>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

KAB. GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membuka pelaksanaan rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2019. Rapim yang berlangsung di aula Makorem 133 NW, Jumat (8/2/2019) ini, dihadiri langsung oleh Kapolda Gorontalo, Pangdam XIII Merdeka, Kabinda Gorontalo, Kepala Bawaslu, Ketua KPU Gorontalo serta jajaran TNI-Polri dan unsur Forkopimda lainnya.

“Dilandasi profesionalisme soliditas dan netralitas, TNI-Polri bersinergi mengamankan pemilu 2019. Selain itu dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, stabilitas daerah sangat diperlukan ,” kata gubernur saat membuka rapat pimpinan TNI-Polri Tahun 2019.

Masih kata gubernur, rapim ini juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi dijajaran TNI-Polri dalam hal mendukung setiap program pemerintah mulai dari pusat hingga ke provinsi sampai ke kabupaten kota se Gorontalo.

“Sebagai gubernur menghimbau agar kita tetap waspada walaupun Gorontalo termasuk provinsi aman, agar jangan sampai terlena dengan situasi aman seperti ini. Tingkatkan kewaspadaan kita utamanya tentang berita berita hoaks yang akhir akhir ini berkembang,” tambahnya.

Sementara itu Kabinda Gorontalo Daeng Rosada menyampaikan perkembangan situasi nasional akhir akhir ini baik di bidang ideologi, ekonomi, sosial, agama dan budaya selalu dikaitkan dengan bidang politik. Karena sejak tahun 2018 sampai 2019 Indonesia sedang mengalami tahun politik. Bisa dilihat juga, untuk pemilu 2019 memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Karena untuk pertama kali pemilihan pileg dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan, dengan nilai ambang batas parlemen 4 persen dan presidenspol sebanyak 20 persen.

“Hal ini tentu akan berpengaruh pada tingkat keamanan kamtibmas secara nasional. Akan tetapi berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu di Provinsi Gorontalo sudah terbukti bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan tahapan. Namun melihat situasi secara nasional, tetap di perlukan sinergitas dari semua pihak utamanya KPU, Bawaslu, TNI dan Polri,” imbuhnya.

Selain melaksanakan rapim, kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara penutupan latihan pengamanan pileg dan pilpres yang berlangsung di halaman Makorem 133 NW dan dipimpin langsung oleh Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang. (Hmsprov - Echin)

KOTA GORONTALO, Humas – Setelah Kabupaten Pohuwato, Boalemo, dan Bone Bolango, kali ini giliran Kota Gorontalo yang di kunjungi oleh Gubenur Gorontalo dalam rangkaian evaluasi program tahun 2018 dan pemaparan program kegiatan tahun 2019, yang diselenggarakan di aula rumah dinas Walikota Gorontalo, Kamis (07/02/2019).

Dalam kesempatan itu, Walikota Gorontalo memaparkan berbagai pencapaian dan program strategis serta usulan sinkronisasi pembangunan infrastruktur Kota Gorontalo tahun 2019.

Membuka sambutannya Walikota Gorontalo Marten Taha berbangga dengan pencapaian pemerintahannya, terutama dalam hal penurunan angka kemiskinan, yakni dari 6.05% ditahun 2017, turun menjadi 5.57% ditahun 2018 dengan perkiraan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7.49%.

Masih menurut Marthen, pencapaiannya dalam penurunan kemiskinan ini sukses dilaksanakan karena adanya program ‘Gratis Lahir sampai Mati’ yang dicetuskan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

“Pada tahun 2013 beliau panggil saya untuk merumuskan program gratis lahir sampai mati. Di program itu kita memberikan layanan atas kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat sehingga pendapatannya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan, karena kebutuhan dasarnya sudah dilayani oleh pemerintah”, ujarnya.

Marthen Taha juga memaparkan usulan sinkronisasi pembangunan infrastruktur Kota Gorontalo antara lain, pembangunan kantor pemerintahan kota, penataan kawasan pusat perdagangan, penataan jalan-jalan dalam kota, pengembangan pariwisata, pemasangan lampu lalu lintas jalan, peningkatan kapasitas pasokan air bersig dan penataan lampu penerangan jalan di 2.163 titik di sembilan kecamatan.

Sementara itu, menyahuti paparan dan usulan Marthen, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengungkapkan, pemerintah provinsi Gorontalo akan menyanggupi satu persatu setiap harapan dan usulan yang lontarkan oleh Walikota Gorontalo.

“Akan kami tindak lanjuti usulan-usulan yang disampaikan Walikota. Saat ini juga alokasi anggaran untuk program startegis tahun 2019 baik APBD dan APBN totalnya Rp. 182 miliar. Khusus untuk premi jamkesta sudah kami anggarkan, untuk TPMPD juga sudah kami anggarkan”, jelasnya.

Gubernur Gorontalo dua periode itu juga menyoroti berbagai hal yang diharapkannya segera direalisasikan di tahun 2019, diantaranya rencana pembebasan lahan untuk pelebaran jalan, penataan kampung cina, dan yang paling penting menurutnya adalah status sungai tamalate.

“beberapan bulan terakhir ini disaat curah hujan yang cukup tinggi, kami lihat sudah sering meluap, bahkan ditengah-tengah sungai itu sering di temui potongan pohon pisang. saya sudah hubungi balai sungai, tinggal menunggu kesepakatan antara gubernur dan walikota”, jelas Rusli.

Setelah menyampaikan sambutannya Gubernur Gorontalo bersama Walikota Gorontalo dan beberapa pimpinan OPD Kota dan Provinsi Gorontalo duduk bersama untuk membahas lebih lanjut berbagai program strategis yang akan direalisasikan di tahun 2019. (Hmsprov - Gina)

Manado, Humas – Guna meningkatkan pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik menggelar Bimbingan Teknik (Bimtek) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), yang dibuka oleh Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Asri Banteng, Kamis (7/2/2019) di Hotel Arya Duta Kota Manado.

Asri Banteng mengungkapkan, dalam revolusi industri 4,0 seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak bisa terlepas dari teknologi Informasi dan internet. Kecepatan dan kemudahan akses informasi membuat kebutuhan masyarakat akan informasi yang valid semakin hari semakin meningkat.

Menurut Asri, keterbukaan infomasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak publik setiap warga masyarakat, yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F.

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, terang Asri.

Oleh sebab itu tambahnya, PPID sangat berfungsi untuk memberikan layanan, menyebarluaskan informasi tentang arah kebijakan hingga program-program kerja lembaganya kepada semua elemen masyarakat, demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan.

Kepala Bidang IKP Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo Yulindawaty Rauf dalam laporannya menyebutkan, tujuan Bimtek PPID ini antara lain untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta meningkatkan kualitas PPID agar dapat menjalankan kewajiban sebagai pengelola informasi publik secara optimal.

“Kami juga mendorong agar PPID bisa menjadi humas di OPD masing-masing. Mereka nanti yang akan menginformasikan setiap program dan kegiatan organisasi. Hal ini mutlak dilakukan agar stigma “pemerintah tidak bekerja” karena ketiadaan informasi dapat diminimalisir,” jelasnya.

Bimtek yang diikuti oleh 70 peserta utusan PPID Pemprov Gorontalo dan 12 peserta PPID kabupaten/kota tersebut, akan berlangsung selama dua hari dari tanggal 7-8 Februari 2019. Adapun narasumber pada bimtek ini yakni Kepala Bidang PPID Kementerian Kominfo R.I Sukartono, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo Rifli Katili serta Kasubag Peliputan dan Publikasi Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Gorontalo Ismail Giu. (Hmsprov - Burhan)

Kota Gorontalo, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie kembali menggelar bakti sosial dan NKRI Peduli. Bakti sosial yang terus bergulir ditiap kecamatan se Kabupaten / Kota di Gorontalo ini telah berlangsung selama 69 kali. Kali ini giliran masyarakat yang ada di Kel. Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kamis (7/2/2019) dapat menikmat bantuan berupa uang tunai, pasar murah dan kesehatan gratis .

Dalam kesempatan tersebut Gubernur dua periode ini menuturkan program turun langsung ke tengah-tengah masyarakat dengan bantuan uang tunai dan pasar murah ini, disebutnya sebagai wujud kehadiran pemerintah. Ia menambahkan, untuk tahun 2019 ini walaupun baru memasuki bulan ke dua baksos dan NKRI Peduli ini telah berlangsung sebanyak 17 kali.

“Jika kita hitung dari 2018 maka ini sudah yang ke 69 kalinya dan insya Allah kegiatan ini akan saya lakukan sampai akhir jabatan saya tahun 2022. Kenapa? Karena ini perintah presiden. Pak Jokowi perintah bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” kata Rusli

Rusli yang dalam kesempatan tersebut hadir di dampingi Istri Idah Syahidah dan Walikota Gorontalo Marten Taha menambahkan, bakti sosial dan NKRI peduli ini secara tidak langsung menjadi salah satu program pemerintah Provinsi Gorontalo yang bisa menurunkan angka kemiskinan di Gorontalo

Alhamdulillah di sore hari ini 1000 orang lagi kita subsidi. Telah banyak program yang telah kami pemerintah laksanakan. Mulai dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, infrastruktur jalan, jembatan, listrik, bendungan sudah kami bangun. Semoga ini mampu untuk terus menekan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo,” tandasnya.

Sebanyak 1.000 warga yang hadir menerima santunan masing-masing Rp 100.000,- dari Baznas Provinsi. Santunan tersebut selanjutnya bisa dibelanjakan di pasar murah. (HMsprov - Echin)

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memilih untuk mengedepankan stabilitas daerah terkait sikap Bupati Boalemo. Hal ini disampaikan Gubernur Rusli Habibie pada konfrensi pers yang berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur, Kamis (7/2/2019).

“Saya lebih mengedepankan stabilitas daerah, apalagi dalam rangka menghadapi pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu harus bersenang-senang, bukan justru membuat orang susah,” ujar Gubernur Rusli Habibie menjawab pertanyaan dari salah seorang wartawan yang hadir pada konfrensi pers tersebut.

Rusli mengutarakan, sejak awal dirinya sudah menganggap persoalan tersebut selesai.

“Sebenarnya saya menganggap persoalan ini sudah selesai. Karena begitu saya datang ke lokasi penyerahan bantuan, saya langsung mohon maaf kepada masyarakat. Saat itu saya sudah menyampaikan jika keributan ini hanya disebabkan oleh keterlambatan Gubernur, saya sebagai Gubernur dan Pemerintah Provinsi Gorontalo memohon maaf jika hal ini menyiksa masyarakat. Masyarakat pun memberikan aplaus kepada kami,” jelas Rusli.

Terkait seorang aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo yang melaporkan tindakan Bupati Boalemo yang memarahi aparatur pada insiden tersebut di depan warga, Gubernur Rusli Habibie menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak pribadi dari aparatur yang bersangkutan.

“Saya tidak ikut campur, itu hak pribadi aparatur tersebut, apalagi staf saya itu melaporkan atas nama pribadi dan bukan atas nama Kabag Protokol,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Gubernur meminta persoalan dengan Bupati Boalemo disudahi. Rusli mengajak seluruh pihak termasuk media untuk menjaga kondisi Provinsi Gorontalo tetap aman dan kondusif.

“Saya berharap dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat harus menyampaikan program dan ide-ide yang bagus dan keberpihakan kita kepada rakyat. Jangan menyampaikan hal-hal yang bisa menimbulkan ketersinggungan apalagi sampai membawa-bawa pribadi orang lain. Saya minta berita-berita terkait persoalan ini distop sajalah,” tandas Gubernur dua periode itu. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghadiri perayaan tahun baru Imlek 2570 yang digelar oleh Klenteng Hong San Bio dan Klenteng Tulus Harapan Kita Gorontalo di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Rabu (6/2/2019).

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Provinsi Gorontalo, saya ucapkan selama tahun baru Imlek,” ucap Wagub Idris Rahim.

Idris mengatakan, warga Tionghoa merupakan bagian secara keseluruhan dari masyarakat Provinsi Gorontalo. Menurutnya, warga Tionghoa dengan beragam budayanya telah berakulturasi dan memperkaya khasanah budaya Gorontalo. Wagub juga mengapresiasi sikap toleransi masyarakat Provinsi Gorontalo yang selalu mengedepankan kerukunan, saling menghargai, menghormati, dan memberi kebebasan kepada seluruh umat beragama untuk merayakan hari besar dan beribadah sesuai dengan keyakinannya.

“Sikap ini yang harus terus kita bina dan tumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat agar daerah yang kita cintai ini akan selalu aman dan tertib. Jika daerah aman, maka pasti pembangunan akan berjalan lancar,” imbuhnya.

Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022 telah menetapkan Delapan Program Unggulan untuk mencapai visi terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Salah satu program unggulan tersebut adalah kegiatan keagamaan dan budaya yang lebih semarak.

“Melalui program tersebut Pemprov Gorontalo akan mendorong kegiatan keagamaan dan budaya yang lebih semarak dalam rangka membangun masyarakat yang lebih berkarakter, sekaligus sebagai upaya untuk menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Gorontalo,” ujar Idris.

Sementara itu panitia pelaksana, Rocky Liando, menyampaikan perayaan Imlek tahun ini mengangkat tema ‘Dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2570, mari kita tingkatkan kebersamaan dan kekeluargaan antara umat beragam demi terciptanya kedamaian dan ketentraman bagi kita semua’. Dikatakannya, tema ini sejalan dengan makna Imlek itu sendiri yang berarti tahun kebajikan.

“Semoga Imlek tahun ini bisa membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi daerah dan bangsa kita,” tandasnya.

Hadir pada perayaan Imlek tersebut Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Kudrat Dukalang, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Gorontalo, serta sejumlah tokoh agama.
(Hmsprov - Haris)

KABUPATEN BONE BOLANGO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pada tahun 2019 mengalokasikan anggaran untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp39 miliar. Alokasi tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp30,1 miliar. Sedangkan untuk anggaran yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan untuk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2019 sebesar Rp116,8 miliar.

“Total alokasi dana APBN dan APBD tahun 2019 untuk Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp155,8 miliar,” ungkap Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada rapat evaluasi program tahun 2018 dan sinergitas program tahun 2019 dengan Pemkab Bone Bolango, di auditorium Kantor Bupati Bone Bolango, Rabu (6/2/2019).

Alokasi anggaran tersebut didistribusikan melalui program strategis di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo dan Satuan Kerja Pemerintah Pusat. Seperti halnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,38 miliar, di antaranya untuk peningkatan jalan Boidu – Longalo – Dulamayo dengan anggaran Rp4,3 miliar, serta jalan Gorontalo – Tapa – Atinggola sebesar Rp5,8 miliar.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Gorontalo juga mengalokasikan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D) untuk Kabupaten Bone Bolango dengan pagu anggaran sebesar Rp2,4 miliar. Ada pula anggaran untuk sektor kesehatan sebesar Rp12,1 miliar, sektor kelautan dan perikanan Rp2 miliar, sektor pertanian Rp4,7 miliar, serta anggaran untuk sektor pendidikan, lingkungan hidup, dan perhubungan.

alokasi2

"Pelaksanaan program ini harus dibahas lebih lanjut di tingkat OPD Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten Bone Bolango. Satu tujuan kita, di tengah keterbatasan anggaran, kita harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga itu kita harus bekerja sesuai dengan skala prioritas,” ujar Idris.

Menyangkut usulan Pemkab Bone Bolango agar Pemprov Gorontalo dapat mengambil alih pembangunan jalan Suwawa – Bone Pantai, Idris mengutarakan agar status jalan tersebut ditingkatkan menjadi jalan nasional atau jalan provinsi.

“Statusnya sekarang masih jalan kabupaten, nanti diusulkan menjadi jalan provinsi. Surati ke Gubernur dan nanti akan diteruskan ke Kementerian PUPR. Jika statusnya sudah ditingkatkan, insya Allah pembangunan jalan itu akan mendapat alokasi anggaran dari Pemprov Gorontalo dan juga dari Kementerian,” tandas Wagub Idris Rahim. (Hmsprov - Haris)

KABUPATEN BONE BOLANGO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar rapat evaluasi program tahun 2018 dan sinergitas program pembangunan tahun 2019 bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, di auditorium Kantor Bupati Bone Bolango, Rabu (6/2/2019).

Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya mengutarakan, rapat evaluasi program bertujuan untuk mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mensinkronisasikan program pembangunan baik yang didanai oleh APBD maupun APBN agar pelaksanaan program berjalan dengan lancar dan tetap sasaran.

“Tugas kita itu sama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, menurunkan angka kemiskinan, yang semuanya diharapkan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Rakyat Bone Bolango itu adalah rakyat Provinsi Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim.

Wagub menuturkan, alokasi anggaran melalui APBD Provinsi Gorontalo untuk kabupaten Bone Bolango pada tahun 2018 sebesar Rp30,1 miliar dan dana APBN sebesar Rp2,5 triliun. Idris menilai, pelaksanaan anggaran tersebut telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pemkab Bone Bolango menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,41 persen.

“Bone Bolango berhasil menurunkan angka kemiskinan dan menempati posisi kedua angka kemiskinan terendah di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 17,40 persen. Keberhasilan ini kita apresiasi bersama,” papar Idris.

Lebih lanjut Wakil Gubernur Gorontalo dua periode tersebut mengungkapkan, alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo untuk Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp39 miliar. Idris berharap dengan peningkatan alokasi anggaran tersebut dapat mendukung pelaksanaan program strategis Pemkab Bone Bolango.

“Kita berharap angka kemiskinan Bone Bolango semakin menurun dan kesejahteraannya masyarakatnya semakin meningkat,” imbuhnya.

Sementara itu Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, dalam paparannya menyampaikan 16 program strategis yang diharapkan mendapat perhatian dan dukungan dari Pemprov Gorontalo. Program strategis tersebut di antaranya penanganan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Bone Bolango, pengembangan jaringan air bersih di wilayah pesisir, normalisasi sungai, penataan daerah wisata, penyediaan transportasi umum, serta pengembangan rumah sakit Tombulilato dan rumah sakit Toto Kabila.

“Kami mohon dukungan Pemprov Gorontalo untuk pelaksanaan program strategis tersebut. Kami siap berkoordinasi dan bekerja sama, kami juga taat dan patuh pada Pemprov Gorontalo,” tandas Bupati Hamim Pou. (Hmsprov - Haris)

KOTA GORONTALO, Humas – Yayasan Al-Khairat Provinsi Gorontalo menerima hibah tanah dan bangun dari tiga orang dermawan. Hibah diterima oleh Wakil Gubernur H. Idris Rahim selaku Ketua Komisaris Wilayah Al-Khairat Gorontalo bertempat di aula Rumah Jabatan Wakil Gubuernur, Senin (04/02/2019).

Tiga dermawan tersebut masing-masing Ny. Hj Ans Warnida Kamardy A selaku pemilik bangunan sekolah, Sutarty Tito Pedju dan Elizabeth Dali keduanya merupakan pemilik asrama guru yang dihibahkan. Tiga bangunan dengan luas tanah 1.856 meter persegi itu beralamat di Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo.

“Pada kesempatan ini saya atas nama Komwil juga Komda se-Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam kepada keluarga yang telah menghibahkan tanah dan bangunan untuk kepentingan pendidikan di Al-Khairat nanti”, ujar Idris.

Masih menurut Idris, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan Al-Khairat di Provinsi Gorontalo masih cukup banyak. Oleh karenanya, Idris berharap dengan dihibahkannya tanah dan bangunan ini dapat membantu keperluan penyelenggaraan pendidikan di lingkup Al-Khairat Gorontalo.

Sementara itu, Sutarji Dali Pedju selaku perwakilan keluarga juga mengharapkan penyerahan tanah wakaf dan bangunan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung keberlangsungan pendidikan di Al-Khairat Gorontalo.

Setelah menyerakan sertifikat tanah dan bangunan, Wakil Gubernur Gorontalo dan perwakilan pihak keluarga menandatangani berita acara penyerahan dokumen akta ikrar dan wakaf dan sertifikat tanah wakaf yang disaksikan oleh Ketua Baznas Gorontalo, Hamka Husain. (Hmsprov - Gina)

KABUPATEN GORONTALO UTARA, Humas – Sebanyak 23 anak panti asuhan Al Uswah, Kabupaten Gorontalo Utara, menerima bantuan ikan segar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Bantuan ikan segar diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, di aula panti asuhan Al Uswah Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (4/2/2019).

Dalam sambutannya Sekdaprov Gorontalo mengatakan, program bantuan ikan segar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan langkah Pemprov Gorontalo dalam meningkatkan konsumsi ikan masyarakat khususnya di kalangan anak-anak. Menurut Darda, peningkatan konsumsi ikan secara komprehensif bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Gorontalo.

“Banyak mengkonsumsi ikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan adik-adik. Harapannya, jika adik-adik cerdas, kelak akan menjadi generasi yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing, untuk melanjutkan pembangunan bangsa, negara, dan daerah,” kata Sekdaprov Gorontalo Darda Daraba dihadapan anak panti asuhan penerima bantuan ikan segar.

Tahun 2019, Pemprov Gorontalo mengalokasikan bantuan ikan segar untuk 1.330 anak panti asuhan dan pondok pesantren se Provinsi Gorontalo. Setiap anak mendapatkan satu kilogram ikan segar perbulan. Untuk Kabupaten Gorontalo Utara terdapat empat panti asuhan yang memperoleh bantuan ikan segar, yaitu panti asuhan Al Izzah, Al Uswah, Khairul Ummah, dan Bahrul Ulum. (Hmsprov - Haris)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo