>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Bertempat di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo digelar rapat koordinasi kesiapan pemanfaatan kapal ternak, Jumat (17/5/2019).

Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Darda Daraba, dan dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan Asisten 2 Bidang Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Kantor UPP Kelas III Kwandang, Manager Operasional PT ASDP Cabang Surabaya, Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo, Perwakilan Dinas Koperindag, Perwakilan Dinas Pertanian Kab/Kota dan sejumlah pengusaha ternak sapi antarpulau.

“Rapat koordinasi kesiapan pemanfaatan kapal ternak ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang diadakan pada 1 dan 5 April 2019,” kata Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Dalam pertemuan ini dibahas tindak lanjut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor  KP.416/OJPL/2019 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.107 /6/II/DJPL-18 tentang Jaringan Trayek Kapal Khusus Ternak Tahun Anggaran 2019.

Dalam surat keputusan terbaru Pelabuhan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara  ditetapkan sebagai pelabuhan pangkalan kapal ternak yang melayari beberapa provinsi di Indonesia.

Dari Pelabuhan Kwandang ini kapal khusus ternak akan menempuh rute Tarakan – Balikpapan/ Samarinda – Palu – Balikpapan/Samarinda – Gorontalo dengan menggunakan kapal Camara Nusantara 5.

Dari sejumlah informasi didapat KM Camara Nusantara 5 adalah kapal buatan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia yang dikerjakan di Bangkalan, Madura, sejak 2015 untuk yang didesain sebagai angkutan ternak sapi. Kapal ini bisa menampung 500 ekor sapi dan 150 ton barang atau kargo.

KM Camara Nusantara 5 dirancang khusus sebagai kapal pengangkut ternak Livestock Vessel.  Tidak seperti kapal biasa yang dipakai mengantarpulaukan ternak, KM Camara Nusantara 5 merupakan kapal yang memilki konsep animal welfare serta five freedom yang memperhatikan kesejahteraan ternak. Sehingga ternak-ternak yang diangkut dengan kapal ini bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari panas dan rasa tidak nyaman, bebas dari luka atau penyakit, bebas mengekspresikan perilaku, bebas dari rasa takut dan stress.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini

GORONTALO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo menggelar rapat Koordinasi Kawasan Pedesaan Tahun 2019.

Rapat ini dilaksanakan di Grand Palace Convention Centre, Kota Gorontalo, yang diikuti oleh 100 orang peserta dari Tim Koordinasi PKP Provinsi Gorontalo serta Tim Koordinasi PKP dari Kabupaten.

Tujuan rapat koordinasi ini untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

Selain itu juga untuk mengkoordinasikan program kegiatan yang di Organissai Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan OPD Kabupaten serta evaluasi pelaksanaan kawasan pedesaan tahun 2018, perkembangan pelaksanaan kegiatan 2019 serta perencanaan kegiatan tahun 2020.

Kepala Dinas PMD-Administrasi Dukcapil Provinsi Gorontalo,  Slamet SK Bakri, dalam sambutannya meminta agar Tim Koordinasi PKP Kabupaten segera mengusulkan beberapa desa yang tergabung dalam kerjasama antar daerah dengan memperhatikan aspirasi desa.

“Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antardesa dalam satu kabupaten/kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif,” kata Slamet SK Bakri, Kamis (16/5/2019).

Dalam rapat ini juga dirangkaikan dengan Buka Bersama Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Dinas PMD-Administrasi Dukcapil Provinsi Gorontalo, dengan menghadirkan Bapak Sarifudin Mateka sebagai penceramah.

Jumat, 17 Mei 2019 15:33

Asesor LAN Visitasi Ke Badan Diklat

GORONTALO – Sejumlah asesor dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) melakukan visitasi ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, Kamis (16/5/2019).

Kunjungan ini merupakan visitasi Tim Reakreditasi Lembaga Diklat Provinsi Gorontalo yang bertujuan untuk mewujudkan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang memilik standar.

Para asesor LAN ini dipimpin DR Joni Dawud dengan anggota Rudi Masthofany, Ratno Budihartono, Sukasdi, Gesma Dewi. Mereka diterima oleh Sofian Ibrahim, kepala Badan Diklat Provinsi Gorontalo dan sejumlah widyaiswara.

“Visitasi oleh tim reakredtasi ini  dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Gubernur nomor 84 tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi PNS dan Peraturan Gubernur nomor 85 tahun 2019 tentang Sistem Konversi Pengembangan Kompetensi,” kata Sofian Ibrahim.

Sofian Ibrahim menjelaskan Badan Pendidikan Dan Pelatihan memiliki visi dan misi untuk menjadi pusat pengembangan Sumber Saya Manusia yang berkualitas dan professional.

Selain itu terdapat perubahan nomenklatur kelembagaan dari Badan Diklat menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo.

Visitasi ini didahului dengan pemaparan data akreditasi Badan Diklat oleh Sofian Ibrahim, di aula kampus 2. Secara rinci Sofian Ibrahim memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan Diklat sejak tahun 2016 hingga 2018.

“Pada tahun 2018 pencapaian PAD melampuai target, kami juga memaparkan layanan fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di Badan Diklat saat ini,” kata Sofia Ibrahim.

Sofian Ibrahim juga menjelaskan Badan Diklat saat ini tengah mengupayakan perubahan nomenklatur perubahan nama OPD menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang direncanakan terealisasi tahun 2019.

Para asesor melakukan kunjungan dan mengecek langsung kelengkapan sarana dan prasarana yang sudah ada sesuai dengan data yang telah diunggah melalui aplikasi SIPKA LAN.

GORONTALO - Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Organissai Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rabu (15/5/2019).

Rapim yang dipimpin Plt Sekretaris Daerah Syukri Botutihe yang diikuti seluruh kepala OPD ini membahas besaran serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bulan April 2019.

“Rapim ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kegiatan OPD dan serapan anggaran sampai dengan bulan April 2019,” kata Syukri Botutihe.

Dalam paparannya, Kepala Biro P2E, Sagita Wartabone menyampaikan progress penyerapan anggraan pembangunan Provinsi Gorontalo untuk bulan April dengan realisasi fisik 37,52 persen dan realisasi keuangan 29,78 persen.

Angka di atas melampaui target yang telah ditentukan, dimana target fisik dipatok 27,01 persen dan target keuangan 21,83 persen.

“Capaian ini merupakan keberhasilan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pembangun. Ada peningkatan 16 persen pada bulan yang sama dibandingkan  tahun sebelumnya. Pada bulan April 2018 hanya realisasi fisik 20,97 persen dan keuangan 18,91 persen,” ujar Sagita Wartabone.

Selain memaparkan potret tender kegiatan strategis OPD Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone juga menyebutkan OPD yang memiliki progres tertinggi.

“Lima OPD dengan progress tertinggi yaitu Biro Pengadaan, Dinas Kumperindag, Badan Kepegawaian, Dinas Dikbudpora dan Badan Kesbangpol,” tutur Sagita Wartabone.

Sementara itu Plh Sekda Syukri Botutihe saat menutup kegiatan ini menghimbau OPD agar saling berkoordinasi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka percepatan penyerapan anggaran sebagai bentuk layanan pembangunan kepada masyarakat.

 

Pewarta : Santi - Biro P2E

Menindaklanjuti rekomendasi hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Provinsi Gorontalo, Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Setda Provinsi Gorontalo melaksanakan Sidak Ketersediaan BBM dan Elpiji. Sidak ini sudah merupakan kegiatan rutin tahunan yang dikoordinasikan oleh Biro P2E Bersama Pihak Pertamina, TNI, Polri, Satpol PP dan OPD Terkait. Kegiatan sidak ini dilaksanakan menjelang peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan. Menjelang datangnya Bulan suci Ramadhan 1440 H, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 29-30 April 2019.

Adapun pelaksanaan SIDAK ini ditujukan ke pangkalan-pangkalan, SPBU, rumah makan yang diduga terjadi penyimpangan penggunaan baik BBM atau Elpiji. Untuk rumah makan sendiri telah tertuang dalam surat edaran Gubernur Gorontalo Nomor: 542/PNM-ESDM-Trans/432 tanggal 26 Juni 2017 bahwa Hotel, Restoran dan Rumah Makan atau usaha lainnya yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 1.500.000,-/ bulan diminta untuk menggunakan tabung Elpiji 5,5 Kg atau Elpiji non subsidi lainnya. Untuk Rumah Makan yang ditemukan menggunakan tabung elpiji 3 kg agar menukarkan tabungnya dengan tabung elpiji bright gas 5,5 kg.

Untuk pangkalan, terdapat beberapa pangkalan yang menjual tabung Elpiji 3 Kg diatas HET yang ditetapkan oleh SK Bupati masing-masing, ditemukan juga pangkalan yang menjual LPG hanya setengah dari quota, sedangkan setengahnya disimpan atau ditahan. Untuk itu pihak Pertamina telah memberikan peringatan kepada pemilik pangkalan tersebut.

Sedangkan di SPBU ditemukan pelanggaran berupa bolak baliknya pengendara yang melakukan pengisian bahan bakar Premium, penyalahgunaan rekomendasi pembelian premium oleh Nelayan yang diberikan baik oleh Dinas Perikanan Kabupaten maupun Dinas Pertanian Kabupaten.

Pada akhirnya pelaksanaan Inspeksi mendadak (Sidak) ini bertujuan untuk mengantisipasi kelangkaan elpiji bersubsidi jelang puasa Ramadhan 1440 H juga meminimalisir pelanggaran baik yang dilakukan oleh SPBU atau pangkalan, agar tidak terlalu panik dalam melakukan pembelian BBM bersubsidi Premium secara berulang-ulang, juga sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat yang mampu agar tidak lagi menggunakan tabung gas bersubsidi ukuran 3 Kg dan beralih menggunakan Bright gas ukuran 5,5 Kg maupun elpiji non subsidi lainnya.

Pewarta : Biro P2E

 

 

KOTA GORONTALO, PUPR – Untuk mempererat tali silaturahim, keluarga besar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo gelar Halal Bihalal di gedung sekertariat dinas PUPR Provinsi Gorontalo, kamis (02/05/2019)

Saling memaafkan di antara sesama manusia merupakan hal yang sangat indah dan bukan hanya di dalam ajaran agama islam saja, tapi di semua agama mengajarkan hal tersebut, apalagi jika seluruh asn dan PTT di lingkungan dinas PUPR melakukan hal tersebut.

“Kesempatan ini adalah untuk membina kembali keluarga besar dinas PUPR Provinsi Gorontalo untuk saling memberi maaf atau saling menghalalkan antara atasan dan bawahan maupun sebaliknya” jelas kepala dinas PUPR Handoyo Sugiharto saat membuka Halal bihalal tersebut.

Dalam sambutannya juga Handoyo menambahkan bahwa, halal bihalal ini adalah salah satu momentum yang dapat digunakan keluarga besar dinas PUPR untuk saling memaafkan dan menghalalkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, oleh saudara atau teman kerja sebelum memasuki bulan suci ramadhan.

“Sebelum kita memasuki bulan puasa ini, semua keluarga besar dinas PUPR sudah bisa saling menghalakan, artinya sudah tidak ada lagi sekat -sekat atau get (pemisah). Tapi bukan berarti sekarang di halalkan, setelah hari raya diulang kembali. Jadi bukan seperti itu.” Lanjut Handoyo

Mantan kadis PUPR Boalemo juga berharap, kepada seluruh pegawai di dinas PUPR sudah tidak ada lagi yang belum saling memaafkan, agar pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci ramadhan nanti bisa berlangsung dengan hikmah dan penuh berkah pahala dari ALLAH swt tuhan yang maha esa.

Kegiatan halal bihalal di lingkungan dinas PUPR provinsi Gorontalo itu dihadiri oleh sekertaris dinas PUPR Aisa Ibrahim, para kepala bidang,kepala seksi, kepala subagian, seluruh ASN dan PTT di lingkungan dinas PUPR itu menghadirkan Ustad Haris Hako atau yang biasa di sapa Ustad Bentor.

Pewarta – Yudi/PUPR
Editor – Dahlan/PUPR

KOTA GORONTALO, PUPR – Dinas pekerjaan umum dan tata ruang (PUPR) provinsi Gorontalo mengadakan konsultasi publik untuk pembebasan lahan saluran daerah irigasi (DI) Lomaya-Pilohayanga kecamatan Bulango Utara di aula sekertariat dinas PUPR provinsi Gorontalo, Senin (22/04/2019)

Konsultasi publik atau musyawarah ganti kerugian yang di pimpin langsung oleh kepala bidang tata ruang dinas PUPR provinsi Gorontalo Sultan Kalupe itu di hadiri oleh perwakilan balai wilayah sungai (BWS) II sulawesi dan pemilik lahan yang terkena dampak rencana pembangunan saluran DI lomaya-pilohayanga.

“Setelah di lakukan survei, pendataan dan penilaian oleh tim appraisal pada hari ini kita melakukan musyawarah bentuk ganti kerugian dan juga menyampaikan kepada pemilik lahan atau yang berhak besarnya nilai ganti kerugian yang di hitung oleh tim appraisal beserta nominatif yang telah di susun.” Jelas Sultan kalupe saat di wawancarai.

Dari jumlah pemilik lahan yang terkena dampak rencana pembangunan saluran DI lomaya-pilohanyanga itu berjumlah 23 orang dan yang hadir saat itu hanya 20 orang pemilik lahan atau yang berhak, dari sisa 3 orang pemilik lahan yang tidak bisa hadir saat itu di karenakan belum keluarnya peta bidang dari pihak badan pertanahan nasional (BPN) karena lokasi lahan mereka berada di sungai.

“Dari 20 pemilik lahan atau yang berhak atas lahan tersebut sudah setuju dan sepakat dengan lokasi dan harga yang di sampaikan yang telah di nilai oleh tim appraisal, sehingga proses selanjutnya adalah tinggal melengkapi administrasi dan akan di proses untuk pembayaran terhadap yang sudah di nilai tadi.” Lanjut Sultan

Terkait luasan yang di gunakan untuk pembangunan saluran DI lomaya-pilohanyanga sendiri terbilang kecil hanya 3,3 hektar, Panjang saluran DI lomaya-pilohanyanga sekitar 1.3 kilometer dan lebarnya pun berfariasi dari 17 sampai 20 meter sesuai dengan tipe saluran yang akan di bangun nanti dan di targetkan pekerjaan pembangunan fisik akan selesai di tahun 2019 oleh pihak BWS II sulawesi .-

Pewarta – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

KOTA GORONTALO, PUPR – Untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli di bidang jasa konstruksi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) provinsi Gorontalo mengadakan pelatihan ahli muda managemen konstruksi bangunan dan uji kopetensi di hotel Rahmat Inn, senin (22/04/2019)

Pelatihan ahli muda manageman yang dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi dinas PUPR provinsi Gorontalo Abdul Rahman Lakadjo yang mewakili kepala dinas PUPR provinsi Gorontalo itu di hadiri oleh ketua asosiasi ahli keselamatan dan kesehatan kerja konstrusi (A2K4) provinsi Gorontalo Ima Intan Daeng Matona, dinas terkait dan stakeholder yang terlibat langsung dengan jasa konstruksi.

“Ini memang salah satu kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat konstruksi terutama bagi bapak dan ibu yang berkecimpung di dunia jasa konstruksi.” Jelas Abdul Rahman

Managemen jasa kontruksi adalah salah satu tata cara pengaturan, pemahaman, sistem dan sirkulasi yang ada di dalam satu pembangunan infrastruktur. Sedangkan metodenya sesuai dengan standar yang di cantumkan dalam undang-undang no.2 tahun 2017 didalam pasal 69 di mana pelatihan tenaga kerja jasa konstruksi dengan metode yang relevan, efektif dan evisien sesuai dengan kompetensi kerja.

“Intinya pelatihan managemen konstruksi bangunan gadung ini merupakan ilmu paripurna dari pada seseorang yang akan bekerja di dunia jasa konstruksi. Karena penting sekali ini mudah - mudahan teman-teman bisa merespon semua.”lanjut Abdul Rahman

Kegiatan yang di ikuti oleh 30 peserta seprovinsi gorontalo itu di khususkan kepada masyarakat yang bukan ASN dan akan berlansung selama lima hari dengan maksud untuk mencapai jam pelajaran materi kurang lebih 40 jam yang terdiri dari modul A, modul B dan modul C. Kepala bidang jasa konstrusi itu juga berharap seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ahli muda managemen konstruksi bangunan gedung dan uji kopetensi ini bisa lolos agar di provinsi gorontalo ini bisa muncul manager-manager konstruksi yang bisa di andalkan.-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Untuk merampungkan proses pendataan yang di lakukan oleh tim persiapan, Sekertariat tim persiapan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengadakan kembali konsultasi publik sebagai salah satu proses dari tahapan pengadaan tanah sesuai Undang - Undang No.2 tahun 2012 dan untuk mencapai satu kesepakatan antara tim persiapan dengan pemilik lahan di komplex pasar owata desa Owata, Minggu (21/04/2019)

Konsultasi publik yang di buka secara langsung oleh sekertaris daerah (SEKDA) Bone Bolango Ishak Ntoma itu di hadiri oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi, perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sulawesi, pihak satuan kerja (SATKER), perwakilan kejaksaan tinggi negeri Gorontalo, dinas terkait lainnya dan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan waduk Bulango Ulu.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, mereka kalaupun tidak hadir nanti kita akan meminta tanda terima undangan pemanggilan melalui kepala dusun, seandainya kalau mereka sudah menerima itu sudah cukup untuk kita jadikan dasar bahwa mereka setuju atau sepakat lahan mereka akan terkena rencana pembangunan.” Ungkap Sutan Rusdi saat wawancara.

Dari setiap konsultasi publik yang di adakan selama ini oleh tim persiapan pasti ada pemilik lahan yang tidak bisa hadir saat kegiatan tersebut di adakan. Maka dari itu tim persiapan terus berusaha agar target dari pelaksanaan konsultasi publik tercapai sesuai dengan aturan yang ada.

“justru di perpres 71 pasal 29 bunyinya begitu harus di sampaikan undangannya kepada pemilik lahan melalui kepala-kepala dusun atau kepala desa setempat harus wajib di lengkapi dengan tanda terima. Karena sudah pemanggilan yang ketiga kalinya jadi kita akan laksanakan lagi pada hari minggu depan.” Lanjut Sutan.

Sementara itu pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Gorontalo yang saat itu mendapingi tim persiapan dalam melaksanakan konsultasi publik juga membenarkan bahwa ada sejumlah pemilik lahan yang telah di undang ke konsultasi publik tersebut tapi tidak hadir.

“Kami dari tim pendamping menyarankan agar di undang secara patut kemudian ada tanda terima dari yang bersangkutan pemilik lahan maupun yang menguasai lahan, dengan dasar itu kita laksanakan lagi konsultasi publik termasuk bagi masyarakat yang tidak di ketahui alamanya atau domisili oleh tim persiapan tadi kami sarankan untuk di umumkan di media masa atau di umukan melalui rri.” Jelas Sukandi Maku saat wawancara

Sukandi juga menambahkan bahwa sesuai ketentuan perpres no. 71 tahun 2012 jika ada pemilik lahan atau yang menguasai tidak di ketahui alamatnya itu bisa di tempel pengumuman di kantor desa, kantor kecamatan atau di umumkan melalui media masa.-

Pewarta/foto Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

KABUPATEN BONE BOLANGO, PUPR – Konsultasi publik yang di adakan oleh sekertariat tim persiapan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) prov. Gorontalo mendapat masukan yang luar biasa dari sekertaris daerah (SEKDA) Ishak Ntoma di desa Owata kec.Bulango Ulu, Minggu (21/04/2019)

Kegiatan yang di buka secara langsung oleh SEKDA Bone Bolango Ishak Ntoma itu di hadiri oleh ketua tim persiapan Sutan Rusdi, perwakilan sekertariat tim persiapan Sultan Kalupe, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II, pihak satuan kerja (SATKER),perwakilan kejaksaan tinggi negri gorontalo, dinas terkait lainnya dan pemilik lahan yang terkena dampak pembangunan waduk bulango ulu.

“saya sudah bilang sama panitia pihak balai wilayah sungai nama keluarga yang akan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan waduk Bulango Ulu ini yang jumlahnya sekian ratus ini saya minta di tulis di prasasti dan itu di tempel di dinding tebing yang tingginya 75 meter.” Jelas Ishak Ntoma saat membuka konsultasi publik.

Bukan hanya itu Ishak Ntoma juga menambahkan agar anak cucu mereka nanti para pemilik lahan, akan dapat mengetahui bahwa keluarga mereka terdahulu telah membantu pemerintah dalam hal pembangunan waduk Bulango Ulu tersebut.

“Inshaa Allah selama bangunan waduk Bulango Ulu ini di manfaatkan untuk kemaslahatan umat, Inshaa Allah pahalanya juga mengalir bagai air yang mengalir dari mongiilo sampai ke gorontalo sana.” Lanjut Ishak.

Hal senada juga di jelaskan oleh kepala subagian kepegawaian Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sulawesi Arsin Mokoago bahwa dia telah menghubungi langsung kepala BWS terkait permintaan sekda Bone Bolango tersebut.

“Pada prinsipnya pimpinan menyetujui nanti kalo ini sudah berjalan dengan bagus, selesai mulai pelaksanaan-nya jadi semua nama-nama itu akan di data dan akan di abadikan di prasasti yang akan di buat di pintu depan waduk.” Ungkap Arsin saat wawancara.-

Pewarta/foto – Yudi/PUPR

Editor – Dahlan/PUPR

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama