>
Jumat, 22 November 2019 00:50

DPRD Minta penerapan Kartu Antrean BBM Dan Penertiban Pertamini

Oleh
Beri rating
(0 suara)

GORONTALO – Menyikapi antrean panjang di sejumlah SPBU di Provinsi Gorntalo, tim reses daerah pemilihan Kota Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Terminal BBM Gorontalo, Kamis (21/11/2019).

Kunjungan ini dipimpin AW Thalib yang diterima oleh manajemen Pertamina Terminal BBM Gorontalo.

Dalam pertemuan tersebut, tim reses mempertanyakan penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU, kendala yang dihadapi dan solusinya.

Dari penjelasan pihak manajemen Pertamina Terminal BBM Gorontalo,  bahwa premium di tahun 2019 per bulan Agustus sudah mencapai 45.700 KL, sementara untuk biosolar kuota 33 ribu KL sementara realisasi 22.900 KL, Kuota sudah ditentukan PPH Migas dengan memberikan laporan kepada Pemerintah selain itu, Minimnya kuota bensin,  dan solar akan disiasati dengan penggunakan dexlite.

Erwinsyah Ismail, salah satu tim reses menyampaikan bahwa di dalam antrean sebagian besar adalah masyarakat kecil, namun juga ada pengguna besar yang ikut antre sehingga solusi yang diterapkan dengan menggunakan kartu antran.

“Upaya mengatur antrean ini perlu penerapan kartu, bagaimana dengan mobil ekspedisi?” kata Erwinsyah Ismail.

Erwin Ismail juga menjelaskan mobil ekspedisi kartu antreanya akan diberikan oleh Dinas Kumperidag. Dalam pertemuan ini juga terungkap penyebab Antrean panjang akibat tidak tepatnya jadwal BBM yang didistribusikan ke SPBU.

“Misalnya pukul 07.00 Wita, masyarakat sudah mengantre sejak pukul 06.00 Wita, nah ini perlu diatur, karena keterlambatan Pertamina sangat mempengaruhi peningkatan voleme antrean,” tambah Erwin Ismail.

DPRD berharap pemerintah Provinsi Gorontalo dan manajemen Pertamina lebih proaktif, terutama penambahan kuota di hari-hari besar, termasuk membuat regulasi untuk mengatur jenis kenderaan yang akan antre.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah menjamurnya Pertamini, yaitu depot penjual BBM yang didesain seperti pom bensin, ini yang disesalkan oleh anggota DPRD dapil Kota Gorontalo, bahwa Pertamini ini dari hasil audiensi dengan pihak Pertamina, dinyatakan illegal alias tidak resmi.

AW Thalib, ketua tim yang juga Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo sangat menyesalkan ini terjadi tanpa ada pengawasan sama sekali.

“Bisa jadi antrean panjang diakibatkan hadirnya Pertamini, sehingga premium subsidi dijual kembali dengan harga yang relatif lebih dari SPBU,” kata AW Thalib.

 AW Thalib minta keberadaan Pertamini ini harus ditertibkan, Pemerintah harus menyeriusi apalagi di tahun 2020 Pemerintah pusat akan mengecilkan distribusi penggunaan BBM jenis Premium.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Sekretariat DPRD

Baca 46 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo