>

GORONTALO - Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan dan kualitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), di Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menggelar pembinaan dan penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas oleh pejabat esselon.

Kegiatan yang dilaksnakan pada Jumat (17/1/2019) bertempat di aula Balai Pelatihan Teknis Pertanian ini dihadiri Sekretaris Daerah Darda Daraba, Kepala Dinas Pertanian Mulyadi D Mario dan Seluruh pejabat esselon III dan IV, pejabat fungsional, staff dan PTT jajaran Dinas Pertanian.

Dalam laporannya, Mulyadi Mario mengatakan total pejabat struktural di Dinas Pertanian ini ada 48 orang yang terdiri dari 12 pejabat esselon III, 36 pejabat esselon IV, 255 orang staff ASN dan 262 tenaga PTT. Ini merupakan jumlah staff terbanyak ke-3 setelah Dikbudpora dan Dinas PU Provinsi Gorontalo.

“Alhamdulillah pada tahun 2019 ini kami melewati pelaksanaan anggaran yang tidak bermasalah kemudian Dinas Pertanian bisa mencapai realisasi Fisik sebesar 99,82 persen dari anggaran APBN realisasi fisik mecapai 99,9 persen dan relaisasi keuangan sebesar 97 persen, dan merupakan suatau kebanggan terbesar bagi kami yaitu Dinas Pertanian mendapat peringkat realisasi tertinggi di seluruh Indonesia dalam penggunaan dana DAK di tahun 2019,” kata Mulyadi Mario.

Sekeretaris Daerah Darda Daraba dalam sambutannya mengatakan Dinas Pertanian mendapatkan banyak keberhasilan program dan penyerapan terbaik di seluruh wilayah Indoenesia.

“Di dalam penandatanganan kontrak kinerja dan pakta integritas ini, hanya ada dua inti yang harus diperhatikan yaitu bagaimana kita dapat mengapresiasikan dan menjalani tugas serta yang kedua bagaimana cara kita untuk mencatat apa yang kita kerjakan,” kara Darda Daraba.

Darda Daraba berpesan agar dapat mempertahankan semua prestasi yang dicapai di tahun kemarin dan lebih membuat gebrakan baru di tahun 2020.

“Pertahankan kinerja, pertahankan integritas, pertahankan efektif dan efisien sesuai pada koridor dan aturan pada diri sendiri dan semua masyarakat khususnya di Provinsi Gorontalo,” ujar Darda Daraba.

 

Pewarta : Oma - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 17 Januari 2020 23:43

LP2B Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian

GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen meningkatkan produksi pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menekan alih fungsi lahan pertanian, karena bila hal ini terjadi maka akan menyebabkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian yang berimbas pada bertambahnya angka pengangguran.

Sisi lain alih fungsi lahan bisa mengurangi ketersediaan pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk konsumsi. Alih fungsi lahan pertanian juga mengancam kedaulatan pangan dan bahkan berimplikasi pada penurunan nilai ekspor.

Gubernur Gorontalo menyatakan pemerintah telah mengeluarkan Perda nomor 1 tahun 2014 dan menetapkan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang harus dipertahankan dalam revisi RTRW Provinsi sebagai upaya untuk menghentikan laju konversi lahan pertanian.

Sehubungan dengan itu pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan luas LP2B sebesar 29.056 ha yang lokasinya tersebar di 49 kecamatan. Hal ini diharapkan ditindaklanjuti pemerintah daerah kabupaten/kota dengan menerbitkan Perda LP2B dan memasukkan luas LP2B di dalam revisi RTRW.

Adanya Perda LP2B, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan dapat mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian yang beberapa tahun terakhir terindikasi semakin masif.

Menurut Rusli Habibie pemerintah akan terus memperhatikan karena alih fungsi lahan pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan dan kedaulatan pangan.

“Alih fungsi lahan juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian petani, dapat menimbulkan pengangguran,  serta hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi,” kata Rusli Habibie.

Penerapan LP2B di pemda kabupaten/kota membutuhkan komitmen dari semua stake holder terkait. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap peran aktif berbagai pihak karena persoalan lahan pertanian pangan sangat menentukan ketahanan dan kedaulatan pangan.

Sementara itu Kementerian Pertanian melalui Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) mengapresiasi langkah Pemerintah Propinsi Gorontalo yang telah menetapkan Perda LP2B dan luas LP2B didalam revisi RTRW Provinsi yang saat ini Perdanya dalam proses penetapan

 

Pewarta : Oman Moningka - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BULANGO SELATAN – Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan serta peningkatan kinerja, pejabat struktural dilingkungan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menandatangani perjanjian kontrak kinerja untuk tahun 2020 dan pakta integritas.

Penandatanganan yang berlangsung di aula UPTD Dinas Pertanian ini disaksikan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, Jumat (17/1/2020).

“Tadi sudah kita saksikan bersama penandatangan perjanjian kinerja dan pakta integritas. Ini artinya apa yang tertera di atas kertas itu harus segera dilaksanakan. Kita tidak perlu berimprovisasi untuk apa dan lainnya karena sudah ada kinerja yang kita sepakati,” kata Sekda Darda pada kesempatan tersebut.

Mantan Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Kementrian PUPR itu juga mengatakan, penandatanganan dan pembacaan pakta integritas harus menjadi refleksi dalam mengemban tanggung jawab untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

“Kenapa tadi saya minta semua bacakan isi pakta integritas? agar supaya kita semua memahami dan tahu cara memposisikan diri pada posisi yang sudah diberikan. Serta mencatat semua secara akuntabel dan sesuai aturan, ” tuturnya.

Disamping itu pula, sekda tak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada ASN agar melakukan inovasi dan terobosan-terobosan dalam bekerja agar program-program yang telah dicanangkan lewat APBD agar dilaksanakan tepat waktu namun harus sesuai dengan prosedurnya dan tentu saja bermanfaat untuk seluruh masyarakat Gorontalo.

“Saya yakin dan percaya pejabat-pejabat stuktural yang ada di Dinas Pertanian mampu melaksnakan tugas dengan penuh tanggung jawab karena di tahun 2019 kinerja Dinas Pertanian telah dibuktikan dengan serapan APBN tertinggi,” pungkasnya.

 

Pewarta: Nova - Humas

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pejabat Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dilarang mematikan telefon genggamnya agar koordinasi dan layanan kepada masyarakat berjalan baik.

Hal ini disampaikan oleh Mulyadi Mario, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo pada serah terima jabatan (Sertijab) 7 pejabat administrator yang meliputi Kepala Bidang maupun Kepala UPTD Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo di ruang rapat dinas, Kamis (16/01/2019).

Mulyadi D Mario mengungkapkan ada beberapa hal penting yang menentukan berjalan tidaknya pekerjaan dan program pertanian di Provinsi Gorontalo. Terkait dengan hal tersebut Mulyadi Mario memberikan peringatan keras kepada pejabat esselon III maupun IV untuk tidak mematikan telepon genggam 1x24 jam.

“Saya minta kepada Bapak Ibu pejabat esselon III maupun IV jangan sampai menonaktifkan telepon genggam,” kata Mulyadi Mario.

Permintaan ini diharapkan karena setiap pimpinan tidak mengenal waktu dan tempat bisa meminta informasi, karena dinamika lapangan serta apa yang terjadi di lapangan itu tidak mengenal waktu dan tempat.

“Jangan sampai komunikasi dan koordinasi akan terhambat karena telepon genggam tidak aktif,” tambah Mulyadi Mario.

Mulyadi Mario memaparkan target dan program yang akan dilaksnakan tahun 2020 memiliki tantangan pekerjaan yang akan dihadapi setiap bidang dan UPTD, seperti pada UPTD Balai Perbibitan Ternak pada tahun 2020 ini akan dibangun Pusat Breeding Farm atau pembibitan ayam yang berlokasi di Kecamatan Pulubala dan pembangunan ini diharapkan bisa menggenjot produksi ayam DOC.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki tantangan mendesak terkait pupuk bersubsidi dan membuat penataan kembali khusus Alsintan sekaligus meluncurkan aplikasi khusus Alsintan di awal tahun 2020.

Sementara itu di tahun ini juga diharapkan lebih mendorong penangkaran benih padi ladang dan juga simulasi kesiapan benih. Juga adanya dorongan untuk penangkaran hortikultura dan perkebunan agar proses penyediaan benih dapat mengkuti aturan yang berlaku.

“Diharapakan semua pejabat dapat menciptakan kerjasama tim demi keberhasilan program pertanian, ibarat kendaraan maka tidak ada yang tidak penting di dalam tim kerja ini, baik esselon III, IV, maupun staff dan PTT,” kata Mulyadi Mario.

 

Pewarta : Oman - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi D Mario mengingatkan pejabat yang baru melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) harus segera menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya.

Hal ini disampaikan saat menggelar Sertijab di lingkungan Dinas Pertanian yang dihadiri pejabat esselon III dan esselon IV, Kamis (16/1/2020). Sertijab ini adalah tindak lanjut dari pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan beberapa waktu lalu di Belle Li Mbui Oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

Pejabat yang melaksanakan sertijab ini adalah Nurbaya Gani yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang PSP menjadi Kepala Balai BPPSBP menggantikan Yusbar A Ismail yang kini menjabat sebagai Kabid Penyuluhan menggantikan Rina A Thayeb.

Kepala Balai Perlindungan Tanaman sekarang dinakhodai oleh Rahmat Suratinoyo yang sebelumnya di jabat oleh Junawir Panigoro yang sekarang menjabat Kepala Balai Pelatihan Teknis Pertanian.

Kepala Balai Perbibitan Ternak yang sebelumnya dijabat oleh Rahmat Suratinoyo digantikan dengan wajah baru, Averus Zainuddin yang sebelumnya menjabat Kabag Administrasi pada Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo.

Pada kegiatan sertijab ini sekaligus melepas salah seorang pejabat esselon III yang akan bertugas di tempat baru yakni Hafri Syam Masyhur yang sebelumnya menjabat Kepala Balai Pelatihan Teknis Pertanian kini menjadi Kabag Kebijakan Strategis dan Informasi Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo.

“Pelantikan ini sudah sesuai hasil penilaian yang murni, Ini juga keinginan pimpinan melakukan roling atau penyegaran organisasi di Dinas Pertanian yang sudah sesuai pada bidang keahlian masing-masing. Karena untuk bidang pertanian ini sangat sulit jika tidak mempunyai latar belakang teknis,” kata Mulyadi Mario.

Mulyadi Mario berharap pejabat yang bertugas di tempat yang baru untuk dapat cepat melakukan penyesuaian dan melakukan langkah cepat untuk proses adaptasi di tempat pekerjaan masing-masing.

“Banyak tantangan pekerjaan dan target dalam pencapaian program pertanian khususnya di Provinsi Gorontalo tahun 2020, ini merupakan pekerjaan yang tidak ringan dan butuh keseriusan,” ujar Mulyadi Mario.

 

Pewarta : Oman - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dalam rangka mensukseskan Program Pertanian di Provinsi Gorontalo, perlu di perhatikan juga pengawasan pupuk dan pestisida. Hal ini diutarakan Darda Daraba, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo saat membuka acara Rapat Evaluasi Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Gorontalo, Kamis (12/12/2019).

Rapat Evaluasi yang dilaksanakan di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo oleh Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo ini  dihadiri berbagai pihak yang terlibat dalam pengawasan pupuk dan pestisida dari Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro lingkup Provinsi Gorontalo, tim KP3 kabupaten/kota, pimpinan perusahaan produsen pupuk Kaltim dan produsen Petro Kimia Gresik, para distributor pupuk serta PPNS Bidang Pertanian.

Darda Daraba memaparkan kelangkaan pupuk sering terjadi pada tingkat distributor maupun pengecer. Hal tersebut dapat mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan pupuk, pada akhirnya produksi pertanian menurun. Untuk mengatasi hal ini perlu pengawasan pengadaan dan penyalurannya.

“Diperlukan instrumen pelaksanaan pengawasan, penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Setiap penyimpangan atau pelanggaran ketentuan harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Darda Daraba.

Darda Daraba menambahkan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan prinsip 6 Tepat, yaitu Tepat Mutu, Jumlah, Jenis, Harga, Waktu dan Tempat. Hal ini sudah ditegaskan dalam Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres nomor 77 2015 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.

Darda Daraba mengingatkan ada 4 hal yang perlu diperhatikan saat ini yaitu, bagaimana pengadaan pupuk, bagaimana peredarannya, bagaimana cara penyimpanannya dan bagaiman peggunaannya.

“Ini semua perlu dievaluasi setiap saat,” ujar Darda Daraba yang juga Ketua Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Oman Moningka - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Pupuk dan pestisida merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian sasaran produksi nasional. Oleh sebab itu pupuk dan pestisida harus tersedia sesuai dengan prinsip 6 tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu dan sasaran.

Untuk lebih memperketat pengawasan pupuk dan pestisida di Provinsi Gorontalo, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo melakukan Rapat Evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dilaksnakan di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (12/12/2019).

Rapat evaluasi ini  dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba selaku Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Gorontalo.

“Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Tim KP3 dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di wilayah masing-masing, yang mempunyai sasaran yang ingin dicapai yaitu mengevaluasi pemahaman dalam melakukan pengawasan pupuk dan pestisida,” kata Darda Daraba aat membuka rapat.

Darda Daraba juga mengungkapkan, untuk menciptakan 6 azas maka perlu pengawasan peredaran pupuk. Peran pengawasan dilakukan oleh kelompok kerja berbentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang berada di Provinsi Gorontalo dan memerlukan koordinasi dan kerja sama yang baik sehingga efektif pelaksanaannya di lapangan.

Selain Sekretaris Daerah, hadir juga dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pertanian Mulyadi D Mario, Asisten Bidang Intelejen Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Puji  Triasmoro, Kasubdit Tipitder Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Kompol Indra F Dalimuthe, Kepala Dinas Pertanian se-Kabupaten/Kota, produsen dan distributor pupuk serta PPNS Bidang Pertanian.

Kepala Dinas Pertanian, Mulyadi D Mario mengatakan selama produsen dan distributor maupun pihak yang mendistribusikan pupuk subsidi melakukan tugasnya dengan baik, tanpa adanya tindakan penyelewengan, maka para petani bisa mendapatkan manfaat pupuk subsidi dengan maksimal.

“Peran distributor yang sangat penting dalam kelancaran dan keamanan distribusi pupuk subsidi,” ujar Mulyadi Mario.

Ia mengharapkan distributor tidak melakukan penyelewengan pupuk subsidi seperti mengoplos pupuk atau mengganti karung kemasan pupuk subsidi menjadi karung ekonomis. Tindakan ini menyalahi hukum dan pelaku akan berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk menerima hukuman yang berat.

 

Pewarta : Oman Moningka - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengembangkan potensi produk pertanian melalui pemanfaatan teknologi. Hal ini dilakukan karena sektor pertanian merupakan unggulan yang memberikan kontribusi peningkatan perekonomian yang signifikan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 38,01 persen dengan struktur lapangan pekerjaan utama masyarakat di sektor pertanian yang mencapai 32,23 persen. Dua fator inilah yang menjadikan sektor pertanian menjadai salah satu program prioritas daerah ini.

Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Gorontalo menggelar Temu Aplikasi Teknologi dan Seminar Nasional dengan tema akselerasi inovasi pertanian era industri 4.0 mendukung kawasan pertanian sejahtera (Sapira) yang dirangkaikan dengan peluncuran taman sains pertanian BPTP Gorontalo.

Kegiatan yang dilaksnakan di Ballroom Hotel Damhil, Kamis (14/11/2019) yang dibuka Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi D Mario, mewakili Gubernur Gorontalo.

Dalam simar ini juga dihadiri Kepala Bidang Program dan Evaluasi Pusluhtan BPPSDMP Kementerian Pertanian, Riza Fakhrizal sekaligus Penanggung Jawab Upsus di Provinsi Gorontalo, Ketua Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI), Kadis Pertanian Bone Bolango, Wakil Rektor Universitas Ichsan Gorontalo serta Dekan Pertanian Universitas Gorontalo dan penyuluh pertanian kabupaten/kota.

“Pemerintah Provinsi Gorontalo menaruh perhatian yang besar terhadap peningkatan produktivitas dan produksi pertanian di antaranya geliat ekspor komoditas unggulan dan komoditas olahan pertanian memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan, ini dibuktikan dengan realisasi ekspor jagung pada tahun 2018 mencapai 109.800 ton atau memberikan kontribusi sebesar 30 persen terhadap ekspor jagung nasional, demikian pula komoditi olahan tepung kelapa mencapai 12.600 ton dan tetes tebu sebanyak 12.005,309 ton ke negara tujuan asia dan eropa pada tahun 2018,” kata Mulyadi D Mario.

Kurun waktu 5 tahun program pemerintah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi komoditi unggulan antara lain produksi padi pada tahun 2018 mencapai 354.036 ton atau meningkat 42,4 persen dari tahun 2012 yang hanya sebesar 245.786 ton, produksi jagung pada tahun 2018 mencapai 1.554.751 ton atau meningkat sangat signifikan 140 persen dari tahun 2012 hanya sebanyak 644.754 ton.

Mulyadi menambahkan, gambaran peningkatan produksi tanaman pangan ini berbanding lurus dengan peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) selama Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo atau mengalami kenaikan signifikan, yang pada tahun pada tahun 2011 masih berkisar diangka 91 persen di tahun 2018 mencapai 107,28 persen, dan yang menarik menurut laporan BPS capaian NTP Provinsi Gorontalo merupakan kedua terbesar dikawasan timur indonesia dan lebih tinggi dibandingkan provinsi tetangga Sulut.

 

Pewarta : Oman Moningka - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG - Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba melakukan peluncuran Program BEKERJA atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera tahun 2019 di sela-sela pelepasan ekspor komoditas pertanian tetes tebu dan tepug kelapa Ke Filiphina dan Ke Inggris, Kamis (24/10/2019).

BEKERJA merupakan program untuk mengentaskan kemiskinan berbasis pertanian. Program merupakan inovasi untuk percepatan pengurangan angka kemiskinan khususnya di pedesaan yang didominasi masyarakat atau rumah tangga yang bergerak di sektor pertanian.

Program BEKERJA di Provinsi Gorontalo dialokasikan di 191 desa di 6 kabupaten/kota dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima sebanyak 16.028 RTM atau seluruh RTM yang masuk dalam database basis data terpadu (BDT) nasional.

Total anggaran program BEKERJA mencapai Rp46.Miliar dengan rincian setiap RTM memperoleh 50 ekor ayam umur 4 minggu, pakan 150 Kg dan bantuan dana tunai untuk pembangunan kandang sebesar Rp500 ribu langsung ke rekening kepala keluarga.

“Program ini merupakan solusi permanen untuk mengubah kondisi rumah tangga petani miskin menjadi rumah tangga petani sejahtera dalam waktu yang sangat singkat, yakni kurang dari satu tahun,’ kata Darda Daraba.

Program BEKERJA dapat meningkatkan semangat beternak masyarakat untuk membantu mencukupi kebutuhan biaya sekolah dan kebutuhan lainnya dan merupakan harapan baru keluarga yang masih di bawah garis kemiskinan sebagai sumber penghasilan. 

Alokasi dan jumlah bantuan BEKERJA adalah jumlah ayam sebanyak 801.400 ekor, jumlah pakan 2.404.200 Kg serta bantuan pembuatan kandang sejumlah Rp8 miliar.

Realisasi sampai Oktober yang sudah tersalurkan di Pohuwato  adalah 1.711 RTM, Boalemo 4.816 RTM serta Gorontalo Utara 2.191 RTM.

Pada akhir tahun ini semua alokasi program BEKERJA dapat terealisasi sehingga sasaran program sebagai solusi dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan dapat terwujud. Program ini dapat memberikan dorongan dan semangat dalam memacu pembangunan pertanian

 

Pewarta : Oman PPID - Distan

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

ANGREK - Langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan inovasi yang mendorong swasta melakukan ekspor komoditas pertanian mendapat apresiasi dari Kementerian Pertanian.

Apresiasi ini disampaikan pada saat pelepasan ekspor pertanian, tetes tebu (molases) dengan tujuan Filipina dan tepung kelapa tujuan Inggris di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo Utara, Kamis  (24/10/2019).

Menteri Pertanian yang diwakili Kepala Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, Sriyanto, mengatakan, permintaan tetes tebu dari Gorontalo untuk pasar Asia Tenggara mengalami peningkatan.

Kementerian Pertanian menghargai dan mendukung Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melakukan ekspor tetes tebu dan tepung kelapa ke mancanegara.

“Tetes tebu Gorontalo laris manis, makanya volume ekspornya meningkat,” kata Sriyanto saat pelepasan ekspor komoditas pertanian Provinsi Gorontalo melalui Pelabuhan Anggrek, Gorontalo Utara.

Sriyanto menjelaskan pihaknya mengawal produksi tetes tebu (cane molasses) dan tepung kelapa menjadi produk sektor perkebunan asal Gorontalo untuk keperluan ekspor ke mancanegara.

Pelepasan ekspor ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba didampingi Kepala Dinas Pertanian, Mulyadi D. Mario, Asisten III Gorontalo Utara, Yosfin Dangkua dan Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo.

Dari data sistem otomasi Karantina Pertanian, IQFAST mencatat tren ekspor tetes tebu meningkat dua kali lipat atau sebesar 128 persen.

Ini dibuktikan dengan jumlah volume ekspor pada periode Januari hingga Oktober 2019 tercatat 27,4 ribu ton atau senilai Rp46,1 miliar tujuan Vietnam dan Filipina. Sedangkan pada periode 2018 kata Sriyanto, sebanyak 12 ribu ton atau setara dengan Rp26,9 miliar, diekspor ke Vietnam.

 

Pewarta : Oman PPID - Distan

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara
Halaman 1 dari 5
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo