>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

KOTA GORONTALO, Humas – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menginstruksikan penyusunan program pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 harus tepat sasaran. Instruksi tersebut disampaikannya saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2020, di Damhil Hotel Gorontalo, Rabu (30/1/2019).

” Penyusunan RKPD tahun 2020 harus lebih efektif dan efisien serta mampu menjawab segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi secara tepat dengan tetap fokus pada 8 program prioritas,” tegas Darda.

Sekda juga menguraikan, masih banyak permasalahan yang menjadi tantangan bagi kita semua dalam menjalankan roda pembangunan, diantaranya infrastruktur dan kemiskinan. Walaupun Indikator kemiskinan menunjukan penurunan yang signifikan tetapi kondisi ini masih jauh diatas rata-rata nasional dan Gorontalo berada pada posisi ke 5 se Indonesia.

“Itu artinya, seluruh pimpinan OPD harus mengevaluasi kembali capaian pada tahun-tahun kemarin dan menganalisa persoalan yang perlu di dahulukan sehingga kegiatan yang akan dirumuskan dapat berkontribusi pada capaian kinerja utama dan tetap menjaga komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata sekda berharap.

Mantan Kadis PU itu juga mengungkapkan, penyusunan RKPD 2020 sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja OPD dan penyusunan kebijakan umum anggaran PPAS sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD tahun 2020 untuk itu harus disusun secara berkualitas dan produktif.

“Harus bersifat quick win (yang menyentuh masyarakat secara langsung), melakukan penghematan belanja pemerintah dengan memprioritaskan pada belanja yang bersifat wajib, meningkatkan investasi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta membangun komitmen seluruh stakeholder,” imbuhnya

Sementara itu, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mengatakan penyelenggaraan forum konsultasi hari ini merupakan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional untuk penajaman isu-isu strategis pembangunan daerah yang dirumuskan dalam rencana kegiatan pemerintahan daerah agar lebih proporsional.

“Kita punya target dalam RPJMD yang harus kita selesaikan, untuk itu saya berharap hari ini kita bisa membahas isu-isu strategis prioritas pembangunan dan permasalahan pembangunan yang belum mendapatkan prioritas utama dalam penanganannya untuk mengoptimalkan perumusan RKPD 2020,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, kepala BPS Provinsi Gorontalo, Perwakilan Bank Indonesia, anggota DPRD provinsi, pimpinan OPD, sekretaris dan kasubag di masing-masing SKPD provinsi, kasubag program perencanaan seluruh SKPD provinsi, unsur akademisi, organisasi profesi, swasta, tokoh masyarakat dan LSM. (Hmsprov - Nova)

 

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut pihaknya sukses menekan impor jagung sebesar 3,5 juta ton pertahun sejak era pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Prestasi itu tidak lepas dari produksi jagung dalam negeri yang terus tumbuh berkat intervensi berbagai bantuan pemerintah.

Hal tersebut dikemukakan Mentan saat panen jagung di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Rabu (30/1/2019). Panen jagung di lahan seluas 215 hektar itu Mentan didampingi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono serta sejumlah unsur Forkopimda lainnya.

“Tahun 2018 kita sudah ekspor 380 ribu ton. Memang ada impor 100 ribu ton, tapi yang terpenting kita sudah menyetop impor 3,5 juta ton atau setara 10 triliun. Kalau tiga tahun berturut-turut berarti 30 triliun,” beber Amran.

Amran juga memuji produksi jagung Provinsi Gorontalo yang mencapai 1,5 juta ton tahun 2018. 113 ribu ton di antaranya bahkan di ekspor ke Filipina dan negara Asia lainnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengakui jika pemerintah pusat melalui Kementan banyak membantu Gorontalo dalam hal produksi jagung. Sebelum pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, alokasi bibit jagung dan pupuk hanya mencapai 30 ribu hektar. Tahun 2018 meningkat drastis menjadi 143 ribu hektar.

“Begitu pak Jokowi jadi presiden, petani diperhatikan. Mulai dari bibit dan pupuk yang tepat waktu hingga harga jagung yang dijaga tetap stabil sehingga petani bergairah lagi menanam jagung. Dulu harga jagung hanya Rp800,00 sekarang paling rendah Rp3.150,00. Kalau harganya anjlok, bulog yang maju,” jelas Rusli.

Kehadiran Mentan Amran Sulaiman di Gorontalo merupakan yang ke 9 kalinya dilakukan selama empat tahun terakhir. Selain menghadiri panen jagung, Amran juga melepas ekspor 8.160 ton tepung kelapa PT Royal Coconut dengan destinasi Hamburg, Jerman. (Hmsprov - Isam)

KABUPATEN GORONTALO, Humas – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melepas ekspor 8.160 ton tepung kelapa asal Gorontalo bertempat di pabrik PT Royal Coconut, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Rabu (30/1/2019). Eskpor dengan destinasi Tiongkok, Hamburg dan Amsterdam itu merupakan yang perdana dilakukan di tahun 2019.

Menurut Amran, geliat ekspor kelapa Gorontalo menjadi pertanda baik bagi Indonesia yang terkenal sebagai produsen kelapa nomor satu dunia. Ia menyebut ekspor kelapa Indonesia saat ini mencapai 1,9 Juta Ton.

“Ekspor kelapa meningkat. Dulu 2014, 1,3 Juta Ton sekarag 1,9 Juta Ton. Berarti meningkat 5,2 persen. Inflasi pangan kita dari 10 persen menjadi 1,2 persen. Inflasi total dulu sebelum serah terima jabatan bapak Presiden Jokowi, itu 8 persen sekarang menjadi 3,15 persen,” terang Mentan.

Sebagai daerah penghasil kelapa, Amran menilai Provinsi Gorontalo layak memiliki lebih banyak industri kelapa yang berpusat di pedesaan. Ia berharap 3 produsen kelapa Gorontalo bisa mengembangkan pabriknya di kabupaten lain.

“Bisa dibayangkan PT Royal Coconut ini ekspor ke 80 negara. Hari ini kita ekspor ke Jerman. Ini luar biasa mengangkat kesejahteraan petani. Membanggakan bagi saya kemiskinan Gorontalo dulu 38 persen, di bawah tangan dingin pak Gubernur Rusli Habibie menjadi 15 persen,” puji Amran.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik kunjungan Mentan ke Gorontalo. Rusli menilai sektor pertanian yang selama ini menjadi andalan daerah terus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Contohnya tahun 2017 pak Mentan mau kasih kita bantuan. Saya ditantang pak gubernur bisa nggak produksi jagung 1 juta ton? Saya jawab bisa. Alhamdulillah tahun 2018 produksi kita bisa sampai 1,5 juta ton,” jelas Gubernur Gorontalo dua periode itu.

Selain melepas ekspor tepung kelapa, kunjungan Mentan di Gorontalo juga untuk menghadiri panen jagung di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Di kecamatan tersebut, ada 215 hektar lahan jagung siap panen perode Januari 2019. Secara keseluruhan, lahan jagung Provinsi Gorontalo mencapai 2,646 hektar dengan potensi produksi rata-rata 5,5 ton per hektar. (Hmsprov - Isam)

Rabu, 30 Januari 2019 15:34

Mentan Puji Kinerja Gubernur Gorontalo

Kota Gorontalo, Humas – Pujian atas kinerja pembangunan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dilontarkan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman. Mentan menganggap Rusli Habibie sebagai gubernur yang cerdas, ulet, punya komunikasi yang sangat bagus dan selalu menyenangkan. “Kalau gubernur seperti Gorontalo, 10 saja, kita bisa guncang ini dunia,” kata Amran memuji Rusli Habibie pada diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) yang dilaksanakan di aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Rabu (30/1/2019).

Menurut Mentan Amran Sulaiman, Gorontalo menjadi salah satu provinsi yang berhasil dalam meningkatkan ekspor jagung Indonesia. Selain itu, Gorontalo juga punya kontribusi terbesar dalam penurunan kemiskinan di Indonesia sehingga dapat mencapai 1 digit.

Mentan menjelaskan, selama tahun 2001 – 2014, Indonesia identik dengan impor jagung. Namun mulai Tahun 2016, perlahan dapat membalikkan keadaan tersebut menjadi negara yang mampu meningkatkan ekspor jagung.

“ Tidak mudah satu komoditas ini kita balik dari impor menjadi ekspor, dan ini kerja kita semua termasuk Gorontalo,” jelas mentan yang menyebutkan data dari tahun 2001 hingga Tahun 2014 dimana jagung diimpor hingga mencapai 3,5 juta ton.

Sesuai data yang diungkapkan oleh Mentan, pada tahun 2018 Gorontalo berkontribusi besar untuk meningkatkan ekspor jagung Indonesia. Dari jumlah total ekspor jagung sebesar 380 ribu ton, Gorontalo mampu menyumbang sebesar 113 ribu ton. Gorontalo juga telah memasang target untuk dapat mengekspor jagung di tahun 2019 ini dengan jumlah 150 ribu ton. Mentan pun kembali memuji atas kinerja Rusli Habibie.

“ Kami senang kalau gubernur bekerja keras, turun di lapangan ,” kata Amran Sulaiman.

Dalam kesempatan tersebut pula, Mentan berjanji kepada Gubernur Gorontalo untuk memberikan bantuan program ayam 50 ekor per rumah tangga miskin untuk menurunkan kemiskinan.

“ Kalau diberi 50 ekor perumah tangga miskin, pendapatannya naik menjadi menjadi 3 juta, lepas dari kemiskinan dalam waktu enam bulan, kandang gratis, pakan gratis,” janji Mentan yang akan memberikan secara bertahap.

Diskusi media Forum Merdeka Barat 9 ( FMB 9) yang mengangkat tema ” Pembangunan SDM dan Sektor Pertanian di Gorontalo” diinisiasi oleh Ditjen IKP (Informasi Komunikasi Publik) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo . Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda, unsur Pemprov Gorontalo, puluhan wartawan, LSM, BUMN, dan Swasta. (Hmsprov - Asriani)

Kota Gorontalo, Humas – Ditjen IKP (Informasi Komunikasi Publik) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginisiasi pelaksanaan diskusi media Forum Merdeka Barat 9 ( FMB 9) dengan mengangkat tema ” Pembangunan SDM dan Sektor Pertanian di Gorontalo”. Diskusi yang menghadirkan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebagai narasumber, berlangsung di aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Rabu, (30/1/2019).

Mentan Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya mengatakan pemerintah punya komitmen kuat untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pertanian merata di seluruh wilayah Indonesia. “Keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan bangsa,” kata Mentan.

Mentanpun menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang mampu mendorong sektor pertanian menjadi sektor penopang ekonomi rakyat.

Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan telah merasakan apa yang telah dilaksanakan dan dikerjakan oleh pemerintah pusat baik oleh Presiden hingga ke para menterinya di Gorontalo.

Rusli menjelaskan, saat baru dilantik sebagai Gubernur Gorontalo pada Tahun 2012 lalu, ia langsung melakukan mapping (pemetaan) yang menuju pada satu kesimpulan untuk segera menurunkan angka kemiskinan dengan melakukan berbagai program.

“ Pendidikan kami gratiskan, kesehatan kami gratiskan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang didalamnya termasuk pertanian, perkebunan dan lainnya terus kami tingkatkan,” ungkap Rusli.

Dari siaran pers yang dikeluarkan oleh Forum Media Bersama 9 (FMB 9) menjelaskan, pada awal 2019, berdasarkan survei pada September 2018, BPS Gorontalo melansir adanya penurunan angka kemiskinan hingga 0,98 poin, yakni menjadi 15,83 persen atau 188,30 ribu jiwa. Padahal pada Maret 2018, angka kemiskinan masih tercatat di 16.81 persen atau sebanyak 198,51 ribu jiwa.

Dibandingkan provinsi lain, posisi Gorontalo (per Maret 2018) berada di urutan kelima terbawah dalam jumlah penduduk miskin. Urutan keempat Maluku, disusul Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Ini merupakan penurunan yang tertinggi se-Indonesia.

Perubahan mendasar yang dilakukan pemprov Gorontalo untuk menekan angka kemiskinan salah satunya dengan memastikan penerima bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Dimulai dari mengubah sasaran penerima bantuan dan terus mengintensifkan pendataan hingga ke desa-desa untuk mencari siapa saja yang layak menerima bantuan program. Data penerima harus mengacu pada basis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau warga yang benar-benar layak menerimanya.

Selain itu penurunan angka kemiskinan dipengaruhi berbagai program sosial yang dilaksanakan, salah satunya program Bakti Sosial NKRI Peduli yang bergulir di setiap kecamatan seminggu sekali dengan kegiatan berupa operasi pasar murah dan penyaluran santunan dari Baznas senilai Rp100.000 per orang kepada 1.000 warga miskin di setiap wilayah. (Hmsprov - Asriani)

KOTA GORONTALO, Humas – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM), akan mengembangkan potensi kelapa di Provinsi Gorontalo melalui Program Kelapa Terpadu. Hal itu diungkapkan Dirjen IKM, Gati Wibawaningsih, pada pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, di rumah jabatan Wagub, Selasa (29/1/2019).

“Menindaklanjuti kunjungan bapak Menteri Perindustrian ke Gorontalo beberapa waktu lalu, kami datang untuk melihat apa yang bisa kami lakukan untuk mengembangkan, memberdayakan, dan memaksimalkan potensi tersebut. Kami punya program Kelapa Terpadu untuk Gorontalo,” kata Dirjen IKM, Gita Wibawaningsih.

Menurutnya, potensi kelapa Provinsi Gorontalo luar biasa, yang dibuktikan dengan hadirnya pabrik tepung kelapa yang berskala global. Namun, lanjut Gita, potensi kelapa masih perlu dikembangkan dan diolah menjadi produk-produk yang bernilai ekspor.

“Untuk tepung kelapa itu yang digunakan hanya daging kelapanya saja. Terus batok dan sabutnya kan belum diolah, padahal itu bisa menjadi produk yang pasar ekspornya besar sekali. Batoknya bisa diolah menjadi arang aktif, begitu juga dengan sabut kelapa. Jok mobil mercy saja pakai sabut kelapa, motor gesit juga pakai sabut kelapa,” imbuhnya.

Pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Gorontalo, Dirjen IKM Gati Wibawaningsih, menjadi salah satu narasumber pada Dialog Publik 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema Peluang dan Tantangan Generasi Muda Menghadapi Revolusi 4.0 yang berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo. Dirjen IKM mengapresiasi potensi sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo. Dirinya mengakui, meskipun Provinsi Gorontalo jauh dari Ibukota Negara, tetapi sumber daya manusianya bisa bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

“Kalau kita lihat Gorontalo itu sangat jauh dari Jakarta, belum tentu semua orang datang ke Gorontalo. Tetapi ternyata ada mahasiswa Gorontalo yang diundang untuk memberikan paparan di United Nation, ini sangat membanggakan. Potensi SDM Gorontalo bagus sekali. Gorontalo perlu digandeng oleh pemerintah pusat untuk lebih dikembangkan lagi,” ujar Gita Wibawaningsih.

Sementara itu Wagub Idris Rahim yang turut didampingi oleh Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba bersama Asisten Bidang Pemerintahan Sukri Botutihe dan Kepala Dinas Kumperindag Mohamad Nadjamudin, mengapresiasi upaya pemerintah pusat melalui Kemenperin untuk mengembangkan potensi kelapa Gorontalo. Idris mengutarakan, Pemprov Gorontalo sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program untuk mewujudkan visi masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera.

“Dukungan dan sinergi program seperti inilah yang sangat kami butuhkan untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo,” tandas Idris. (Hmsprov - Haris)

GORONTALO – Sekitar 500 mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo menghadiri acara Dialog Publik 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema Peluang dan Tantangan Generasi Muda Menghadapi Revolusi 4.0 yang berlangsung di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo, Selasa, (29/1/2019). Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Kantor Staf Presiden dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dialog publik ini merupakan bagian dari kegiatan diseminasi capaian Pemerintahan Jokowi-JK di Provinsi Gorontalo. Dalam kegiatan tersebut, para peserta menyaksikan paparan tentang capaian saat ini dan tantangan masa depan Indonesia.

Septriana Tangkary, Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kemkominfo yang menjadi narasumber pembuka mengatakan bahwa saat ini Indonesia sudah menapaki era Revolusi Industri 4.0. Ini ditandai dengan serba digitalisasi dan otomasi aspek kehidupan masyarakat. Namun, belum semua elemen masyarakat menyadari konsekuensi logis atau dampak dari perubahan-perubahan yang ditimbulkannya.

“Hari ini semua orang membicarakan Revolusi Industri 4.0, sebetulnya hal ini merupakan peluang atau tantangan?” tanya Yanuar Nugroho Deputi II Kepala Staf Kepresidenan dalam membuka paparannya.

Hadir juga dalam dialog publik tersebut Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih, dan Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo Prof. Dr. Ir. Mahludin H Baruwadi.

Arah pembangunan di tahun kelima ini difokuskan pada pembangunan manusia guna mempersiapkan Indonesia mengahadapi tantangan dan peluang masa depan. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan komitmen pemerintah dalam pembangunan manusia, dengan menganggarkan tidak kurang dari Rp 375 Triliun pada tahun 2018. Ini peningkatan sebesar 26% dan merupakan anggaran tertinggi sejak 4 tahun terakhir. Sebesar 17% dialokasikan untuk Kesehatan, 40% untuk Pendidikan, dan 43% untuk Perlindungan Sosial.

“Pemerintah meningkatkan jumlah penerima beasiswa dari 196 ribu menjadi 368 ribu di tahun 2018 dan pemberian tunjangan profesi kepada 210 ribu guru non-PNS untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru,” jelas Yanuar. Di tahun 2016, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) baru dilakukan di 500 sekolah, tahun 2018 sudah di 188 ribu sekolah.

Tahun 2045 penuh tantangan baru lalu pemanfaatan peluang dan antisipasi menuntut sikap kritis serta dialog dan ko-kreasi pemerintah dan publik multak terjadi. “Tidak ada ceritanya pemerintah kerja sendirian, pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak,” kata Yanuar.

Menanggapi hal tersebut, Gati Wibawaningsih menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian telah membentuk program start-up. “Kami adakan kompetisi dan di tahun 2020 kita bekerja sama dengan Pemerintah Swiss untuk mengembangkan start-up tersebut,” paparnya. “Pemerintah akan terus berkoordinasi untuk memajukan negeri ini,” tambahnya.

Pemerintah telah mempersiapkan peta jalan atau road map berjudul Making Indonesia 4.0, yaitu strategi Indonesia memasuki era digital saat ini. “Presiden Jokowi berharap sektor industri 4.0 ini dapat menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi,” jelas Septriana.

Sebagai penanggap, Bupati Nelson Pomalingo berpesan kepada para mahasiswa yang hadir bahwa di era digital ini, generasi muda harus kreatif, inovatif, dan berkarakter. “Hal yang harus adik-adik lakukan adalah belajar, belajar, belajar,” jelasnya. (Hmsprov - Kemkominfo RI)

SURABAYA, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menerima penghargaan APPSI Gubernur Awards. Penghargaan yang diberikan kepada 19 gubernur terbaik se Indonesia itu digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, Senin (28/1/2019). Penerimaan penghargaan diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Sukri Botutihe.

Dikutip dari pemberitaan Jawa Post, APPSI Gubernur Awards memiliki dua kategori penghargaan. Pertama adalah Adhi Purna Karya Award (Gubernur dua periode) yang terbagi menjadi enam bidang. Kedua adalah Adhi Purna Prima Award (satu periode) yang terbagi dalam 13 bidang.

Penilaian juga didasarkan pada beberapa indikator. Di antaranya adalah program, inovasi atau terobosan, serta progres kemajuan daerah. Basis data berupa penelitan lapangan dilakukan oleh tim Tunas Muda, Badan Pusat Statistik (BPS), database Jawa Pos Intitute Pro-otonomi (JPIP), pemberitaan cetak maupun online, dan data lain yang dianggap relevan.

Di tempat terpisah, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik penghargaan tersebut. Ia berterima kasih kepada Jawa Post dan APPSI yang sudah menggelar penghargaan tersebut.

“Penghargaan merupakan prestasi atas penilaian orang lain. Itu perlu kita syukuri dan terimakasih. Penghargaan ini tentunya sudah melalui kajian dan penilaian yang obyektif. Tidak mudah bagi daerah kecil seperi Gorontalo bisa bersaing dengan provinsi lain seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat dan daerah lain,” terang Rusli, Selasa (29/1/2019).

Bagi Rusli, terpenting dari penghargaan yaitu implementasi program benar benar dirasakan oleh rakyat. Penghargaan bukanlah sebuah obsesi namun bonus dari setiap jerih payah dan kerja keras yang sudah dilakukan. Rusli mendedikasikan penghargaan tersebut kepada Wakil Gubernur Idris Rahim, ASN Pemprov dan seluruh masyarakat Gorontalo.

“Yang terpenting bagaimana kerja kerja kerja sebagaimana pesan pak Presiden Jokowi. Penghargaan tidak boleh jadi obsesi yang harus dikejar, karena pada akhirnya kerja keras dan kerja ihlas akan dinilai baik oleh orang lain,” terang Rusli, Selasa (29/1/2019).

Mantan Bupati Gorontalo Utara itu berharap penghargaan tersebut dapat memotivasi aparaturnya untuk bekerja lebih baik setiap tahun. Terlebih tuntutan masyarakat dewasa ini semakin besar yang harus diimbangi dengan kerja keras dan kerja cerdas.

APPSI Gubernur Awards merupakan hasil kerja sama antara APPSI dengan Jawa Pos Institute Pro-Otonomi (JPIP–Jawa Pos Group). Para peraih penghargaan di APPSI Gubernur Awards ditetapkan melalui beberapa proses mulai pengambilan data lapangan, penelitian, hingga penjurian yang berlangsung lebih dari 100 hari di 34 provinsi. (Hmsprov - Isam)

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim membuka Simposium Nasional Kabupaten Konservasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango di ballroom Hotel Damhil, Kota Gorontalo, Senin (28/1/2019).

Dalam sambutannya Wagub Idris Rahim mengatakan, sejak tahun 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Penetapan tersebut berdasarkan kondisi Provinsi Gorontalo yang memiliki beberapa Taman Nasional dan kawasan suaka margasatwa, di antaranya Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Nantu, Tangale, serta suaka margasatwa Panua dan Tanjung Panjang.

“Saya bersyukur Bone Bolango juga menjadi Kabupaten Konservasi. Dengan demikian kita dapat bersinergi untuk mempertahankan dan melestarikan kawasan strategis taman nasional dan suaka margasatwa,” kata Idris.

Wagub mengutarakan, tanggung jawab untuk menjaga taman nasional dan suaka margasatwa sangatlah berat. Kondisi taman nasional saat ini banyak yang dirambah oleh masyarakat yang melakukan praktek pertambangan tanpa izin.

“Kita bertanya, siapa yang salah? Jawabannya yang salah adalah kita semua. Oleh karena itu saya berharap simposium ini mampu melahirkan rekomendasi yang tidak hanya sekedar dideklarasikan, tetapi harus kita taati bersama untuk kepentingan anak cucu kita,” imbuhnya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Ishak Ntoma dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan simposium bertujuan untuk melakukan reformasi dan reformulasi kebijakan pembangunan sumber daya alam berbasis Kabupaten Konservasi, merumuskan dukungan komitmen kebijakan pemerintah pusat terhadap Kabupaten Konservasi, serta membentuk kaukus Kabupaten Konservasi seluruh Indonesia.

“Hasil yang kita harapkan adalah merumuskan kebijakan yang akan kita serahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mendeklarasikan Kabupaten Konservasi untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Ishak Ntoma.

Simposium diikuti oleh utusan dari Balai Taman Nasional, para kepala daerah Kabupaten Konservasi, unsur perguruan tinggi, serta anggota Badan Kerja Sama Utara-Utara yaitu Kabupaten Bone Bolango, Buol, Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Gorontalo Utara. (Hmsprov - Haris)

KABUPATEN BONE BOLANGO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengapresiasi capaian kinerja dan berbagai prestasi yang ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango. Prestasi tersebut di antaranya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian lima kali berturut-turut, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4 persen pada tahun 2018, penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memperoleh penilaian BB, serta keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan dari 17,81 persen pada tahun 2017, menjadi 17,4 persen pada tahun 2018.
Keberhasilan dan prestasi ini diraih berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari seluruh jajaran Pemkab Bone Bolango yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Bone Bolango dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bone Bolango ke-16 di auditorium Kantor Bupati Bone Bolango, Senin (28/1/2019).

Wagub berharap, prestasi tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango. Idris mengingatkan, tantangan pemerintah daerah ke depan semakin berat. Tuntutan masyarakat begitu banyak, sementara anggaran pemerintah sangat terbatas. Untuk menyahuti tuntutan masyarakat tersebut, Idris mengutarakan pentingnya untuk membangun sinergitas dan melakukan sinkronisasi program pembangunan antara Pemkab Bone Bolango dengan Pemprov Gorontalo maupun dengan pemerintah pusat.
“Kita tidak boleh menutup mata masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan. Untuk itu kita harus bersinergi dalam pelaksanaan program pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wagub Idris Rahim.

Kabupaten Bone Bolango merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. Bone Bolango terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo yang ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri.

Ulang tahun Kabupaten Bone Bolango diperingati setiap tanggal 27 Januari. Pada tanggal tersebut di tahun 2003, digelar Rapat Paripurna DPR RI yang menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Haris).

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo