalo.

Kepada para peserta, Sila Botutihe menyampaikan salam dari Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang tidak hadir bersama pada kegiatan ini.

“Karena masih begitu banyak agenda kegiatan yang harus beliau hadiri namun beliau menitipkan beberapa hal yang selalu ditegaskan dan menjadi prasyarat penerima bantuan pemerintah yaitu tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak merokok, menjalankan program keluarga berencana (KB) dan mau berpartisipasi dalam Donor Darah,” kata Sila Botutihe.

Sila Botutihe menambahkan, beberapa hal penting yang harus diperhatikan penerima bantuan di antaranya adalah bantuan ini harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk dimanfaatkan, hindari pecah kongsi dalam kelompok penerima bantuan.

“Jangan memperjual belikan atau memindahtangankan bantuan dan mau berkomitmen berada di bawah pembinaan DKP Provinsi Gorontalo dalam rangka pengawasan dan evaluasi pemanfaatan bantuan,” ujar Sila Botutihe.

 

Pewarta : Yanto - DKP

GORONTALO -  Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program NKRI Jilid 1 dan Jilid 2 menggagas dan menuangkan konsep kebijakan sektor kelautan dan perikanan berbasis pada pengelolaan ekonomi perikanan dari hulu hingga hilir.

Konsep ini merupakan fokus pengelolaan sektor Kelautan dan perikanan yang dimulai dari penguatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan pelaku usaha perikanan sampai pemenuhan kebutuhan pemasaran hasil perikanan.

Saat ini tak hanya sektor perikanan tangkap yang terus dipacu peningkatannya, namun hingga ke produk hasil olahan perikanan melalui program Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

“Program Gemarikan yang dinahkodai ketua Forum Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi Gorontalo, Ny Idah Syahidah telah berhasil mendorong lahirnya banyak menu olahan masakan ikan yang variatif dan beragam melalui lomba masak serba ikan,” kata Sila Botutihe, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo, Jumat (13/12/2019).

Hal ini secara tidak langsung menjadi stimulus lahirnya kelompok usaha olahan perikanan baru.

Salah satu kelompok usaha olahan hasil perikanan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo adalah “Kinamang” yang terpilih sebagai penerima Penghargaan GemarIkan 2019.

Terpilihnya kelompok usaha Kinamang ini setelah ada surat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan nomor 14095/PDS.3.3/TU.330/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019.

“Terpilihnya salah satu kelompok binaan ini bukan rekomondasi kami, tetapi melalui banyak tahapan baik administrasi hingga verifikasi lapangan oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” ujar Sila Botutihe.

Sila Botutihe juga memaparkan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari konsistensi dan eksistensi dari Kelompok usaha tersebut, usaha yang baru berumur 3 tahun mampu bersaing dari ratusan pelaku usaha olahan perikanan se-Indonesia.

Penganugrahan Penghargaan Gemarikan 2019 renacananya akan diberikan pada malam puncak Indonesian Seafood Expo 2019 tanggal 14 Desember 2019 bertempat di Jakarta Convention Center (JCC) DKI Jakarta dan akan diterima langsung oleh Kelompok Kinamang.

Kelompok Usaha Kinamang merupakan kelompok usaha olahan perikanan yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango dengan produk andalannya adalah Sambal Sagela. Tidak hanya itu Kinamang juga mengolah Ikan Tuna dan Sagela/Roa menjadi Abon, Acar, kripik, dan stik. Saat ini Kinamang memasarkan produknya melalui penjualan online dann beberapa toko retail seperti Omart dan beberapa toko lainnya.

 

Pewarta : Yanto  - DKP

Jumat, 13 Desember 2019 17:44

Rusli Habibie Siap Teken Izin Pantai Ratu

DULUPI – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie siap menandatangani rekomendasi izin Pantai Ratu di Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo. Hal itu sebagai bentuk komitmennya agar obyek pariwisata baru itu bisa berkembang.

“Hari ini persyaratan untuk Pantai Ratu ada, hari ini saya tandatangani izinnya. Syarat-syaratnya tolong dilengkapi agar Pak Bupati tidak akan salah,” tutur Gubernur Rusli saat menyerahkan sertifikat tanah bagi 500 warga Bolaemo di Desa Kota Raja, Kecamatan Dulupi, Jumat (13/12/2019).

Rusli menyebut persoalan izin Pantai Ratu berkaitan erat dengan masalah hukum. Ia meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Boalemo terkait untuk mengkaji dan melengkapi berbagai ketentuan agar tidak akan bermasalah di lain waktu.

“Karena itu (Pantai Ratu) untuk rakyat, bukan untuk Pak Bupati,” imbuhnya.

Selain izin Pantai Ratu, Gubernur Rusli juga menaruh perhatian terhadap izin Pulo Cinta. Ia berharap izin obyek wisata yang sudah mendunia itu bisa segera rampung akhir bulan ini.

“Pulo Cinta itu aset kita yang sudah mendunia. Ke mana mana saya, oh Gubernur Gorontalo ya, Pulo Cinta ya,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Boalemo Darwis Mooridu menyerahkan dokumen izin Pantai Ratu. Ia berharap dokumen itu sudah lengkap dan bisa mendapatkan persetujuan gubernur.

Beberapa hal yang perlu dilengkapi di antaranya Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) serta review perubahan Perda No.4 Tahun 2018 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). 

 

Pewarta : Isham - Humas

TILAMUTA – Sebanyak 559.874  bidang tanah di Provinsi Gorontalo ditargetkan telah bersertifikat pada tahun 2023. Dengan rincian 293.296 bidang tanah atau 53 persen telah bersertifikat, sementara sisanya 47 persen atau sebanyak 266.578 terus dikebut hingga tahun 2023.

“Hingga akhir tahun 2019, rencananya 39.000 sertifikat rampung dan diserahkan. Sementara untuk tahun 2020, ditergetkan sebanyak 40.000 sertifikat akan diserahkan kepada masyarakat Gorontalo,” kata Kepala BPN Provinsi Gorontalo, Wartomo, saat memberikan sambutan pada penyerahan sertifikat tanah, bertempat di Villa Bupati, Desa Kota Raja Kecamatan Dulupi, Boalemo, Jumat (13/12/2019).

Untuk Kabupaten Boalemo estimasi jumlah bidang tanah sebanyak 85.915 bidang, dan yang terdaftar sebanyak 45.015 bidang. Ditargetkan 7300 bidang tanah telah bersertifikat hingga akhir 2019.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyebut pelaksanaan sertifikasi tanah bagi rakyat merupakan bukti keseriusan dan kepedulian Presiden Jokowi kepada rakyat. Reformasi agraria yang salah satu substansinya sertifikasi tanah memberikan kepastian hukum serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.

“Ketika Pak Jokowi meluncurkan program sertifikat gratis, ada protes terhadap beliau. Ini katanya hanya untuk menarik perhatian saat pileg dan pilpres. Tapi buktinya sekarang, beliau sudah dilantik, para menterinya juga, program ini jalan sampai 2024,” jelas Rusli.

Selain dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Kakanwil BPN Wartomo, Bupati Boalemo Darwis Moridu, hadir pula unsur forkopimda provinsi dan kabupaten/kota.

 

Pewarta : Gina/Echyn - Humas

 TALUDAA – Jalan nasional sepanjang 116 km menuju Kecamatan Taludaa Kabupaten Bone Bolango ditingkatkan kualitasnya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp13 miliar, pekerjaan Long Segmen tersebut merupakan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi beberapa item pekerjaan.

“Kami melakukan monitoring terhadap pekerjaan Long Segmen yang merupakan tugas SKPD untuk jalan nasional yang penanganannya meliputi pelebaran jalan menuju standar, rehabilitasi minor jalan dan penanganan longsor,” kata Handoyo Sugiharto, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Kamis (12/12/2019).

Status ruas jalan Taludaa ini merupakan jalan nasional yang menjadi akses masyarakat antarprovinsi, Gorontalo dan Sulawesi Utara. Jalan ini menjadi jalan alternatif selain jalan nasional di pesisir utara lengan utara pulau Sulawesi.

Dari monitoring yang dilakukan Dinas PUPR, progres pekerjaan di lapangan sudah mencapai 87 persen, sisanya masih ada beberapa titik yang perlu dibenahi oleh pelaksana.

“Alhamdulillah pekerjaan di lapangan mendekati selesai, tapi masih ada beberapa titik yang masih perlu dibenahi oleh kontraktor pelaksana yang diantaranya longsor, pengecoran bahu jalan dan pemangkasan terhadap tanaman pengganggu pengemudi yang berada di tepi jalan,” jelas Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto berharap dalam waktu dekat pekerjaan Long Segman tersebut akan rampung dengan hasil yang berkualitas, bisa dinikmati masyarakat pengguna jalan, baik yang masuk ke Provinsi Gorontalo maupun yang menuju ke Provinsi Sulawesi Utara.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

KWANDANG – Sejumlah siswa dan guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Gorontalo Utara terlibat simulasi penanganan bencana gempa bumi, Kamis (11/12/2019).

Simulasi ini dipimpin oleh Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Gorontalo, Ny Idah Syahidah.

Mereka yang terlibat dalam kegiatan ini berasal dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 5 dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Bahari Gorontalo Utara.

Kepada para peserta Ny Idah Syahidah menjelaskan pentingnya simulasi bagi warga sekolah, agar memiliki kesiapsiagaan apabila terjadi bencana gempa bumi di daerah ini.

“Daerah kita rawan bencana dengan indeks risiko bencana sebesar 140,”kata Ny Idah Syahidah.

Ny Idah Syahidah juga menjelaskan di samping simulasi penanggulangan bencana gempa bumi, para peserta juga diminta menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, mengurangi pemakaian plastik dengan membawa tempat minuman sendiri (tumbler).

Sampah plastik saat ini menjadi masalah dunia yang mencemari daratan dan lautan. Ini akibat pemakaian plastik sebagai pembungkus makanan, kemasan produk,  hingga keperluan lain. Plastik tidak dapat dicerna dalam waktu pendek, diperlukan ratusan tahun terurai di alam.

“Ny Idah Syahidah memang sosok yang  kreatif dalam beriteraksi dengan siswa, 10 siswa diundang untuk menjawab pertanyaan seputar penanggulangan bencana, dan yang berhasil menjawab di beri hadiah tempat air minum yang indah,” kata Sumarwoto, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daera (BPBD) Provinsi Gorontalo.

Sumarwoto menjelaskan dipilihnya SMA Negeri 5 Gorontalo Utara ini karena lingkungan di sekitar sekolah ini merupakan kawasan yang dilewati patahan atau sesar Gorontalo, sehingga rawan terhadap bencana gempa. 

Simulasi ini merupakan kerja sama antara BPBD dan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang diagendakan setiap tahun di tempat yang berbeda-beda.

Pada sesi terakhir, Ny Idah Syahidah meminta pasca simulasi ini sekolah bisa melaksanakan simulasi mandiri yang melibatkan seluruh warga sekolah.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

Halaman 1 dari 30
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo