>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

KOTA GORONTALO, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, mengusulkan agar penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga honorer menjadi salah satu isu strategis yang dibahas pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI). Hal ini diutarakannya pada rapat koordinasi Komisariat Wilayah (Komwil) FORSESDASI Provinsi Gorontalo di Mawar Sharon Kota Gorontalo, Selasa (12/2/2019).

“Isu besar saat ini salah satunya adalah penerimaan PPPK. Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota harus punya sikap yang sama terkait PPPK ini, karena tantangannya cukup besar terutama menyangkut penganggarannya. Karena itu pada rakernas nanti kita perlu meminta petunjuk pelaksanaan dan ketegasan dari FORSESDASI untuk menyampaikan ke Kemenpan agar tidak terjadi perbedaan dalam menyikapi PPPK ini,” kata Darda Daraba.

Terkait penerimaan PPPK, Komwil FORSESDASI Provinsi Gorontalo menyepakati untuk menggunakan basic data Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di masing-masing pemerintah daerah.

“Basic datanya kita gunakan PTT dan GTT yang ada saat ini untuk seleksi penerimaan PPPK,” ujar Darda.

Lebih lanjut Darda berpesan dalam rangka menghadapi Pemilihan Presidan dan anggota legislatif tahun 2019, Komwil FORSESDASI Provinsi Gorontalo untuk lebih mengingatkan dan menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Sekda Provinsi Gorontalo menghimbau seluruh ASN untuk bersikap netral dan fokus pada tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

“Sekda adalah unsur staf yang membantu kepala daerah yang menahkodai seluruh ASN. Tanggung jawab kita untuk membina dan terus mengingatkan para ASN untuk tidak bisa masuk ke dalam ranah politik,” tandas Darda Daraba.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Sekda Kabupaten Gorontalo, Hadijah Thayeb, selaku Ketua Komwil FORSESDASI Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Organisasi Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Gorontalo, serta perwakilan Sekda Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

Pada rapat tersebut terinformasi pelaksanaan Rakernas FORSESDASI diagendakan akan berlangsung di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 hingga 22 Februari 2019 mendatang. Rakernas FORSESDASI akan membahas isu-isu strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Selasa (12/2/2019).

Rapat yang dipimpin Kabid Tata Ruang Sultan Kalupe itu berlangsung di Lantai 3 Ruang Karawo kantor Bapppeda Provinsi Gorontalo. Acara dihadiri oleh 100-an undangan dari unsur TKPR kabupaten/kota serta pihak pemohon Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang.

Rapat triwulan I itu selain untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, juga untuk membahas Rekomendasi Gubernur tentang usulan Ranperda RTRW Kabupaten Bone Bolango.

“Makanya perlu untuk duduk bersama untuk merumuskan rekomendasi tata ruang dan mencari solusi dari masalah-masalah yang timbul menyangkut tata ruang,” jelas Sultan.

Ada beberapa hal yang menjadi poin kesepakatan di antaranya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang memasukkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Upaya lainnya yakni dengan mensinkronkan indikator program yang ada di revisi tata ruang provinsi dengan kabupaten/kota serta prmbangunan fasilitas perhotelan di kawasan bandar udara Djalaluddin. (Hmsprov - Yudi)

Kota Gorontalo, Humas – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) RI merencanakan satu pertemuan nasional di Provinsi Gorontalo yaitu Sarahsehan Nasional Kampung KB. Provinsi Gorontalo dipilih karena dinilai sukses dalam menggalakkan program kampung KB di desa-desa.

“Kami melihat begitu hebat dan gebyarnya Kampung KB di Gorontalo. Oleh karena itu kami ingin mengajak seluruh provinsi datang ke sini sehingga ada saling tukar pengalaman antara Gorontalo dengan daerah lain,” ujar Sekretaris Utama BKKBN RI, Nofrizal saat audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba di ruang kerja Sekda, Selasa (12/2/2019).

Program Kampung KB yang sudah berlangsung dua tahun terakhir dinilainya mendapat antusias luar biasa dari masyarakat. Terutama bagi tokoh-tokoh yang ada di tingkat desa. Program ini dipandang sebagai suatu cara untuk membangkitkan kembali gebyar program KB yang pernah jaya di tahun 80an.

Aktivitas anak-anak remaja di Gorontalo dalam hal mencegah masalah reproduksi dinilainya cukup menggembirakan. Hal ini penting untuk menyiapkan remaja sebagai tulang punggung pembangunan guna menyongsong bonus demografi di masa yang akan datang.

“Bagi kita di BKKBN atau di Program KB, remaja ini sangat menentukan keberhasilan. Tidak hanya keberhasilan dalam pendewasaan usia perkawinan yang berpengaruh dalam pertumbuhan penduduk, juga sekaligus keberhasilan bagaimana kita bisa eksis di era bonus demografi,” imbuh mantan Kakanwil BKKBN Gorontalo itu.

Sarasehan Kampung KB direncanakan akan digelar pada bulan Mei 2019 mendatang. Rencana itu bisa saja bergeser di akhir April tergantung situasi di lapangan.

Sementara itu, Sekdaprov Darda Daraba menyambut baik rencana tersebut. Sebagai mitra kerja BKKBN, pemprov mendukung dan siap membantu suksesnya kegiatan dimaksud.

“Prinsipnya kami mendukung. Saya akan laporkan juga ke Pak Gubernur dan Pak Wagub mengenai rencana dari BKKBN RI. Kita berharap pemahaman masyarakat semakin baik bahwa program KB tidak saja soal Pil KB atau Dua Anak Cukup, tetapi lebih daripada itu,” ujar Sekda. (Hmsprov - Nova)

BOALEMO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan bantuan senilai 1,2 miliyar untuk masyarakat Kabupaten Boalemo khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Mananggu. Bantuan ini diserahkan langsung oleh gubernur pada pelaksanaan Bakti Sosial dan NKRI Peduli di Kecamaran Mananggu, Kabupaten Boalemo, Selasa, (12/2/2019).

Pada kesempatan tersebut Gubernur yang didampingi istri Idah SyAahidah menyerahkan bantuan berupa Rumah Hunian Idaman Rakyat (RH-IR) sebanyak 34 unit untuk Kecamatan Mananggu dengan anggaran 1 miliyar.

Ada juga bantuan motor bercoolbox sebanyak 7 unit dengam nilai 175 juta, Baznas untuk 1000 orang masing masing Rp100.000,00- serta pasar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis.

“Seminggu yang lalu saya ke sini, tapi dalam rangka meresmikan lampu penerangan jalan. Banyak masyarakat yang mengatakan ingin menikmati pasar murah dan kesehatan gratis. Saya langsung menjadwalkannya, saya katakan ke Kadis Sosial jagan lama lama. Jadilah hari ini kami ke sini,” kata Gubernur.

Rusli menambahkan, program turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dengan bantuan uang tunai dan pasar murah ini, disebutnya sebagai wujud kehadiran pemerintah. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi kepada kepala daerah se Indonesia.

“Bukan hanya tahun ini, insya Allah kegiatan ini akan saya lakukan sampai akhir jabatan saya tahun 2022. Kenapa? Karena ini perintah presiden. Pak Jokowi perintah bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” tandasnya. (Hmprov - Echin)

Makassar, Humas – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 bertempat di Hotel Clarion, Makassar, Selasa (12/2/2019). Acara yang dibuka oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Soedarmo itu turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.

Dalam arahannya, Seodarmo atasnama Mendagri meminta kepala daerah dan instansi terkait agar memastikan pelaksanaan Pemilu 2019 berjalan dengan baik. Selain sudah menjadi amanah Undang-Undang, Pemilu tahun ini menjadi tonggak sejarah bangsa karena Pilpres dan Pileg digelar secara serentak.

“Kami mengharapkan agar pelaksanaan Pemilu yang tinggal beberapa hari lagi benar-benar sudah siap dilaksanakan. Apa bila masih ada masalah, mari kita selesaikan bersama-sama dengan melibatkan semua pihak,” ujar Dirjen Polpum.

Soedarmo juga mengingatkan bahwa sukses tidaknya Pemilu menjadi tanggungjawab kepala daerah dibantu mitra daerah. Salah satu hal yang harus dilakukan yakni menjaga ketertiban dan keamanan sebelum dan sesudah Pemilu.

“Harapan kita semua bahwa penyelengaraan pemilu tahun ini bisa menghasilkan pemilu yang bermartabat, berintegritas, berkualitas dan bisa bermamfaat bagi bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengaku optimis pelaksanaan Pemilu 2019 di daerah berlangsung aman dan damai. Ia menilai pihak penyelanggara baik KPU dan Bawaslu sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

“Optimisme juga terlihat dari komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan unsur Forkopimda, termasuk juga dengan pemda kabupaten/kota. Hampir setiap bulan kami menggelar rapat koordinasi yang juga didukung oleh bapak Kapolda, Kajati, Danrem, Danlanal dan pihak terkait lainnya,” jelas Idris.

Turut hadir mendampingi Wagub Gorontalo dalam acara tersebut yakni Kapolda Gorontalo Brigjenpol Rachmad Fudail, Kepala Kejaksaan Tinggi Firdaus Dewilmar, Danrem 133/NB Letkol Czi Arnold AP Ritiauw dan Kabinda Gorontalo Daeng Rosada serta dari Unsur Kesbangpol Provinsi Gorontalo.(Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi daerah terbaik dua dalam hal tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang disuvervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu sebagaimana terungkap dalam Rapat Konfirmasi Data Monitoring Central Preventif (MCP) yang berlangsung di Ruang Huyula, Kantor Gubernuran, Selasa (12/2/2019).

“Dapat kami laporkan pak gubernur, berdasarkan penilaian pada akhir tahun 2018 kita memperoleh nilai 78% dalam hal renaksi pencegahan korupsi. Kita ranking 2 setelah DKI. Alhamdulillah hari ini tim dari KPK datang kembali untuk menilai progres kita,” terang Inspektur Provinsi Gorontalo Huzairin Roham.

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi daerah terbaik dua dalam hal tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang disuvervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu sebagaimana terungkap dalam Rapat Konfirmasi Data Monitoring Central Preventif (MCP) yang berlangsung di Ruang Huyula, Kantor Gubernuran, Selasa (12/2/2019).

“Dapat kami laporkan pak gubernur, berdasarkan penilaian pada akhir tahun 2018 kita memperoleh nilai 78% dalam hal renaksi pencegahan korupsi. Kita ranking 2 setelah DKI. Alhamdulillah hari ini tim dari KPK datang kembali untuk menilai progres kita,” terang Inspektur Provinsi Gorontalo Huzairin Roham.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam arahannya meminta agar semua pimpinan OPD untuk menaruh perhatian dan patuh terhadap mekanisme MCP pencegahan korupsi.

“Setelah kita mengikuti, mendengarkan dan kita tahu maka inti dari pertemuan ini kita laksanakan. Kalau kita tidak laksanakan itu sama aja bo’ong,” tegas Rusli.

Gubernur Gorontalo dua periode itu mengingatkan bahwa capaian terbaik MCP Pencegahan Korupsi dan opini pengelolaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut tidak menjadi jaminan bebas korupsi. Perlu ada keseriusan dalam setiap pengelolaan keuangan daerah yang tertib adiminstrasi dan sesuai ketentuan perundang-undangan. (Humasprov - Isam/Nova)

Selasa, 12 Februari 2019 08:59

Sekda Minta Penyusunan RKPD 2020 Dipercepat

Kota Gorontalo, Humas – Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2020 agar dipercepat dan dimaksimalkan sesuai standar waktu peraturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Sekda Darda saat membuka Forum Gabungan OPD dalam rangka penyususnan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2020, di Ballroom Karawo Bapppeda, Senin (11/2/2019).

Sekda Darda menilai penyusunan RKPD ditargetkan harus sudah selesai pada awal bulan Juni untuk dilanjutkan dengan penyusunan KUA PPAS 2020 yang nantinya akan dipercepat diajukan ke DPRD sehingga penyusunan RAPBD 2020 akan lebih cepat diselesaikan.

“Kan kegiatannya cuma itu, programnya juga sama, hanya saja volumenya mungkin yang berbeda. Kalau ada program yang diluar dari RPJMD saya minta spesifikasi program nya. Jangan lagi ada yang berpikir pak belum ada APBD,” ujar Mantan Kadis PU Pohuwato itu.

Selain itu, Sekdaprov juga menegaskan, hari Rabu untuk seluruh OPD sudah memasukan semua renstra dan realisasinya untuk tahun 2017, 2018 hingga 2019. Hal itu sebagai bahan evaluasi jika ada program yang masih di bawah target.

“Jadi kalau bapak sudah tau posisinya bapak mau melangkah ke mana, baru bapak bisa merencanakan langkah ke depannya. Artinya, ketika masuk di DPRD bisa dipertanggungjawabkan. Pak Renstra unggulanku sudah sesuai RPJMD dan ini realisasiku sudah sampai di sini,” imbuhnya

Ia juga menyarankan agar setiap OPD yang mitra kerjanya dengan DPRD untuk segera menyerap aspirasi.i Harus jelas program apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan.

“Saya mengharapkan keseriusan bapak ibu sekalian agar dalam perumusan RKPD untuk tahun 2020 memperhatikan target-target utama daerah yang telah ditetapkan. Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan pembangunan dalam periode RPJMD 2017-2022, itu artinya bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2020 harus telah maksimal menjabarkan program dan kegiatan prioritas daerah yang telah dijanjikan kepada masyarakat,” tandasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Inspektorat Provinsi Gorontalo, Kaban Keuangan, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, serta peserta forum gabungan OPD tahun 2020 yaitu Bappeda dan OPD provinsi serta pembanding. (Hmsprov - Nova)

 

 

 

Selasa, 12 Februari 2019 08:46

Humas Pemda Harus Jadi Corong Pemerintah

Jakarta, Humas – Keberadaan humas di daerah dalam sistem pemerintahan, merupakan corong terdepan dalam menyampaikan informasi seluruh program yang dicanangkan oleh pemerintah baik dari pusat hingga ke daerah.

Hal ini sejalan dengan sambutan Kepala Staf Presiden Jendral Moeldoko saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kehumasan dan Hukum di jajaran pemerintah pusat maupun daerah. Acara ini berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

“Diera revolusi “jari” seperti saat ini, dimana semua orang berpotensi menyebarkan informasi tanpa batas, peran humas sangatlah strategis.
Intinya, ingin menegaskan bahwa humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya

Ditempat yang sama Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu yang menghadiri langsung Rakornas ini mengungkapkan tugas dan fungsi humas di Biro Humas Gorontalo sudah sejalan dengan kemauan dan keinginan dari tujuan rakornas ini.

“Alhamdulillah tugas tugas diseminasi informasi kepada publik, sudah di lakukan di Biro Humas dan Protokol Pemprov Gorontalo. Bahkan kami menjadi salah satu media center teraktif se Indonesia di tahun 2019 ini versi Kominfo pusat,” paparnya.

Tujuan lainnya dilaksanakan Rakornas ini dalam rangka pemantapan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mensukseskan Pemilu 2019 lewat penyebaran informasi yang sejuk kepada masyarakat sekaligus calon pemilih.

Sekitar 1.400 pejabat eselon I Kemendagri, pejabat eselon I bidang humas dan hukum kementerian/lembaga di pemerintah pusat, pejabat eselon II bidang humas dan hukum di provinsi serta kabupaten/kota, serta 514 Humas dan 34 Biro Humas Indonesia di tingkat provinsi juga hadir dalam Rakornas ini. (Hmsprov - Echin/Isam)

Kota Gorontalo, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, kembali menegaskan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo. Ketegasan Gubernur ini sejalan dengan banyaknya ASN yang tidak mengikuti apel pagi di halaman Kantor Gubernur Gorontalo, Senin, (11/2/2019).

“Saya sudah ulang-ulang tegaskan jangan hanya perjalanan dinas semua pada rajin, sedangkan mengikuti apel pagi saja tidak. Pak Sekda tolong lebih tegas, besok – besok yang terlambat tidak usah disuruh masuk lagi, tutup saja pintu pagar kantor ini,” kata Rusli saat memimpin apel pagi

Gubernur menambahkan, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan penerapan disiplin yang tinggi. Oleh sebab itu organisasi dan ASN dituntut menciptakan disiplin kerja yang tinggi.

“Karena terlambat jangan sampai semua tugas malah terbengkalai. Banyak surat surat yang tidak diurus, tidak ditanda tangani karena terlambat masuk kantor. Terus saya rasa kasian juga yang sudah capek capek bangun pagi, sudah ikut apel, tapi gajinya, TKDnya malah sama dengan yang sering terlambat,” tegasnya.

Diakhir arahannya Gubernur juga berpesan agar ASN harus terus tertib dan hati-hati terutama dalam hal penganggaran. Menurutnya, semua harus belajar dari setiap kejadian kejadian daerah lain yang pegawainya malah menyalahgunakan anggaran. (Hmsprov - Echin)

Kabupaten Gorontalo, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berjanji akan mulai mengembangkan program belajar yang dicanangkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) desa Lawonu. Hal ini dikatakan Gubernur saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PKBM desa Lawonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Minggu (10/2/2019).

“Khusus untuk PKBM desa Lawonu ini tadi saya sudah dengarkan semua keluhan ibu Rasuna selaku penganggu jawab. Saya jadwalkan ada 4 dinas terkait dengan PKBM ini, besok akan turun langsung kesini untuk turut membantu mengembangkan program belajar di PKBM ini,” kata Rusli

Gubernur yang dalam kesempatan tersebut di dampingi Istri Idah Syahidah dan juga Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Yusuf menambahkan, dinas-dinas yang dimaksudkan di antaranya adalah dinas sosial, dinas pemuda dan olahraga dan juga diskomperindag. Menurutnya dinas dinas tersebut sangat berkaitan dengan pengembangan pendidikan nonformal ini.

“Tadi sudah saya tanya ke pak Kadis sosial ada anggarannya untuk mesin jahit dan lain lain. Jadi nanti tim kami dari Provinsi akan datang kesini, sebutkan saja apa yang dibutuhkan. Untuk praktek menjahit termasuk bahan bahannya pkoknya semua sesuai kebutuhan,” imbuhnya .

Selain berjanji akan membantu proses pembelajaran di PKBM, Gubernur juga menjadwalkan akan melakukan bakti sosial dan NKRI Peduli khusus untuk masyarakat yang ada di kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo itu.

Berdasarkan data peserta didik di PKBM desa Lawonu ini terdiri dari 34 orang paket a, 36 orang paket b,18 orang paket c, 80 orang keaksaraan fungsional dan PAUD sebanyak 196 orang. PKBM ini juga memiliki 13 kelompok wirausaha. (Hmsprov - Echin)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo