>

Displaying items by tag: PPID P2E

GORONTALO – “Pemerintah sedang menggenjot pertumbuhan sektor ekonomi baru sesuai keunggulan daerah masing-masing, ini harus dikonkritkan dalam bentuk perencanaan dan penganggaran, menyinergikan dan mengolaborasikan dengan para pihak untuk mendukung transformasi struktural yang berdaya saing,” kata Sagita Wartabone, Kepala Biro P2E.

Sagita Wartabone mengungkap hal tersebut pada rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) bidang ekonomi Provinsi Gorontalo Triwulan IV tahun 2019 yang dilaksanakan Biro P2E, Rabu (4/3/2020) di ruang Dulohupa Kantor Gubernur.

Rapat yang bertema mendorong transformasi struktural ekonomi yang berdaya saing ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Darda Daraba dan dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Kepala Badan Pusat Statistik, Asisten 2 Bidang Pembangunan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), OPD teknis kabupaten/kota, pemangku kepentingan dan akademisi.

Dalam rapat ini sebagai narasumber adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Budi Widhi Hartanto dan Kepala BPS, Herum Fajarwati.

“Tujuan Rakorev ini adalah untuk melaksanakan evaluasi capaian makro ekonomi Gorontalo tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020, juga untuk menyinergikan kegiatan pembangunan di Provinsi Gorontalo, khususnya dalam bidang ekonomi dalam rangka mendorong transformasi struktural ekonomi yang berdaya saing antara provinsi dan kabupaten/kota,” kata Kepala Bagian Ekonomi, Safrano Isa dalam laporannya.

Dalam sambutan pembukaan, Sekretaris Daerah, Darda Daraba menyampaikan inti pelaksanaan Rakorev bidang ekonomi ini adalah upaya menyinergikan antara provinsi, kabupaten/kota, pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pengendalian inflasi, dan penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.

 

Pewarta : Nikma Bouti – P2E

 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA -  Gorontalo adalah provinsi yang realisasi belanja APBD per 12 November 2019 mencapai 77 persen, angka ini merupakan capaian tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia.

Setelah itu terdapat Provinsi DI Yogyakarta sebesar 72,9 persen, Jawa Tengah 68,9 persen, Lampung 67,4 persen, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 65,8 persen.

Sedangkan realisasi belanja APBD provinsi per 31 Desember 2018, Provinsi Gorontalo berada di peringkat ke-lima sebesar 95,6 persen setelah Kalimantan Barat 98,3 persen, Kepulauan Riau 96,5 persen, Lampung 96,5 persen dan DI Yogyakarta 96 persen.

Capaian ini terungkap saat rapat inventarisasi data realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2018 dan Tahun 2019 tingkat nasional di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Gedung F Lantai III Kementerian Dalam Negeri jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat ini dilakukan dalam rangka pengolahan data dan informasi laporan realisasi pelaksanaan APBD provinsi, kabupaten/kota 2018 dan triwulan III 2019.

“Setiap peserta membawa laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten/kota triwulan III tahun 2019 dan laporan keuangan 2018 yang telah diaudit,” kata Syarifudin, Kepala Sub-Bagian Pengendalian Pembangunan Biro P2E Setda Provinsi Gorontalo yang mengikuti rapat yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ini.

Syarifudin menjelaskan peserta dalam rapat ini adalah 2 orang pejabat yang membidangi pembinaan daerah dan pejabat penghubung TEPRA provinsi, kabupaten/lota yang ditugaskan oleh masing-masing gubernur, bupati/walikota se-Indonesia.

Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TEPRA) ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 20 tahun 2015. TEPRA hadir dalam rangka pengawasan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran berjalan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah.

Pewarta : Jawahirah – Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Antrean panjang masyarakat yang ingin mendapatkan BBM dibahas pada rapat yang digelar Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorotalo, Selasa (15/10/2019).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Gorontalo nomor 050/Bag.Ekbang/988 yang memaparkan situasi dan kondisi antrean kendaraan bermotor di setiap SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Rapat dipimpin Asisten Bidang Pembangunan, Sutan Rusdi, yang dihadiri Dinas PNM ESDM dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Pertamina, Hiswana Migas dan Kepala Bagian Ekbang Kabupaten/Kota.

“Tujuan rapat adalah untuk menyikapi dan mencari solusi terkait antrean panjang masyarajat yang ingin mendapatkan BBM di SPBU dan membahas usulan kuota BBM Provinsi Gorontalo tahun 2020,” kata Sagita Wartabone, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi.

Untuk mengantisipasi antrean panjang BBM di SPBU, ada beberapa alternatif solusi yang ditawarkan Pertamina yakni membuat kebijakan di setiap SPBU hanya boleh menjual satu jenis BBM bersubsidi, membuat kartu khusus bagi pengguna Bio Solar. Penerbitan Kartu ini nantinya bekerjasama dengan Bank, antrean dengan menggunakan nomor antrian. pemilik kendaraan mendaftarkan nomor kenderaannya ke petugas SPBU. Pada saat pengisian nanti akan dihubungi oleh petugas/operator via pesan singkat atau apliaksi whatsapp.

Dalam rapat ini diputuskan penanganan antrean panjang dengan memilih opsi ketiga, namun regulasinya masih akan dibahas kembali oleh Pertamina dan Hiswana Migas

“Pengajuan kuota BBM subsidi Provinsi Gorontalo tahun 2020, Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan ke Dinas PNM ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo,” ujar Sagita Wartabone.

 

Pewarta : Nikma Bouty – Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Setda Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi triwulan III tahun anggaran 2019 di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (15/10/2019).

Rakor ini dipimpin oleh Plh Sekretaris Daerah, Sukril Gobel, yang menghadirkan kepala-kepala OPD, Bupati dan Walikota, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaaan Wilayah XXVI, Ketua DPRD, Ketua Komisi II dan Komisi III DPRD, kepala-kepala instansi vertikal yang ada di Provinsi Gorontalo.

“Tujuan rakorev triwulan III ini untuk melihat sejauhmana serapan anggaran APBD dan APBN di Provinsi Gorontalo,” kata Sagita Wartabone, Kepala Biro P2E Setda Provinsi Gorontalo.

Sagita Wartabone menjelaskan Rakorev ini juga membandingkan capaian penyerapan anggaran triwulan III tahun 2018 yang target fisik bulan September 2018 sebesar 62.54 persen, dan target keuangan bulan September 2018 = 62.11 persen, sedangkan realisasi fisik bulan September 2018 = 66.66 persen, dan realisasi keuangan bulan September 2018 sebesar 60.08 persen.

Tahun ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, yaitu target fisik September 2019 sebesar 65.56 persen, dan target keuangan bulan September 2019 sebesar 59.25 persen.

Untuk  realisasi fisik bulan September 2019 sebesar 75.49 persen, dan realisasi keuangan bulan September 2019 sebesar 67.04 persen.

Dari 33 OPD,  27 di antaranya telah melampaui target fisik dan Keuangan. TEPRA Biro Pengendalian Pembangunan memberikan apresiasi kepada 5 OPD yang yang melampaui target fisik dan keuangan progress bulan September 2019, yaitu Inspektorat yang realisasi target fisik 84,49 persen, realisasinya 91,17 persen, target keuangan 71,43 persen dengan realisasi 74,27 persen. Biro Pengadaan target fisik 86,42 persen dengan realisasi 88,99 persen, target keuangan 82,79 persen dan realisasinya 88,25 persen. Dinas Pertanian target fisik 80,57 persen dengan realisasi 85,25 persen, target keuangan 77,05 persen dan realisasinya 82,64 persen. Biro P2E target fisik 72,04 persen realisasinya 85,20 persen, target keuangan 59,09 persen dan realisasinya 83,08 persen. Sekretariat Daerah DPRD target fisik 68,10 persen realisasinya 84,54 persen, target keuangan 61,41 persen realisasinya 77,50 persen.

Untuk realisasi DAK Fisik Provinsi Gorontalo bulan September 2019 sudah 53 persen dari pagu anggaran Rp 110.219.947.000. Realisasi Fisik APBD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo berdasarkan aplikasi e-Monep periode bulan September 2019 adalah Kabupaten Bone Bolango, realisasi fisik 73.83 persen,  realisasi keuangan 66.42 persen. Kabupaten Pohuwato, realisasi fisik 67.14 persen,  realisasi keuangan 63.95 persen. Kabupaten Boalemo, realisasi fisik 62.71 persen, realisasi keuangan 55.03 persen. Kota Gorontalo, realisasi fisik 61.47 persen  realisasi keuangan 52.4 persen. Kabupaten Gorontalo, realisasi fisik 59.86 persen realisasi keuangan 52.98 persen. Kabupaten Gorontalo Utara, realisasi fisik 37.2 persen  realisasi keuangan 35.2 persen.

Perkembangan Inflasi Bulanan Nasional dan Gorontalo tahun 2019, bulan September 2019, Gorontalo tercatat deflasi sebesar -0,34 persen (mtm) atau menurun cukup tajam dibanding inflasi bulan Agustus 2019 yang tercatat inflasi sebesar 0,71 persen (mtm).

“Komoditas penyumbang inflasi pada bulan September 2019, diantaranya ikan ekor kuning, cabai rawit, pisang, sayuran. Capaian inflasi Gorontalo lebih rendah jika dibandingkan tingkat inflasi nasional pada bulan September 2019 yang juga tercatat deflasi sebesar  0.27 persen (mtm),”ujar Sagita Wartabone.

Laju inflasi tahun kalender sebesar 2,40 persen dan laju inflasi “year on year” (September 2019 terhadap September 2018) sebesar 3,37 persen, masih dalam sasaran tahunan 2019 sebesar 3,5 ± 1 persen.

 

Pewarta : Meyke Sabu

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Pemerintah Provinsi Gorontalo langsung menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tentang penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas dan Liquified Petroleum Gas (elpiji) serta untuk pengendalian kuota jenis bahan bakar minyak tertentu.

Melalui Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (P2E) menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Asisten III Bidang Pembangunan dan dihadiri sejumlah instansi terkait di Ruang Huyula Lantai 2 Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (17/9/2019).

Hadir dalam rapat ini staf ahli bidang ekonomi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kapolda Gorontalo, Komando Resor Militer 133/Nani Wartabone, Kepala Badan PNM ESDM dan Transmigrasi, Kepala Dinas Perhubungan, Operating Head Terminal BBM Gorontalo, Ketua DVC VII Hiswana Migas Gorontalo, Kepala Organda Gorontalo serta Pimpinan SPBU Kabupaten/Kota.

“Selain membahas Surat Edaran BPH Migas tentang Pengendalian kuota jenis BBM tertentu tahun 2019, kami juga memabahas penerbitan Surat Rekomendasi Pemanfaatan BBM (Solar) untuk petani dan nelayan, antrian panjang yang terjadi setiap hari di semua SPBU,” kata Gita Wartabone, Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (P2E).

Hasil rapat ini akan dibahas lebih lanjut pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Sri Yunita Hilipito – Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Serapan anggaran pembangunan Provinsi Gorontalo pada bulan Agustus 2019 meningkat dibandingkan pada buan yang sama tahun lalu.

Peningkatan serapan ini sebesar 68,95 untuk fisik dan 61,68 persen untuk keuangan. Besaran peningkatan ini dipaparkan pada rapat pimpinan progres serapan anggaran bulan Agustus 2019 yang dilakukan oleh Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (P2E), Selasa (17/9/2019).

Rapat yang dipimpin Asisten Administrasi Umum, Sukril Gobel ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo bertempat di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo.

“Tujuan pelaksanaan acara rapat pimpina ini untuk mengetahui sejauh mana realisasi serapan anggaran sampai dengan bulan Agustus,” kata Kepala Biro P2E, Sagita Wartabone.

Gita Wartabone menjelaska serapan sampai dengan Agustus fisik mencapai 68,95 persen dan keuangan 61,68 persen. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2018 di bulan yang sama pada tahun 2018 realisasi fisik 59,17 persen dan keuangan 53,76 persen.

“Untuk serapan anggaran hampir seluruh OPD Provinsi Gorontalo sampai bulan Agustus melebihi target yang ditentukan. Adapun 5 OPD tertinggi untuk serapan sampai agustus terdiri dari Biro Pemerintahan dan Kesra, Biro Pengadaan, Dinas Pertanian, Badan Diklat dan Inspektorat,” jelas Gita Wartabone.

Gita Wartabone mengingatkan OPD untuk dana DAK agar segera menyelesaikan tahap I dan mengajukan tahap ke II paling lambat tanggal 21 Oktober 2019.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo triwulan II Tahun 2019 sebesar 6.68 persen. Dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 38,70 persen.

 

Pewarta : Meyke Sabu – Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi (Rakor) penyiapan data Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi daerah Kabupaten/Kota.

Rakor yang berlangsung Selasa, (3/9/2019) di ruang Huyula lantai 2 Kantor Gubernur Gorontalo ini  juga membahas kebijakan penerbitansSurat rekomendasi bagi petani dan nelayan yang membutuhkan kebutuhan BBM.

Hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Assisten III Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel ini adalah Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dan para Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

“Rapat ini adalah tindak lanjut dari surat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa perihal penyiapan data kebutuhan BBM bagi Kabupaten/Kota dan pengawasan serta laporan pelaksanaan alokasi kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT), jenis solar bagi konsumen pengguna serta dalam rangka kebijakan penerbitan surat rekomendasi bagi petani dan nelayan,” kata Plh Kepala Biro P2E, Safrano Isa.

Secara spesifik, dalam rakor ini membahas topik Surat Edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi  (BPH Migas) tentang Pengendalian Kuota jenis BBM tertentu tahun 2019, penerbitan Surat Rekomendasi pemanfaatan BBM (solar) untuk petani dan nelayan.

“Kami juga membahas informasi kerawanan keamanan di setiap Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan ulah preman, khusus untuk ini akan dibahas lebih lanjut pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo,” ujar Safrano Isa..

aksanaan alokasi kuota jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT), jenis solar bagi konsumen pengguna serta dalam rangka kebijakan penerbitan surat rekomendasi bagi petani dan nelayan,” kata Plh Kepala Biro P2E, Safrano Isa.

 

Pewarta : Juwahirah – Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO – Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Biro P2E) melakukan penginputan DIPA APBN tahun anggaran 2019 ke dalam aplikasi e-Monep (electronic monitoring, evaluasi dan pelaporan).

Kegiatan dilaksanakan di Hotel Maqna Kota Gorontalo, selama 2 hari, Kamis-Jumat (25-26/7/ 2019).

Peserta kegiatan dari sebanyak 21 satuan kerja yang mempunyai pekerjaan fisik dari 8 instansi, mereka berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (PRKP), Dinas Pertanian, Dinas ESDM, Dinas Sosial, Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, Balai Pembangunan Jalan Nasional, dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo (BPPWG).

Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

(Biro P2E), Sagita Wartabone, dalam sambutan pembukaannya mengatakan tujuan kegiatan ini agar program DIPA APBN 2019 dapat dimasukkan ke dalam aplikasi e-Monep, sehingga dapat diketahui progress kemajuan pelaksanaan pekerjaan fisik dan progress serapan anggaran.

“Data hasil pemasukan ini akan ditindaklanjuti, sehingga mekanisme pemantauan dan pengendalian pembangunan dana yang bersumber dari APBN dapat dilaksanakan, karena tugas Gubernur yang merupakan perpanjangtangan Pemerintah Pusat di daerah,” kata Sagita Wartabone.

Kegiatan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengenalan aplikasi oleh Syahrul Mubarak Biki, Ketua Panitia Pelaksana beserta Tim Pengendalian Pembangunan.

“Usai pengenalan aplikasi, kami lanjutkan dengan proses penginputan data DIPA APBN 2019, kamudian memasukkan target yang sudah direncanakan sebelumnya, dan selanjutnya memasukkan realisasi fisik dan serapan anggaran,” kata Syahrul Mubarak Biki.

 

Pewarta : Jawahirah – P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) Sekretariat Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan  PT Pertamina akan mengadakan promo tukar tabung gas elpiji.

Tabung gas yang ditukar adalah tabung bersubsidi 3 kilogram dengan Bright Gas non-subsidi 5,5 kg. Penukaran ini di bekas Kantor Gubernur lama, jalan Jenderal Sudirman Kota Gorontalo, pada Jumat (24/5/2019) pukul 09.00 – 17.00 Wita.

“Tujuan penukaran ini adalah sebagai bentuk sosialisasi agar Aparat Sipil Negara beralih menggunakan elpiji non-subsidi,” kata Sagita Wartabone, Kepala biro P2E, kamis (23/5/2019).

Promo paket penukaran tabung gas ini terdiri beberapa paket, antara lain Paket A, 3 tabung elpiji 3 kg ditukar dengan satu tabung Bright Gas 5,5 kg + isi. Paket B, 2 tabung elpiji 3 kg ditukar dengan satu tabung Bright Gas 5,5 kg + isi. Pelanggan yang memilih Paket B dikenakan biaya tukar tambah Rp75.000 per penukaran.

Paket C, satu tabung elpiji 3 kg ditukar dengan satu tabung Bright Gas 5,5 kg + isi. Pelanggan

yang memilih C dikenakan biaya tukar tambah Rp175.000 per penukaran.

“Ditambah   lagi   pembelian  tabung  baru  Bright  Gas  beserta   isi  senilai   Rp275.000  dan   isi seharga Rp80.000,” kata Sagita Wartabone

Tidak hanya itu, Pertamina juga menyediakan bagi  ASN yang melakukan penukaran

tabung elpiji 3 kg dengan Bright Gas 5,5 kg akan mendapatkan bonus minyak goreng 2 liter, atau

voucher BBM Pertamax seharga Rp25.000

“Ini merupakan bagian dari upaya Biro P2E Setda Provinsi Gorontalo dan Pertamina agar ASN   beralih  menggunakan tabung Bright Gas 5,5 kilogram yang merupakan elpiji non-subsidi,” ujar Sagita Wartabone.

 

Pewarta: Yunita - P2E

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO - Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi (P2E) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Organissai Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Rabu (15/5/2019).

Rapim yang dipimpin Plt Sekretaris Daerah Syukri Botutihe yang diikuti seluruh kepala OPD ini membahas besaran serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bulan April 2019.

“Rapim ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kegiatan OPD dan serapan anggaran sampai dengan bulan April 2019,” kata Syukri Botutihe.

Dalam paparannya, Kepala Biro P2E, Sagita Wartabone menyampaikan progress penyerapan anggraan pembangunan Provinsi Gorontalo untuk bulan April dengan realisasi fisik 37,52 persen dan realisasi keuangan 29,78 persen.

Angka di atas melampaui target yang telah ditentukan, dimana target fisik dipatok 27,01 persen dan target keuangan 21,83 persen.

“Capaian ini merupakan keberhasilan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan pembangun. Ada peningkatan 16 persen pada bulan yang sama dibandingkan  tahun sebelumnya. Pada bulan April 2018 hanya realisasi fisik 20,97 persen dan keuangan 18,91 persen,” ujar Sagita Wartabone.

Selain memaparkan potret tender kegiatan strategis OPD Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone juga menyebutkan OPD yang memiliki progres tertinggi.

“Lima OPD dengan progress tertinggi yaitu Biro Pengadaan, Dinas Kumperindag, Badan Kepegawaian, Dinas Dikbudpora dan Badan Kesbangpol,” tutur Sagita Wartabone.

Sementara itu Plh Sekda Syukri Botutihe saat menutup kegiatan ini menghimbau OPD agar saling berkoordinasi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka percepatan penyerapan anggaran sebagai bentuk layanan pembangunan kepada masyarakat.

 

Pewarta : Santi - Biro P2E

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama