>

Displaying items by tag: PPID Kelautan & Perikanan

 

GORONTALO – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo meraih terbaik ketiga dalam lomba Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga Pemerintah (PWBLP) tingkat Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

BULANGO SELATAN - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menyalurkan bantuan ikan untuk panti asuhan/pondok pesantren di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Harapan Kita Desa Huntu Utara Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, Rabu (1/7/2020).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

BULANGO SELATAN - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo melakukan silaturahim dengan pelaku usaha perikanan bersama yang memanfaatkan dana Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Usaha Modal Kelautan dan Perikanan (LPUMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (25/6/2020).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KWANDANG – Kabupaten Gorontalo Utara memiliki garis pantai sepanjang 317 km yang menjadikan daerah ini sebagai salah satu wilayah dengan potensi besar pada sektor kelautan dan perikanan (KP).

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara
Jumat, 12 Jun 2020 21:47

DKP Pasok Ikan Segar Untuk Dapur Umum

 

BULANGO SELATAN –  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo merespon cepat korban banjir di Kabupaten Bone Bolango dengan memberikan bantuan ikan segar untuk dapur umum di Kecamatan Suwawa Timur dan Suwawa Tengah, Jumat (12/06/2020).

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

KABILA BONE - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo membagikan makanan buka puasa (takjil) untuk masyarakat pesisir kurang mampu di Desa Botu Barani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, Minggu (10/5/2020).

Sebanyak 200 paket  takjil habis dibagikan di ruas jalan Bone Pantai dan banyak yang diantarkan ke rumah nelayan di pesisir utara Teluk Tomini ini.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 61 ton ikan disiapkan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo  untuk mendukung ketahanan pangan selama wabah pandemi virus corona.

Ikan beku itu ditampung di cool storage di 4 daerah yakni di Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo Utara dan Boalemo.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BULANGO SELATAN - Mengantisipasi kerawanan pangan di bidang perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo Sila N Botutihe melakukan rapat koordinasi dengan kepala dinas Kabupaten dan Kota secara dalam jaringan (daring) melalui aplikasi Zoom, Selasa (31/3/2020).

Rapat yang diikuti oleh Kepala DKP se-kabupaten dan kota serta seluruh kepala bidang, kepala UPTD dan kepala seksi di DKP Provinsi Gorontalo ini membahas beberapa hal penting terkait kesiapan dalam menghadapi Corona Virus Disease 19 (Covid19).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (ATR/BPN) dan Kementerian Dalam Negeri melakukan kerjasama pemberdayaan masyarakat, sebagai salah satu implementasi program ini adalah sertifikasi hak atas tanah (SeHat) Nelayan.

Untuk itu pemerintah menggelar forum sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi SeHAT Nelayan yang dilaksanakan di Hotel Horizon, Kota Gorontalo, Kamis (12/3/2020).

Pertemuan  ini dihadiri Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Usaha Nelayan KKP, Kasubdit Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang dan PPAT, Direktorat SUPD III Kasubdit Urusan Pemerintahan Wilayah 3 Kemendagri, Bapppeda Provinsi Gorontalo, Kantor Wilayah  (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional , Kanwil BRI Gorontalo, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), BPN dan Bappeda kabupaten dan kota.

“SeHat Nelayan merupakan salah satu fokus program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong peningkatan masyarakat nelayan dengan memberikan kepastian hukum (sertifikat) atas kepemilikan/hak atas tanah yang menjadi aset nelayan,” kata Sila Botutihe, Kepala DKP Provinsi Gorontalo saat membuka kegiatan.

SeHAT Nelayan ini adalah program yang sangat direspon Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya Gubernur, Rusli Habibie karena bentuk nyata kehadiran Pemerintah di tengah-tengah masyarakat nelayan.

“Kami sangat berharap program ini akan terus berlanjut dan masyarakat nelayan bisa mengakses modal dengan menjaminkan sertifikatnya,” papar Sila Botutihe.

Provinsi Gorontalo sejak tahun 2010 hingga 2018 memperoleh alokasi SeHAT Nelayan dari KKP dengan total target 3.700 bidang dan realisasinya sejumlah 3.201 bidang atau 85,61 persen.

Angka ini diangap masih jauh dari harapan, namun diakuinya banyak faktor yang mempengaruhi proses sertifikasi tanah nelayan.

“Allhamdulilah tahun 2020 ini kita diberi alokasi 500 calon penerima dan calon lokasi yang berada di 4 kabupaten, Boalemo 100 bidang, Pohuwato 100 bidang, Gorontalo 100 bidang dan Bone Bolango 200 bidang,” ucap Sila Botutihe

Dalam kegiatan forum SeHAT Nelayan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan rumusan yang bisa menjadi alternatif solusi untuk menjawab semua permasalahan rendahnya realisasi SeHAT Nelayan di Gorontalo.

 

Pewarta : Yanto_PPID DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MARISA – Nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan yang hidup di wilayah pesisir harus memiliki kepastian hukum hak atas tanah tempat tinggal, mengubah predikat modal pasif (liquid capital) menjadi modal aktif (active capital).

Kepemilihan tanah dan modal ini dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit lembaga keuangan, baik bank dan nonbank.

Pemahaman ini yang ditekankan dalam sosialisasi fasilitas sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan  di aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato, Kamis (5/3/2020). Sosialisasi ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini dibuka Kepala DKP yang diwakili oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Ikan, Andryanto Rahim. Sebanyak 30 orang menjadi peserta sosialisasi, mereka berasal dari Badan Pertanahan, DKP Kabupaten Pohuwato, penyuluh perikanan, serta nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Dengan program ini parta nelayan dan pelaku usaha perikanan dapat mengakses pinjaman di bank dengan menjaminan sertifikat tanah yang akan diterbitkan nanti,” kata Adryanto.

Program SeHAT nelayan ini sudah ada sejak tahun 2011, dan sampai dengan tahun 2019 tercatat sudah ada 3.201 bidang tanah yang sudah disertifikasi. Pada tahun 2020 ini sudah ada 500 bidang tanah yang akan disertifikasi melalui program SeHAT Nelayan.

Sosialisasi serupa sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Boalemo pada Rabu (4/5/2020) yang dirangkaikan dengan sosialisasi Peraturan Gubernur nomor  65 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelabuhan Perikanan Tilamuta.

 

Pewarta : Yanto - PPID DKP

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 4
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama