>

GORONTALO - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Gorontalo terus melakukan inovasi dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai UPT Kementerian Kesejahteraan  Sosial yang ada di berbagai daerah.

Salah satunya kerja sama dengan Loka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (LRSPDSRW) dengan menggelar workshop yang dilaksanakan Sabtu, (26/10/2019). Workshop ini merupakan bentuk dukungan Dinas Sosial provinsi maupun kabupaten/kota dalam memberikan peluang kerja kepada penyandang disabilitas pada dunia usaha di Gorontalo.

Workshop ini dihadiri Dinas Perindag, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, pelaku usaha, penyandang disabilitas rungu wicara, dan juga Gerakan Untuk Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) yakni organisasi khusus yang menaungi penyandang tuli untuk membantu para penyandang disabilitas tuna rungu wicara menangkap informasi yang disampaikan pada kegiatan workshop ini, dinas sosial juga menghadirkan interpreter atau penerjemah bahasa isyarat.

“Disabilitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil interaksi antara individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya,” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo di restoran Saung Telaga.

Risjon Sunge menambahkan peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab pemerintah maupun dunia usaha diperlukan untuk mensejahterakan penyandang disabilitas menjadi tugas penting bersama, sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan yang dimiliki, mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki.

Salah satu caranya dengan memberikan kesempatan atau peluang kerja bagi penyandang disabilitas pada setiap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, bahkan pada dunia usaha paling tidak 2 persen  dari jumlah pekerja, sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 2016.

Menurut Risjon Sunge di Gorontalo cukup banyak masyarakat yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas baik disabilitas fisik, mental maupun sensorik, jumlah total mencapai kurang lebih 6.845 orang yang tersebar di kabupaten/kota.

Untuk penyandang disabilitas sensorik rungu wicara di Gorontalo yang terdata di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini sejumlah kurang lebih 1.610 orang atau 23,52 persen.

“Tidak hanya penyandang disabilitas rungu saja sebagai bentuk perhatian pemerintah, Dinas Sosial juga melaksanakan asistensi sosial pada 133 orang penyandang disabilitas diluar LKS, dan 90 orang di 2 LKS yakni LKS Prima Gorontalo Utara sebanyak 81 dan LKS Madani Pohuwato sebanyak 9 orang.

Selain itu, ada pemberian alat bantu fisik kepada 74 orang dengan ragam disabilitas, bantuan kebutuhan dasar pada 20 orang penyandang disabilitas berat, menjalin kerjasama dengan balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual “Nipotowe” Palu. Untuk menangani penyandang disabilitas grahita melalui pelatihan keterampilan pada 20 orang penyandang disabilitas dari Gorontalo, bersama Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental  “Phala Marta” Sukabumi dengan pembebasan pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penyandang disabilitas mental di Provinsi Dorontalo sekitar 997 jiwa.

“Selain disabilitas, saat ini juga menangani beberapa jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari 26 jenis PMKS yang ada diantaranya anak terlantar, balita terlantar, gelandangan, pengemis, lansia terlantar, dan fakir miskin,” kata Risjon Sunge.

Dinas Sosial juga melakukan pembebasan lebih dari 15 orang penyandang disabilitas yang mengalami pemasungan dan isolasi, juga membantu korban bencana alam, pembinaan dan pendampingan pada anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, korban penyalahgunaan Napza, anak jalanan, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, dan perempuan rawan sosial ekonomi dan komunitas adat terpencil.

“Ke depan, kami terus berusaha untuk menuntaskan semua 26 jenis PMKS,” ungkap Risjon Sunge

Budi Sucahyono, Kepala LRPSDRW “Meohai” Kendari menyampaikan salah satu penunjang keberhasilan penyandang disabilitas rungu wicara untuk turut serta dalam mengembangan penyandang disabilitas  adalah dengan menempatkan Dinas Sosial kabupaten/kota pada pendampingan.

“Sebenarnya penyandang disabilitas rungu wicara dapat berkembang sangat cepat,” kata Budi Sucahyono.

Workshop penguatan kemitraan dunia usaha bagi penyandang disabilitas rungu wicara ditandai dengan  pemberian bantuan alat bantu dengar bagi 20 penyandang disabilitas rungu wicara, 1 paket alat salon kecantikan, dan 1 paket alat menjahit yang diserahkan oleh Risjon Sunge kepada peserta  penyandang disabiltas rungu wicara .

 

Pewarta : Owan dan Ria - Dinsos PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Meskipun ada jaminan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan ternyata kasus perempuan dan anak tidak menurun dan cenderung bertambah. Jumlah kasus yang dilaporkan ternyata lebih sedikit dibandingkan  dengan jumlah kasus sebenarnya.

Hal ini disampaikan oleh Nurhayati Olii yang mewakili Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam bimbingan teknis penguatan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Maqna Kota Gorontalo ini berlangsung selama 3 hari, Senin-Rabu (23-25/9/2019) yang diikuti 60 orang  dari Satgas PPA se-Provinsi Gorontalo, dinas PPA provinsi dan kabupaten/kota.

“Tujuan kegiatan ini untuk membangun pemahaman  dan komitmen Satuan Tugas (Satgas PPA) dalam menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke UPT-PPA /P2TP2A serta meningkatkan pengetahuan peserta tentang layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan,” kata Nurhayati Olii, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Selasa (24/9/2019).

Nurhayati Olii juga menjelaskan perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu dan takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. Juga ada kendala sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki.

Ia berharap pembentukan Satgas Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan  Anak  dapat terwujud sehingga dapat merespon permasalahan perempuan dan anak di masyarakat.

“Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, oleh karena itu harus dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan tidak boleh di abaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun, dengan demikian setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain,” ujar Nurhayati Olii.

Permasalahan perempuan dan perlindungan anak belakangan ini menjadi topik hangat, yang selalu di bahas dalam  banayk forum setiap tahun. Data kekerasan terjadap mereka memiki kecenederunagn meningkat.

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinsos PP dan PA.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo berusaha melakukan inovasi berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam program unggulan Gubernur.

Program tersebut adalah pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi kerakyatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menggelar bimbingan teknis (Bimtek) pengarustamaan gender dan pengarustamaan hak anak bagi forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak kabupaten/kota se–Provinsi Gorontalo.

“Tujuan bimtek ini agar peserta terlatih  Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) serta meningkatkan keterampilan peserta dalam melakukan pencegahan dan penanganan isu-isu perempuan dan anak,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo saat menutup bimbingan teknis, Jumat (20/9/2019).

Bimbingan teknis ini berlangsung 3 hari dari Rabu-Jumat (18-20/9/2019) di Hotel New Rahmat, Kota Gorontalo.

Pewarta : Yoanh Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO - Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Sudah banyak yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kelembagaan pengarustamaan gender.

Namun data menunjukan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Gorontalo dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlidungan Anak   (PPPA) mengangkat isu  ini dalam diskusi tematik dengan tema membangun opini publik untuk penguatan isu dan kelembagaan PPPA di daerah di Hotel Maqna, Kota Gorontalo, Selasa (11/9/2019)

Kepala Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, Risjon Kujiman Sunge dalam arahannya menyampaikan kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai secara global, yang dikenal dengan istilah Planet 50:50, perempuan dan laki-laki setara berperan dan terlibat dalam pembangunan.

Risjon Kujiman Sunge  menjelaskan jika melihat angka kekerasan berdasarkan survey pengalaman hidup perempuan nasional 2016 di Indonesia masih sangat memprihatinkan dan terungkapnya berbagai kasus kejahatan seksual di beberapa daerah.

“Perempuan dan anak menjadi objek sekaligus subyek upaya pencegahan kekerasan dan mewujudkan keadilan serta kesetaraan gender perlu keterlibatan dari semua pihak,” kata Risjon Kujiman Sunge.

Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan analisis gender proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan ada keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas  dan kelompok rentan lainnya.

Diskusi yang diikuti 80 orang peserta ini dari OPD Provinsi, Dinas PPPA Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan forum anak. 

Sebagfai narasumber dari Kementerian PPPA, Ratna  Susianawati, Staf Ahli Menteri Bidang  Komunikasi Pembangunan, Rini Handayani Staf Ahli Menteri Bidang Antarlembaga, Budiyanto Sidiki Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Nurhayati Olii Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Titi Kristiany Margono Kepala Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Data Informasi serta kepala-kepala seksi bidang pemberdayaan perempuan dinas sosial lainnya.

“Ini kesempatan mendorong mengubah cara berpikir, sudah saatnya kita  bicara kesetaraan gender,  dimensinya tidak  hanya perempuan  tetapi mencakup kelompok-kelompok seperti lansia, dan penyandang disabilitas,” kata Ratna Susianawati.

 

Pewarta : YOAN THALIB – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sehari bersama anak adalah program untuk mendorong kepedulian serta kesadaran pemenuhan dan perlindungan hak anak untuk menciptakan kesempatan anak Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan kapasitasnya.

Anak harus mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik, memberikan kesempatan bagi anak, termasuk di dalamnya anak panti dan anak yang termaginalkan untuk mengatualisasikan potensi dan kreatifitasnya dengan penuh keceriaan dan mandiri.

Untuk itu dalam semarak  peringatan Hari Anak Nasional Indonesia Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan program sehari bersama anak dengan tema “Anak Bahagia Indonesia Sejahtera” pada Selasa (10/9/2019).

Menurut Kepala Dinas Sosial PPA dan PA, Risjon Kujiman Sunge dalam sambutan pembukaan kegiatan, menuturkan bahwa momen sehari bersama anak dapat memberikan wahana ekspresi dan aktualisasi diri untuk anak-anak dan menjalin kekuatan silaturahim dan bersosialisasi anak anak.

“Sehari bersama anak ini ada beberapa kegiatan  yang dilaksanakan yakni permainan tradisionalyang dipilih menjadi wahana bermain bagi setiap anak untuk bersuka cita bersama teman- temannya,” kata Risjon Kujiman Sunge.

Sebagai upaya memberi pilihan jenis permainan yang berbeda bagi anak-anak di tengah-tengah gempuran permainan modern sebagai dampak dari kemajuan teknologi di masa kini, permainan tradisional ini dipilih untuk mengurangi kecanduan anak-anak terhadap games modern yang seringkali menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak.

Sehari Bersama Anak ini didukung  oleh PT Pegadaian Gorontalo, CV Mufidah, Anisa Rumah Muslimah G orontalo serta Kalbe Nutrional (susu zee) Gorontalo yang  berlangsung di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Gorontalo, kegiatan seru ini dihadiri oleh Bunda PAUD Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah, Kepala Pengadaian Gorontalo, para Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota  dan Lembaga Kesejahteraan Anak Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Boalango dan Kabupaten Gorontalo, TK PAUD, Sekolah Dasar Luar Biasa  Kota/Kabupaten Gorontalo dan Forum Anak Daerah Provinsi Gorontalo, semuanya lebih dari 350 anak.

Idah Syahidah menjelaskan dalam siklus kehidupan manusia masalah anak-anak merupakan fase manusia mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. karenanya anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

“Mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini karenanya  mereka mempunyai hak yang sama hidup dan berkembang secara optimal, merasakan lingkungan yang aman, nyaman dan bahagia,” kata Idah Syahidah.

Idah Syahidah juga menjelaskan, anak-anak menjadi harapan untuk mewujudkan mimpi-mimpi para founding father di masa lalu. Nasib bangsa ini di masa depan ditentukan oleh seberapa berhasilnya orang dewasa dalam mendidik anak-anak masa kini untuk menjadi manusia yang unggul kelak.

Program sehari bersama anak ini mendapat apresiasi dari Bunda PAUD, Idah Syahida. Kegiatan ini sebagai kerja nyata untuk mengingat kembali dan menggunggah kepedulian serta kesadaran tentang pentingnya pemenuhan dan perlindungan anak, hak-hak anak.

Idah Syahidah berharap tidak hanya sehari ini pelaksanaan sehari bersama anak tetapi besok, lusa dan tiap hari juga  sehari bersama anak, walaupun mungkin waktunya dengan anak hanya sebentar tetapi memberikan kualitas pendidikan terhadap anak-anak.

“Untuk itulah pada momen penting ini sehari bersama anak mari kita bersama sama intropeksi diri apa yang sudah kita lakukan dan berikan pada anak-anak,” ujar Idah Syahidah.

 

Pewarta : Owan Thalib - Dinsos PPPA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 09 September 2019 13:32

120 Kube Di 3 Daerah Mendapat Bimbingan Teknis

GORONTALO - Kelompok Usaha Bersama (Kube)  fakir miskin di tengah masyarakat telah menjadi sarana untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif, khususnya dalam peningkatan pendapatan, menyediakan kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga miskin, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antarwarga, menyelesaikan masalah sosial yang dirasakan keluarga fakir miskin, pengembangan diri dan sebagai wadah berbagai pengalaman antar anggota.

Untuk itu Kube harus mendapat perhatian dan bimbingan dari Pemerintah agar mampu menjalankan fungsinya. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah menggelar bimbingan teknis penrima bantuan Kube.

Bimbingan teknis ini diselenggarakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo di 3 lokasi yang berbeda,  Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo.

Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Risjon Kujiman Sunge menjelaskan tujuan bimbingan tekns bagi Kube ini adalah meningkatkan kemampuan anggota kelompok Kube di dalam memenuhi kehidupan sehari –hari yang ditandai meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan tingkat pendidikan serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial lainnya.

“Ada beberapa aspek sosial yang dapat meningkatkan kemampuan anggota Kube yaitu mengembangkan komunikasi dan relasi sosial yang baik dengan sesama anggota, dengan anggota keluarga dan dengan masyarakat, meningkatkan partisipasi sosial anggota Kube dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepedulian sosial untuk membantu orang lain. dan yang ketiga menguatnya motivasi anggota untuk melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, termasuk kesadaran pentingnya pendidikan,” kata Risjon  Kujiman Sunge, Senin (9/9/2019).

Bimbingan teknis ini dilakukan sehari di setiap kabupaten kota, diikuti oleh peserta 40 kelompok di Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango 50 kelompok dan di Kabupaten Boalemo 30 kelompok Kube. Kegiatan ini  dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Remy Pakaya  dan Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Imran Basiru.

Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo  yakin Kube dapat dijadikan sarana yang efektif bagi warga masyarakat, keluarga miskin untuk mengatasi berbagai keterbatasan, seperti kepemilikan modal informasi, teknologi dan lainnya secara bersama-sama dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial hidup.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO -  Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini cenderung meningkat kuantitas maupun ragam modusnya, banyak kasus yang diliput di berbagai media masa sempat menyita perhatian publik,namun pencatatan dan pelaporan kekerasan belum dapat menggambarkan kondisi tingkat kekerasan perempuan dan anak yang utuh.

Sesuai gambaran utuh tentang kejadian dan bentuk kekerasan yang bersumber dari unit–unit layanan seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres , pusat layanan terpadu, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan P2TP2A, data dan informasi ini penting sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan.

Hal ini yang disampaikan Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Risjon Kujiman Sunge rapat evaluasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) di Naca’s Cafe, Selasa (27/8/2019).

Rapat evaluasi yang berlangsung sehari ini diikuti Polda /Polres, P2TPA se-Provinsi Gorontalo, pengelola/operator data kekerasan perempuan dan anak se-Provinsi Gorontalo, Dinas PPA dan PA kabupaten/kota.

Risjon Sunge juga menambahkan ketidakakuratan data dan  entri data  kekerasan perempuan dan anak akan menyulitkan dalam pencatatan dan pelaporan yang terstandar. hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan mekanisme pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak.

“Lemahnya koordinasi antar lembaga layanan, petugas data yang telah dialihtugaskan  ke tempat lain dan tidak ada transfer knowledge kepada petugas yang baru dan jaringan internet yang tidak memadai menjadi masalah dalam pelaporan kekerasan,” ucap Risjon Sunge.

Risjon Sunge menambahkan persoalan kekerasan dalam rumah tangga banyak  terjadi di keluarga namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk di bawa pengadilan.

Selama ini masyarakat menganggap bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tanggga adalah persoalan pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja,pemikiran yang demikian ini harus diubah.

“Rapat evaluasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan tersedianya data kekerasan, mulai dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) hingga ke kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Data ini dapat dimanfaatkan bagi penyusunan kebijakan, program  dan kegiatan pembangunan. serta  proses pengambilan keputusan,” kata Nurhayati Olii, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Nurhayati Olii  juga menyampaikan, meningkatnya komitmen petugas dalam melakukan pengelolaan data kekerasan sesuai dengan tata laksana dan mekanisme.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah mendorong kemitraan Forum Corporate Soscial Responsibility (CSR)  Kesejahteraan Sosial antara dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai kegiatan.

Untuk itu dibutuhkan penyamaan dan menyatukan persepsi antarunsur di dalamnya agar unsur yang terlibat memahami cara memberikan kontribusi untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui dana CSR kepada masyarakat.

Dana CSR ini diharapkan mampu memberdayakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Untk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Sosial Provinsi Gorontalo yang diprakarsai oleh Bidang Kelembagaan Kemitraan menggelar temu koordinasi potensi dunia usaha Forum CSR-Kesos  yang berlangsung di Hotel Damhil, Kota Gorontalo, pekan lalu.

Temu koordinasi ini diikuti oleh 29 orang peserta yang berasal dari kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo  yang terdiri dari BUMD/BUMN, pelaku dunia usaha dan utusan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pembina Forum CSR-Kesos kabupaten/kota  se-Provinsi Gorontalo.

“Kami berusaha menguatkan kemitraan antara pemerintah, Forum CSR Kesejahteraan Sosial, dunia usaha/badan usaha dan unsur masyarakat melalui kegiatan CSR dalam penyelenggaran kesejahteraan social,” kata Achmad Isnayani Taba,  Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan, Rabu (4/9/2019).

Achmad Isnayani Taba yang mewakili Kadis Sosial PP da PA menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah upaya meningkatkan  koordinasi program dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan antara pemerintah, dunia usaha/ badan usaha dengan forum CSR-Kesos dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Hasil yang ingin dicapai dalam pertemuan ini  mendapatkan sinergi antara badan usaha, dunia usaha dengan pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteran sosial dapat terwujud di tengah masyarakat. kemudian meningkatnya penanganan  penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui CSR kesejahteraan sosial di provinsi gorontalo,” papar Achmad Isnayani Taba.

Dalam kegiatan ini sebagai narasumber adalah Pengurus Pusat Forum CSR, Salman Noersiwan Bahtiar, Ketua Forum CSR Provinsi Gorontalo Sjahron Botutihe.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO - Bantuan sosial pangan nontunai merupakan paradigma baru dalam penetapan strategi percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam bentuk pangan nontunai yang dilakukan secara nasional.

Bantuan ini juga sebagai penyempurnaan subsidi beras sejahtera (rastra) yang dianggap masih kurang efektif dan efisien. pendekatan ini diperlukan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas bantuan sosial pangan bagi penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan telah terdaftar dalam basis data terpadu.

Demikian diungkapkan oleh Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Provinsi Gorontalo pada rapar koordinasi dan evalausiu penyaluran bantuan social pangan nontunai/rastra, Rabu (28/8/2091).

Risjon Sunge menjelaskan tujuan rapat koordinasi dan evaluasi ini adalah untuk menciptakan pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan yang terkait, Dinas Sosial Provinsi dan kabupaten/kota bersama dengan perum Bulog, Himbara, koordinator teknis dan pendamping sosial, agen penyalur serta pelaku kepentingan lainnya yang terkait dalam proses penyaluran bantuan sosial pangan nontunai/rastra.

Pemahaman yang sama tersebut penting untuk meningkatkan efektifitas terhadap sasaran penyaluran bantuan dan tepat waktu bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Rakor yang dihadiri 45 orang ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial pangan nontunai/rastra, sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan.

Rapat ini berlangsung 1 hari diikuti dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota, Bulog Regional Gorontalo, Himbara Cabang Gorontalo dan agen e-warung, koordinator  teknis BPNT/rastra kabupaten dan kota se-Provinsi Gorontalo.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Remy A Pakaya, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin,  Imran Basiru, dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi Program Israwanto Masia turut hadir di kegiatan ini.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  –  Dinamika kehidupan saat ini memiliki potensi timbulnya masalah sosial seperti konflik dan pergeseran moralitas. pada sisi lain, fenomena kesenjangan social yang semakin jauh antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan miskin serta perbedaan status akibat ketidakadilan sosial juga terlihat secara nyata.

Menyikapi fenomena ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menggelar penguatan kapasitas bagi pengelolaan layanan perlindungan perempuan dan anak yang berlangsung  di Naca’s Cafe Kota Gorontalo, Senin (26/8/2019).

Kegiatan ini diikuti  40 orang peserta yang berasal dari Dinas PPPA Provinsi, kabupaten dan kota, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak p2tpa, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda/Polres dan lembaga layanan lainnya.

Penguatan kapasitas ini bertujuan memberikan penguatan kapasitas bagi para pengelola Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tentang penyelenggararan  lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Risjon Kujiman Sunge  mengungkapkan masih banyak tindak kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, serta kasus lainnya yang seakan seperti bom  yang akan meledak.

“Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau nama lainnya yaitu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)  sejak tahun 2002  merupakan respon pemerintah terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Keberadaan P2TP2A  sebagai jawaban atas persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Risjon Sunge

Risjon Sunge menjelaskan keterpaduan mekanisme layanan bagi permpuan dan anak yang mengalami kekerasan berangkat dari kesadaran bahwa pengalaman kekerasan yang dialami perempuan korban sangat beragam, dampak yang di timbulkan juga tidak tunggal tapi multiimpact yang mempengaruhi segala aspek kehidupan korban. Untuk itu penanganannya membutuhkan beragam intervensi dan menyeluruh.

Nurhayati Olii, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan menyampaikan pembentukan P2TP2A merupakan respon pemerintah  terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

“P2TP2A  adalah jawaban persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada awalnya adalah gagasan dan komimen pemerintah bersama masyarakat sipil dalam menghadirkan layanan yang menyeluruh dan terpadu bagi korban, agar mereka dapat mengakses keadilan dan kebutuhannya untuk memulihkan diri dan kehidupannya,” kata Nurhayati Olii.

P2TP2A memiliki tujuan melakukan pelayanan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

 

Pewarta : Owan Dinsos PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 6
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo