>

Displaying items by tag: PPID Pertanian

Minggu, 02 Agustus 2020 10:15

Dinas Pertanian Sembelih 19 Ekor Sapi

GORONTALO -  Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menyembelih 19 ekor sapi pada Hari Raya Iduladha, Sabtu pagi (1/8/2020).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 06 Juli 2020 21:55

Pemerintah Mulai Periksa Hewan Kurban

GORONTALO - Menjelang hari Raya Iduladha Dinas Pertanian Provinsi bersama Dinas Pertanian Kota Gorontalo melakukan pengawasan penjualan hewan kurban di 2 titik, Kelurahan Wongkaditi dan Dulomo.

Pengawasan dilakukan mulai hari ini, Senin (6/7/2020) hingga menjelang hari raya.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO -  Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menerapkan protokol Kesehatan pada new normal dalam  pelayanan, pendistribusian, maupun kegiatan perkantoran dengan menyiapkan sinar  ultraviolet dan bilik disinfektan.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Masyarakat Gorontalo tidak perlu risau dengan ketersediaan pangan di tengah merebaknya wabah corona virus (Covid-19).

Produksi pangan lokal cukup menjamin hingga beberapa bulan mendatang. Bahkan, dipastikan melimpah.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  semakin merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia Banyak kegiatan pemerintahan harus dievaluasi ulang atau bila harus tetap diselenggarakan akhirnya menggunakan alternatif lain, Seperti rapat yang di gelar Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo yang menggunakan video conference.

Rapat yang dipimpin Kepala Dinas Pertanian, Mulyadi D Mario melibatkan seluruh pejabat eselon III, Senin (30/3/2020).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Lahan jagung seluas 58.183 hektar tengah dipanen para petani Gorontalo di tengah pandemi virus corona (Covid-19). 

Berdasarkan data yang di peroleh pada Maret-April 2020, lahan jagung ini berada di beberapa kabupaten di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo 20.814 hektar, Kabupaten Gorontalo 13.954 hektar, Pohuwato 14.587 hektar, Bone Bolango 2.016 hektar dan Gorontalo Utara seluas 6.812 hektar.

“Sebelumnya pada bulan Januari sampai februari 2020 total realisasi yang di panen seluas 46.549 hektar, dan hingga maret ini para petani sudah panen jagung seluas 29.788 hektar, menyusul bulan depan seluas 28.395 hektar,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi D Mario, Senin (30/3/2020). Bahkan rencana masih akan melakukan panen sampai pada bulan mei 2020 seluas 10.165 hektar.

"Jadi kalau di jumlahkan seluruhnya dari semenjak Januari sampai pada mei 2020 ada sekitar 114.897 hektar lahan jagung yang siap di panen," Tambah Mulyadi. ini berdasarkan data dari seluruh kabupaten/kota baik pada BPS kab/kota dan pengolah data di setiap Dinas Pertanian Kab/kota.

Produksi jagung yang berlimpah ini akan menambah daya tahan para petani Gorontalo untuk mencukupi kebutuhan hidupnya di tengah upaya melawan pandemi virus corona yang melanda dunia.

Bahkan banyak daerah telah membatasi lalu lalang pelintas batas antardaerah dari dan ke Gorontalo.

Mulyadi Mario menjelaskan lahan pertanian yang ditanami jagung di Provinsi Gorontalo memang sedang memasuki musim panen. Secara serentak para petani akan melakukan panen pada bulan Maret ini hingga April 2020.

“Semua kabupaten di Provinsi Gorontalo tengah panen jagung, ini sangat menggembirakan karena para petani memiliki bahan pangan atau bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Mulyadi Mario.

Sebagian besar produksi jagung milik petani ini akan diekspor ke sejumlah negara melalui pedagang besar yang biasa menampung hasil bumi masyarakat.

Nilai jual jagung Gorontalo terus membaik dari tahun ke tahun, ini yang membuat semua petani memilih komoditas ini sebagai tanaman andalan.

Hasil panen ini akan memberi daya tahan petani pada masa pembatasan yang diterapkan masyarakat dan pemerintah akibat wabah virus corona.

 

Pewarta : Oman_PPID DIstan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Dalam rangka penetapan, pengelolaan dan penyajian satu data dan informasi statistik yang mendukung perencanaan, pengembangan, dan pembangunan di Provinsi Gorontalo, khususnya pertanian, Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), Jumat (13/3/2020).

Penandatanganan MOU ini dilaksanakan di ruang rapat dinas oleh Kepala Dinas Pertanian, Mulyadi D Mario dengan Kepala BPS, Herum Fajarwati yang disaksikan oleh kepala dinas dan pejabat struktural dinas pertanian dan BPS kabupaten/kota  serta pengolah data statistik.

MoU ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara Dinas Pertanian dan BPS dalam mewujudkan penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan satu data dan informasi statistik pertanian yang berkualitas.

Mulyadi Mario menjelaskan penandatanganan MoU ini sudah kedua kali dilaksnakan dengan BPS, pada 2015 dan 2020. MoU ini merupakan pembaruan untuk lima tahun ke depan. Dalam perpanjangan MoU ini semua pihak,  dinas pertanian kabupaten/kota, petugas pengolah data dan pihak BPS kabupaten/kota dan Provinsi Gorontalo diharapkan mampu bekerja dan memaksimalkan terwujudnya satu data statistik bidang pertanian.

“Harapan saya, kerja sama ini akan mendorong peningkatan produktifitas  dan mendukung dinas pertanian kabubaten/kota untuk dapat membangun komunikasi secara rutin dengan BPS kabupaten/kota,”  ujar Mulyadi.

Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Herum Fajarwati mengungkapkan sesuai peraturan Presiden nomor  39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia, maka saat ini pemerintah daerah, instansi vertikal, OPD se-Provinsi Gorontalo, maupun Swasta diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang harus di dukung oleh data akurat, mutahir, terpadu, mudah di akses dan dapat di pertanggung jawabkan.

“Kalau datanya satu mudah dibagi, dipakai di mana-mana. Jika datanya bermacam-macam orang akan bingung dan sulit mencari data mana yang harus dipakai, maka perlu adanya Perpres yang mengatur tentang satu data Indonesia”, tutur Herum.

 

Pewarta : Oman - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Direktorat Jenderal Hortikultura menyatakan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo berada di posisi 10 besar ranking teratas pada realisasi anggaran tahun 2019 yang ditargetkan oleh Kementerian Pertanian.

Prestasi ini terus dipacu untuk lebih optimal dalam meningkatkan program pengembangan hortikultura di P

rovinsi Gorontalo. Untuk itu Dinas Pertanian melalui Bidang Hortikultura menggelar rapat sosialisasi dan koordinasi program pengembangan hortikultura yang dilaksanakan di aula dinas, Kamis (27/2/2020).

Pertemuan yang dihadiri kepala bidang serta kepala seksi yang membidangi hortikultura kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo ini membahas tentang 3 prioritas utama pengembangan hortikultura yang meliputi pengembangan cabe rawit dan cabe besar, bawang merah dan bawang putih.

Prioritas berikutnya fokus pada ekstensifikasi jeruk dan kawasan buah lainnya, salah satunya durian, sedangkan prioritas terakhir fokus pada sayuran dataran rendah (bufferstock).

Kepala Bidang Hortikultura,  Mommy Igirisa mengungkapkan untuk mendukung keberhasilan program ini sudah disediakan fasilitas yang bersumber dari anggaran APBD maupun APBN tahun 2020,  untuk itu perlu diadakan sosialisasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dengan dinas pertanian di kabupaten/kota.

Alokasi bantuan benih dan sarana produksi yang bersumber dari dana APBN untuk Gorontalo berupa ekstensifikasi bawang merah seluas 75 hektar, intensifikasi cabe besar 185 hektar, serta intensifikasi cabe rawit sebanyak 225 hektar.

Untuk lokasi pengembangan durian rencana ke depan akan berlokasi di Kabupaen Gorontalo Utara di Kecamatan Tolinggula dan Kabupaten Pohuwato di Kecamatan Taluditi sebanyak 1500 pohon dengan menggunakan dana APBD.

Untuk pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura berupa lapak sayur dan buah berlokasi di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

“Tim kami sudah melakukan verifikasi sebagai ketentuan syarat penerima bantuan sudah terdaftar di simluhtan (Sistem Informasi Penyuluh Pertanian) dan lokasi kecamatan setiap kab/kota lebih disarankan yang sudah terdaftar sebagai lokasi kostra tani”, ujar Mommy Igirisa.

Mommy menambahkan untuk pengembangan hortikultura ini sudah di lakukan pemberian bantuan di tahun 2019 berupa fasilitas bibit dan saprodi jeruk di Pohuwato, fasilitasi bangsal pascapanen untuk komoditi bawang merah, fasilitasi alsintan pengolahan cabe, fasilitasi alsintan pengolahan pisang.

“Selain itu kita sudah melakukan bimtek kepada petani hortikultura berupa bimtek penerapan Good Handling Practices (GHP) yaitu pedoman umum dalam melaksanakan pasca panen hortikultura secara baik dan benar sehingga kehilangan dan kerusakan hasil dapat ditekan seminimal mungkin untuk menghasilkan produk yang bermutu atau memenuhi standar mutu yang berlaku seperti standar nasional Indonesia (SNI),” kata Mommy Igirisa.

 

Pewarta : Oman - PPID Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

PALU – Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) serta Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding) kerjasama pengawasan lalu lintas benih atau bibit tanaman dan ternak di aula DTPH jalan Kartini Kota Palu Sulawesi Tengah, Senin (24/2/2020).

Dalam penandatanganan ini, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi D Mario mengatakan kerjasama ini merupakan tindak lanjut program tahun sebelumnya yang telah dibahas terkait dengan pengawasan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sektor unggulan masing-masing daerah. Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama antar provinsi dalam upaya pencegahan di tingkat perbatasan wilayah, juga dapat diketahui detail dinamika yang terjadi antara dua daerah ini.

“Benih dan ternak memang menjadi perhatian kedua belah pemerintah, Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Kedua pemerntah ingin mencegah secara dini upaya oknum tertentu yang memiliki potensi merugikan petani dan peternah di kedua daerah. Pemerikasaan di perbatasan akan diketahui detailnya,” Kata Mulyadi Mario.

Mulyadi Mario menjelaskan program sinergi yang bisa dilakukan ke depan akan terus digalakkan karena kedua daerah ini merupakan proyeksi penyangga ibu kota baru di Kalimantan.

“Program strategis terkait komoditas jagung yang jalurnya melalui tol laut, lalu lintasnya juga melalui Sulteng. Permintaan dari Kalimantan itu sangat besar, kita sebagai daerah penyangga harus siap dengan produk unggulan kita. Proyeksinya satu juta orang akan masuk di ibu kota baru, ini peluang,” tutur Mulyadi Mario.

Sekretaris DTPH Provinsi Sulawesi Tengah, Saleh Gunawan mengatakan kerjasama ini merupakan tahap awal sinergi yang baik untuk kedua daerah dalam meningkatkan kinerja, khususnya distribusi sektor pertanian.

“Kita bersama-sama menjadi pelopor pertanian di pulau sulawesi, kerja sama teknis seperti ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sektor pertanian,” kata Saleh Gunawan.

Hal senada diungkapkan Sekdis Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Linda Shirley Rory. Ia menuturkan perlunya peningkatan pengawasan ternak sapi yang menjadi salah satu komoditas yang diandalkan di masing-masing daerah.

Linda Shirley Rory  menegaskan kesiapan dua daerah ini sangat diperlukan untuk mengakomodasi permintaan yang bakal meningkat tajam dari berbagai daerah khususnya calon ibukota di Kalimantan.

“Sulteng telah membangun regulasi kuat terkait pengawasan untuk meningkatkan pengawasan sapi betina produktif untuk dilarang dipotong, ini untuk menggenjot angka kelahiran sapi. Saya pikir sama dengan Gorontalo, kami akan terus berkomunikasi terkait permintaan ternak untuk saling melengkapi,” ujar Linda Shirley Rory.

 

  Pewarta : Oman - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Dalam rangka mendukung program Gratieks yang telah dicanangkan Menteri Pertanian serta menindaklanjuti gerakan peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing (Grasida) perkebunan komoditas kelapa, Direktorat Jenderal Perkebunan bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi mengadakan kegiatan diskusi terpumpun akselerasi peningkatan produksi nilai tambah dan daya saing komoditi kelapa.

Diskusi terpumpun Grasida dilaksanakan pada Kamis (19/2/2020) di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo yang bertujuan untuk untuk meningkatkan koordinasi, keterpaduan sinkronisasi dan harmonisasi dalam merencanakan anggaran kinerja pembangunan pertanian, baik antara subsektor maupun antara pusat dan daerah.

Kegiatan ini dihadiri peserta dari pemerintah daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Riau dan Papua serta asosiasi bidang kelapa, perusahaan kelapa, dan tim percepatan GratiEks.  Hadir dalam diskusi ini Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi Mario sebagai Narasumber.

Plt Direktur Jenderal Tanaman Tahunan dan Penyegar Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian, Agus Wahyudi saat membuka acara pertemuan ini mengatakan untuk mendorong ekspor hasil perkebunan meningkat hingga tiga kali lipat tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri.  Dibutuhkan kerjasama para pemangku kepentingan dan para pengusaha untuk melakukan percepatan

“Hingga saat ini sudah ada komitmen dari eksportir untuk mengakselerasinya. Apabila ada kendala di lapangan, Kementerian Pertanian pun akan membantu para pemangku kepentingan, mulai dari hulu hingga proses ekspornya, kata Agus Wahyudi.

Mulyadi Mario pada paparannya mengungkapkan dalam angka tetap 2018 komoditi kelapa memliki luas areal seluas 68.813ha, produksi sebanyak 56.766 ton dan produktivitas 1.222 kg/hektar. Untuk potensi pengembangan kelapa di Gorontalo yang sementara dalam proses peremajaan seluas 33.131 ha dan yang masih dalam tahap perluasan lahan seluas 58.309 ha.

“Bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengembangan komoditas meliputi pengadaan dan penyediaan pupuk dan benih kelapa, pemberiaan alat dan bahan penanggulangan OPT seperti handsprayer, insektisida, herbisida dan APH untuk kelompok tani kelapa, dan pemberian alat dan bahan pengolahan hasil dan pasca panen dan sudah dianggarkan di tahun ini,” ungkap Mulyadi Mario.

Sejumlah permasalahan petani kelapa yang harus diselesaikan seperti sebagian besar tanaman kelapa berusia antara 50-100 tahun sehingga produksinya semakin rendah, harga pangambilan butiran kelapa tidak stabil, teknologi petani masih sederhana sehingga belum bisa memenuhi permintaan target volume dan waktu, dan petani masih membutuhkan peningkatan keterampilan.

Selain itu Mulyadi Mario juga membeber masalah modal dan teknologi untuk memenuhi target ekspor belu maksimal serta dibutuhkan fasilitas perusahaan yang bergerak di bidang kelapa untuk membantu petani dalam perbaikan tanaman melalui anggaran CSR.

 

Pewarta: Oman - Distan

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 7
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama