>

Displaying items by tag: PPID Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Senin, 03 Februari 2020 22:16

Jalan Tinaloga Segera Direhabilitasi Dinas PUPR

GORONTALO - Dalam pecan ini ruas jalan Tinaloga akan direhabilitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Abdul Fandit Ahmad usai melakukan peninjauan di ruas jalan tersebut, Senin (3/2/2020).

Menurut Abdul Fandit, ruas jalan Tinaloga sudah selayaknya dilakukan pemeliharaan dan perbaikan karena ruas jalan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menjadi jalan penghubung antara Kota Gorontalo dan Kabupaten BoneBolango.

“Jalan Tinaloga yang berada di depan perkantoran kejaksaan dan kantor vertikal instansi lainnya, kondisinya di sepanjang 324 meter itu terdapat rusak berat dan ringan. Kami akan programkan dalam pemeliharaan rutin,” tutur Abdul Fandit.

Kabid Bina Marga tersebut juga menjelaskan dengan keterbatasan anggaran, pihaknya hanya mampu melakukan perbaikan sepanjang 324 meter akan ditangani secara efektif dan ruas jalan yang semula hanya memiliki lebar 4 meter akan lebarkan menjadi 6 meter, dengan cara mengganti pondasi bahu jalan selebar 2 meter.

“Di peninjauan tadi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Kepala Dinas PUPR, di sepanjang 324 meter itu kita akan lakukan penggalian untuk pelebaran, material pondasinya kita akan ganti dan kalau anggarannya mencukupi dengan total lebar jalan 6 meter akan diaspal,” jelas Abdul Fandit.

Selain Abdul Fandit berharap dukungan dan mengimbau masyarakat pengguna ruas jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati pada saat melintasi ruas tersebut.

“Sebenarnya pekerjaan ini akan di mulai hari ini, namun karena lokasinya masih berair, sehingga kemungkinan pekerjaan efektifnya akan dimulai besok dan saya berharap kepada pengguna ruas jalan Tinaloga untuk lebih waspada saat melintasi ruas jalan tersebut, pada waktu pelaksaan pekerjaan,” pinta Abdul Fandit.

 

Pewarta: Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 31 Januari 2020 15:48

Dinas PUPR Siap Menyukseskan Touring JWS

GORONTALO –   Touring Jelajah Wisata Sulawesi (JWS)yang digagas Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie  menjadi ajang promosi pariwisata terbesar di Indonesia Timur.

Untuk itu semua pihak merasa perlu untuk menyukseskan sebagai bagian dari keiutsertaan dalam menguatkan branding dan promosi pariwisata Gorontalo.

Touring Jelajah Wisata Sulawesi (JWS) ini mengambil rute awal dari Kota Makasar, Sulawesi Selatan pada 22 Februari 2020 dan akan berakhir di Kota Manado, Sulawesi Utara. Dalam rentang jarak tersebut sejumlah kota akan disinggahi oleh peserta yang diperkirakan berjumlah ratusan mobil.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, selaku penanggung jawab beberapa etape yang ada di Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi untuk memaksimalkan persiapan, Kamis (30/01/2020).

“Untuk beberapa etape sesuai yang telah diagendakan panitia, Dinas PUPR menjadi penanggung jawab di sejumlah titik kegiatan. Sehingga kami menggelar rapat dengan sejumlah staf,” kata Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto.

Handoyo juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan akbar tersebut

“Satu atau dua hari ke depan kami akan membuat perencanaan, layout serta penganggarannya. Kami juga akan melakukan koordinasi dengan dinas lain selaku penanggung jawab kegiatan,” jelas Handoyo Sugiharto.

Tidak hanya rapat, Handoyo Sugiharto juga meninjau sejumlah titik lokasi yang nantinya akan dikunjungi oleh rombongan Touring JWS saat berada di Provinsi Gorontalo

“Kami ingin pastikan lebih awal lokasi yang akan dikunjungi rombongan JWS dan berharap dukungan semua pihak agar kegiatan akbar ini sukses,” ujar Handoyo Sugiharto.

Pewarta: Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Kantor Daerah Pengamatan (DP-01) melakukan pemeliharaan dan normalisasi saluran irigasi yang  menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kamis (30/01/2020)

Menurut Iswan S Ekie, Kepala Kantor DP-01 kegiatan tersebut merupakan rutinitas. Mereka menjalankan kegiatan ini  sejak tahun 2017.

Daerah Irigasi Pilohayanga merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai Permen PU nomor 14 tahun 2015, yang menyatakan saluran irigasi yang mengairi sawah di atas 1000 hektar sampai dengan 3000 hektar, merupakan tanggung pemerintah provinsi.

“Kegiatan seperti ini sudah menjadi rutinitas kami setiap pekan, tujuannya untuk melancarkan saluran agar kebutuhan air ke petak-petak sawah tetap terjaga dan bebas dari sampah,” tutur Iswan Eki.

Daerah Irigasi Pilohayanga memiliki 33 pintu air yang tersebar di saluran irigasi sepanjang 22,6 kilometer yang dapat mengairi sawah seluas 1.045 hektar di kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo.

Iswan Ekie juga menjelaskan pada saat melakukan normalisasi saluran irigasi Lomaya, mereka juga sering dibantu oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

“Di saat persiapan hambur tanam, kamipun melibatkan para petani melalui P3A, dengan mengundang kelompok-kelompok petani tersebut untuk bekerja sama dalam pemeliharaan saluran irigasi dan membahasnya pada rapat desa,” jelas Iswan Eki.

Kepala Kantor Daerah Pengamatan Daerah Irigasi Pilohanyanga  ini berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air, sehingga kebutuhan air ke persawahan tetap terjaga dan bisa terhindar dari bencana banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi di saat musim penghujan tiba.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto, menutup secara langsung Rapat Koordinasi (RAKOR) ke-PUan se-Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) di Hotel Peninsula Kota Manado, Sabtu (25/01/2020).

Rakor yang dilaksanakan selama 2 hari itu, dihadiri oleh seluruh kepala Dinas PUPR baik kabupaten kota di tiga wilayah yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggah dan Gorontalo, Kepala BWS Wilayah Sungai II Sulawesi, balai jalan, Bappeda, Biro pengadaan tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang telah di tanda tangani bersama

“Pada hari pertama telah dilaksanakan pembahasan mengenai harga satuan Asphal, dimana harga satuan yang ada di Gorontalo ternyata paling rendah dibandingkan dengan harga satuan yang ada di Provinsi Sulut dan Sulawesi Tengah,” kata Handoyo Sugiharto.

Kadis PUPR Provinsi Gorontalo juga mengatakan bahwa, dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk tim kecil agar dapat menghasilkan persamaan harga dengan hasil Aspal yang berkualitas

“Kita akan membentuk tim kecil untuk membahas dan mengkaji dengan ahli-ahli, sehingga harga satuan kita akan disusun berdasarkan kualitas yang kita inginkan, begitu juga dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) akan kita evaluasi lagi terkait dengan pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo,” papar dia.

Selain membahas masalah harga satuan, Handoyo Sugiharto juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menandatangani sejumlah program pembangunan tahun 2021 yang nantinya akan diusulkan.

 “Tadi juga sudah dilaksanakan desk dengan kabupaten kota, yang menghasilkan usulan-usulan program untuk dilaksanakan pada tahun 2021. Sehingga tadi sudah dilaksanakan penandatanganan terhadap usulan yang dimaksud,” jelas Handoyo

Menurut dia, dengan dilaksanakannya penandatanganan usulan pada rakor tersebut, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat meningkatkan kinerja pada pembangunan infrastruktur khususnya pada Provinsi Gorontalo

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah kabupaten kota yang telah hadir dan khususnya kepada gubernur yang sangat peduli terhadap kegiatan ini. Sehingga apa yang telah dihasilkan saat ini bisa menjadi program kegiatan yang lebih baik dari sebelumnya,” pungkas dia.

 

pewarta : PPID-PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANADO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto, menutup secara langsung Rapat Koordinasi (RAKOR) ke-PUan se-Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) di Hotel Peninsula Kota Manado, Sabtu (25/01/2020).

Rakor yang dilaksanakan selama 2 hari itu, dihadiri oleh seluruh kepala Dinas PUPR baik kabupaten kota di tiga wilayah yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggah dan Gorontalo, Kepala BWS Wilayah Sungai II Sulawesi, balai jalan, Bappeda, Biro pengadaan tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang telah di tanda tangani bersama

“Pada hari pertama telah dilaksanakan pembahasan mengenai harga satuan Asphal, dimana harga satuan yang ada di Gorontalo ternyata paling rendah dibandingkan dengan harga satuan yang ada di Provinsi Sulut dan Sulawesi Tengah,” kata Handoyo Sugiharto usai acara penutupan.

Kadis PUPR Provinsi Gorontalo juga mengatakan bahwa, dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk tim kecil agar dapat menghasilkan persamaan harga dengan hasil Aspal yang berkualitas

“Kita akan membentuk tim kecil untuk membahas dan mengkaji dengan ahli-ahli, sehingga harga satuan kita akan disusun berdasarkan kualitas yang kita inginkan, begitu juga dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) akan kita evaluasi lagi terkait dengan pembangunan yang ada di Provinsi Gorontalo,” papar dia.

Selain membahas masalah harga satuan, Handoyo Sugiharto juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menandatangani sejumlah program pembangunan tahun 2021 yang nantinya akan diusulkan.

 “Tadi juga sudah dilaksanakan desk dengan kabupaten kota, yang menghasilkan usulan-usulan program untuk dilaksanakan pada tahun 2021. Sehingga tadi sudah dilaksanakan penandatanganan terhadap usulan yang dimaksud,” jelas Handoyo

Menurut dia, dengan dilaksanakannya penandatanganan usulan pada rakor tersebut, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat meningkatkan kinerja pada pembangunan infrastruktur khususnya pada Provinsi Gorontalo

“Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah kabupaten kota yang telah hadir dan khususnya kepada gubernur yang sangat peduli terhadap kegiatan ini. Sehingga apa yang telah dihasilkan saat ini bisa menjadi program kegiatan yang lebih baik dari sebelumnya,” pungkas dia.

 

Pewarta : PPID-PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Minggu, 26 Januari 2020 23:16

Kinerja ASN PUPR Mendapat Apresiasi Sekda

MANADO - Sekretaris Dearah, Darda Daraba membuka rapat koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur serta memberikan pembinaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, di Hotel Aryaduta Kota Manado, Minggu (26/1/2020).

Pada kegiatan ini Darda Daraba mengapresiasi kinerja Dinas PUPR Provinsi Gorontalo selama tahun 2019.

“Alhamdulillah hari ini Dinas PUPR melaksanakan kegiatan yang luar biasa dan ini merupakan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di PUPR,” kata Darda Daraba.

 Darda Daraba menyatakan melihat secara nyata semangat ASN PUPR yang mengalami peningkatan dan berharap prestasi ini akan lebih bagus pada tahun 2020. Tahun 2019 Dinas PUPR berhasil membangun infrastruktur yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Selain memberikan pembinaan serta motivasi pada ASN, Darda Daraba juga menyaksikan penandatanganan kontrak kinerja PUPR dan pakta integritas.

“Di samping penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas, pada kegiatan ini banyak hal-hal yang kita lihat, bisa memberikan semangat kepada yang lain,” jelas Darda Daraba.

Dengan dilaksanakan kegiatan tersebut Darda Daraba berharap seluruh ASN Dinas PUPR Provinsi Gorontalo untuk lebih bersinergi dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

“Dengan kegiatan ini saya berharap, ASN yang di PUPR bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, pada alurnya dan bisa dipertangungjawabkan, akuntabilitas, sesuai arah dan tujuan capaian PUPR tahun 2020 ini,” harap Darda Daraba.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Seorang pejabat pemerintahan harus melayani masyarakat, bukan masyarakat yang melayani pejabat, karena sebuah jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto saat memberi arahan pada Serah Terima Jabatan (SERTIJAB) di lingkungan Dinas PUPR, Jumat (17/01/2020)

Handoyo Sugiharto juga mengingatkan kepada seluruh pejabat Esselon III dan VI Dinas PUPR untuk dapat lebih menyerap apa yang menjadi aspirasi atau keluhan dari masyarakat

“karena kita pejabat publik, jadi apa saja yang dilaporkan oleh masyarkat kepada kita, harus cepat untuk menindaklanjuti. Bahkan kalau bisa ada masyarakat yang datang jangan sampai menunggu 5 menit,” Jelas Handoyo Sugiharto.

Sebanyak 9 orang pejabat pengawas yang melaksanakan sertijab di 7 posisi jabatan, pada kesempatan itu Handoyo Sugiharto mengatakan bahwa sertijab yang dilaksanakan saat ini merupakan penguatan organisasi yang ada pada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

“Dalam rangka penguatan organisasi di Dinas PUPR yang khususnya Provinsi Gorontalo, dengan menempatkan para pejabat pada posisi tepat karena para pengawas merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan di lapangan” kata Handoyo Sugiharto.

Lebih lanjut Handoyo Sugiharto menambahkan ke depan masih banyak pekerjaan yang harus segera di selesaikan, karena pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Dinas PUPR Provinsi Gorontalo

“Ada beberapa tugas yang menjadi beban kita diantaranya, kita harus wajudkan pembangunan masjid Islamic Center hingga tahun 2022 dan menjadikan Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi bebas banjir. Nah, ini bukan merupakan tanggung jawab satu bidang saja, akan tetapi seluruh bidang yang ada di PUPR,” kata Handoyo Sugiharto.

 

Pewarta: Yudi - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rapat koordinasi pembebasan lahan untuk pembangunan Islamic Center berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Selasa (14/1/2020).

Rapat ini dipimpin Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Sultan Kalupe itu dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo, Camat Kota Timur Kota Gorontalo dan dinas terkait lainnya.

Sultan Kalupe mengatakan pembangunan Islamic Center membutuhkan lahan seluas 13 hektar, namun dengan adanya keterbatasan anggaran maka pembebasan lahan pembangunan Islamic Center tersebut akan dilakukan secara bertahap.

“Karena jumlah anggaran yang ada di tahun 2020 sangat terbatas, sehingga pembebasan lahan akan dilakukan secara bertahap,” kata Sultan Kalupe.

Sultan Kalupe juga menjelaskan lahan yang menjadi prioritas awal untuk dibebaskan adalah lahan seluas 5 hektar yang dimulai pada tahun ini dan sisanya secara bertahap hingga tahun 2022.

“Tahap awal perioritas untuk pembangunan dan tugu masjid dan jalan masuk sekitar 5 hektar, kemudian tahap selanjutnya adalah sisa dari pembebasan lahan,” jelas Sultan Kalupe.

Sementara itu Camat Kota Timur, Eladona Sidiki menuturkan, ada 58 orang pemilik lahan yang sudah lama menantikan rencana pembangunan Islamic Center.

“Masukan yang kami terima dari masyarakat bahwa mereka sangat mengharapkan kepastian waktu pembangunan, terutama pembebasan lahan. Kabar pembangunan tersebut sudah didengar sejak tahun 2016,” ujar Eladona Sidiki.

Camat Kota Timur ini juga menembahkan masyarakatnya akan sangat mendukung rencana pembangunan Islamic Center, karena meraka berada di daerah tersebut sangat relegius dan antusias dengan kegiatan-kegiatan keagamaan.

“Kemarin sudah beberapa kali dilakukan konsultasi publik, Alhamdulillah tidak ada yang menolak bahkan mereka sangat merespon. Karena untuk Kelurahaan Moodu sendiri sebagian besar masyarakatnya sangat antusias dalam bidang keagamaan dan itu bisa dibuktikan dalam lomba STQ dan MTQ,” kata Eladona Sidiki.

Terkait ganti untung untuk pembebasan lahan pembangunan Islamic Center, Eladona Sidiki berharap bisa sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan oleh pemerintah atau sesuai yang akan dihasilkan oleh tim appraisal.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto yang didampingi Sekretaris Dinas Aisa Ibrahim, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Romen S Lantu dan Kepala Seksi Irigari dan Air Tanah meninjau Kantor Daerah Pengamatan (DP-01) yang berada di Kota Gorontalo dan kantor Daerah Pengamatan (DP-02) di Kabupaten Gorontalo, Senin (13/01/2020)

Pada peninjauannya Handoyo Sugiharto memfokuskan pada pengawasan pintu air dan pemeliharan saluran irigasi yang dilakukan oleh para staf di kantor daerah pengamatan di masing-masing wilayah.

“Kami melakukan pengawasan dan menggelar rapat di kantor DP-01 dan di DP-02 Limboto, Pengawasan Daerah Irigasi (DI) Pilohayanga dan DI Huludupitango,” kata Handoyo Sugiharto.

Untuk DP-01 daerah Irigasi yang menjadi tanggung jawab adalah DI Pilohanga yang memilik 33 pintu air yang tersebar di saluran irigasi sepanjang 22,6 kilometer yang dapat mengairi sawah seluas 1.045 hektar.

Untuk DP-02 memiliki panjang saluran irigasi 18,431 kilometer dengan 30 pintu air yang dapat mengairi persawahan seluas 1.310 hektar.

“Kami membahas kondisi sekarang dan beberapa kebutuhan yang perlu kita lengkapi, termasuk di dalamnya kebutuhan peralatan kerja, perbaikan pintu air, sehingga ke depan DI Huludupitango ini bisa lebih maksimalkan untuk melayani sawah seluas 1.310 hektar,” ujar Handoyo Sugiharto.

Untuk mengantisipasi banjir yang sewaktu-waktu terjadi pada saat ini, Handoyo Sugiharto menjelaskan bahwa seluruh staf yang ada di pengamatan 01 dan kantor daerah pengamatan 02 terus melaksanakan pemeliharaan secara rutin dan pengawasan terhadap pintu-pintu air.

“Sekarang ini seluruh staf DP-01 dan DP-02 secara rutin melaksanakan kerja bakti pembersihan saluran, juga bekerja sama dengan P3A dan masyarakat untuk mengatasi kalau ada permasalahan banjir atau pembagian air di sawah-sawah pada saat musim tanam,” jelas Handoyo Sugiharto.

Handoyo Sugiharto juga mengingatkan para staf yang ada di kantor daerah pengamatan untuk menjaga kedisiplinan dan berharap lebih meningkatkan etos kerja seperti apa yang menjadi trilogi PU yaitu bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi lanjutan Pembangunan Block Plan Perkantoran di kantor dinas, Jumat (10/01/2020).

Rapat dipimpin Asisten II Bidang pembangunan Sutan Rusdi dihadiri Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Sultan Kalupe, Kepala Bidang Cipta Karya Yuliana Rivai, perwakilan Kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional (BPN) Yusuf Ano, Kepala Desa Ayula Utara Nazyudin Botutihe dan dinas terkait lainnya.

Sutan Rusdi yang temui usai rapat mengatakan kegiatan tersebut merupakan perintah Gubernur Gorontalo Rusli, Habibie untuk segera menyelesaikan sejumlah permasalahan yang terjadi pada aset-aset milik Pemerintah Provinsi.

“Ini perintah Gubernur, supaya tanah atau asset Pemprov, khususnya yang bermasalah segera diselesaikan secepatnya,” kata Sutan Rusdi

Terkait sisa lahan yang tepat berada di tengah lokasi pembangunan perkantoran block plan Ayula yang belum dibebaskan, Sutan Rusdi menjelaskan Pemerintah Provinsi Gorontalo belum dapat membayarkan ganti untung walaupun sudah dinilai oleh tim appraisal.

“Khusus untuk tanah yang masih bermasalah, walaupun sudah dilakukan prosedur penilaian oleh konsultan penilai, itu belum bisa kita bayarkan atau proses, menunggu dulu penetapan ahli waris siapa yang benar-benar menerima ganti untung pembayaran,” jelas Sutan Rusdi.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Sultan Kalupe menuturkan dari total luas lahan block plan 17,8 hektar masih ada sisa lahan seluas lebih dari 1 hektar yang di kuasai oleh 7 orang dan belum mau dibebaskan oleh para pemiliknya walapun pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pemilik lahan tersebut.

“Di lahan 1,8 hektar itu dimiliki oleh 7 orang dan sampai saat ini belum bersedia untuk dibebaskan lahanya dan kamipun sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemilik lahan tersebut, tapi karena adanya konflik ahli waris kepemilikan sehingga masih terkendala pembayarannya,”  ujar Sultan Kalupe.

Kabid Tata Ruang dan Pertanahan ini juga menambahkan Pemerintah Provinsi telah melakukan pembebasan lahan sejak tahun 2008, pihaknya akan terus berusaha dengan melakukan mediasi secara kekeluargaan di tingkat desa untuk menetukan pemilik ahli waris.

“Pemerintah Provinsi tetap mengutamakan asas kemanusiaan, kami tetap menunggu dan berharap pemilik lahan untuk bersedia dibayarkan. Karena tahun ini kami sudah menyediakan anggarannya,” kata Sultan Kalupe.

 

Pewarta: Yudi – Dinas PUPR

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama