>

GORONTALO – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf berharap kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mampu membantu pembangunan di daerah.

Hal ini disampaikan Paris Jusuf pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan (Diklat) atau pelatihan dasar CPNS Golongan II dan III angkatan XXII, Rabu (22/1/2020).

Menurutnya berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, mengamanatkan instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi CPNS selama satu tahun masa percobaan yaitu Diklat prajabatan.

“Agar para CPNS sebagai unsur utama sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi, diindikasikan dengan sikap dan perilaku yang setia dan taat kepada negara, bermoral profesional serta mempunyai peranan sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah,” kata Paris Jusuf

Pendidikan dan pelatihan dasar ini bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban untuk memperoleh pengakuan kelulusan CPNS, namun sebagai proses pembekalan peningkatan kapasitas kepada calon pegawai.

“Diklat ini merupakan proses peningkatan pengetahuan, kemampuan, keahlian dan ketrampilan yang cukup, agar dapat dijadikan bekal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Paris Jusuf menerangkan tugas pokok dan fungsi kerja lembaga DPRD yang sesuai amanah Undang-Undang ada tiga fungsi lembaga ini antara lain penganggaran, legislasi dan pengawasan.

“Legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Sementara anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerahatau APBD, serta pengawasan yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah,’ papar Paris Jusuf.

 

Pewarta : Hengki - Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Kedatangan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Zainudin Amali di Provinsi Gorontalo pada Rabu (22/1/2020) harus dijadikan momentum untuk meningkatkan prestasi olah raga.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Paris RA Jusuf saat menyambut kedatangan Zainudin Amali.

Paris Jusuf mengapresiasi kehadiran Zainudin Amali sebagai Putra Gorontalo yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) di Serambi MAdinah ini. Menurut Paris, kedatangan Zainudin Amali ke kampung halaman ini merupakan suatu kebanggaan yang patut disyukuri.

“Kehadiran Menpora menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi kepemudaan dan olah raga Gorontalo. Dengan begitu Gorontalo bisa berkiprah serta berprestasi di tingkat nasional bahkan Internasional. Tadi sudah diinventarisir oleh staf Menteri apa saja yang dibutuhkan di daerah-daerah se-Provinsi Gorontalo,” kata Paris Jusuf.

Sementara itu, kedatangan Zainudin Amali setibanya di Gorontalo siang tadi disambut adat Mopotilolo di rumah dinas Bupati Gorontalo. Hadir dalam penyambutan itu pemangku adat, serta unsur Forkopimda, kabupaten/kota.

 

Pewarta : Hengki set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

MANANGGU  – Proses pembukaan jalan alternatif Bolihutuo-Keramat di Kabupaten Boalemo sudah mencapai 90 persen. Kepastian itu diperoleh usai Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama sejumlah pimpinan OPD mencoba jalan alternatif itu, Selasa (21/1/2020).

Jalan yang dikerjasamakan dengan Korem 133 Nani Wartabone itu diharapkan menjadi alternatif jalan nasional yang menghubungkan Kecamatan Botumoito dan Kecamatan Mananggu. Jalur utama dikenal dengan tanjakan dan tikungan yang membahayakan pengguna jalan.

“Alhamdulillah setelah kami tinjau tadi pekerjaannya sudah 90 persen. Hasilnya sudah cukup bagus cuma ada beberapa titik yang ketinggiannya harus diturunkan lagi,” ucap Gubernur Rusli.

Jalan alternatif Bolihutuo-Keramat memiliki spesifikasi panjang 6,4 kilometer dengan lebar 12 meter. Proyek yang dibanderol Rp2 miliar itu diprediksi masih membutuhkan tambahan biaya Rp1 miliar agar bisa berfungsi dengan baik.

“Mungkin kita tambah lagi anggaran untuk menurunkan gridnya,” tambahnya.

Kunjungan kerja Gubernur Rusli ke Boalemo untuk mengikuti berbagai agenda. Selain meninjau pekerjaan jalan, Rusli meninjau pembangunan fadilitas di Balai Perikanan Budidya Laut dan Payau (BPBLP) di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta.

Rabu besok, Gubernur Rusli bersama pimpinan OPD dijadwalkan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Pewarta: Isam - Humas

Dipublikasikan pada Kabupaten Boalemo
Rabu, 22 Januari 2020 00:08

Wujudkan Kamtibmas Yang Aman Dan Kondusif

GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi dan Kepala Penerangan Korem 133/Nani Wartabone Mayor Fathan Ali menjadi narasumber siaran langsung dialog interaktif di Studio Radio Suara Rakyat Hulondalo, Selasa (21/1/2020).

Tema dialog ini adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi mengungkapkan, Kambtibmas digagas oleh Korem diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan Kapolri Tahun 2007.

“Babinkamtibmas bekerja sama dengan Babinsa dan masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo, mendorong masyarakat untuk didirikannnya Pos Keamanan Lingkungan (Kamling) di wilayah masing-masing dengan dilengkapi kentongan,” kata Sofyan Puhi.

Sofyan Puhi menjeskan tujuannya dialog ini adalah menjaga dan merawat keamanan lingkungan, menekan angka kriminalitas dan meminta peringatan dini pada bencana alam.

Ia menambahkan kelompok masyarakat yang berkembang di desa didorong untuk bekerja sama dengan pemerintah desa. Di beberapa tempat nanti kita akan bicarakan dengan pemerintah daerah,

 

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo pada Senin (20/1/2020) membahas sejumlah masalah yang tengah dihadapi masyarakat dan pemerintah.

Masalah tersebut adalah dampak musim hujan, pasokan BBM dan tindak lanjut pemberantasan minuman keras yang maraj di tengah masyarakat.

Rapat ini dipimpin Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie yang dihadiri oleh anggota Forkopimda, Sekda dan para asisten, pimpinan OPD terkait serta pimpinan instansi vertikal.

Dalam rapat ini Rusli Habibie menyampaikan keresahan masyarakat terkait penyaluran BBM jenis premium yang belum tepat sasaran dan masih terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Selain itu masih maraknya peredaran minuman keras di berbagai tempat menjadi perhatian khusus kami.  Kami juga meminta kewaspadaan adanya curah hujan yang tinggi, memiliki risiko terjadinya bencana banjir dan tanah longsor,” kata Sofyan Puhi, Wakil Ketua DPRD Provinsi GorontaLo yang hadir dalam pertemuan ini.

Sofyan Puhi memberikan sejumlah pandangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti dampak penyaluran BBM jenis premium yang tidak tepat sasaran, pemberantasan minuman keras dan mengantisipasi musim hujan.

Sofyan Puhi juga mengajak peserta pertemuan bertanggung jawab memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar waspada dan menghindari hal-hal yang merugikan serta akan mempengaruhi stabilitas daerah.

 

Pewarta : hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 21 Januari 2020 19:42

FSPMI Tolak Kenaikan Iuran BPJS dan Omnibus Law

GORONTALO – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (20/1/2020).

Dengan jumlah massa aksi yang cukup banyak mereka menyuarakan penolakan terhadap omnibus law dan naiknya iuran BPJS Kesehatan. Mereka melakukan orasi di depan gedung sebelum diterima di ruang Dulohupa.

Para aktifis Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ini mengeluarkan tuntutan dan pernyataan sikap yang terbagiatas atas dua kategori, yakni isu nasional dan isu Lokal. Tuntutan tersebut adalah penolakan terhadap omnibus law atau cipta lapangan kerja yang akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, fleksibilitas pasar kerja dan penggunaan outsourcing dan buruh kontrak di perluas, lapangan pekerjaan tersedia berpotensi di isi oleh tenaga kerja asing, jaminan sosial terancam hilang,  menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha, dan penolakan kenaikan iuran BPJS.

Sementara pada isu lokal mereka menolak mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja yang tidak memiliki legitimasi dalam penyelesaian perselisian hubungan insdustrial, penerapan UMP sesuai SK Gubernur Provinsi Gorontalo, menindak tegas perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh baik BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Massa Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) diterima Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo M Kris Wartabone, dan Ketua Komisi IV Hamid Kuna serta anggota DPRD lainnya.

“Tuntutan kami ini dilakukan demi kemaslahatan rakyat Gorontalo,” kata Meyske Abdullah.

Sementara itu M Kris Wartabone mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masa aksi tersebut akan ditindaklanjuti DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi IV.

“Apa yang disampaikan akan kami respon, serta akan di teruskan ke pemerintah pusat,” kata Politisi PDIP ini.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 21 Januari 2020 19:32

AW Thalib Minta CPNS Bangun Karakter yang Baik

GORONTALO  – Ketua Komisi I AW Thalib menyatakan pendidikan dan pelatihan dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penting untuk dilakukan karena sebagai wahana membangun sikap, karakter dan moralitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu disampaikan AW Thalib saat memberikan ceramah umum pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan XXIII Provinsi Gorontalo di Balai Diklat Provinsi Gorontalo, Senin (20/01/2020).

“Pelatihan dasar para CPNS diselenggarakan untuk membangun karakter, sikap, dan moralitas ASN terhadap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar ASN, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN,” kata AW Thalib.

Ia menginginkan para ASN ini dapat meningkatkan mentalitasnya untuk mengendalikan emosi maupun keinginannya. Jika ASN sudah terjebak perilaku buruk di lingkungannya maka akan terjadi hal negatif seperti tindakan korupsi.

“Ketika kita sudah dideklarasi sebagai ASN maka harus tahu kesulitannya. Kita bisa terjebak pada lingkungan sekitar, terpancing emosional, segera ingin memiliki kekayaan yang banyak, terjerumus pada korupsi, atau ketika ASN tidak menemukan keinginannya maka ia menjadi pemalas,” ucap AW Thalib.

Melalui pelatihan dasar ini Ketua Komisi I menegaskan seluruh CPNS untuk merawat toleransi dan saling menghormati dengan menjalin komunikasi yang baik antar sesama.

“Syukur itu implementasikan dalam keseharian, tingkatkan kapasitas, kualitas diri. Siapkan diri sebagai abdi negara dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat,” tutup AW Thalib.

Diklat CPNS ini dilaksanakan mulai 13 Januari - 1 Februari 2020 diikuti oleh 62 orang peserta yang terbagi kedalam 2 angkatan.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) mendatangi kantor DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyalurkan aspirasinya, Selasa (21/01/2020).

Mereka datang dengan keluhan terkait sengketa tanah yang berada di PT PG Gorontalo. Aliansi tersebut diterima Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo di ruang kerja. Terlihat anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang menerima rombongan ini antara lain AW Thalib, Irwan Mamesah, Fikram Salilama, serta anggota lainnya.

Dalam laporannya rombongan aliansi ini berjumlah 5 orang, dengan tujuan melaporan permasalahan lahan HGU yang diduga telah dirampas oleh PT PG Gorontalo.

Mereka menyajikan rincian kronologi perkara yang berawal dari tahun 1977 Almarhum Hamjati Bakari alias ​​Painia meluncurkan lahan di lokasi Ressettlement di Desa Dulohupa yang merupakan pemekaran dari Desa Suka Maju, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

Pada tahun 1978 penetapan pengukuran persillahan pertanian dan pemukiman peneliti, pada tahun 1982 terjadi transfer sungai yang membelah menjadi dua bagian tanah yang diolah dan dikuasai oleh almarhum Hamjati Bakari beserta para ahli waris, bidang menjadi bagian Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Tolangohula, Desa Ombulotanggo Sari Baru dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan HGU PT PG Gorontalo. Sebelah timur berbatasan dengan HGU PT PG Gorontalo. Sebelah selatan berbatasan dengan HGU PT PG Gorontalo. Berbatasan dengan sungai paguyaman seluas 5,1 ha.

Pada tahun 2018 PT PG Gorontalo yang dipimpin oleh Mbantu Karokaro melakukan menyerobotan tanah, pengrusakan tanaman dan gubuk yang ada di lahan dengan anarkis, menggunakan aparatur negara dari TNI dan Polri seperti yang ada pada rekaman video.

Tanaman jagung yang dirusak ini sedang dinanti untuk dipanen oleh sebagian ahli waris. Sebagian ahli waris lainnya juga menunggu panen cabai, pisang dan Kelapa. Semua tanaman diratakan dengan tanah dengan menggunakan 14 alat berat.  Sejak Senin (13/8/ 2018) lahan tersebut dikuasai secara sepihak oleh PT PG Gorontalo hingga saat ini.

Di hadapan para anggota dewan, mereka menjelaskan kronologi tersebut. Melalui Lembaga Aliansi Indonesia BPAN telah melaporkan ke Presiden melalui Jendral Djoni Lubis selaku Ketua Umum DPP Lembaga Aliansi Indonesia Lembaga Penelitian Aset Negara.

Menindaklanjuti perkara yang melibatkan PT PG Gorontalo yang dipimpin Mbantu Karokaro dengan tindakan penyerepotan dan pengrusakan tanaman masyarakat. Mereka menganggap tindakan ini sangat meresahkan, menindas dan merampas lahan milik masyarakat.

Mereka juga meminta aparatur negara TNI dan Polri serta birokrasi untuk tidak terlibat upaya perampasan tanah milik rakyat yang đijadikan lahan tanaman tebu.

“Melihat kronologi dan duduk perkara, maka Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menerima aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti di rapat kerja komisi bersama mitra kerjanya,” kata AW Thalib.

 

Pewarta : Ferdi Igirisa – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rapat dengar pendapat Komisi IV dengan mitra kerja Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo serta BPJS dilaksanakan Selasa (21/1/2020).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Hamid Kuna dimulai pukul 10.15 Wita dengan agenda permasalahan yang dihadapi peserta BPJS PBI Jamkesta yang telah dinonaktifkan melalui verivikasi dan validasi data oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pada rapat tersebut Dinas Kesehatan telah menjelasakan tentang solusi yang ditempuh terhadap para peserta BPJS yang telah dinonaktifkan dengan melapokan ke Dinas Sosial kabupaten/kota dan provinsi serta ke Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dengan melengkapi persyaratan yang lengkap.

Selain itu jika ada peserta yang sementara dirawat di Rumah Sakit dapat melapor kepada para petugas di posko yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang berada di setiap rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo.

“BPJS telah menjelaskan bahwa akan tetap menunggu data valid yang akan diusulkan untuk diaktifkan kembali,” kata Hamid Kuna.

Total peserta Jamkesta Provinsi Gorontalo sebanyak 106.534 jiwa dan yang sudah terdaftar di BPJS sebanyak 59.280 jiwa pada Januari ini, selisihnya sebanyak 47.254 jiwa belum terdaftar dan akan dimasukan pada peserta BPJS.

Pewarta : Hengki – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dalam lanjutan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mengunjungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jumat (17/1/2020) dalam rangka mengadopsi Program Inovasi Desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Asari Fakhsirie Radjamilo, mengatakan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 2.255 Desa, lebih dari 300 Kecamatan. Untuk tahun 2019 Sulawesi Selatan mendapat alokasi anggaran Rp3 triliun dana desa melalui APBN.

“Provinsi Sulsel pada tahun 2019 mendapat penghargaan tingkat nasional dari Kementerian Desa terkait Program Inovasi Desa,” kata Suharsi Igirisa.

Suharsi Igirisa menjelaskan hasil kerja keras ini tidak lepas dari upaya dan peran serta seluruh pelaku dan stake holder. Sebagai contoh salah satu program inovasi desa yaitu Desa Paccekke Kecamatan Soppeng yang memiliki embung dan dijadikan sebagai tempat wisata sehingga mendatangkan PAD bagi desa.

Asari Fakhsirie Radjamilo menjelaskan bahwa Bumdes berperan penting dalam pengelolaan dana desa. Karena Bumdes merupakan motor penggerak didesa. 

“Kiat lain yang dilakukan setiap awal tahun para kepala desa dan pendamping dana desa mendapat arahan dari gubernur dan Forkopimda dalam rangka mengawal bersama program dana desa tersebut,” kata Asari Fakhsirie Radjamilo.

Suharsi Igirisa berterima kasih atas penjelasanini. Diakui bahwa Provinsi Gorontalo masih sangat muda dibandingkan dengan Provinsi Sulsel. Sehingga masih perlu belajar banyak dari Provinsi Sulsel.

 

Pewarta : Yani Uno – Set DPRD

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 13
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama