>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

Kota Gorontalo, Humas – Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, menilai sosialisasi penyusunan standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo sangat penting. Menurutnya, ASN yang mempu menunjukan standar kompetensi yang dimiliki adalah ASN yang benar benar berkualitas dan professional.

“Menurut saya kalian semua ASN yang hadir hari ini pada sosialisasi standar kompetensi ini adalah yang benar benar berkompeten. Karena sesuai UU nomor 5 tahun 2014, dimana penilaian untuk ASN secara obyektif memang berdasarkan dalam peyusunan kompetensi seperti ini,”kata Darda saat membuka sosialisasi penyusunan standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Gorontalo yang berlangsung di Ballroom hotel Grand Q, Jumat, (1/2/2019).

Mantan Kadis PUPR ini melanjutkan sesuai pengalamannya di dunia birokrasi biasanya ASN yang paham akan sosialisasi penyusunan kompetensi seperti ini akan menjadi ASN yang berkualitas. Karena disosialisasi ini pasti mendapatkan materi bagaimana menghasilkan SDM yang baik dan memiliki jabatan yang sesuai dengan kompetensi

“Saya dulu senang sekali kalau ada sosialisasi penyusunan kompetensi seperti ini. Disini kita akan mendapatkan ilmu bagaimana memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan. Siapa tahu kedepannya bapak ibu sekalian terlebih yang masih muda, bisa menggantikan saya sebagai Sekdaprov atau sebagai panglima ASN,” tambahnya.

Untuknya Darda berharap dalam penyusunan kompetensi jabatan ini, diperlukan terlebih dahulu para peserta untuk menyusun kamus kompetensi teknis ASN. Selanjutnya penyusunan kompetensi jabatan ini akan menjadi dokumen penting, yang akan menjadi dasar pada proses pengangkatan jabatan maupun proses mutasi rotasi.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo ini, dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara dari Kementrian Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bapak Supardiyana, sebagai pemateri utama. Adapun yang menjadi peserta dalam sosialisasi kali ini adalah seluruh pejabat eselon IV untuk bagian kepegawaian dan tata usaha di lingkup Pemprov Gorontalo.(Hmsprov - Echin)

Jumat, 01 Februari 2019 21:58

Rumah Penerima PKH Akan Dipatok

Boalemo, Humas – Rumah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dipatok agar masyarakat mengetahui keluarga tersebut sebagai penerima. Tindakan ini dilakukan agar bantuan tidak salah sasaran.

“ Saya sudah perintahkan kepada kepala dinas untuk membuat tanda dari tripleks, kita patok nama penerima di depan rumah. Kalau ada yang rumahnya bagus, rumahnya keramik, menerima PKH, saya datang, saya coret dari daftar PKH. Saya tukar, saya ganti dengan orang yang betul betul tidak punya rumah dan miskin,” tegas Rusli yang disambut tepuk tangan sangat meriah dari masyarakat tanda setuju dengan pernyataannya, dalam kegiatan bakti sosial NKRI Peduli di Desa Dulangea, Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo, Jumat (1/2/2019)

Gubernur juga mengingatkan kepada tim seleksi dari provinsi agar benar benar mengecek penerima bantuan dan tidak salah sasaran. Menurutnya banyak laporan yang masuk kepadanya tentang penerima bantuan yang hanya itu-itu saja orangnya.

“ Saya sudah sampaikan kepada kepala dinas, tolong di cek yang benar, tolong diseleksi yang benar. Banyak laporan ke saya dari masyarakat bahwa bantuan itu boheheliya to putaran (berputar di tempat, bahasa gorontalo),” ungkap Rusli .

Rusli juga menyebutkan program-program gratis seperti kesehatan dan pendidikan gratis akan terus diberikan. Ia juga mengatakan jangan lagi ada pungutan-pungutan.

“Saya tidak mau lagi dengar ada orang tua murid yang dipungut pungut biaya sekolah, baik spp, uang bangku, uang meja, uang pagar, uang kantor, uang bangunan, tidak boleh lagi ,” kata gubernur tegas.

usli berharap agar masyarakat melapor langsung ke dia atau aparat terkait jika ada oknum oknum sekolah yang memungut biaya pendidikan, ia akan langsung memberikan sanksi tegas.

Lebih jauh gubernur dua periode ini menyampaikan jika program-program gratis dan bantuan-bantuan yang begitu banyak yang digelontorkan oleh pemerintah kepada masyarakat Gorontalo merupakan perintah presiden agar melayani rakyat serta harus benar benar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat penerimanya.

Bakti Sosial NKRI Peduli yang ke 16 di tahun 2019 ini membagikan banyak bantuan seperti Freezer 8 unit dan chest freezer 4 unit untuk Kecamatan Tilamuta dan Kecamatan Botumoito dengan total anggaran Rp70.575.000, bantuan ikan segar, bingkisan dan uang saku untuk panti asuhan sebanyak 72 anak, bantuan baznas masing-masing 100 ribu untuk 1000 orang, bantuan rumah hunian idaman rakyat untuk Kabupaten Boalemo sebanyak 88 unit dengan total anggaran Rp2,7 Milyar.

Selain itu, berkat perjuangan gubernur pada pemerintah pusat pada tahun 2019 akan membangun hunian untuk masyarakat KAT di desa Rumbia Kecamatan Botumoito bagi 39 KK atau 143 jiwa. (Hmsprov - Anie/Nova)

BOALEMO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan permohonan maaf kepada bupati dan masyarakat Boalemo atas keterlambatan ke lokasi acara di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Kamis (31/1/2019). Permohonan maaf itu menyusul sikap Bupati Boalemo Darwis Moridu yang terlihat kesal di lokasi penyerahan bantuan yang sejatinya digelar pukul 12.15 Wita.

“Saya sebagai gubernur dan juga atas nama teman-teman (pemprov) meminta maaf kepada pemerintah dan masyarakat terutama Pak Bupati atas keterlambatan saya. Saya tidak tersinggung, saya juga tidak marah karena memang saya salah datang terlambat di tempat itu,” buka Rusli saat memimpin Rakorev bersama jajaran Pemkab Boalemo, Kamis (31/1/2019).

Gubernur Rusli menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut bukan disengaja tapi kondisi agendanya yang padat. Sampai pukul 09.30 pagi dirinya masih menghadiri undangan bersama seluruh Bupati Walikota serta unsur Forkopimda Kejaksaan Tinggi untuk pencanangan Zona Integritas Kejaksaan se Gorontalo.

Setelah acara tersebut barulah rombongan Gubernur bersama Danrem 133 NWB bertolak ke Boalemo untuk menghadiri 3 agenda. Ada Bakti Sosial NKRI Peduli dan penyerahan bantuan bantuan di desa Saritani kec. Wonosari, Penyerahan Bantuan korban banjir di desa Mohungo kec. Tilamuta dan menghadiri rapat evaluasi program 2018 dan pemaparan program 2019 di Graha putra tunggal, Tilamuta.

“Setelah selesai di Saritani kec Wonosari (lokasi pertama) saya bersama Danrem 131 NWB mampir melihat perkembangan pekerjaan jembatan Mekar Jaya yang beberapa bulan lalu diterjang banjir hingga rusak. Jembatan yang sebetulnya menjadi urusan pemerintah Boalemo, tetapi karena masyarakat datang mengeluhkan, akhirnya dianggarkan melalui APBD provinsi untuk dikerjakan. Kami anggarkan Rp 3.150.000.000 dan kita kerjasamakan dengan TNI,” imbuhnya.

Molornya agenda di Desa Mohungo juga disebabkan antusiasme masyarakat di desa Saritani yg mendambakan kedatangan Gubernur. Lokasi yang cukup jauh dan belum terjangkau jaringan komunikasi membuat koordinasi protokoler menjadi terhambat. Belum lagi kondisi jalan akses ke lokasi yang sedang diperbaiki ditambah hujan deras yang mengguyur kabupaten Boalemo sepanjang perjalan.

Bupati Boalemo Darwis Moridu yang sudah tidak sabar menunggu memilih meninggalkan lokasi acara usai marah-marah kepada protokoler pemprov.

“Keterlambatan kami bukan main-main, keterlambatan kami bukan disengaja. Dari Wonosari saya tidak bisa cepat-cepat karena ada pelebaran ruas jalan yang kita perjuangkan tahun lalu ratusan milyar untuk masyarakat Boalemo dan Pohuwato,” sambungya.

Rusli menyayangkan sikap Darwis yang terlanjur emosional. Menurutnya, sebagai kepala daerah seharusnya menjadi panutan dan mampu menjaga sikap. Tidak perlu marah-marah kepada bawahannya di depan masyarakat banyak.

“Saya sebagai gubernur, sebagai kepala pemerintah daerah, wajib menyampaikan ini kepada teman-teman agar keutuhan dalam menjalankan pemerintahan baik di provinsi maupun kabupaten/kota tetap terjaga”.

“Salam hormat saya kepada pak bupati. Mudah-mudahan sinkronisasi program yang pro Rakyat, sinergitas komunikasi yang terus kita bangun demi daerah dan masy yang lebih baik khususnya di kabupaten Boalemo,” pungkasnya.

Meskipun tidak lagi dihadiri Bupati Darwis Moridu, kegiatan penyerahan bantuan bagi korban banjir dan dilanjutkan Rakorev dengan Pemkab Boalemo tetap berjalan lancar. Beberapa program strategis dimatangkan antar kedua daerah di antaranya menyangkut pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, alokasi untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis dan lainnya. (Hmsprov - Isam)

BOGOR, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo, H. Idris Rahim, menjadi penguji luar komisi dalam Sidang Promosi Terbuka Program Doktor atas nama Haryanto Husain, di Gedung Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (31/1/2019).

Dalam Sidang Promosi Terbuka Program Doktor ini Idris Rahim mengajukan pertanyaan terkait konsep pengelolaan wilayah pesisir yang diajukan oleh Haryanto Husain dalam disertasinya yang berjudul ‘Model Konseptual Pengelolaan Pesisir Kota Gorontalo Secara Berkelanjutan’. Idris juga mempertanyakan terkait pengimplementasian konsep tersebut.

“Untuk lebih menguatkan, saya ingin bertanya sejauh mana implementasi konsep yang bapak ajukan ini dalam pemerintahan di Gorontalo,” tanya Wagub Idris Rahim.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Haryanto Husain yang juga sebagai Kepala Bidang Ekonomi Bapppeda Provinsi Gorontalo menjelaskan bahwa konsep yang diajukannya sangat cocok diterapkan dalam pengelolaan sumber daya di pesisir Gorontalo yang memiliki wilayah pesisir yang cukup luas.

“Setelah melakukan beberapa penelitian, melalui metode pendekatan secara langsung maupun observasi, saya melihat bahwa kebijakan yang digunakan oleh setiap daerah di Provinsi Gorontalo itu selalu berpatokan pada instruksi pimpinan, seperti Gubernur,” jelasnya.

Maka dari itu, kata Haryanto Husain dalam mengembangkan sumber daya pesisir, yang pertama harus dilakukan yaitu menata struktur kepemimpinan, termasuk aturan-aturan yang dapat mendukung pembangunan daerah pesisir.

Turut hadir dalam Sidang Promosi Terbuka Program Doktor tersebut, Rektor IPB Dr. Arif Satria, SP, M.Si., beserta jajaran pembimbing dan penguji, Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo, Arfan Sery Jusuf, serta sejumlah mahasiswa Pascasarjana IPB. (Hmsprov - Jusni)

KOTA GORONTALO, Humas – Kejaksaan Tinggi Gorontalo mencanangkan perbaikan pelayanan di semua lini kepada masyarakat. Hal itu menyusul penandatanganan pakta integritas dan komitmen bersama menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM), yang dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kamis (31/01/2019).

Pencanangan komitmen WBK-WBBM itu ditandai dengan upacara dan penandatanganan Komitmen bersama oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, wakil dan para asisten, disaksikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan sejumlah pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Selain penandatanganan komitmen bersama, para asisten Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan kepala-kepala Kejaksaan Negeri se-Wilayah Gorontalo juga menandatangani Pakta Integritas dilanjutkan dengan pelepasan balon pembangunan Zona Integritas.

Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Firdaus Dewilmar dalam amanatnya mengimbau pihaknya untuk mulai menuju birokrasi yang tak hanya bebas korupsi namun juga melayani demi tercapainya Zona Integritas WBK-WBBM.
“Semua pegawai lebih ditekankan lagi untuk berintegrasi dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan kita semua harus berkomitmen untuk melawan korupsi”, ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Rusli Habibie ditemui usai upacara mengutarakan harapannya agar pencegahan korupsi bisa dilakukan lebih dini di semua lini dan kalangan masyarakat. Termasuk ke pelosok-pelosok daerah melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum.
“Kami juga sudah kerjasama dengan Kajati dengan Kapolda untuk penyuluhan hukum terkait korupsi sampai ke desa-desa dan dusun-dusun. Di sini saya lebih menekankan ke pencegahannya”, ungkapnya.

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Hmsprov - Gina)

Boalemo, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Kamis (31/1/2019).

Rusli Habibie saat penyerahan bantuan mengatakan dia menerima informasi tentang banjir di Boalemo saat masih berada di luar daerah. Iapun segera memerintahkan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pemkab Boalemo.

Gubernur dua periode ini mengingatkan agar bantuan yang diberikan segera disalurkan oleh pihak pihak terkait di Kabupaten Boalemo.

“ Pemda atau dinas di Boalemo, camat, kepala desa, agar bantuan ini, hari ini juga segera disalurkan kepada penerima agar mereka terbantu, mengurangi beban mereka yang terkena banjir,” kata Rusli sembari mengajak masyarakat untuk berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Rusli menyerahkan bantuan berupa beras 5 Ton, ikan kaleng 30 karton, mie instan 30 karton, minyak goreng 30 karton, paket sandang 49 buah, seragam SD laki-laki muslim 50 stel, seragam SD perempuan muslim 50 stel, seragam SMP laki-laki muslim 50 stel, seragam SMP perempuan muslim 50 stel, seragam SMA untuk laki-laki 50 stel, seragam SMA perempuan muslim 50 stel dengan total nilai bantuan Rp117.251.850.

Dari laman website ANTARA, sesuai data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boalemo, Desa Mohungo merupakan salah satu desa terdampak banjir dengan korban sebanyak 1.245 orang. Selain itu ada empat kecamatan di Kabupaten Boalemo yang terkena banjir yaitu Kecamatan Tilamuta, Dulupi, Wonosari dan Botumoito yang berdampak pada 4.987 warga. (Hmsprov - Anie/Nova)

Kota Gorontalo, Humas – Tingginya angka penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Gorontalo mendapat perhatian dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Hingga tanggal 30 Januari 2019, angka pengidap DBD di Gorontalo sudah mencapai 329 kasus. 4 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

“Langkah langkah yang kami lakukan pertama sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terutama kepada masyarakat yang di desa desa agar memperhatikan kebersihan lingkungan. Penyakit ini mengancam kita karena siklus cuaca,” buka Rusli Habibie saat diwawancarai wartawan usai menghadiri Pencanangan Zona Integritas di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Kamis (31/1/2019).

Gubernur Rusli mengaku sudah mengeluarkan surat himbauan kepada Bupati/Walikota untuk menjadikan kasus DBD sebagai perhatian serius. Selain melakukan langkah-langkah penanggulangan, pemerintah kabupaten/kota diminta untuk intens melakukan edukasi di berbagai media maupun melalui kader-kader kesehatannya.

Rusli menilai, kunci pencegahan DBD dimulai dari kebersihan lingkungan dengan melakukan 3 M Plus. Menguras bak penampungan air, menutup tempat penampungan air agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk serta mengubur atau mendaur ulang barang barang bekas yang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk.

“Berikutnya, masyarakat jangan terlalu berharap pada pengasapan atau fogging. Pengasapan juga harus hati-hati, karena menurut Dinas Kesehatan ke saya, kalau sering pengasapan maka nyamuk menjadi kebal. Pengasapan juga hanya membunuh nyamuk besar, tapi bibit-bibitnya tetap hidup,” jelasnya.

Pemprov Gorontalo Tunggu Status KLB DBD dari Kabupaten/Kota
Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tidak bersikap buru-buru menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Hal itu merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanganan.

Kabupaten Gorontalo memiliki kasus terbanyak 103 kasus, 1 di antaranya meninggal dunia. Kota Gorontalo 57 kasus, 3 orang di antaranya meninggal. Kabupaten Gorontalo Utara 52 kasus.

Kabupaten Bone Bolango, Pohuwato dan Boalemo masing masing 45, 43, dan 29 kasus. Tidak ada laporan pasien yang meninggal dunia dari empat kabupaten tersebut.

“Pentapan status KLB ada aturannya. Salah satunya status KLB diumumkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan memperhatikan kondisi di lapangan,” jelas dr. Irma Cahyani dr. Irma Cahyani Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular.

Beberapa kriteria dalam penentuan status KLB di antaranya ketika timbul suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Berikutnya, ketika peningkatan kasus lebih dari dua kali lipat pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ada peningkatan angka kematian lebih dari lima puluh persen dibandngkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Memang selama periode Januari 2019 ada peningkatan tiga kali lipat dibandingkan periode Januari 2018. Angka kematian atau Case Fatality Rate (CFR) 1,2 persen periode Januari 2019 dibandingkan Januari tahun lalu yang ada di angka 2,7 persen,” sambungnya.

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terus mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyangkut langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan DBD. Pihak Puskesmas, Fasilitas Kesehatan dan Rumah Sakit diminta intens memberikan laporan terkait dengan perkembangan dan penanganan kasus DBD. (Hmsprov - Isham)

Boalemo, Humas – Belum lagi memberikan sambutan, Gubernur Gorontalo langsung disodorkan “surat cinta” dari masyarakat yang hadir dalam kegiatan bakti sosial NKRI Peduli di Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, Kamis (31/1/2019).

Keluhan masyarakat yang diistilahkan Rusli dengan “surat cinta” langsung dibacanya dihadapan seluruh masyarakat yang hadir.

Gubernur yang sangat akrab dengan rakyatnya itu kemudian membacakan keluhan keluhan masyarakat seperti jaringan hp yang belum ada di Desa Saritani, program mahyani, bronjong tanggul sungai saritani kompleks jembatan yang mengancam bangunan kantor desa dan sekolah, listrik yang belum tersedia di Desa Tanjung, dan akses jalan Desa Dudepo.

Ruslipun langsung menyahuti salah satu keluhan masyarakat. ” Untuk masyarakat ini, hari Senin saya akan bikin surat resmi ke telkom,” janji Rusli yang disambut tepuk tangan masyarakat.

Selain melayani keluhan masyarakat, gubernur juga membawa bantuan yang dibungkus dalam program bakti sosial NKRI peduli. Desa Saritani merupakan lokasi NKRI peduli yang ke 15 di tahun 2019.

Bantuan yang diberikan berupa 5 unit freezer dan unit chest freezer untuk Kecamatan Wonosari dan Paguyaman Pantai dengan total anggaran Rp40.350.000, 22 unit rumah hunian idaman rakyat di Kecamatan Wonosari senilai Rp682.000.000, serta bantuan baznas untuk 1000 orang masing-masing Rp100.000. Selain itu, masjid As-Syukron Desa Saritani mendapat bantuan sebesar Rp10.000.000 (Hmsprov - Anie, Nova)

 

KOTA GORONTALO, Humas – untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Gorontalo akan mengembangkan wisata minat khusus dalam bentuk ekowista di Gorontalo. Hal itu ditindaklanjuti dengan Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Wisata Minat Khusus (ekowista) di RM. Mawar Sharon Kota Gorontalo, Rabu (30/1/2019).

“Di seluruh Indonesia alam yang kita jual itu rata-rata sama, yakni keindahan pantai, pulau, sementara yang belum kita perhatikan adalah wisata minat khusus. Salah satunya ekowista yakni kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan konservasi alam, pemberdayaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat lokal,” ujar Nancy.

Provinsi Gorontalo sendiri memiliki banyak destinasi wisata yang bisa dijadikan destinasi ekowisata, di antaranya Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, hutan mangrove serta hutan lindung Nantu bernaungnya babi rusa. Belum lagi objek wisata yang belum tereksplorasi, baik tempat maupun situs bernilai sejarah.

“Beberapa potensi yang kita miliki tersebut bisa dikemas menjadi wisata yang menarik dan unik. Para wisatawan pasti akan melakukan pengamatan yang membuat mereka akan lama tinggal di daerah kita,” ungkap Nancy

Dinas pariwisata juga sementara membentuk tim percepatan pengembangan pariwisata di Provinsi Gorontalo yang terdiri dari stakeholder yang ada di provinsi Gorontalo. Tim ini diharapkan bisa bersinergi untuk mewujudkan peningkatan destinasi wisatawan di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengapresiasi langkah Dinas Pariwisata. Ia mengingatkan program pariwista yang lebih mendunia menjadi satu dari delapan program unggulan daerah yang harus disukseskan hingga tahun 2022 nanti.

“Kenapa program ini menjadi salah satu program unggulan bapak Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim? Karena pariwisata memiliki multiplier effect yang tinggi ke berbagai sektor, termasuk kepada UMKM di sekitar lokasi wisata. Saya berharap peran aktif seluruh stakeholder dalam pengembangan wisata minat khusus ini di Provinsi Gorontalo,” Darda mengingatkan.

Dispar juga diminta fokus pada destinasi yang unik dan atraksi budaya dalam setiap gelaran pariwista daerah. Diferensiasi wisata ini mutlak dilakukan sebagai “obyek jualan” karena berbeda dari daerah lain yang cenderung sudah maju di sektor tersebut. (Hmsprov - Nova)

Kota Gorontalo, Humas – Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, mengatakan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Gorontalo, untuk selalu bisa mempersiapkan diri mereka dalam mengahadapi revolusi industri 4.0 yang serba digital agar tetap bertahan di masa yang akan datang.

Hal ini dikatakan Sekdaprov, saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Pendidikan dan Pelatihan Tingkat Daerah (Diklatda) yang dilaksanakan oleh Badan Pengusaha Daerah (BPD) HIPMI Gorontalo, Kamis, (31/1/2019), yang berlangsung di Ballroom Maqna Hotel Gorontalo.

“Kita lihat saja rakerda kali ini mengambil tema mewujudkan pengusaha milenial yang tangguh, unggul dan berdaya saing. Artinya apa? Zaman sekarang HIPMI sudah di anggap pengusaha milenial yang kita kenal dengan era revolusi industri 4.0,” kata Darda

Mantan Kadis PUPR ini menambahkan revolusi industri ini tentunya memberikan keuntungan tersendiri pada pengusaha muda. Untuknya ia berharap seluruh anggota HIPMI di Gorontalo untuk bisa memperisapkan diri agar bisa bersaing secara global, sehingga bisa terus berpartisipasi membangun perekonomian Gorontalo kedepan

“Bayangan saya, kalau yang muda seperti kalian terus bekerja keras seperti ini, sudah terbayang Indonesia kedepannya akan jadi seperti apa. HIPMI adalah organisasi yang bisa menjamin kita menjadi anak muda yang mempunyai keahlian, ” tambahnya

Sementara itu Ketua BPD HIPMI Gorontalo Rio Nurdin, mengatakan Rakerda dan Diklatda HIPMI ini merupakan agenda penting yang harus dilaksanakan. Selanjutnya hasil rakerda HIPMI Gorontalo ini akan disusun ulang.

“Kita sudah berkomunikasi dengan banyak pihak, nanti hasil rakerda ini akan kami serahkan ke pemerintah provinsi. Kami juga berharap bisa bersinergi dengan banyak pihak, mulai dari pemerintah maupun elemen lainnya,” imbuhnya.

Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua BPP HIPMI pusat Yaser Palito, Sekertaris umum HIPMI Gorontalo Alham Habibie, dengan keynote speaker Rian Kono dan Gator Lahay serta seluruh anggota HIPMI se Kabupaten / Kota se Provinsi Gorontalo. (Hmsprov - Echin)

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo