>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

Makassar, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba berkunjung ke kantor Penghubung Gorontalo subbid Makassar dalam rangka pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) lingkup Kantor Penghubung Gorontalo, Minggu (10/02/2019).

Dalam sambutannya Darda mendorong ASN dan PTT untuk mengembangkan kompetensi diri dan kualitas sumber daya manusia antara lain melalui jalur pendidikan dengan memanfaatkan waktu luang yang ada, meskipun dengan biaya sendiri.

Kunjungan ini merupakan kunjungan perdana Darda Daraba ke Penghubung Makassar yang dilakukannya untuk menjalin tali silaturrahim.
“Silaturahmi dan hubungan baik perlu dijalin dalam lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, selain sebagai panutan, juga untuk memberi motivasi dalam bekerja”, ujar Darda.

Masih menurut Darda, Badan Penghubung merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi Gorontalo sehingga hubungan baik dan koordinasi dengan pemerintah dan stakeholder setempat diharapkan bisa dijaga dengan baik, sehingganya komunikasi dan kekompakan tim penghubung Makassar menjadi syarat mutlak.

Pada kegiatan yang berlangsung penuh kekeluargaan ini, sekda didampingi oleh Kepala Badan Penghubung Arfan Sery Jusuf dan Kasubid M. Agung Sugiarto. (Hmsprov - Gina)

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengajak seluruh umat Islam di Provinsi Gorontalo untuk berpartisipasi dalam pengembangan Rumah Sakit Islam Gorontalo (RSIG). Hal ini disampaikannya pada kuliah subuh yang digelar oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo di halaman RSIG Kota Gorontalo, Minggu (10/2/2019).

“Pengembangan RSIG ini butuh partisipasi umat. Untuk itu saya mengajak seluruh umat Islam di Provinsi Gorontalo dapat berbagi dan menyisihkan hartanya untuk kemajuan rumah sakit ini,” ujar Wagub Idris Rahim.

Idris mengutarakan, potensi umat Islam di Provinsi Gorontalo sangatlah besar. Namun menurutnya selama ini potensi tersebut belum diberdayakan secara maksimal.

“Jika kita berdayakan umat Islam di Provinsi Gorontalo, pasti RSIG akan berkembang dan maju. Kita harus banyak berbagi, menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk membangun sarana prasarana keagamaan, termasuk RSIG,” imbuhnya.

Sebagai bentuk komitmen untuk membantu pengembangan RSIG, pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim meminta rincian pengembangan sarana prasarana rumah sakit.

“Saya minta pak Direktur RSIG untuk memberikan rincian anggarannya, nanti akan saya edarkan kepada pimpinan organisasi perangkat daerah maupun kepada para pengusaha. Semoga rumah sakit ini dari tahun ke tahun semakin maju dan menjadi kebanggaan kita bersama,” tandas Wagub Idris Rahim.

Usai kegiatan kuliah subuh, Wagub Idris Rahim didampingi pengurus yayasan dan Direktur RSIG, meninjau pembangunan gedung paviliun RSIG. (Hmsprov -Haris)

 

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghadiri kuliah subuh yang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo di halaman Rumah Sakit Islam Gorontalo, Minggu (10/2/2019).

Pelaksanaan kuliah subuh yang telah dilaksanakan secara terus menerus selama puluhan tahun oleh pengurus dan warga Muhammadiyah Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi dari Wagub Idris Rahim.

“Saya mengapresiasi kuliah subuh yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ini menunjukkan manajemennya sangat baik.buktinya tanpa undangan, warga Muhammadiyah selalu menghadiri kegiatan ini,” kata Wagub Idris Rahim.

Melalui pelaksanaan kuliah subuh, Idris berharap dapat mempererat persatuan dan kesatuan, serta silaturrahim antara sesama umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah.

“Islam menganjurkan kepada umatnya untuk bersilaturrahim. Bahkan Rasulullah Saw mengatakan bagi siapa yang ingin berhasil, maka harus memperbanyak silaturrahim,” tutur Wagub.

Sementara itu Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo), Isman Jusuf, yang menjadi penceramah pada kuliah subuh tersebut mengajak umat muslim untuk meneladani kehidupan Rasulullah Saw.

“Jika kita ingin hidup sehat, maka contohlah kehidupan Rasulullah Saw yang semasa hidupnya hanya dua kali mengalami sakit,” ujar Rektor UMGo yang juga berprofesi dokter dengan spesialisasi penyakit saraf.

Menurutnya, dari tiga tindakan kesehatan yaitu preventif, kuratif, dan rehabilitatif, Rasulullah Saw lebih menekankan upaya preventif atau pencegahan, dengan menjalankan semua perintah Allah Swt dan menjauhi setiap larangannya, serta menerapkan pola hidup sehat.

“Seluruh perintah dan larangan Allah Swt baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah, semuanya bermanfaat bagi kesehatan manusia. Contohnya berwudhu, menjaga kebersihan tubuh dari berbagai kuman yang bisa mendatangkan penyakit,” tandasnya.(Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Pelaksanaan Millenial Road Safety Festival di Provinsi Gorontalo, Minggu (10/2/2019) berlangsung meriah. Acara dalam rangka kampanye keselamatan berlalu lintas itu ditandai jalan sehat oleh puluhan ribu warga dan dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama ibu Idah Syahidah dan Kapolda Brigjenpol Rachmat Fudail.

Jalan sehat mengambil garis awal di simpang empat Jl. Nani Wartabone, tidak jauh dari gerbang kampus UNG dan berakhir di Lapangan Taruna Remaja. Pesertanya berasal dari siswa-siswi sekolah dasar, SMP, SMA, mahasiswa, komunitas roda dua dan roda empat serta masyarakat umum.

Pejabat dan personil kepolisian dari Polda dan Polres se Provinsi Gorontalo ikut terlibat dalam acara tersebut. Nampak hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi Firdaus Dewilmar, Danlanal Letkol Laut (P) Tonny Sundah, Walikota Gorontalo Marten Taha serta Bupati Boalemo Darwis Moridu.

“Saya dapat informasi dari pak Kapolda bahwa tingkat kecelakaan masih cukup tinggi. Utamanya bagi generasi millenial yang kurang memahami, kurang mentaati rambu-rambu lalu lintas serta kurang menggunakan perlengkapan berkendara,” tutur Rusli dalam sambutannya.

Data kepolisian menyebut ada 1,4 juta jiwa korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Angka itu sudah cukup menempatkan kecelakaan lalu lintas sebagai pembunuh terbesar kelima bersama penyakit kronis lainnya.

Oleh karena itu, Gubernur berharap kegiatan semacam ini dapat menumbuhkan kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Warga khususnya generasi millenial diimbau untuk tidak menggelar balap liar serta ugal-ugalan saat berkendara.

“Mari kita jadikan acara ini sebagai momentum untuk berkendara dan berlalu lintas di Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo”, pinta mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Millenial Road Safety Festival di Provinsi Gorontalo diisi dengan berbagai kegiatan. Di antaranya pembacaan deklarasi generasi millenial mendukung Road Safety Festival menuju zero accident serta penandatangan deklarasi. Testiomoni dari korban kecelakaan lalu lintas ikut dihadirkan sebagai pelajaran bagi warga yang hadir.

Aksi polisi cilik, safety riding, free style serta doorprize bagi peserta jalan sehat ikut menyemarakkan acara. Artis ibu kota Indra Bekti ikut memeriahkan acara serta gelaran expo dari jajaran kepolisian dan UMKM.

Millenial Road Safety Festival digelar secara serentak di Indonesia mulai tanggal 2 Februari hingga 30 Maret 2019. Puncaknya akan digelar di Jakarta pada tanggal 30 Maret mendatang. (Hmsprov - Isam)

Senin, 11 Februari 2019 10:11

SIM-PD, Aplikasi Penangkal Fitnah

Makassar, Humas – Pembuatan telaah melalui sim-PD dianggap seperti penangkal fitnah bagi mereka yang melakukan perjalanan dinas.

Hal ini dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba saat memberikan arahan dalam pelatihan teknis aplikasi sistem informasi manajemen perjalanan dinas (sim-PD), di Hotel Condotel Makassar, Sabtu (9/2/2019).

Darda memberikan perumpamaan seorang staf yang keluar melaksanakan perjalanan dinas, namun tak diketahui orang lain yang berada seruangan atau satu kantornya dan akhirnya disangkakan negatif karena tidak mengetahui keberadaan staf tersebut.

” Jangan orang sudah kerja, tinggalkan anak istri, masih diomongin lagi disebelah, itu yang saya tidak mau. Kalau kita kerja, hargailah orang itu,” kata Darda.

Mantan Kadis PU Pohuwato ini juga menjelaskan perlunya pembuatan telaah dalam melaksanakan perjalanan dinas.

” Kenapa perlu telaah? Karena menghindari fitnah. Kalau kalian pergi berarti telaah sudah disetujui,” ungkap Darda yang juga menyebutkan jika persetujuan telaah harus berjenjang dari kepala dinas, asisten, hingga kedirinya.

Sekda dalam kesempatan tersebut menghimbau agar dalam pembuatan telaah lebih mengedepankan isi telaah yang menyebutkan manfaat jika perjalanan dinas tersebut dilakukan.

” Cuma tanggalnya yang ditaruh di dalam situ, pergi disini, tempatnya disini,” jelas sekda mencontohkan kebanyakan isi telaah yang selama ini ada.

Darda mencontohkan mengapa merasa penting untuk datang di kegiatan pelatihan teknis sim-PD tersebut. Ia menyebutkan karena terdapat milyaran rupiah anggaran perjadis yang perlu ditata melalui penerapan aplikasi sim-PD ini.

Diakhir arahannya Darda Daraba berharap seluruh peserta betul betul mengikuti pelatihan ini dan menerapkannya dengan sungguh sungguh.

“Pelajari baik baik yang ada disini, tanya apa kira kira sangsinya kalau kita tidak memasukkan (telaah) di sistim, terlambat memasukkan dan tepat memasukkan, tanyalah disini,” pungkas sekda.

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari ini diikuti 121 orang yang terdiri dari petugas administrator, operator dan bendahara pengeluaran pada setiap OPD lingkup Pemerintahan Provinsi Gorontalo. Narasumber berasal dari Tim Pengembang Aplikasi SIM-PD. (Hmsprov - Asriani)

Makassar, Humas– Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menilai kegiatan perjalanan dinas (perjadis) yang dilakukan dalam pemerintahan merupakan pelaksanaan dari manajemen pemerintahan.

Hal ini dikatakannya saat membuka pelatihan teknis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (sim-PD), di Hotel Condotel Makassar, Sabtu (9/2/2019).

Bone Bolango, Humas – Keluarga besar BJ Habibie menghibahkan tanah pribadi mereka untuk dijadikan tempat pemakaman umum khusus untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Rencana pembebasan lahan ini ditangani langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Rusli yang mengaku dihubungi langsung oleh Weni Habibie kakak tertua dari Bj Habibie mengatakan, pembebasan lahan ini sesuai keinginan dari keluarga besar Habibie yang memang notabennya berasal dari kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Menurut Rusli keinginan keluarga pak Habibie ini sejalan dengan beredarnya berita viral tentang pembokaran makam yang terjadi beberapa waktu lalu di Gorontalo khususnya di Kabupaten Bone Bolango

“Ibu Weni Habibie kakanya pak Habibie menelpon saya untuk mencari tanah punya keluarga Habibie yang di Moutong dekat UNG kampus baru. Saya pun diperintahkan untuk hibahkan. Jadi hari ini saya tinjau langsung,” kata Rusli saat meninjau langsung lokasi lahan yang berada di desa Moutong, Kecamatan Kabila, Kab. BoneBolango, Jumat (8/2/2019).

Untuk tahap awal, lahan seluas dua hektar ini diminta untuk dilakukan pemagaran dan penimbunan untuk mengetahui persis denahnya. Teknis lain menyangkut kesesuaian RTRW, pengelolaan dan regulasinya akan dibahas lebih lanjut. Ia berharap tahun 2019 ini TPU tersebut sudah bisa dimanfaatkan.

“Hari ini kita ukur dulu kemudian akan dilaporkan ke ketua yayasan, setelah itu kita akan laporkan ke pemerintah daerah Bone Bolango, apakah ini masuk RTRW. Kalau memang diperbolehkan untuk pemakaman maka akan kita hibahkan jadi TPU khusus untuk masyarakat di Kabupaten Bone Bolango,” imbuhnya.

Ruslipun menceritakan jika persoalan hibah tanah keluarga pak Habibie tak pernah tanggung tanggung. Buktinya SMA Cendekia yang telah berprestasi di kanca nasional dan sekarang kampus UNG yang baru, di bangun di atas hibah tanah dari keluarga Habibie.

Selain di Kabupaten Bone Bolango, Gubernur dua periode ini juga berjanji akan membangun TPU TPU lainnya di Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo. (Hmsprov - Echin)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo mulai melakukan tahapan pembebasan lahan untuk pengembangan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Proses pembebasan diawali dengan sosialisasi kepada warga setempat, Jumat (8/2/2019).

“Ada kebih kurang 3,3 hektar lahan atau sekitar 22 persil (bidang tanah) yang akan dibebaskan. Pemiliknya ada sekitar 18 pemilik, mereka yang kita berikan sosialisasi,” ujar Kabid Tata Ruang Sultan Kalupe usai sosialisasi.

Pembebasan lahan tersebut untuk mendukung pengembangan Lapas Perempuan Kelas III terintegrasi dengan relokasi Lapas kelas IIA yang saat ini berada di Kota Gorontalo. Salah satunya menyangkut luas lahan lapas. Saat ini baru ada 6 hektar yang sudah dimanfaatkan. Total lahan yang dibutuhkan seluas 12 hektar namun baru 8,7 yang telah selesai dibebaskan.

Dijelaskan Sultan, selain sosialisasi pihaknya mulai melakukan identifikasi terhadap dokuman kepemilikan lahan. apakah sudah merupakan hak milik (ada sertifikat) maupun masih dalam bentuk dokumen alas hak.

“Beberapa hal yang di antaranya soal kelengkapan surat kepemilikan lahan yang belum bersertifikat, rencana appraisal dan besarnya biaya ganti lahan. Selain itu pemilik lahan juga menyakan persoalan tatacara pembebasan tanah pekuburan keluarga dan lain sebagainya..Soal pembayaran ganti untung kami serahkan ke apraisal selaku tim indepen yang menilai harga tanah dan bangunannya,” imbuhnya.

Proses pembebasan lahan ditargetkan akan rampung tahun 2019. Selanjutnya lahan tersebut akan dihibahkan ke Kementrian Hukum dan HAM. (Humasprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Sebanyak 400 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se Provinsi Gorontalo mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan verifikasi, validasi, dan updating data penerima bantuan sosial PKH tahun 2019. Rapat yang berlangsung di ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Jumat (8/2/2019), bertujuan untuk mengevaluasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah tidak layak menerima PKH untuk menjamin agar program tersebut tepat sasaran.

Dalam sambutannya saat membuka rapat tersebut, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menegaskan agar setiap pendamping harus lebih intensif dalam memantau perkembangan setiap KPM.

“Penerima PKH harus benar-benar tepat sasaran. Untuk itu setiap pendamping harus melakukan verifikasi dan validasi data KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan sosial,” tegas Idris.

Menurutnya, sebagai mitra pemerintah dalam mensukseskan program yang teraviliasi dengan program penurunan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo, pendamping merupakan garda terdepan yang diharapkan mampu mengawal, memantau, dan membina KPM. Para pendamping juga diminta untuk lebih intensif memantau penggunaan dana bantuan sosial oleh KPM, serta melaporkan setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial.

“Jangan hanya bekerja rutin saja. Pendamping harus bisa memberikan edukasi, advokasi, dan membina KPM agar mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kami berharap dengan maksimalnya peran pendamping di lapangan, angka kemiskinan kita bisa turun hingga kisaran angka 13 atau 14 persen,” ujar Wagub.

Lebih lanjut Idris mengingatkan para pendamping untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Wagub menginstruksikan agar pendamping dapat bersikap netral dan independen, serta fokus terhadap tugas yang diembannya.

“Jangan mau dimanfaatkan untuk kepentingan politik, apalagi sampai menjadi juru kampanye,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Risjon Sunge, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi data bertujuan untuk mengevaluasi KPM agar tepat sasaran demi keberlanjutan PKH. Risjon mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi dan evaluasi di Kementerian Sosial, banyak KPM yang tidak memenuhi syarat lagi tetapi masih tercatat sebagai penerima PKH.

“Tidak ada keberanian pendamping PKH untuk menyampaikan dan mencoret KPM yang tidak layak lagi menerima PKH. Oleh karena itu pertemuan ini dilaksanakan untuk menyampaikan strategi yang harus dilakukan pendamping untuk keberlanjutan PKH agar tetap sasaran,” tandas Risjon.(Hmsprov - Haris)

 

Kota Manado, Humas – Guna memaksimalkan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Gorontalo diharapkan dapat mendukung eksistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal tersebut sebagaimana terungkap pada penutupan Bimbingan Teknis PPID yang digelar di Hotel Arya Duta, Kota Manado, Jumat (2/8/2019).

“Setelah kembali dari bimtek ini PPID diharapkan sudah bisa bekerja di instansi masing-masing. Memang ada beberapa hambatan misalnya seperti penyediaan infrastruktur, dukungan anggaran dan status analisis jabatan yang membidangi PPID ini,” terang Kabid IKP Dinas Kominfo, Yulindawati Rauf.

Pada bimtek tersebut, peserta dibekali ilmu tentang pengelolaan informasi publik sesuai dengan amanah Undang Undang No. 14 tahun 2018. Selain itu, peserta juga dibekali dasar-dasar jurnalistik untuk penulisan dan publikasi informasi program dan kegiatan melalui website setiap OPD.

Untuk menguatkan fungsi PPID, para peserta yang terdiri dari Sekretaris Dinas, Kepala Seksi Perencanaan dan staf memberikan surat rekomendasi bersama. Rekomendasi berisi 7 poin penting untuk bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan OPD.

“Bimtek ini bukan akhir, tapi jadi awal bagi kinerja PPID. Semoga berbagai kegiatan dan program pemprov di OPD bisa terekspos kepada masyarakat baik melalui media massa, media online dan media sosial. Tugas ini butuh dukungan dari semua pihak,” imbuhnya.

Pada pelatihan penulisan berita, peserta diajak untuk membuat berita kegiatan dan program mereka. Ada 6 OPD yang tampil aktif dengan memaparkan hasil liputannya yakni Dinas PUPR, Inspektorat, Setwan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perikanan serta Badan Perwakilan Jakarta.

Bimtek PPID diikuti oleh lebih kurang 70 orang perwakilan dari setiap OPD pemprov. Ada juga perwakilan dari Dinas Kominfo dan Kabupaten/Kota. (Hmsprov - Isam)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo