>
Jumat, 25 Oktober 2019 05:54

Komisi IV DPRD Temukan Kekurangan layanan Pendidikan di SMA N 1 Marisa

Oleh
Beri rating
(0 suara)
Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo di SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo di SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato

MARISA - Monitoring penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dilakukan di SMA Negeri 1 Marisa Kabupaten Pohuwato, Kamis (24/10/2019).

Rombongan Komisi IV ini dikoordinir oleh Pimpinan DPRD, Sofyan Puhi, dan diterima oleh Kepala SMA Negeri 1 Marisa, Saiful Hudodoo.

Kepala Sekolah, Saiful Hudodo menguraikan, SMA Negeri 1 Marisa sejak tahun 2014 merupakan sekolah rujukan, yaitu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), mengembangkan ekosistem sekolah yang kondusif sebagai tempat belajar, melakukan inovasi dan prestasi baik akademik maupun non-akademik sehingga bisa menjadi rujukan penyelenggaraan pendidikan untuk sekolah lain,

Ditambahkan pula, dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Marisa telah membelajarkan murid peserta didik untuk Puasa Senin-Kamis dan juga melakukan kegiatan bakti sosial ke Panti asuhan.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Alquran yang sementara dilakukan pembahasan oleh DPRD Provinsi Gorontalo, jika penerapannya dilakukan pada sekolah pihak SMA Negeri 1 Marisa, kami menyarankan agar memuat tentang kompetensi siswa yakni untuk setiap siswa mempunyai sertifikat baca tulis Alquran sebagai persyaratan naik kelas, agar selain membelajarkan para murid tentang pentingnya nilai-nilai agama juga bisa menambah keimanan dan taqwa para murid,” kata Sofyan Puhi.

SMA Negeri 1 Marisa dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam juga mendapat bantuan dari Kementerian Agama melalui Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam berupa buku untuk baca tulis Alquran.

Hal lain yang mengemuka saat kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yakni MCK sekolah yang sangat minim, jumlahnya hanya 5 MCK untuk lebih dari 900 siswa.

“jumalh MCK untuk murid tidak sebanding dengan kebutuhan siswa yang berjumlah 900an,” kata Sofyan Puhi.

DPRD Provinsi Gorontalo juga menyoroti perpustakaan sekolah yang sangat kecil dan tidak layak digunakan sehingga para murid enggan menggunakan fasilitas perpustakaan tersebut.

Temuan lain adalah SMA Negeri 1 Marisa kekurangan guru untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) yang hanya diajar oleh 1 orang guru honorer, juga pada mata pelajaran matematika yang hanya diajar 3 orang guru, 2 dari 3 orang merupakan guru honorer.

“Untuk kebutuhan guru di SMA agar diperhatikan lagi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan Matematika,“ ujar Sofyan Puhi.

 

Pewarta : hengki – Sekretariat DPRD

Baca 83 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo