>
Wisnawaty Saleh

Wisnawaty Saleh

KABUPATEN BONE BOLANGO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengapresiasi capaian kinerja dan berbagai prestasi yang ditorehkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango. Prestasi tersebut di antaranya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian lima kali berturut-turut, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4 persen pada tahun 2018, penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memperoleh penilaian BB, serta keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan dari 17,81 persen pada tahun 2017, menjadi 17,4 persen pada tahun 2018.

“Keberhasilan dan prestasi ini diraih berkat kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari seluruh jajaran Pemkab Bone Bolango yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Bone Bolango dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bone Bolango ke-16 di auditorium Kantor Bupati Bone Bolango, Senin (28/1/2019).

Wagub berharap, prestasi tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bone Bolango. Idris mengingatkan, tantangan pemerintah daerah ke depan semakin berat. Tuntutan masyarakat begitu banyak, sementara anggaran pemerintah sangat terbatas. Untuk menyahuti tuntutan masyarakat tersebut, Idris mengutarakan pentingnya untuk membangun sinergitas dan melakukan sinkronisasi program pembangunan antara Pemkab Bone Bolango dengan Pemprov Gorontalo maupun dengan pemerintah pusat.

“Kita tidak boleh menutup mata masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan. Untuk itu kita harus bersinergi dalam pelaksanaan program pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wagub Idris Rahim.

Kabupaten Bone Bolango merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Gorontalo. Bone Bolango terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo yang ditandatangani oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri.

Ulang tahun Kabupaten Bone Bolango diperingati setiap tanggal 27 Januari. Pada tanggal tersebut di tahun 2003, digelar Rapat Paripurna DPR RI yang menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. (Hmsprov - Haris)

Kota Gorontalo, Humas – Tujuh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan sikap menerima dan akan mulai membahas dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif dari Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pernyataan ketujuh fraksi tersebut disampaikan pada pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-202, Senin (28/1/2019).

Dua buah Ranperda inisiatif Pemprov Gorontalo yaitu Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2013 tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah, serta Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan daerah

“Atas nama Pemprov Gorontalo saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang menyetujui dan mengagendakan pembahasan terhadap dua Ranperda usul Pemprov Gorontalo,” kata Sekdaprov Darda Daraba, yang mewakili Gubernur Gorontalo dalam sambutannya.

Darda menjelaskan, pengajuan dua Ranperda tersebut yang pertama untuk mendukung serta meningkatkan hasil hasil usaha dibidang pertanian, perikanan dan peternakan, maka pemerintah daerah perlu menyediakannya. Sedangkan Ranperda yang kedua tentang penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Gorontalo sampai saat ini belum semuanya dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Permasalahan lainnya, keterbatasan sarana kearsipan

“Kedua Ranperda tersebut diusulkan oleh Pemprov Gorontalo semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai visi Gorontalo unggul, maju dan sejahtera,” jelas Sekdaprov

Dalam kesempatan itu pula, melalui rapat paripurna yang ke-203, Sekdaprov juga menyatakan sikap menerima usulan Ranperda dari DPRD Provinsi Gorontalo tentang rancangan peraturan daerah tentang rencana umum energi daerah dan ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Gorontalo nomor 6 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan

“Terkait Ranperda tentang rencana umum energi daerah, maka Pemprov Gorontalo sangat mendukung lahirnya regulasi ini, dengan harapan dapat memberikan menfaat bagi semua pemangku kepentingan secara adil dan seimbang. Selanjutnya terkait Ranperda penyelenggaraan pendidikan, diharapkan menjadi payung hukum bagi semua unsur terkait dengan pendidikan,” tandas Darda

Pada rapat paripurna ke-202, Darda Daraba menyerahkan naskah dua Ranperda usul Pemprov Gorontalo kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris RA Yusuf. Selanjutnya pada rapat paripurna ke-203 Darda, menerima naskah Ranperda usul inisiatif DPRD Provinsi Gorontalo. (Hmsprov - Echin)

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Persetujuan Ranperda tersebut ditandatangani pada rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke – 201, Senin (28/1/2019).

Sekertaris Daerah Darda Daraba mewakili Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bertugas untuk menyampaikan pendapat akhir pada paripurna tersebut. Menurut Darda, Perda ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan NAPZA.

“Ranperda ini telah dibahas melalui panitia khusus DPRD bersama pihak pemerintah daerah dan telah melalui tahap fasilitasi dari kementrian terkait. Selanjutnya akan dilakukan pemberian nomor registrasi perda di Kementerian terkait tiga hari dari sekarang,” kata Darda.

Perda tersebut diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk pemberatantasan Napza di Gorontalo. Peredaran dan konsumsi narkoba di daerah butuh sinergitas dan peran semua pihak termasuk dari aparat penegak hukum dan masyarakat umum.

“Nantinya Ranperda ini tidak hanya menjadi dokumen formalitas, namun benar-benar dapat diimplementasikan dalam upaya menekan angka penyalahgunaan obat obatan terlarang,” tandasnya.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-201 itu turut dihadiri oleh pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo, para pejabat eselon III, serta seluruh anggota dewan dari tiap tiap fraksi dan unsur forkopimda terkait lainnya. (Hmsprov - Echin)

 

JAKARTA, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Senin (28/1/2019). Cek medis ini rutin ia lakukan untuk mengetahui kondisi fisiknya di tengah kesibukan kerja sebagai kepala daerah.

“Hampir sebulan terakhir saya cukup banyak agenda pemerintahan, makanya hari ini saya sengaja ke RSPAD untuk pemeriksaan kesehatan. Alhamdulillah hasilnya baik dan normal,” kata Gubernur Rusli.

Selama lebih kurang 2 jam mantan Bupati Gorontalo Utara itu mengikuti rangkaian pemeriksaan syaraf, mata, THT dan penyakit dalam. Ada juga pemeriksaan rongen, syaraf, mata, penyakit dalam, rontgen, treatmeal serta spirometri untuk mengetahui fungsi paru.

Menurut dr. Vickry Wahidji, Sp.JP kondisi kesehatan Rusli berada pada level yang normal. Misalnya untuk mata, tidak ada penambahan jumlah minus pada mata. Begitu juga pada pemeriksaan paru dan jantung.

“Tadi waktu treadmill pak Gubernur menyelesaikan target nadi 80 persen selama 8 menit. Itu kondisi yang normal. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan masalah penyempitan jantung koroner,” jelas dokter Vickry, salah satu tim dokter yang mendampingi gubernur.

Dokter hanya menyarankan Rusli Habibie untuk memperhatikan pola makan dengan menghindari banyak mengkonsumsi daging dan makanan berminyak. Olahraga rutin di rumah juga sangat disarankan.

Pada pemeriksaan tersebut, Rusli bertemu dengan mantan KSAD Jendral (Purn) Mulyono. Pensiunan jenderal bintang empat itu juga melakukan pemeriksaan rutin di RSPAD. Kehadiran Rusli didampingi dua dokter gubernur serta satu pejabat eselon IV di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. (Hmsprov - Isam)

KABUPATEN POHUWATO, Humas – Bakti sosial NKRI Peduli Pemprov Gorontalo yang digelar di lapangan Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Jumat (25/1/2019), disambut antusias oleh ribuan warga.

Warga mengaku senang dengan berbagai pelayanan yang diberikan Pemprov Gorontalo melalui pelayanan kesehatan gratis, pasar murah, penyaluran zakat mal dari Baznas Provinsi Gorontalo, serta penyerahan sejumlah bantuan. Seperti diungkapkan oleh Warni Tantu, seorang warga Desa Botubilotahu yang memanfaatkan pasar murah untuk berbelanja kebutuhan pokok.

“Saya membeli rempah-rempah, minyak goreng, gula pasir, dan ikan. Saya senang sekali, harga-harganya murah. Satu kilogram minyak goreng hanya dijual Rp10 ribu, di warung sekitar sini harganya Rp15 ribu perkilogram. Begitu juga rempah-rempah dan gula,” ungkap Warni Tantu.

Hal senada juga disampaikan Samin Rupu, warga Desa Marisa Utara, salah satu penerima santunan zakat mal dari Baznas Provinsi Gorontalo. Bapak yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh tani mengaku sangat senang menerima santunan tersebut.

“Senang sekali saya menerima bantuan ini. Terima kasih kepada pak Gubernur. Zakat ini akan saya gunakan membeli kebutuhan pokok keluarga,” ujar Samin.

Warni dan Samin pun berharap kegiatan bakti sosial tersebut bisa terus dilaksanakan di Kecamatan Marisa.

Sebelumnya pada kesempatan itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyerahkan secara simbolis bantuan rumah layak huni dan santunan zakat mal kepada keluarga penerima manfaat. Rumah layak huni yang diserahkan sebanyak 88 unit dengan total anggaran Rp2,7 miliar yang dialokasikan Pemprov Gorontalo di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.

“Sejak periode pertama menjadi Gubernur pada tahun 2012-2017, sampai periode kedua saat ini, saya turun terus untuk menyapa dan melihat apa yang dibutuhkan rakyat di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Ini sesuai instruksi Presiden Jokowi agar pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat,” jelas Gubernur Rusli Habibie dalam sambutannya.

Ditambahkannya, pelaksanaan bakti sosial NKRI Peduli akan terus dilaksanakan hingga berakhir masa kepemimpinannya pada tahun 2022. Menurut Gubernur dua periode tersebut, bakti sosial NKRI Peduli sangat bermanfaat dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan bakti sosial ini akan kami lakukan terus menerus. Kami akan keliling ke seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, karena kegiatan ini sangat dinantikan oleh masyarakat,” tandas Gubernur Rusli Habibie. (Hmsprov - Haris)

Pohuwato, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, mengaku bangga melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato yang sangt pro rakyat. Hal ini dikatakan Rusli saat memimpin rapat Evaluasi Program Kerja tahun 2018 sekaligus rapat Pemaparan Program Kegiatan tahun 2019 bersama jajaran Pemda Kabupaten Pohuwato, yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Pohuwato, Jumat (25/1/2019).

“Bukti kongkritnya APBD Pohuwato pro rakyat, bisa dilihat di tahun 2018 ini, Kabupaten Pohuwato menjadi penyumbang terbesar turunnya angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo bila dibandingkan dengan lima kabupaten kota lainnya,” kata Gubernur

Tingginya penurunan angka kemiskinan di Pohuwato, lanjut Rusli, tidak terlepas dari sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga pemerintah pusat. Di antaranya Pemda Pohuwato juga turut menganggarkan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNT-D), memperluas cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibiayai oleh APBD, serta mewujudkan program kesehatan gratis yang dibiayai oleh BPJS

“Yang dilakukan oleh Kabupaten Pohuwato memang sejalan dengan nawacitnya Presiden Joko widodo dimana pemerintahan harus hadir ditengah-tengah masyarakat. Hal yang sama juga telah kami laksanakan di lingkup Pemprov Gorontalo. Inilah buktinya jika program dari pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota menyatu, maka dampak yang luar biasa bisa dirasakan oleh masyarakat, ” tambahnya

Sementara itu ditempat yang sama, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga, juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi serta Gubernur Gorontalo beserta jajaran Pemprov Gorontalo yang tak henti hentinya memberikan suport dan dukungan kepada seluruh program yang ia canangkan. Menurutnya pencapaian pencapaian yang telah berhasil dilaksanakan, tak lepas dari bantuan semua pihak

“Keberhasilan kami yang turut membantu menurunkan angka kemiskinan di provinsi gorontalo semuanya berkat kerja keras pak Gubernur dan jajaranya. APBD kami di tahun2018 realisasinya alhamdulillah mencapai 98,3%, dan ditahun 2019 ini APBD kami naik menjadi 1,6 triliyun. Ini angka yang sanagt singnifikan. Kedepannya penurunan kemiskinan ini harus bisa terus dicapai, jika kita terus bersinergi dan punya komitmen yang sama,” Papar Syarif.

Sesuai data, Maret 2018 Pohuwato sukses menekan angka kemiskinan sebesar 1,87%. Sedangkan untuk Kabupaten Boalemo turun 1,52% dan Kabupaten Gorontalo 0,71%. Untuk Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango serta Kota Gorontalo masing-masing hanya turun 0,70% 0,41% dan 0,13%.

Dalam kesempatan itu pula, Syarif menyerahkan surat usulan perubahan status jalan Kabupaten Pohuwato untuk menjadi jalan Provinsi. Rencananya jalan tersebut yang di usulkan Bupati dua periode ini, dimulai dari jalan tower Kecamatan Randangan sampai ke jalan Wanggarasi atas.(Hmsprov - Echin)

KABUPATEN POHUWATO, Humas – Gubernur Gorontalo H. Rusli Habibie didampingi Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Sulawesi, Prof. Jasruddin, dan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga, meresmikan Universitas Pohuwato (Unipo). Peresmian ditandai dengan penekanan tombol yang membuka selubung nama Unipo di gedung Ichsan, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Jumat (25/1/2019).

Gubernur Rusli Habibie dalam sambutannya mengapresiasi komitmen Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo selaku yayasan yang menaungi Unipo yang telah berkontribusi besar dalam peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo.

“Pengembangan sumber daya manusia tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membangun dan mendirikan Universitas Pohuwato ini,” kata Rusli.

Lebih lanjut Gubernur dua periode itu menyarankan agar jurusan dan program studi di Unipo disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah. Hal ini dimaksudkan agar para lulusan Unipo tidak hanya berorientasi untuk menjadi aparatur sipil negara, tetapi berpikir untuk menjadi wirausaha yang mampu mengembangkan berbagai potensi Pohuwato menjadi produk-produk unggulan yang bernilai ekspor.

“Setiap tahun ribuan mahasiswa tamat dari berbagai universitas di Provinsi Gorontalo. Ujung-ujungnya adalah lapangan kerja. Sehingga itu saya minta Unipo ini dapat mendidik mahasiswa yang bisa mengembangkan potensi Pohuwato. Misalnya kelapa, diolah menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomis. Jadi jangan lagi berpikir untuk menjadi ASN, mindset itu harus diubah,” imbuhnya.

Unipo berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 985/KPT/11/2018. Unipo menjadi universitas swasta ke-15 di Provinsi Gorontalo dengan 13 program studi, yaitu Ilmu Hukum, Agroteknologi, Akuakultur, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Ilmu Pemerintahan, Bahasa Inggris, Matematika, PGSD, serta Administrasi Pendidikan. (Hmsprov - Haris)

Kota Makassar, Humas -Badan Penghubung Makassar Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Kerukunan Keluarga Indonesia Gorontalo (KKIG), menggelar acara Peringatan Hari Patriotik kemerdekaan daerah Gorontalo dari penjajahan, di baruga Anging Mamiri Jl. Durian Kota Makassar, Kamis (24/01/19).

Peringatan Hari patriotik ini rutin diselenggarakan setiap tanggal 23 Januari setiap tahunnya, yang merupakan sejarah yang tidak akan pernah terlupakan oleh seluruh rakyat Gorontalo, termasuk warga perantauan khususnya di kota Makassar.

Kegiatan yang mengusung tema “semangat 23 Januari 1942 menuju Gorontalo unggul, maju dan sejahtera,” ini dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh masyarakat perantauan yang tergabung dalam KKIG, diantaranya Prof. Yahya Hiola, Prof. Junus Alkatiri, Prof. Farid Nurmantu, H. Rusdi Duhe, dan Rivai Jimmy Uno selaku Ketua KKIG Makassar beserta ketua Yayasan KKIG H. Sutarjo Tui.

Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli
Gubernur bidang pemerintahan Provinsi Gorontalo Sila Botutihe, mewakili Gubernur Gorontalo.

Dalam sambutannya Sila Botutihe menyampaikan kepada seluruh masyarakat perantauan untuk dapat mendukung Visi dan Misi serta 8 Program unggulan Pemerintah Gorontalo dengan mempromosikan potensi-potensi daerah sehingga Gorontalo akan lebih dikenal bukan saja didalam negeri, tetapi sampai mancanegara, dimana salah satunya menjadikan potensi pariwisata mendunia sehingga dapat menunjang pembangunan daerah Gorontalo.

Gubernur menitipkan pesan kepada seluruh warga Gorontalo khususnya warga KKIG Makassar untuk senantiasa melestarikan tradisi dan budaya Gorontalo, mempererat tali silahturahmi serta menjaga kekompakan dan persatuan demi terwujudnya “Gorontalo Hebat.”

Ada yang khas dalam kegiatan peringatan Hari Patriotik ini. Sebagian besar peserta menggunakan pakaian karawo dan juga upia karanji bagi laki laki yang merupakan dua ciri khas Gorontalo.

Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan diskusi hari patriotik dengan menghadirkan Prof Hamzah Machmoed sebagai narasumber Ahli Budaya dan Bahasa Gorontalo, H. Yusuf Hamidun, dan H. Chairil Burhan selaku moderator. (Hmsprov - Anie)

Jumat, 25 Januari 2019 08:57

Resmi! UNG Miliki Fakultas Kedokteran

KOTA GORONTALO, Humas – Perjuangan panjang pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo (UNG), akhirnya terwujud. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Fakultas Kedokteran kepada Rektor UNG Syamsu Qamar Badu, yang turut disaksikan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dan ribuan civitas akademika UNG di auditorium UNG, Kota Gorontalo, Kamis (24/1/2019).

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, penyerahan SK tersebut merupakan upaya Kemenristekdikti dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Gorontalo.

“Saya mendorong di Gorontalo juga ada pendidikan kedokteran. Atas usulan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, UNG diajukan untuk memiliki Fakultas Kedokteran. Setalah dievaluasi, ternyata di UNG sudah layak dibuka pendidikan kedokteran. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada UNG yang telah memperoleh izin pendidikan dokter dan pendidikan profesi kedokteran,” kata Mohamad Nasir.

Menristekdikti juga mengapresiasi tekad dan upaya seluruh civitas akademika UNG untuk menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Upaya tersebut ditunjukan oleh UNG yang telah memperoleh akreditasi A hanya dalam kurun waktu singkat setelah perguruan tinggi kebanggaan masyarakat Gorontalo ini berstatus sebagai universitas.

Lebih lanjut Mohamad Nasir berharap hadirnya Fakultas Kedokteran bisa berjalan dengan baik dengan melahirkan lulusan yang berkualitas dalam melayani kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

“Mudah-mudahan Fakultas Kedokteran ini bisa berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan anak didik yang bisa melayani masyarakat,” ujar Menristekdikti.

Sementara itu Wagub Idris Rahim mengaku sangat bersyukur dengan diserahkannya SK Fakultas Kedokteran UNG. Menurutnya hal itu merupakan berkah bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo yang terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah, akhirnya apa yang didambakan oleh masyarakat Gorontalo untuk memiliki Fakultas Kedokteran bisa terwujud. Ini merupakan berkah bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Gorontalo yang tengah memperingati Hari Patriotik 23 Januari,” tutur Idris.

Fakultas Kedokteran UNG akan memulai proses penerimaan mahasiswa baru pada tahun ajaran 2019/2020. Untuk angkatan pertama ini, jumlah mahasiswa yang akan diterima kurang lebih 50 orang. (Hmsprov - Haris)

POHUWATO, Humas – Sebanyak 222 warga di Desa Limbula, Kecamatan Wonggarasi, Kabupaten Pohuwato menerima bantuan Rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT) dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Kamis (24/1/2019). Peresmian rumah ditandai dengan pengguntingan pita didampingi oleh istri gubernur Idah Syahidah serta para pimpinan OPD.

Bantuan 55 unit rumah seharga Rp1.158.790.783 itu dilengkapi dengan peralatan kerja senilai Rp16.500.000, peralatan rumah tangga Rp16.500.000, serta pembangunan 2 unit MCK Rp150.000.000.

Selain itu, ada pula bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR) sebanyak 10 unit. Jaminan hidup (Jadup) bagi warga selama tiga bulan senilai Rp. 99.000.000 serta bantuan bibit jagung Rp. 16.500.000.

“Bagi penghuni saya serahkan juga jaminan hidup untuk tiga bulan. Jadi jangan dihabiskan sekarang ya, ini untuk biaya hidup hingga bulan Maret nanti, sambil bercocok tanam di lahan yang sudah disiapkan,” pinta Rusli Habibie.

Rumah KAT dan Mahyani RHIR ini dibangun untuk warga yang hidup dan tinggal terpisah-pisah di daerah terpencil. Biasanya mereka membangun rumah gubuk beratap rumbia di perbukitan sambil berkebun atau berternak. Mereka lantas dibangunkan rumah layak dan dikumpulkan dalam satu lokasi.

Meskipun rumah KAT sudah berdiri baik, namun masih ada pekerjaan rumah Pemda Pohuwato yakni memperbaiki akses jalan dan fasilitas listrik bagi warga. Dua hal yang disanggupi Bupati Pohuwato Syarief Mbuinga untuk direalisasikan tahun ini juga.

“Tadi beliau ajak saya melihat KAT, dan secara tersirat ada instruksi beliau untuk saya. Masalah listrik dan akses jalan harus saya tangani. Saya upayakan Insya Allah sebelum puasa semua masalah sudah selesai”, ujar Syarief.

Penyerahan Bantuan Pemukiman KAT tersebut dirangkaikan dengan Bakti Sosial NKRI Peduli yang ke-10 digelar sepanjang Januari 2019. Ada pasar murah bersubsidi, pelayanan kesehatan gratis serta santunan dari Baznas untuk 500 warga yang hadir. (Hmsprov - Gina)

 

rumah KAT5

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo