>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

Rabu, 20 Februari 2019 09:05

Nilai SAKIP Pemprov Gorontalo Naik 3 Poin

MAKASSAR, Humas – Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) resmi mengumumkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertempat di Four Points, Makassar, Selasa (19/2/2019).

Penghargaan diserahkan Menteri PANRB Syafruddin kepada Sekretaris Daerah Darda Daraba mewakili Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. 174 kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota diundang dalam acara tersebut.

Hasilnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo meraih nilai 63,22 dengan predikat B. Hasil itu naik tiga poin dari tahun 2018 lalu yang hanya mengumpulkan nilai 60,21 dengan predikat yang sama.

“Ada lima indikator yang dinilai yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Alhamdulillah empat dari lima poin itu kita naik cukup signifikan, hanya pada evaluasi kerja turun 0,3 dari sebelumnya 7,19 jadi 7,16,” beber Sekda.

Lebih lanjut Darda menjelaskan, tujuan dari evaluasi ini untuk mengukur tingkat akuntablitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

“Dengan predikar B ini menunjukkan bahwa tingkat evektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil berjalan dengan baik,” imbuh mantan Kepala Badan Jalan Tol, Kementrian PUPR RI itu.

Darda optimis kedepan Pemprov Gorontalo bisa meraih hasil yang lebih baik. Optimisme itu didasarkan pada proses pengelolaan keuangan yang terus diperbaiki melalui pemanfaatan aplikasi berbasis online. Pembiayaan pembangunan dapat semakin baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, termasuk merumuskan pemanfaat anggaran daerah untuk tujuan kinerja yang jelas dan terukur. (Hmsprov - Isam)

 

Kota Gorontalo, Humas – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemprov Gorontalo yang akan memasuki purna tugas atau pensiun tahun 2019 diminta tetap produktif dan semangat menjalani hidup. Akan ada banyak perubahan ketika PNS pensiun baik dari sisi ekonomi, rutinitas, mental dan psikologis.

Permintaan tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Syukri Botutihe saat Sosialisasi dan Pembekalan bagi PNS yang akan Memasuki Purna Tugas 2019-2020 bertempat di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (19/2/2019).

“Biasanya orang yang berubah suasana bisa berpengaruh pada mental setiap orang. Apalagi kalo tidak dilalui dengan hal-hal yang positif,” ujar Syukri.

Oleh karena itu, pemprov berupaya memberikan pembinaan untuk menyiapkan PNS yang akan pensiun. Mereka diminta untuk siap dengan perubahan yang akan dihadapi, terlebih dalam hal perubahan saat menduduki jabatan dan nanti tidak memiliki jabatan apa apa.

“Ibu bapak kan punya Taspen, ini yang bisa dikelola. Dengan cara begitu, ibu bapak punya kegiatan yang bisa membantu untuk tidak diam di rumah dan masih produktif,” imbuh Syukri Botutihe yang juga menjabat Asisten I bidang Pemerintahan.

Sementara itu, Kabid Pembinaan Gathan Dokliwan mengatakan total PNS pensiun di tahun 2019 ada sebanyak 117 ASN. Terdiri dari 57 Guru, 3 orang esolon II, 6 orang eselon III, 5 orang elon IV dan 46 orang pelaksana. Dari keseluruhan yang kami undang ada sekitar 97 PNS yang bisa dijangkau.

“Untuk ASN yang ada di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo belum sempat kami undang. Hanya khusus yang ada di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, mengingat khusus untuk guru-guru lainnya berada di kabupaten terjauh,” ungkap Gathan.

Kepala Sub Bidang Korpri Leisyawati Ali juga menyampaikan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan dilaksanakan sebagai salah satu tugas dan fungsi Sub Bidang Sekretariat Korpri. Diharapkan PNS siap secara lahir batin menyongsong masa pensiun.

“Untuk itu kami mengundang pemateri dari unsur kewirausahaan, PT. Taspen dan juga akademisi untuk memberikan pembekalan kepada mereka,” tandasnya. (Hmsprov - Nova)

Senin, 18 Februari 2019 21:47

Wagub Gorontalo Dorong Peran Humas dan PPID

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mendorong seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo untuk mengoptimalkan peran Humas serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mensosialisasikan program kegiatan pemerintah. Hal ini ditegaskannya pada rapat pimpinan penyerapan anggaran yang berlangsung di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Senin (18/2/2019).

“Optimalkan peran PPID dan Humas untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Pemprov Gorontalo, termasuk capaian kinerja yang sudah kita laksanakan,” tegas Wagub Idris Rahim.

Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo itu menginstruksikan setiap OPD dapat memanfaatkan saluran informasi yang dikelola oleh Biro Humas dan Protokol dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat. Bahkan dirinya menginstruksikan agar OPD secara terjadwal dapat mengisi ruang-ruang publik, seperti dialog yang dilaksanakan oleh berbagai media, baik lokal maupun nasional.

Sebelumnya Kepala Biro Humas dan Protokol, Wardoyo Pongoliu berharap agar OPD dapat menginformasikan program kegiatannya dengan memanfaatkan saluran informasi yang dikelola oleh Humas, baik melalui website maupun media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Selain itu, untuk mendukung penyebarluasan informasi program Pemprov Gorontalo kepada masyarakat, Biro Humas dan Protokol juga telah melakukan inovasi melalui Program Gorontalo Baik. Program ini dapat dimanfaatkan untuk menginformasikan program kegiatan strategis yang ada disetiap OPD.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rifli Katili, berharap adanya dukungan dari pimpinan OPD untuk optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi PPID di masing-masing OPD. Dukungan tersebut di antaranya berupa penyediaan infrastruktur dan sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, seperti peralatan pendokumentasian.

“Sehebat apapun teman-teman PPID, tetapi jika tidak difasilitasi dengan infrastruktur dan sarana yang memadai, pasti tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu kami dari Kominfo memohon dukungan dan perhatian dari pimpinan OPD,” tandasnya. (Hmsprov - Haris)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pada tahun 2019 mengalokasikan dana APBD ke Kabupaten Gorontalo sebesar Rp86,7 miliar. Sedangkan dana APBN tahun anggaran 2019 yang digelontorkan ke Kabupaten Gorontalo mencapai Rp211,7 miliar.

“Total dana APBD dan APBN ke Kabupaten Gorontalo pada tahun ini sebesar Rp298,4 miliar. Tetapi anggaran ini belum semua data yang masuk, mudah-mudahan masih bisa bertambah lagi,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam paparannya pada rapat evaluasi pelaksanaan program 2018 dan sinergitas program tahun 2019 bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo di Gedung Kasmat Lahay, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Senin (18/2/2019).

Idris menjelaskan, anggaran yang dialokasikan melalui 14 Satuan Kerja dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai sejumlah program strategis yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo. Di antaranya pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), rumah sakit Hasri Ainun Habibie, revitalisasi Danau Limboto, Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D), serta pengembangan pariwisata.

Di sektor kesehatan, anggaran Pemprov Gorontalo dialokasikan untuk premi program Jamkesta bagi 48.777 jiwa dengan anggaran Rp13,4 miliar. Ada pula anggaran pembangunan infrastruktur berupa program penanggulangan banjir dan peningkatan jalan yang dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang jumlahnya mencapai Rp37,3 miliar. Sedangkan anggaran untuk sektor pendidikan alokasinya sebesar Rp11,6 miliar. Selain itu ada juga alokasi anggaran untuk beberapa sektor lainnya, seperti pertanian, perikanan, lingkungan hidup, serta perumahan dan permukiman.

Idris berharap, alokasi anggaran Pemprov Gorontalo dapat bersinergi dengan program Pemkab Gorontalo sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim mengapresiasi kinerja Pemkab Gorontalo yang berhasil menurunkan angka kemiskinan yang sebelum sebesar 20,55 persen, turun menjadi 19,84 persen pada tahun 2018.

“Ini menunjukkan anggaran pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat di Kabupaten Gorontalo. Upaya ini yang harus kita dorong terus dengan bersinergi, bekerja sama, dan sama-sama bekerja. Kemajuan yang dicapai Kabupaten Gorontalo sangat menunjang pembangunan di Provinsi Gorontalo,” tandasnya. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo melampaui target fisik untuk progres penyerapan anggaran bulan Januari 2019. Keempat OPD tersebut yaitu Biro Pengadaan dengan realisasi sebesar 22,62 persen, Biro Humas dan Protokol sebesar 13,89 persen, Dinas Perhubungan dengan capaian 12,71 persen, serta Dinas Sosial yang realisasinya mencapai 10,45 persen.

Secara keseluruhan dari 32 OPD Provinsi Gorontalo, 30 di antaranya mencapai target fisik yang telah ditetapkan, menyisakan satu OPD yang tidak mencapai target dan satu OPD lainnya belum melakukan penginputan target.

“Kinerja masing-masing OPD diawal tahun ini cukup baik. Realisasi fisik kita mencapai 4,39 persen dari target 1,88 persen dan keuangan realisasinya sebesar 2,98 persen dari target 0,76 persen,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat memimpin rapat penyerapan anggaran di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Senin (18/2/2019).

Wagub Idris Rahim mengutarakan, upaya untuk menggenjot penyerapan anggaran sejak awal tahun sangat penting dilakukan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, roda perekonomian Provinsi Gorontalo masih sangat tergantung pada anggaran pemerintah. Oleh karena itu Idris menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk menggerakkan seluruh aparatur secara berjenjang dari administrator, pengawas dan pelaksana untuk mengoptimalkan perannya masing-masing.

“Penyerapan anggaran dan progres fisik menjadi salah satu acuan dalam penilaian kinerja. Untuk itu saya instruksikan seluruh pimpinan OPD segera mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan peran seluruh aparatur untuk percepatan penyerapan anggaran,” ujar Wagub.

Sementara itu terkait progres pengadaan barang dan jasa, Wagub Gorontalo dua periode ini menginstruksikan seluruh OPD untuk merampungkan proses pengadaan, baik pengadaan langsung maupun melalui E-Purchasing.

“Mulai sekarang kita harus mempercepat pelaksanaan kegiatan, jangan sampai terjadi kegiatan yang berulang-ulang dilelang dan menumpuk diakhir tahun. Untuk pengadaan langsung dan kegiatan swakelola lainnya harus segera dilaksanakan, seperti belanja barang dan konsultan, itu sudah bisa diproses,” tandas Wagub Idris Rahim. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo diikutkan pada apel Korpri yang berlangsung di halaman Museum Purbakala, Senin (18/2/2019).

“PTT sengaja kita hadirkan pada apel Korpri ini agar mereka berlatih untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK),” kata Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Gorontalo, Sukri Botutihe, yang bertindak sebagai pembina pada apel Korpri tersebut.

Sukri mengatakan, keikutsertaan PTT pada apel Korpri sejalan dengan tujuan pelaksanaan apel sebagai wadah untuk mengkonsolidasikan dan menyampaikan berbagai hal menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dari pimpinan kepada seluruh jajaran aparatur.

Diutarakannya, pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah telah mengeluarkan dua aturan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PP Nomor 49 tentang Manajemen PPPK.

“Jadi ASN itu ada dua kelompok, yakni PNS dan PPPK. Untuk PTT yang akan menjadi PPPK nanti akan mengikuti tes. Harap bersabar, semua regulasinya sudah siap, kita tinggal menunggu petunjuk pelaksanaannya,” ujar Sukri.

Khusus kepada anggota Korpri, Asisten Bidang Pemerintahan mengingatkan untuk senantiasa bekerja secara profesional dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki konsep diri dan berusaha meningkatkan kompetensi diri, serta mampu bekerja sama dalam melayani dan mengayomi masyarakat. (Hmsprov - Haris)

 

KOTA GORONTALO, Humas – Kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan penerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus menjadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih berkinerja. Selain standar gaji yang sama, PPPK juga berhak menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sukri Botutihe saat memimpin Apel Korpri di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo bertempat di Museum Gorontalo, Senin (18/2/2019).

“Khusus kepada PNS ini harus menjadi kajian kita, harus merenung. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan ini mungkin pada suatu saat PNS ini tidak ada lagi. Diganti dengan P3K, jadi setiap tahun kita dikontrak,” terang Sukri.

Meleburnya PPPK dan PNS menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat menyatukan kinerja aparatur pemerintahan. Lebih daripada itu, PNS diminta terus mengembangkan diri jika tidak ingin tersisih secara kualitas dari PPPK yang direkrut dari jalur profesional.

Kebijakan tentang PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK sementara PP No. 11 Tahun 2017 mengatur tentang Manajemen PNS. Keduanya mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Jadi maksudnya apa? Itu berarti Kopri harus siap siap untuk mengembangkan diri. Bahkan PPPK bisa diangkat untuk jabatan Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Utama (setingkat eselon I),” tegasnya.

Untuk menjaga eksistensi Korpri, Sukri mengajak kepada PNS untuk mempunyai konsep diri. Bekerja tidak dijadikan beban tapi diniatkan sebagai ibadah dan bekerja ihlas. Bekerja tidak berorientasi uang, tapi berorientasi hasil.

Sementara itu dihubungi secara terpisah, Kabid Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Daerah, Marto Biki menjelaskan, rekrutmen PPPK Pemprov Gorontalo baru mengalokasikan untuk 27 orang. Diprioritaskan untuk formasi guru dan penyuluh pertanian yang berasal dari honorer kategori 2 (K2).

“Provinsi Gorontalo diberikan kuota pertama hanya 11 orang. Itu pun tahap pertama untuk menyelesaikan tenaga honorer K2 yang terdaftar data base pansel dan Menpan. Belakangan ada surat untuk merevisi formasi tenaga POPT (Penyuluh Organisme Penggangu Tanaman) itu jumlahnya 16 orang. Jadi total tahap pertama ada 27 orang,” jelas Marto.

Terkait dengan teknis seleksi penerimaan PPPK, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Kemenpan-RB. Jika sudah dibuka secara online maka seleksi dan rekrutmen akan segera digelar. Peserta yang dinyatakan lulus akan dibiayai melalui dana APBD provinsi dan berhak atas gaji dan tunjangan layaknya PNS pada umumnya. (Hmsprov - Isam)

Kota Gorontalo, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim MM, mengharapkan Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) Gorontalo yang baru, bisa mengembalikan kejayaan taekwondo di Gorontalo baik di daerah maupun secara nasional.

Harapan tersebut dikatakan Idris saat menghadiri pelantikan pengurus taekwondo Gorontalo periode 2018-2022 dibawah kepemimpinan Arivin Djakani, Sabtu, (16/2/2019) di Aula Bataliyon Infantri 713/Satyatama Gorontalo.

“Yang penting itu bukan pada pelantikan. Sebab biasanya satu organisasi itu hanya menonjol pada pelantikannya. Nanti ada pelantikan lima tahun lagi kemudian menonjol lagi, Dalam artian tidak ada kegiatan sama sekali. Semoga taekwondo tidak seperti itu,” Kata Wagub

Sehingganya Wakil Gubernur dua periode ini, mengajak kepada pengurus yang baru dilantik untuk segera melakukan rencana aksi dan rencana hasil. Menurutnya dari satu kepengurusan olahraga di Gorontalo ini, kenapa diam di tempat karena pembinaan hampir tidak ada.

“Sebenarnya saya tahu jawabannya. Kenapa pembinaan tidak ada, karena tidak ada sarana dan prasarana. Kenapa keduanya tidak ada? karena tidak ada dana. Karena memang selama ini semua cabang olahraga itu dananya dari pemerintah melalui dana KONI dan sedikit sekali anggaran kita untuk olahraga sendiri, ” jelasnya

Untuknya Idris kembali berharap jika ingin maju jangan hanya mengharapkan dana dari pemerintah, karena anggaran sudah terbagi disemua daerah. Jadi diharapkan bantuan dari semua pihak, utamanya dari pengurus pusat taekwondo kemudian dari swasta maupun dari pribadi pribadi.

“Dengan dana seminim itu alhamdulillah di ajang sepak takraw kita bisa meraih medali emas pada ajang PON dan Asian Games. Itulah saya harapkan semoga taekwondo dibawah kepemimpinan yang baru yang diketuai oleh saudara Arivin Djakani, taekwondo bisa lebih banyak presentasinya walaupun dengan dana yang minim bisa menyumbang emas nanti, ” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut wakil ketua II pengurus besar taekwondo Indonesia Brigjen TNI (Purn) H. Noor Fadjari dan Komandan Yonif (Danyon) 713/Satya Tama Gorontalo Mayor Inf. Dony Gredinand. (HMsprov -Echin)

DEPOK, Humas – Puluhan tokoh Gorontalo yang sukses berkarir di luar daerah bereuni di Lapangan Golf Emeralda, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (16/2/2019). Acara bertajuk Golf Gathering Hari Patriotik 23 Januari 1942 itu juga dihadiri oleh para pejabat yang pernah bertugas di Gorontalo.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memimpin eksebisi tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi. Nama nama besar turut hadir seperti Mayjen TNI Afanti Uloli selaku Deputi Sistem Nasional Watannas, mantan Kapolda Gorontalo Hengki Kaluara, Dory Santosa selaku Auditor Utama BPK RI serta Sjafruddin Mosii selaku mantan Auditor Utama BPK RI yang juga menjabat Ketua Umum KKIG.

“Hari ini kita berkumpul untuk menghilangkan kepenatan kerja sekaligus untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Gorontalo atau orang yang pernah bertugas di Gorontalo,” jelas Rusli Habibie.

Mayjen TNI Afanti Uloli menyambut baik kegiatan tersebut. Selain untuk memperingati hari patriotik, acara semacam ini dipandang efektif untuk menjalin silaturahmi antara sesama warga Gorontalo di rantau atau orang yang punya hubungan emosional dengan daerah.

Saat ditanya soal perkembangan daerah, jenderal bintang dua pertama asal Gorontalo itu memberi apresiasi. Penilaiannya bukan saja dalam hal pembangunan, tapi juga soliditas antara semua unsur pimpinan daerah

“Saya lihat para pejabatnya solid. Sinergitas antaraTNI-Polri maupun para pejabat sipil terpelihara dengan baik,” tuturnya.

Golf gathering tersebut melombakan tiga kategori yakni best gross overall dan best net flight A dan best net flight B. Afanti Uloli menjadi yang terbaik pada kategori best net flight B, sementara best net flight A diraih oleh Elmar Cono. Untuk kategori best gross overall disabet oleh mantan pejabat Bank Sulutgo, Salam Iskandar. (Hmsprov - Isam)

JAKARTA, Humas – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) sudah memasuki tahapan finalisasi dokumen lelang atau lebih dikenal dengan Request for Proposal (RAP).

Pembangunan RS Provinsi Gorontalo dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) itu dimatangkan dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Darda Daraba bertempat di Hotel Oria, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Turut hadir ketua Tim Simpul KPBU yang juga menjabat Kepala Bapppeda Budiyanto Sidiki, Asisten II bidang Pembangunan dan Ekonomi Sutan Rusdi, para pimpinan OPD serta pihak konsultan.

“RAP itu merupakan dokumen lelang yang nantinya akan kita tawarkan kepada para pengusaha atau badan usaha. Apa sih yang ingin kita tawarkan kepada mereka? Nah dokumen ini yang kita siapkan,” terang Budi di sela-sela rapat.

Beberapa hal teknis yang mengemuka dalam rapat tersebut di antaranya penentuan harga alat kesehatan (alkes) yang mengacu pada e-katalog sebagaimana aturan perundang-undangan. Perlu juga memperhatikan inflasi hingga tahun 2021.

“Karena alkes itu kita prediksi diadakan setelah bangunan selesai. Kira-kira tahun 2021. Konsekusinya kita harus menghitung inflasi, nah inflasi yang kita tetapkan sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan Kementrian Keuangan lebih kurang 4,5 persen,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Sekda Darda meminta agar penyusunan RAP memperhatikan hal-hal detail yang saling mendukung satu sama lain. Sekda mencontohkan, soal kondisi bangunan dan ruangan harus sesuai dengan standar pelayanan minum rumah sakit bertipe B dengan standar rujukan dari rumah sakit lain.

“Apa standar gedung dan standar alat kesehatan. Ini harus inline. Ada standar gedung untuk alkes tertentu, begitu juga sebaliknya. Standar yang bagaimana? Standar minimum rumah sakit sesuai dengan tipe dan statusnya,” terang mantan Kepala Badan Jalan Tol, Kementrian PUPR RI.

Terkait dengan dokumen RAP yang sedang disiapkan, ia berharap dapat di review oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku badan pemeriksa independen. Hasil review tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai dokumen lelang bagi para investor.

“Dengan rendah hati kami minta BPKP untuk me-review. Nanti setelah itu baru kita tetapkan menjadi dokumen final,” lanjutnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pembangunan RS Ainun menggunakan skema KPBU. Skema yang ditawarkan oleh pemerintah pusat ini memungkinkan daerah yang tidak punya fasilitas layanan dasar untuk menggandeng pihak ketiga dalam hal pembangunan infrastruktur.

Skema itu dipandang lebih efektif mengingat keterbatasan APBD Pemprov Gorontalo yang hanya Rp1,9 triliun setiap tahunnya. KPBU memungkinkan daerah membayar kepada pihak ketiga dengan cara dicicil dalam jangka waktu 18 hingga 20 tahun ke depan. (Hmsprov - Isam)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo