>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Bimbingan teknis tata kelola GTK (SIM Temdik) Provinsi Gorontalo tahun 2019 digelar Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Dikbudpora, Ramlah Habibie di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Kamis (23/5/2019).

Dalam sambutannya, Ramlah Habibie mengatakan implikasi perkembangan dunia pendidkan saat ini antara lain penambahan jumlah guru dan tenaga pendidikan, peningkatan kompetensi, pemenuhan kualifikasi dan tingginya harapan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan.

“Kualitas tata kelola guru dan tenaga kependidikan sangat ditentukan oleh data GTK. Semakin bagus pengelolaan data semakin terarah kebijakan program pendidikan dalam hal ini GTK,” kata Ramlah Habibie.

Ramlah Habibie juga menjelaskan meskipun provinsi, kabupaten dan kota dibatasi ruang kewenangan namun tanggung jawab layanan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama.

“Saya berharap  forum seperti ini akan memperkuat  koordinasi antar dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota dan pengelolaan guru tenaga kependidikan di provinsi Gorontalo,” ujar Ramlah Habibie.

GORONTALO – Pertemuan teknik (technical meeting) yang membahas pelaksanaan Festival Beduk dan Takbir 2019 digelar di aula Dinas Parwisata Provinsi Gorontalo.

Dalam pertemuan yang dihadiri Asisten Administrasi Umum, Iswanta dan Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Gorantalo ini membahas teknis pelaksanaan lomba dan penilaiannya.

Dalam sambitannya, Asisten Administrasi Umum, Iswanta menjelaskan 3 kategori lomba Festival Beduk dan Takbir, tingkat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) provinsi, kabupaten dan kota, tingkat umum dan pelajar SMA atau sederajat.

“Perguruan tinggi atau mahasiswa pun perlu diundang yang dimasukkan dalam kategori peserta umum agar nuansa kemeriahan lomba dan festial ini terasa,” kata Iswanta, Jumat (24/5/2019).

Iswanta juga mengharapkan keterlibatan pihak ketiga dalam Festival Beduk dan Takbir dengan membuka stand di sekitar lokasi festival agar kegiatan ini semakin semarak dan meriah.

“Ini adalah destinasi dan atraksi wisata religi yang pelaksanaannya berdekatan dengan Tumbilotohe,” ujar Iswanta.

Festival Beduk dan Takbir ini akan berlangsung selama 3 hari, 25-27 Mei 2019 yang berlokasi di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo.

Dalam rapat ini disepakati kriteria penilaian untuk takbir yang meliputi kefasihan, lagu, irama dan suara, dan pengaturan nafas. Untuk beduk dan perkusi meliputi harmonisasi alat musik dan teknik permaianan alat. Penampilan peserta yang dinilai adalah kostum, pembawaan diri dan penyajian dan ekspresi.

 

Pewarta : Intan - Pariwisata

LIMBOTO – Sisa lahan seluas 20 hektare yang belum dibebaskan untuk untuk membangun Markas Komando Resort Militer (Korem) 133 Nani Wartabone segera dituntaskan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Pembebasan sisa lahan ini adalah bagaian dari tahapan yang dilakukan tahun ini akibat keterbatasan anggaran tahun 2018.

Pembahasan pembebasan sisa lahan ini dilakukan bersama dengan Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Kamis (23/5/2019).

“Kami sudah membahas dengan Komandan Korem tentang pembebasan lahan sisa dari permintaan 25 hektare. Lahan 5 hektar sudah dibebaskan pada tahun 2016 dan sisanya 20 hektare,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Sultan Kalupe memaparkan pada tahun 2018 seharusnya sisa lahan 20 hekrae ini seharus sudah dibebaskan,  namun karena terkendala keterbatasan anggaran sehingga pada tahun ini pekerjaan pembebasan lahan baru bisa dimulai.

Sesuai Undang-Undang No 2 tahun 2012, untuk pengadaan lahan di atas 5 hektar harus melalui beberapa tahapan salah satunya penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur Gorontalo dan harus berdasarkan dokumen perencanaan.

“Saat ini tahapan yang akan kita laksanakan ialah penyusunan dokumen perencanaan pengadaan lahan oleh instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas PUPR. Nah apabilah lahan tersebut sudah dibebaskan, maka akan segera dihibahkan ke pihak Korem,” ujar Sultan Kalupe.

Komandan Korem 133 Nani Wartabone, Kol Czi Arnold AP Ritiauw berharap proses pembebasan lahan pengembangan pembangunan Korem cepat selesai dalam waktu dekat.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

GORONTALO – Dalam pembuatan nasakah dinas, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena hal tersebut telah diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2009.

“Kita sering menjumpai kesalahan-kesalahan tata bahasa yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam penulisan naskah dinas, yang penting pesan tersampaikan,” kata Kepala Kantor Bahasa, Sukardi Gau pada sosialisasi peningkatan mutu kebahasaan bagi ASN yang dilaksanakan di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Jumat (24/5/2019).

Menurut Sukardi, kesalahan yang berulang itu haruslah diperbaiki melalui penyegaran pemahaman penggunaan Bahasa Indonesia dalam penulisan tata naskah dinas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran ASN agar lebih memperhatikan ejaan dalam pembuatan naskah kedinasan.

“Kebanyakan dikita itu hanya menyalin dan memindahkan surat yang sudah ada. Pola pikir yang seperti itu yang harus kita ubah,” ujar sekda.

Darda mengingatkan, sebagai ASN kita harus berkomitmen untuk melakukan penertiban penggunaan bahasa asing di ruang publik dan melestarikan bahasa daerah untuk mendukung kukuhnya bahasa negara.

“Pengutamaan bahasa negara bukan berarti penggusuran terhadap bahasa asing, tapi utamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa,” tandas Darda.

Sosialisasi dihadiri 40 ASN dilingkungan Pemprov Gorontalo akan berlangsung selama 2 hari.

 

Pewarta : Nova - Humas

GORONTALO –  Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah yang sedang dicanangkan menjadi pilot project Global Budget oleh BPJS Kesehatan. Hal itu terungkap usai Kepala BPJS Cabang Gorontalo Muhamar Yusriza bertemu dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Jumat (24/5/2019)

Menurut  Yusrizal, konsep global budget BPJS kesehatan ini baru dilaksanakan di 6 kantor cabang BPJS Kesehatan se Indonesia dan Gorontalo adalah salah-satunya. Penerapannya akan dimulai tahun 2020 nanti.

 “Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait rencana tersebut. Global budget ini sendiri adalah pengalokasian anggaran pada rumah sakit selama setahun yang dapat digunakan oleh rumah sakit untuk pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta,” kata Yusrizal.

Melalui metode global budget, cara pembayaran klaim ke rumah sakit akan berdasar kepada anggaran yang dihitung secara keseluruhan. Proses administrasinya pun terbilang mudah, sehingga dapat memudahkan pihak rumah sakit untuk membuat keputusan rasional dalam memaksimalkan sumber daya yang ada

Yusrizal menambahkan, rencana penerapan sistem pembayaran global budget ini masih dalam proses pembahasan. Lebih lanjut nantinya akan dilakukan sosialisasi dan juga akan diadakan rakor terkait hal tersebut.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pada prinsipnya menyambut baik rencana tersebut. Ia hanya ingin memastikan bahwa global budget tidak menimbulkan risiko terhadap masyarakat peaerta BPJS.

“Silahkan dikaji dulu, dilihat, dan dihitung untung ruginya baik itu untuk pasien atau rumah sakit. Jangan sampai ada yang dirugikan,” ucapnya.

Sebagai langkah awal dari penerapan tersebut, ada dua rumah sakit yang digadang-gadang BPJS. RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang dikelola oleh Pemprov Gorontalo serta RS. MM  Dunda di Limboto, Kabupaten Gorontalo.

 

Pewarta : Echin - Humas

GORONTALO – Setelah berlangsung selama 14 hari, tadarus Al Quran yang digelar Pemprov Gorontalo resmi ditutup dengan khatam Quran. Tadarus Al Quran dalam rangka menyemarakkan Ramadan 1440 Hijriah, ditutup oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di aula rumah jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Kamis (23/5/2019).

Tadarus Al Quran diikuti oleh lima kelompok pengajian, masing-masing dari Majelis Taklim An Nur, Al Maghfirah, Al Mukhlisin, Majelis Taklim Kecamatan Sipatana, serta WIA Kota Gorontalo.

 “Semoga dengan tadarus ini seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo bisa memperoleh berkah dari Allah Swt,” ujar Wagub Idris Rahim dalam sambutannya.

Idris mengingatkan bahwa berakhirnya tadarus Al Quran bukan berarti berhenti pula membaca Al Quran. Sebaliknya, Wagub mengajurkan agar memasuki akhir Ramadan lebih memperbanyak ibadah dan amalan-amalan lainnya, termasuk membaca dan mempelajari Al Quran.

“Jelang 10 hari terakhir Ramadan kita harus lebih memperbanyak ibadah. Insyaallah usai Ramadan kita tergolong orang-orang yang bertakwa,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim yang didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Gorontalo, Nurinda Rahim, menyerahkan perlengkapan shalat kepada seluruh peserta tadarus Al Quran.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kembali memperoleh opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) keenam kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP tersebut disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Gorontalo Tahun 2018, Jumat (24/5/2019).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2018 yang sekaligus merupakan pencapaian WTP yang ke tujuh. Selamat!,” ungkap Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa.

Lebih lanjut Dori menjelaskan, opini WTP yang diberikan BPK mengandung makna penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan standar pelaporan, telah diuangkap secara memadai, serta tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan metrial.

“Pemeriksaan laporan keuangan didasarkan kepada beberapa kriteria yakni kesesuaian standar akuntasi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan kecukupan pengungkapan,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik pencapaian WTP ini. Ia menilai pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran BPK RI dalam melakukan arahan, monitor, evaluasi, tindklanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.

“Ini merupakan WTP yang ketujuh kali diraih oleh pemerintah provinsi. Enam kali berturu-turut di bawah kepemimpinan saya dan pak wakil gubernur, dan WTP pertama dari gubernur sebelum kami,” jelas Rusli.

Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK, Gubernur Rusli berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Caranya dengan mengoptimalkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan TP TGR, serta mendorong peran inspektorat, Badan Keuangan dan OPD untuk percepatan penyelesaian TLHP 60 hari sejak laporan dikeluarkan.

 

Pewarta: Isam/Ecyhin - Humas

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo mendukung pengembangan SMA Muhamadiyah Batudaa, Kabupaten Gorontalo.

Dukungan ini dalam bentuk pemberian tanah yang akan dibebaskan di Desa Ilohungayo, Kecamatan Batudaa.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Sultan Kalupe bahkan sudah mendatangkan tim appraisal dari Jakarta yang sudah ke lokasi lahan yang akan dibebaskan.

“Kami sudah melakukan peninjauan lapangan bersama tim appraisal dari Jakarta, mereka sudah melihat dan mensurvei langsung, kita tunggu saja hasil pengolahan data,” kata Sultan Kalupe, Jumat (24/5/2019).

Sultan Kalupe berharap dalam waktu dekat ini hasil survei sudah bisa diterima dari tim appraisal, sehingga sudah bisa disampaikan kepada sekolah.

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Batudaa, Titrun T Ase, menyampaikan terima kasih atas kerja cepat yang dilakukan Dinas PUPR dengan melakukan pengukuran dan penilaian lahan tanah.

“Alhamdulillah, semoga proses ini cepat, dan segera ada pembebasan lahan untuk pengembangan SMA Muhamadiyah,” kata Titrun T Ase.

Sekolah SMA Muhammadiyah yang didirikan oleh Yayasan Muhammadiyah ini berdiri sejak tahun 1983, memiliki lahan 7.437 meter persegi dengan jumlah siswa 544 orang.

Dalam perkembangannya, sekolah ini mengalami kemajuan yang pesat sehingga daya tampung dan penegmbangan fasilitas sekolah tidak cukup, sekolah memerlukan lahan yang lebih luas.

Gayung bersambut, kebutuhan lahan ini didengar oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Gubernur Rusli Habibie lalu menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan bersama masyarakat Batudaa dan sekolah yang membahas pengembangan lahan sekolah.  

Hasil peretmuan ini adalah pemberian lahan oleh Pemerintah Provinsi Gorntalo untuk pembangunan dan pengembangan SMA Muhamadiyah.

 

Pewarta : Yudi - PUPR

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provnsi Gorontalo melakukan survei dan pengukuran untuk pembebasan lahan perluasan pembangunan SMA Muhamadiyah Batudaa, Kabupaten Gorontalo.

Untuk pekerjaan ini, Dinas PUPR mendatangkan Tim appraisal dari jakarta yang langsung dibawa ke Desa Ilohungayo Kecamatan Batudaa, Kamis (23/05/2019).

Survey dan pengukuran ini merupakan tindak lanjuti dari pertemuan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan para guru SMA Muhamadiyah dan masyarakat.

“Survei yang dilaksanakan ini adalah survei tim appraisal dengan tim dari Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Ini menindaklanjuti pertemuan Gubernur dengan masyarakat Batudaa beberapa waktu lalu,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Jumat (24/52019).

Pertemuan  Gubernur Rusli Habibie dan masyarakat Batudaa tersebut membahas pemberian lahan untuk pembangunan atau pengembangan SMA Muhamadiyah.

Kedatangan tim appraisal ini untuk mengukur, menghitung dan memberikan penilaian lahan atau bangunan milik masyarakat yang akan dibebaskan oleh Dinas PUPR.

“Kami sudah meninjau lokasinya, setelah itu akan mengolah data dan memberikan penilaian terhadap lahan dan bangunan,” ujar Sultan Kalupe.

Lahan yang akan dibebaskan ini seluas 3000 meter persegi yang terbagi dalam 2 bidang. Sumber anggaran untuk pembebasan lahan ini tersebut berasal dari APBD.

“Awalnya hanya sebidang, namun berkembang di lapangan karena sekolah akan tetap terhalang oleh rumah penduduk dan nanti setelah harganya turun atau keluar, kita akan sesuaikan dengan anggaran yang ada,” ujar Sultan Kalupe.

Sultan Kalupe menjelaskan jika anggarannya cukup pihaknya akan segera membebaskan sekaligus, namun jika terbatas maka akan dilakukan bertahap.

Pewarta – Yudi/PUPR

Diskotik

GORONTALO –  Untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran arus lalu lintas orang dan barang pada masa angkutan lebaran 2019, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melakukan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (ramp check) di sejumlah terminal.

Ramcheck ini dilakukan selama 2 hari, mulai Selasa-Rabu (21-22/5/2019) di Terminal Dungingi Kota Gorontalo, Terminal Isimu Kabupaten Gorontalo dan Terminal Popayato Kabupaten Pohuwato.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan melakukan inspeksi kendaraan yang akan digunakan masyarakat umum ini untuk memastikan sarana angkutan ini aman dan nyaman.

Rampcheck angkutan lebaran ini merupakan wujud sinergitas antara Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota serta dengan Kepolisian Daerah Gorontalo dalam rangka penegakan peraturan yang berlaku sebagai bentuk komitmen bersama,” kata Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Jumat (24/5/2019).

Jamal Nganro menjelaskan pelaksanaan ramcheck ini meliputi 3 tahapan, tahap awal dilaksanakan pada H-15, rampcheck kedua H-7, dan terakhir pada H-3.

“Yang sudah kami laksanakan ini rampcheck pertama pada H-15,” jelas Jamal Nganro.

Pada inspeksi kendaraan awal ini juga dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan tes alkohol dan tes narkoba bagi pengemudi.

Hasil inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan angkutan lebaran di terminal  Popayato Kabupaten Pohuwato, Dinas Perhubungan mendapati 2 kendaraan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) tidak laik jalan dan meminta operator kendaraan untuk memperbaiki dan mengganti kerusakan.

Di Terminal Dungingi juga ditemukan 1 kendaraan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang tidak laik jalan dan mengehntikan keberangkatan kendaraan tersebut.

Sementara di Terminal Isimu seluruh kendaraan yang diinspeksi dinyatakan laik jalan semuanya.

Diskotik2

Inspeksi kendaraan ini melibatkan sejumlah staf dari Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXI, Direktorat Narkoba Polda Gorontalo, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, PT AK Jasa Raharja, Organda, Dinas Perhubungan Kabupaten Boalemo, Pohuwato, Gorontalo, dan Kota Gorontalo serta  Petugas Penguji Kendaraan Bermotor (IPKBI).

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Perhubungan

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama