>

Displaying items by tag: PPID Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

GORONTALO  –  Dinamika kehidupan saat ini memiliki potensi timbulnya masalah sosial seperti konflik dan pergeseran moralitas. pada sisi lain, fenomena kesenjangan social yang semakin jauh antara yang kuat dan lemah, yang kaya dan miskin serta perbedaan status akibat ketidakadilan sosial juga terlihat secara nyata.

Menyikapi fenomena ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menggelar penguatan kapasitas bagi pengelolaan layanan perlindungan perempuan dan anak yang berlangsung  di Naca’s Cafe Kota Gorontalo, Senin (26/8/2019).

Kegiatan ini diikuti  40 orang peserta yang berasal dari Dinas PPPA Provinsi, kabupaten dan kota, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak p2tpa, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polda/Polres dan lembaga layanan lainnya.

Penguatan kapasitas ini bertujuan memberikan penguatan kapasitas bagi para pengelola Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tentang penyelenggararan  lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Risjon Kujiman Sunge  mengungkapkan masih banyak tindak kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, serta kasus lainnya yang seakan seperti bom  yang akan meledak.

“Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau nama lainnya yaitu Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)  sejak tahun 2002  merupakan respon pemerintah terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Keberadaan P2TP2A  sebagai jawaban atas persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Risjon Sunge

Risjon Sunge menjelaskan keterpaduan mekanisme layanan bagi permpuan dan anak yang mengalami kekerasan berangkat dari kesadaran bahwa pengalaman kekerasan yang dialami perempuan korban sangat beragam, dampak yang di timbulkan juga tidak tunggal tapi multiimpact yang mempengaruhi segala aspek kehidupan korban. Untuk itu penanganannya membutuhkan beragam intervensi dan menyeluruh.

Nurhayati Olii, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan menyampaikan pembentukan P2TP2A merupakan respon pemerintah  terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

“P2TP2A  adalah jawaban persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pada awalnya adalah gagasan dan komimen pemerintah bersama masyarakat sipil dalam menghadirkan layanan yang menyeluruh dan terpadu bagi korban, agar mereka dapat mengakses keadilan dan kebutuhannya untuk memulihkan diri dan kehidupannya,” kata Nurhayati Olii.

P2TP2A memiliki tujuan melakukan pelayanan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

 

Pewarta : Owan Dinsos PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

 

GORONTALO – Sosialisasi penyaluran bantuan sosial non-tunai, asistensi sosial penyandang disabilitas seluruh Indonesia digelar di Hotel Salak Heritage Bogor, Rabu-Sabtu Jawa Barat, (21-24/8/2019).

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, Margowiyono, dan dihadiri perwakilan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan pendamping penyandang disabilitas dari seluruh provinsi.

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) adalah bantuan yang diberikan kepada penyandang disabilitas secara non-tunai dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi hak dan terapi dalam rangka peningkatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial penyandang disabilitas sebagai bagian masyarakat.

 “Pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia harus mendukung pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas yang meliputi bantuan untuk dukungan nutrisi, dukungan kesehatan, terapi, pengasuhan dan perawatan serta dukungan keluarga,” kata Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial, Margowiyono.

Yusnandar Karim, Kepala Seksi Disabilitas dan Lansia Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang menghadiri kegiatan ini mengatakan ASPD ini diperuntukkan kepada 22.500 penyandang disabilitas seluruh Indonesia. Dengan bantuan ini diharapkan kondisi penyandang disabilitas menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

“Penyandang disabilitas dimaksud adalah mereka yang berusia 6 bulan – 60 tahun pada saat pendataan, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain,  tidak mampu menghidupi diri sendiri dan mengalami kesulitan mengakses layanan publik yang berakibat tidak terpenuhinya hak hidup penyandang disabilitas,” papar Yusnandar Karim.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar pelatihan OPD Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPTG) Kabupaten/Kota.

“Kami ingin menguatkan komitmen dan peran strategi masing-masing OPD penggerak dalam melaksanakan perannya untuk percepatan pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di daerah khusus, memetakan dan mengevaluasi peran strategis di masing-masing OPD penggerak dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG,” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Selasa (20/8/2019)

Pelatihan PPRG ini berlangsung selama 4 hari, dari Senin-Kamis (19-22/8/2019) yang salah satu outputnya adalah menyusun rencana aksi strategis masing-masing OPD penggerak.

Pelatihan ini dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terkait pengintegrasian gender dalam berbagai  tahapan, proses  dan bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pelatihan ini juga menyangkut semua sektor pembangunan antara lain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup dan hukum, sekaligus peningkatan kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia PPRG.

Risjon Sunge mengungkapkan kondisi perempuan secara umum dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal. Dalam Gender Development Index (GDI)  dan Gender Empowerment Measurment (GEM) menunjukan masih adanya kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki, dengan kondisi perempuan yang masih tertinggal.

Fakta inilah yang membuat perhatian pemerintah  terhadap penyelesaian masalah pemberdayaan kaum perempuan semakin serius agar tercapai adanya kesetaraan dan keadilan gender.

“Sebagai langkah strategis mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah dengan menerapkan strategi PUG dalam pembagunan,” papar Risjon Sunge.

Risjon Sunge berharap pelatihan ini dapat menghasilkan program dan anggaran SKPD yang responsive gender untuk menumbuhkembangkan aparatur terhadap aspek kesetaraan gender yang dapat dituangkan dalam sistem perencanaan penganggaran pada SKPD serta memberikan wawasan dan pemahaman tentang konsepsi dasar PUG dan PPRG.

Mohamad Iksan,  Asisten Deputi Kementerian PPPA mengatakan selama ini PUG dipandang sebagai tugas dan tanggung jawab dari Dinas PP dan PA daerah semata termasuk urusan PUG dan PPRG, “Padahal kita  paham bahwa isu perempuan adalah isu lintas sektor yang ada di mana-mana tidak saja berada di dinas PP dan PA saja tetapi juga berada di dinas lainnya, seperti dinas pertanian, kesehatan, pekerjaan umum, ketenagakerjaan bahkan di perhubungan,” ujar M Iksan.

Ia menyampaikan  pelatihan ini sebagai terobosan Kementerian PPPA karena OPD penggerak selain dinas PP dan PA adalah 4 satuan kerja atau OPD yang mempunyai peran yang strategis dalam fungsinya di pemerintahan daerah baik provinsi dan kabupaten kota.

“Salah satu problem yang sulit sekali menyelesaikan adalah kemiskinan. Ini harus diselesaikan bersama-sama dengan melibatkan kaum perempuan,” ujar Budiyanto Sidiki, Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo.

Pelatihan ini menghadirkan Assisten Deputi Kementerian PPPA Bidang Kesejahteraan Gender Mohamad Iksan, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki, Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo Risjon Kujiman Sunge, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Nurhayati Olii, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Data Informasi Titi Kristiany Margono, Kepala-Kepala Seksi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan peserta pelatihan yang berjumlah 50 orang dari 4 penggerak PUG Kabupaten Kota se-provinsi Gorontalo.

  

Pewarta : Yoan Talib – Dinas PP dan PA

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Untuk membangun sinergitas Kementrian Sosial dengan penyelenggara pengumpulan uang atau barang (PUB) terkait program sosial secara berkesinambungan dan untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  meresmikan jembatan CSR SCTV di Desa Taladuyunu Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

Pembangunan jembatan ini melalui program CSR ini untuk mengurangi permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan dan ketunaan. Masalah ini memerlukan penanganan yang menyeluruh serta dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Peran dan partisipasi masyarakat serta media dalam menangani permasalahan sosial menjadi penting, kami mengajak seluruh masyarakat khususnya yang mempunyai potensi untuk dapat menggali sumber yang ada untuk pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial,” kata Hotman, Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Kementerian Sosial, Senin (19/8/2019).

Hotman menyampaikan peran masyarakat melaksanakan tanggung jawab sosial menjadi bagian yang penting dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial yang tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sementara itu, Risjon Kujiman Sunge Kepala  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  menambahkan jembatan ini merupakan jembatan lama yang kondisinya sudah menghawatirkan.

Jembatan ini adalah penghubung antardesa yang memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. banyak manfaat yang di dapat dengan dibangunnya jembatan baru, selain dapat memperlancar arus lalu lintas antardesa juga merupakan penopang jalur perekonomian bagi masyarakat sekitar.

“Sekarang masyarakat tidak perlu khawatir lagi melewati jembatan ini karena dibangun dengan material yang kuat dan kokoh sehingga kenderaan roda dua dan roda tiga (bentor) sudah bisa melintas di atasnya,” kata Risjon Sunge.

Dalam peresmian jembatan ini hadir juga Direktur CSR Surya Citra Media yang juga Ketua Umum Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV -  Indosiar, Imam Sujarwo, Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga, Kepala Subdit Perizinan dan Pengumpulan Direktorat Sumber Dana Bantuan Sosial Serimika Boru Karo, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Remy Pakaya, Kepala Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS) serta Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS).

Pembangunan jembatan bantuan CSR ini diusulkan saat HKSN 2018 oleh dinas Sosial Pohuwato yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Provinsi ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial melalui pola kemitraan CSR SCTV akhirnya merealisasikannya.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas PP dan PA

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

GORONTALO –  Semarak Hari Ulang Tahun yang ke-58  Pramuka, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Gorontalo menggandeng Taruna Siaga Bencana (Tagana) melakukan kolaborasi kegiatan.

Kolaborasi ini bukan yang pertama kali, pada 2017 Tagana membantu Gerakan Pramuka dalam program Pembangunan Mesjid Dusun Waolo Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Juga Kwarda Goronatlo melibatkan Tagana ikut serta dalam membina anak-anak yang putus sekolah di Desa tersebut.

Pada Momen Hari Pramuka 2019 ini, Pramuka kembali menggandeng Tagana untuk menggelar program “Pramuka Bersih Negeri”.

Dukungan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak ini mengerahkan 70 orang pada Rabu (14/8/2019) dengan memungut sampah plastik di 2 lokasi.

“Kami mebersihakn sampah plastic di 2 lokasi, Terminal 42 Andalas  lalu di Pasar Bulotadaa Barat. Sampah yang di kumpulkan di kegiatan Bersih Negeri sekitar 16 Kg  yang hasilnya sampah plastik ini,” kata Yusni Trisya Sunge Pakaya, Ketua Dharma Wanita Dinas Sosial PP dsan PA.

Sampah plastic tersebut ditimbang oleh Bank Sampah Tinelo Lipuu  dibawah  Direktur Yusni Trisya Sunge Pakaya.

Kegiatan ini lalu berlanjut dengan aksi donor darah serentak yang di Ikuti oleh Tagana Provinsi Gorontalo sebanyak 70 orang peserta dari semua instansi yang ikut dalam Donor Darah Serentak.

Dari 48 kantong  darah  yang didapat yang paling banyak mendonorkan darah Adalah Tagana Provinsi Gorontalo.

Selain itu ada banyak kegiatahn kolaboratif eperti Pentas Seni, gelar senja sampai dengan kegiatan ulang janji Tagana Provinsi Gorontalo ikut andil terlibat di dalam di kegiatan hari Pramuka yang ke 58.

Yusni Trisya Sunge Pakaya  berharap bahwa ke depannya Tagana ini jadi Sahabat Pramuka untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam hal kegiatan- kegiatan sosial, Kemasyarakatan, masalah ekonomi dan lainnya.

Dalam kegiatan ini hadir Kepala Dinas Sosial PP dan PA, Risjon Kujiman Sunge, Pengurus Kwarda Pramuka Provinsi Gorontalo Bidang Pembinaan Anggota Muda Yusni Trisya Sunge Pakaya, sejumlah peserta.

 

Pewarta : Yoan Thalib - DInas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO  – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menggelar peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan korban Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kegiatan ini berlangsung di hotel Maqna Kota Gorontalo yang berlangsung selama 2 hari, Rabu-Kamis (14-15/8/2019).

Kegiatan ini dilaksanakan dilatarbelakangi korban kekerasan terhadap perempuan di berbagai wilayah  di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Mereka juga membutuhkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak yang telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang–Undangan.

Pelayanan dan hak yang harus diterima antara lain hak untuk mendapatkan informasi, layanan kesehatan, pengaduan, pendampingan di semua tahap proses hukum, pelayanan kesehatan, konseling, perlindungan dalam rumah aman  dan pemberdayaan untuk pemulihan kembali pada keadaan semula.

“Kegitan ini untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat penegak Hukum yang akan menjadi kelompok sasaran agar dapat menjalankan tugas dan perlindungan perempuan  korban KDRT  dan korban TPPO,” kata Nurhayati Olii, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan  Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Jumat (16/8/2019).

Ia juga menjelaskan tujuan kegiatan untuk menyamakan persepsi di kalangana aparat penegak Hukum tentang penanganan kasus kekerasan TPPO terhadap perempuan yang responsif gender dan pemenuhan kebutuhan perempuan korban KDRT dan TPPO.

“Pemenuhan hak atas perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah menjadi fenomena yang membutuhkan penanganan secara serius  serta berkelanjutan dan untuk mewujudkan peningkatan peran, perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas PP dan PA Provinsi Gorontalo.

Dari data Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga  setiap tahunnya.

Pada tahun 2016 sejumlah 32 kasus , tahun 2017  sejumlah 57 kasus  dan tahun 2018 sejumlah 88 kasus.

Ini menurut Risjon sunge merupakan keadaan darurat yang harus ditindak lanjuti  karena terjadi peningakatan kasus dari tahun sebelumnya.

“Kami terus memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat, agar angka kekerasan perempuan dan anak setiap  menurun,” ujar Risjon Sunge.

Dalam kegiatan ini hadir Hasan Assisten Deputi Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum  dan Stigmatisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak KPPA), AKBP Ramlah Pulumoduyo Kasubdit  IV  Renakta Ditreskrimum Polda Gorontalo, Kepala Seksi Pemenuhan Hak  Perempuan Ferdy Rius Modanggu, Kepala Seksi  Orang dan Harta Benda (OHARDA) Kejaksaan Tinggi Gorontalo Anto Widi Nugroho.

Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang tediri dari aparat  penegak hukum dari Kepolisian, kejaksaan, pendampig hukum, Dinas Pemberdayaan Permpuan Dan Anak  Kabupaten/Kota, P2TP2A Provinsi Kabupaten Kota Se Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas PP dan PA 

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Forum koordinasi perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo di Hotel Damhil Kota Gorontalo, Rabu (14/8/2019).

Forum ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Karena komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, kepentingan terbaik anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Upaya untuk melakukan perlindungan hukum  anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme khususnya terkait dengan upaya pencegahan dan penangananya bersifat Cross Cuttingissue atau lintas bidang yang banyak dilakukan dinas dan instansi vertikal serta masyarakat di daerah.

“tujuan Forum ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman serta meningkatkan komitmen pelaksanaan kebijakandan peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak dan radikalisme dan tindak pidana terorisme,” kata Kepala Dinas Sosial PP dan PA provinsi Gorontalo, Risjon Kujiman Sunge saat membuka kegiatan ini.

Hadir sebagai narasumber adalah narasumber adalah Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponco Respati Nugroho Asisten Deputi Konflik Sosial Komenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(PMK), Hasan Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Stigmatisasi Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Ani M Hasan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahaan Terorisme Provinsi Gorontalo, Muhammad Edi Muin Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo.

Hadir juga Kepala Bidang pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo  Nurhayati Olii, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Perempuan Ferdy Rus Modanggu serta 45 orang  peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, pekerja Sosial, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi  dan UKM, Lembaga pembinaa Khusus Anak, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia, PK Bapas, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Kepolisian, UPTD PPA, Himpunan Psikologi, Akademisi, Lembaga Perlindungan Anak, Kantor Wilayah Kementrian Agama.

“Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk hidup,  tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,”  kata Nahar.

Nahar mengusulkan agar pemerintah daerah memiliki kebijakan tentang perlindungan anak dari radikalisme dan terorisme dengan harapan ada payung hukum dan koordinasi yang baik.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 13 Agustus 2019 18:54

Lindungi Anak Dari Radikalisme Dan Terorisme

GORONTALO –  Untuk meningkatkan pemahaman pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi, radikalisme dan tindak pidana terorisme, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar sosialisasi.

Sosialisasi yang digelar ini adalah kebijakan perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, organisasi kemasyarakatan dan media massa di Provinsi Gorontalo.

Sejumlah narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hadir dalam kegiatan ini, antara lain Asisten Deputi perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum, Hasan,  Asisten Deputi Konflik Sosial  Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ponco Respati Nugroho dan Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN, Eka Sulistia Hardiningsih.

“Anak merupakan generasi, asset, pemilik masa depan bangsa dan negara. Karenanya kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia ditentukan oleh pembinaan sejak dini.  orang tua, keluarga dan masyarakat diorientasikan untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas PP dan PA Provinsi Gorontalo, Selasa (13/8/2019).

Risjon Sunge menyampaikan bahwa radikalisme dapat menjadi ancaman anak secara berkelanjutan dari sisi pemahaman agama, bermasyarakat, hingga tumbuh kembangnya. Pemerintah Provinsi Gorontalo menilai terorisme merupakan masalah yang menuntut perhatian semua pihak karena mengancam kehidupan masyarakat, khusunya terhadap anak-anak.

Hingga saat ini belum terlihat indikasi jaringan terorisme yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban atau saksi di Provinsi Gorontalo. Namun pemerintah mewaspadai berbagai hal yang dapat mengancam terjadinya terorisme.

“Keluarga yang paling utama, orang tua sebagai unsur utama dalam pembinaan, pengawasan, memberikan nilai budi pekerti yang baik terhadap anak,’ ujar Eka Sulistia Hardiningsih.

Dalam sosialisasi yang diikuti 100 orang peserta ini dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nurhayati Olii, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Perempuan Ferdy  Rus Modanggu.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Petugas penanggulangan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau lainnya harus siapa 24 jam, memiliki keterampilan yang dibutuhkan saat terjadi bencana dan memiliki kemampuan manajerial yang tinggi.

Untuk membentuk tenaga atau petugas penanggulangan bencana inilah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar bimbingan teknis manajemen pengungsi.

Kegiatan ini dilaksanakan selama Rabu-Sabtu (7-10/8/2019) yang bertempat di Hotel Sumber Ria Kota Gorontalo, diikuti oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kabupaten Kota sebanyak 50 orang  yang mempunyai pengalaman dalam penanggulangan Bencana.

“Bimbingan teknis manajemen pengungsi ini dimaksudkan untuk menyediakan petugas penanggulangan bencana alam yang dapat memberikan pelayanan sosial kepada korban bencana alam selama tinngal di shelter,” kata Kepala Seksi Perlindungan Sosial Bencana Alam, Yusran Wartabone mewakili mewakili Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Sabtu (10/8/2019).

Selama mengikuti bimbingan, peserta diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang dinamika kelompok, manajemen shelter penanggulangan bencana, upaya perlindungan Sosial bagi Kelompok rentan seperti anak-anak perempuan wanita hamil lansia dan disabilitas, dan prinsip peran pendamping dan langkah pendampingan sosial shelter.

Sejumlah narasumber didatangkan untuk memberikan materi, 3 orang berasal dari Provinsi Gorontalo dan analis bencana Kresno Aji Setionegoro dari Kementerian Sosial.

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada warga Negara Indonesia terhadap bencana,” tutur Yusran Wartabone.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara terkoordinasi, terencana, terpadu dan berkesinambungan untuk mengurangi risiko bencana.

Yusran Wartabone menyampaikan bahwa pemerintah sebagai fasilitator memberikan pembekalan pengetahuan keterampilan melalui pelatihan sebagai bentuk kesiapsiagaan penaggulangan bencana.

Pelayanan yang dilaksanakan nantinya melalui pengungsian (Shelter), meskipun sifatnya sementara  dan darurat.

“Bersifat darurat karena terkait pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk itu diperlukan petugas yang mampu memahami manajemen shelter, terampil dan tangguh, memiliki kesiapsiagaan, kecepatan, dan ketepatan beraksi terhadap pemenuhan kebutuhan korban bencana,” papar Yusran Wartabone.

Saat bertugas di lapangan, petugas juga memiliki semangat dan jiwa empati yang tinggi sehingga korban bencana merasa terlayani dan terlindungi.

Bimbingan teknis manajemen pengungsi ini membekali peserta dengan materi di dalam ruang dan praktik lapangan.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar pemetaan dan advokasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai berapa banyak LKS-LU yang sudah terbentuk untuk selanjutnya dilakukan pemetaan dan membantu yang berinisiatif membentuk LKS-LU, juga untuk mengklasifikasikan LKS ke dalam kategori embrio, tumbuh, berkembang dan mandiri.

Pemetaaan ini dilakukan di LKS Fitrah Mandiri Kota Gorontalo dan LKS Beringin Kabupaten Gorontalo pada Sabtu-Selasa (3-6/8/ 2019).

Pemetaan di Provinsi Gorontalo dilakukan di 2 LKS, LKS-LU Beringin di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo  dan Yayasan Putra Mandiri yang ada di kota Gorontalo serta satu lokasi yang diadvokasi  untuk pembentukan LKS-LU.

“Pemetaan  ini melibatkan 2 pendamping dari Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo,” kata Andi Sugiati, Kepala Subseksi Asesmen dan advokasi Sosial dari Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) Minaula Kendari, Kamis (8/8/2019).

Peserta pemetaan masyarakat khususnya inisiator Pendiri LKS-LU sangat antusias, karena kebutuhan lembaga yang mewadahi kegiatan kelanjutusiaan sangat tinggi, seperti pusat keterampilan Posyandu lansia dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) lansia, tetapi belum ada Lembaga yang mewadahinya.

Team LRSLU Minaula Kendari  yang diketuai oleh Andi Sugiati menyampaikan bahwa hasil pemetaan ada 3 permasalahan yang berbeda.

Yang pertama dikunjungi merupakan masyarakat yang berinisiatif ingin membentuk LKS. Secara Kebetulan  yang bersangkutan telah aktif mengelola PKBM, Posyandu Lansia, Pusat keterampilan lansia (membuat Sulaman karawo) dan Tempat Penitipan Anak (TPA) yang dinaungi Yayasan Muslimat NU, sehingga yang bersangkutan hanya Tinggal mengajukan permohonan pembuatan Surat Keputusan LKS-LU kepada Yayasan.

Sedangkan  lokasi kedua yaitu Yayasan Putra Mandiri merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendampingan lansia, pendampingan disabiltas dan kursus keterampilan yang telah melakukan banyak kegiatan kelanjutusiaan.

Lokasi terakhir LKS- LU Beringin yang ada di kabupaten Gorontalo yang berdiri sejak tahun 1976 perizinan dan administrasi LKS ini sangat lengkap. Kegiatan yang dilaksanakan sudah terprogram  dengan baik, bahkan lansia ini  telah memiliki panti untuk menampung lansia terlantar.

Yusnandar Karim yang mewakili Kepala Bidang Rahabilitasi Sosial dan perlindungan Anak mengatakan masyarakat perlu didorong untuk membentuk wadah layanan bagi lanjut Usia.

“Layanan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) lanjut Usia.

Dari data yang ada, saat ini wadah masyarakat yang menyelenggarakan layanan LKS-LU ada 4 yakni LKS Beringin Limboto Kabupaten Gorontalo, LKS Yayasan Putra Mandiri Kota Gorontalo, LKS Prima Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dan LKS Madani Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato,” tutur Yusnandar Karim.

Keberadaan wadah masyarakat ini, dirasa masih kurang memenuhi harapan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial lanjut usia. Untuk itu perlu ada dorogan bagaimana elemen masyarakat bersama-sama memikirkan kontribusi kegiatan para lanjut usia,

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama