>

Displaying items by tag: PPID Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terus melakukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA).

Upaya ini juga diikuti peningkatan keterampilan latih dalam melakukan pencegahan dan penanganan isu-isu perempuan dan anak.

Hal ini dilakukan karena kondisi pembangunan gender di di daerah ini khususnya  dari aspek ekonomi masih timpang.

“Beberapa indikator  menunjukkan adanya kesenjangan Laki-laki dan perempuan, dari data Badan Pusat Stastik (BPS) Provinsi Gorontalo menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan laki-laki mencapai Rp13 juta sedangkan perempuan Rp4,6 juta,’kata Kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo saat membuka Pelatihan Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) bagi lembaga profesi dan dunia usaha.

Pelatiahn yang digelar di Hotel Damhil Kota Gorontalo pada Selasa-Rabu (6-7/8/2019) ini dihadiri Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo Risjon Kujiman Sunge, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Nurhayati Olii, Asisten Deputi Partisipasi Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Prihartini, Kepala Seksi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Data Informasi Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Titi Kristiany Margono, dan 45 orang peserta dari fasilitator gender, fasilitator anak dan staf di lingkungan Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo.

Risjon sunge mengungkapkan dari sektor lapangan pekerjaan yang mempunyai produktivitas tinggi didominasi oleh laki-laki seperti sektor pertambangan, penggalian, listrik, air, angkutan, pergudangan dan komunikasi. Sedangkan komposis perempuan yang bekerja di sektor tersebut tidak mencapai 10 persen.

“Permasalahan ini tidak bisa di tangani oleh pemerintah saja tetapi butuh peran dari semua pihak baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga profesi, akademisi, media, dunia usaha, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten kota Se-Provinsi Gorontalo,” papar Risjon Sunge.

Sementara itu Asisten Deputi Partisipasi Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Prihartini mengatakan mandat Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan Anak.

“Pada kenyataanya sampai saat ini perempuan dan anak masih mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh hanya satu kementerian, lembaga, SOPD saja, atau lembaga masyarakat saja, namun diperlukan sinergitas semua pihak,”kata Sri Prihartini.

Sinergitas ini menjadi sangat penting untuk memperoleh hasil dan capaian tujuan yang optimal demi terbangunnya kesamaan persepsi tentang pengarustamaan gender dan hak anak, terbangunnya komitmen bersama dalam mendorong terwujudya program dan kegiatan yang lebih responsif gender dan anak.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 08 Agustus 2019 07:34

Inilah 3 Persyaratan Pengasuhan Anak

GORONTALO – Ada 3 persyaratan pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga asuhan anak, yaitu orang tua anak tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik mental spritual maupun sosial, orang tua dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Persyaratan pengasuhan ini disampaikan pada sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak yang dilaksanakan Biro Hukum Kementerian Sosial di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, pada Senin (5/8/2019).

Sehubungan dengan telah diundangkannya PP nomor 44 tahun 2017, maka pemerintah melakukan dilakukan sosialisasi dalam rangka menyampaikan informasi guna diperoleh pemahaman dan pengertian yang sama oleh Dinas Sosial, Satuan Bhakti Pekerja Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)  terkait pelaksanaan pengasuhan

Sosialisasi ini dihadiri Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo Risjon Kujiman Sunge, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Seksi  Anak Dinas Sosial Linda Rauf, dan 35 orang peserta terdiri dari Lembaga Kesejahteraan Anak, Sakti Peksos, TKSK dan Dinas Sosial Kota Gorontalo.  

Sebagai narasumber Kepala Bagian Penyusunan Naskah Hukum Sekretariat Jenderal Kemensos, Akhiril Hadi.

“Begitu kompleksnya persoalan  anak sehingga mengharapkan dukungan dan perhatian kita baik dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan kabupaten kota, lembaga asuhan anak yang ada di kabupaten kota dan semua elemen baik itu dari pemerintah, masyarakat maupun di lingkungan keluarga, semuanya harus terlibat dalam persoalan anak sehingga dapat teratasi,” kata Risjon sunge dalam mengawali materi sosialisasinya.

Lebih lanjut Risjon Sunge berharap tidak ada  yang menjadi hambatan dan kendala dalam menyelesaikan persoalan anak tanpa adanya partisipasi dari semua pihak. Oleh karena itu sangat di butuhkan partisipasi untuk mendorong agar orang tua di dalam keluarga dan lembaga pengasuhan anak, serta masyarakat agar memahami peran masing-masing dalam upaya pengasuhan anak yang baik dan benar.

Sementara itu, Akhiril Hadi menyampaikan bahwa  Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak mengamanatkan setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, jika terjadi pemisahan anak atas kepentingan terbaik bagi anak tersebut, maka pengasuhan harus dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak yang sifatnya sementara sampai dilakukan pengasuhan yang permanen.

Akhiril Hadi menambahkan, bahwa dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh Lembaga Asuhan Anak, terdapat 3 syarat yaitu pertama, orang tua anak tersebut tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, kedua, orang tuanya dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan, dan ketiga, anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Akhiril Hadi menekankan peran pentingnya kelekatan (attachment) antara anak dan orang tua agar anak dapat dengan mudah mengkomunikasikan kebutuhan dan keluhannya kepada orang tuanya, dimana kelekatan ini penting untuk dikembangkan pada masa tumbuh kembang anak khususnya pada 3 tahun pertama kehidupannya

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 08 Agustus 2019 07:21

Provinsi Gorontalo Layak Anak Tahun 2020

GORONTALO – Membincang dunia anak memang menyenangkan, karena anak adalah generasi akan datang yang harus disapkan kehidupannya sejak awal.

Untuk itu, program sosialisasi tentang ruang yang layak bagi dinamika anak harus selalu digaungkan agar semua pihak yang memiliki kepentingan dengan masa depan memahami dan menerapkan apa yang sudah menjadi kebutuhan tumbuh kembangnya anak.

Untuk itu Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Gorontalo mengundang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar dialog interaktif dengan tema Indonesia Layak Anaak 2030, Gorontalo Layak Anaak 2020, Senin (5/8/2019).

Dialog yang dipandu oleh presenter TVRI Budi Muda ini disiarkan secara langsung menghadirkan Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo Risjon Kujiman Sunge,  Dian Nur Hanggraeini orang tua dari Rifki Hanif, dan Harun Daluku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

“Di tahun 2030 Negara Indonesia Menuju Negara Layak Anak.  Menjadikan Provinsi gorontalo harus layak anak dan mempunyai target untuk memenuhi persyaratan menjadi kota layak anak,” kata Risjon Sunge.

Risjon Sunge memaparkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun 2030 mempunyai target menuju Provinsi  Layak Anak, ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi diantaranya adalah semua kabupaten kota harus layak anak termasuk Provinsi Gorontalo.

Sampe saat ini baru 1 kabupaten yang layak anak yaitu Kabupaten Gorontalo, masih ada 4 kabupaten dan 1 kota yang belum layak anak.

Perlakuan terhadap anak harus melibatkan semua tempat diantaranya  sekolah harus ramah anak, Puskesmas harus ramah anak, dan semua tempat pelayanan publik harus ramah layak anak termasuk infrakstruktur harus ramah layak anak.

“Keterlibatan kita dalam perlindungan terhadap anak, ada anak yang berhadapan hukum, ada anak yang bermasalah dan anak yang terlantar termasuk anak disabilitas. Ada forum anak  yang sudah dibentuk  di Provinsi gorontalo  yang memiliki tugas dan Fungsi sebagai pelapor dan pelopor,” ujar Risjon sunge

Sementara itu Harun Daluku mengatakan Kabupaten Gorontalo  sejak tahun 2008  menjadi pilot project tempat pelaksanaan Kota Layak Anak di Indonesia oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam indikator pencapaian Provinsi dan Kabupaten/Kota Ramah Layak Anak ada namanya klaster perlindungan khusus.

Di Provinsi Gorontalo ada 8 desa yang sudah diambil sampelnya untuk menjadi desa ramah terhadap anak yang berkebutuhan khusus termasuk anak yang memiliki masalah pendengaranya.

Dian Nur Hanggraeini dalam membagi pengalamanya mengatakan bahwa anak yang berkebutuhan khusus itu adalah anugrah dari yang maha kuasa. Karena Tuhan tidak akan menitipkan anak yang spesial kalau bukan orang tua nya hebat.

“Tidak ada orang tua manapun ingin anaknya berkebutuhan khusus pastinya ingin anaknya sempurna. Tetapi semua adalah anugrah Tuhan  yang kita tidak bisa hindarkan,” ujar Dian Nur Hanggraeini.

Menangani anak berkebutuhan khusus ini bukanya saja tanggung jawab  pemerintah tetapi tanggung jawab organisasi lain yang berkaitan dengan anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi yang paling penting  adalah di lingkungan keluarga

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dalam rangka menyemarakkan Hari Anak Nasional (HAN) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar lomba mewarnai.

Lomba mewarnai ini dijadikan ajang untuk melatih saraf motorik hingga kreativitas dan daya imajinasi serta mengasah kreativitas anak, kegiatan ini juga untuk mendorong anak dapat belajar empati secara dini.  

Kegiatan yang menggandeng PT Pegadaian, tupperware, dan Susu Hilo diikuti oleh ratusan anak di Kota Gorontalo. Mereka membawa perlengkapan mewarnai masing-masing, beradu lincah menggunakan aneka pewarna.

Bunda PAUD Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie membuka lomba mewarnai ini, dalam sambutannya ia berpesan agar menjadikan keluarga sebagai surga untuk anak anak.

“Karena dalam setahun Hari Anak Nasional hanya diperingati sekali saja, maka jadikanlah setiap hari sebagai hari anak  dengan selalu menjaga dan membibingnya demi masa depan mereka,” kata Idah Syahidah Rusli Habibie, Kamis (1/8/2019).

Idah Syaihidah juga menjelaskan anak generasi penerus yang mengambil alih pimpinan bangsa ke depan, orang tua harus mendidik anak sebaik-baiknya dan mengawasi tumbuh kembangnya.

“Awasi perminan ponsel pintar yang dapat mempengaruhi cara berfikir, kita tidak bisa menutup mata dengan melarang anak memegang ponsel,” ujar Idah Syahidah.

Dalam lomba ini perwakilan sponsor terlihat hadir, mereka adalah Deputi Bisnis PT Pengadian (Persero) Area Gorontalo Agus Tokhid, Manager Tupperware Area Kota Gorontalo Jesica Unonongo dan Marketing Promosi Leader Susu HILO area Kota Gorontalo Rosita Hamid.

“Anak-anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita karena itu nasib dan masa depan anak-anak adalah tanggung jawab kita, orang tua,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo yang didampingi Ketua Dharma Wanita Unit Dinas Sosial PP dan PA, Yusni Trisya Sunge Pakaya.

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 02 Agustus 2019 13:23

Pentingnya ASI Eksklusif Dan Pembatasan GGL

GORONTALO – Sebanyak 100 orang mengikuti sosialisasi kesehatan reproduksi dan bahaya Rokok bagi anak sebagai pelopor dan pelapor, mereka terdiri dari anggota Forum Anak Daerah, organisasi perkumpulan anak dan siswa SMA/Sederajat. 

Mereka mendapat penyuluhan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerjasama dengan Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo.

Topik yang disuguhkan kepada pesera ini adalah Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, gizi seimbang, dan pembatasan Gula Garam dan Lemak (GGL) bagi keluarga dan sosialisasi kesehatan reproduksi, bahaya rokok bagi anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) di Provinsi Gorontalo.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Maqna Kota Gorontalo pada Kamis (1/8/2019) yang dibuka oleh Kepala Dinas Sosial PP da PA Provinsi Gorontalo, Risjon Kujiman Sunge. Hadir dalam sosialisasi ini Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Nurhayati Olii, Kepala-Kepala Seksi di Bidang Pemberdayan Perempuan.

“Tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pentingnya pemberian ASI Ekslusif, gizi seimbang, dan pembatasan Konsumsi GGL pada keluarga. Juga meningkatkan pemahaman tentang bahaya rokok dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi pada anak dan remaja,” kata Risjon Sunge.

Selain itu tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan peran keluarga dan anak sebagai pelapor dan Pelopor  dalam pemenuhan hak anak atas ASI, Gizi seimbang, bebas dari Asap rokok dan kesehatan reproduksi.  

Setiap anak sudah selayaknya mendapatkan hak yang sama dalam kelangsungan hidup dan mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan pemenuhan hak anak atas kesehatan seperti tercantum dalam UUD 1945  Pasal 288 ayat 2  dan pasal 28h ayat 1.

Terdapat 9 peraturan Menteri Kesehatan yang khusus mengatur pemberian layanan  kesehatan terkait anak  antara lain mendapatkan ASI eksklusif, pengaturan pembatasan konsumsi terhadap Gula Garam dan Lemak (GGL), bahaya Rokok dan Informasi kesehatan reproduksi  sampai dengan anak usia remaja yang luput dari perhatian orang tua.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan terjangkau  dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan terutama dalam menjamin hak tumbuh  kembang secara optimal dan terarah.

“Sebagai agen perubahan, anak bisa menjalankan  peranannya  sebagai 2P yaitu Pelopor berarti terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif  bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang   sehingga terlibat  untuk melakukan  perubahan yang lebih baik lagi. Yang Kedua pelapor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat atau pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak pelindungan anak di lingkungan masing-masing,” papar Risjon Sunge.

Nurhayati Olii, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan menambahkan  keluarga merupakan ujung tombak dalam pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak  seperti pemberian ASI EksKlusif, Gizi seimbang, dan Pembatasan  GGL.

“Anak di usia sekolah menengah merupakan garda terdepan dalam mengkampanyekan kesehatan reproduksi  dan bahaya rokok. Untuk itu informasi terkait hal tersebut perlu didiseminasikan  kepada keluarga dan anak di Indonesia. Keluarga dan anak harus menjadi pelopor dan pelapor dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan,’ ujar Nurhayati Olii.

 

Pewarta : Yoan Thali - Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Untuk membangun cmencari solusi  terhadap masalah yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar workshop komplementaritas Program Keluarga Harapan (PKH).

Workshop yang digelar di Hotel New Rachmat Kota Gorontalo ini juga dijadikan sarana membangun kesepakatan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran dan kedudukanya.

“Tujuan workshop ini agar masing-masing instansi penyelenggara PKH memahami tugas dan perannya, juga agar koordinasi antarinstansi penyelenggara PKH terjalin dengan baik. Yang pada akhirnya pelaksanaan PKH di daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar,” kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Sularno Suhono, Kamis (1/8/2019).

Program keluarga Harapan (PKH) merupakan pemberian bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan syarat mereka harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khusunya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Saat ini Provinsi gorontalo memiliki jumlah peserta PKH sebanyak 61.859 ribu KPM dengan jumlah pendamping 275 orang, operator 19 orang, koordinator kabupaten/kota 6 orang dan koordinator wilayah (korwil) 1 orang, total SDM PKH provinsi gorontalo berjumlah 301 orang.

Sularno Suhono menjelaskan tujuan PKH adalah memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang,  memenuhi kebutuhan dasar  dalam jangka pendek serta merubah pola pikir keluarga  miskin, dan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang dirancang  untuk membantu PKM dalam bentuk bantuan bersyarat. Upaya ini dimaksudkan untuk peningkatan sumber daya manusia,  kualitas pendidikan dan kesehatan lebih baik.

Ferdi Adam, Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengatakan PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki akses yang lebih baik dengan memanfaatkan pelayanan sosial dasar.

Pelayanan ini antara lain kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan, dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin.

“Pelaksanaan PKH membutuhkan kerjasama antar lintas sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan komitmen dari instansi terkait,” tutur Ferdi Adam.

Workshop yang berlagsung dari Selasa-Kamis (30/7-1/8/2019) dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Sularno suhono,  Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial Ferdi Adam ini diikuti 37 orang dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Koordinator PKH, Operator, perwakilan Korcam, Dinas Dikbudpora, Dinas Kesehatan, dan Bappeda Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –  Korban bencana yang mengalami masalah psikososial harus segera mendapat penanganan dan layanan yang layak dari Pemerintah.

Untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  menggelar bimbingan teknis layanan psikososial di Hotel Sumber Ria Kota Gorontalo, mulai Selasa-Jumat (30/7-2/8/2019).

Bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang dampak Psikososial akibat kejadian bencana, merancang intervensi sosial terhadap korban bencana yang mengalami masalah psikososial dan melakukan advokasi sosial serta rujukan terhadap korban bencana alam yang mengalami psikososial yang berisiko terhadap kejiwaan kepada ahli yang profesional.  

“Kami ingin ada kersediaan petugas layanan dukungan psikososial yang profesional, untuk itu kegiatan ini dilaksanakan,” kata Sekretaris Dinas Sosial PP dan PA provinsi Gorontalo Iskandar Misilu, Kamis (1/8/2019).

Iskandar Misilu menjelaskan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) merupakan satu bentuk pelayanan yang diperuntukan bagi korban yang mengalami trauma akibat bencana. LDP ini dapat berupa terapi psikososial, pelayanan konseling, psikoedukasi, serta penguatan penguatan sosio psikologis lainnya.

Layanan ini mensyaratkan pendekatan dan intervensi secara profesional, memadukan antara pendekatan psikologis dengan pekerjaan sosial. Sehingga membutuhkan tenaga layanan psikososial yang profesional, berintegritas dan memiliki kompetensi untuk dikaryakan disejumlah titik pengungsian akibat bencana.  Tenaga pendamping psikososial yang purnawaktu dan mampu merespon kebutuhan psikososial korban sangat diperlukan.

“Kami berharap peserta dapat merespons kegelisahan kita selama membangun satuan tugas sosial khusus, mampu, tangguh dan handal dalam menyediakan  lahan dukungan psikososial kepada korban bencana,” kaat Iskandar Misilu.

Dalam bimbingan teknis ini di Dinas Sosial mengundang Annastasia Hustiantie, Kepala Seksi Pemulihan  dan Penguatan Sosial Kementerian sosial.

Annastasia Hustiantie menjelaskan LDP merupakan layanan sosial dasar kepada korban bencana yang menghadapi  gangguan agar mampu keluar dari masalah  trauma, dan merupakan salah satu pendekatan  spesifik.

“Kita memiliki sejumlah potensi yang sangat kuat untuk mewujudkan kualitas sumber daya yang sangat diperlukan saat ini. Kekuatan itu antara lain tersedianya regulasi, relawan sosial yang tangguh seperti  Tagana, Kampung Siaga Bencana (KSB), Pelopor, karang taruna, PSM, TKSK Lembaga kesejahteraan sosial, Organisasi sosial kemasyarkatan yang siap bergerak,”kata Annastasia Hustiantie.

Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta yang berasal Tagana dan KSB yang telah memiliki pengetahuan dasar dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

Hadir juga Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Sularno Suhono dan Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Yusran Wartabone.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo melakukan monitoring pemberdayaan komunitas dengan memberikan bantuan stimulan pembangunan rumah sederhana bagi warga Kawasan Adat Terpencil (KAT).

Sebanyak 126 unit rumah sederhana dibangun untuk warga KAT yang tersebar di 3 Kabupaten, Kabupaten Utara sebanyak 45 unit, Pohuwato 42 unit dan Boalemo 39 unit.

Salah satu yang sedang dibangun berada di Desa Potanga Kabupaten Gorontalo Utara. Di desa ini merupakan lokasi pemberdayaan KAT hasil pelaksanaan penjajagan awal dan studi kelayakan tahun 2018, di lokasi ini masyarakatnya berada di lereng gunung sehingga akses menuju lokasi tersebut sangat sulit terutama dalam musim hujan.

“Kami melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan KAT serta melihat dari dekat pelaksanaan pekerjaan pembagunan rumah warga,” kata Kepala Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Darwis Sidiki, Kamis (1/8/2019).

Monitoring di Desa Potanga Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara ini dilaksanakan selama 2 hari, Selasa-Rabu (23-24/7/2019).

Dala monitoring ini, Darwis Sidiki didampingi sejumlah Staf Pemberdayaan KAT, Khairul Ikhsan Sumardin, Faradila Ointu, Wartin Dama dan Djoni Abdullah.

Darwis Sidiki  menjelaskan monitoring yang dilakukan Tim Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo ini untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan pembangunan rumah masyarakat melalui Program Komunitas Adat Terpencil (KAT), mengevaluasi ke lokasi pembangunan  di Desa Potanga.

“Kami ingin mengetahui dan mengukur keberhasilan dan kendala yang di alami oleh masyarakat, melihat secara dekat progres pembagunan 45 unit yang ada di desa Potanga,” tutur Darwis Sidiki.

Pembangunan Rumah KAT di Desa Potanga ini sejumlah 45 unit ini sudah memasuki minggu ke 4 dengan progres pekerjaan yang seharusnya dicapai sesuai dengan time schedule 57,96  persen namun kondisi yang ada di lapangan bobot pekerjaan baru berkisar 51,69 persen sehingga mengalami kelambatan.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO –Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar sinkronisasi program potensi dunia usaha Forum Coorporate Social Responsibility (CSR– Kesos).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Damhil, Universitas Negeri Gorontalo (UNG) pada Senin (22/7/2019) ini dihadiri Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Achmad Isnayani Taba, Kepala Seksi Kemitraan Sosial Eldat Rahim, dan 30 orang peserta yang berasal dari dari kabupaten/kota utusan BUMD/BUMN, pelaku usaha dan utusan SKPD pembina Forum CSR-Kesos.

Upaya membangun kemitraan pemerintah, forum CSR-Kesos, dunia usaha dan unsur masyarakat melalui peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Tujuan terbentuknya Forum CSR-Kesos di Provinsi dan kemudian ada rencana aksi program forum CSR-Kesos, perusahaan, badan usaha melalui tanggung jawab social,” kata Achmad Isnayani Taba.

Achmad Isnayani Taba menjelaskan bahwa paradigma pembangunan kesejahteraan sosial telah mengalami pergeseran signifikan sejak otonomi daerah.  Pergeseran tersebut antara lain makin menguatnya prakarsa dan inisiatif daerah penyelenggara pembangunan serta makin pentingnya pembangunan kesejahteraan sosial diletakan sebagai satuan pendekatan terintegrasi dan menyeluruh.

Yang tidak dapat dikesampingkan dalam prgesaran ini adalah menguatnya peran masyarakat dan lintas sektor usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial,  lintas sektor dan dunia usaha memiliki kedudukan dan posisi yang penting.

Jaringan kerjasama   kelembagaan dunia usaha sebagai upaya menggali  potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan tujuan meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesejateraan yang bersifat kemitraan.

Eldat Rahim, Kepala Seksi Kemitraan Sosial  mengungkapkan bahwa di sisi lain sebagian besar dunia usaha di daerah ini yang telah menjalankan tanggung jawab sosialnya hanya sebatas karikatif, bersifat insidentil dalam penanggulangan masalah sosial.

“Penyebabknya beberapa faktor di antaranya belum ada kerjasama sinergis antara  dunia usaha dengan lintas sektor termasuk pemerintah daerah,” kata Eldat Rahim.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Tidak banyak penyelenggara undian berhadiah dan pengumpulan sumbangan dan barang yang memahami ketentuan yang berlaku.

Untuk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  menggelar sosialisasi Program Pengelolaan  Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS) yang berlangsung di Hotel New Rahmat Kota Gorontalo, Senin (15/7/2019) pekan lalu.

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman penyelenggara  Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan memberikan perlindungan  kepada masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan yang berkedok undian berhadiahdan  pengumpulan barang yang dilakukan oleh oknum tertentu.

“Kami berharap peserta sosialisasi pekan lalu dapat meningkatkan tanggung Jawab  penyelenggaraan UGB dan PUB untuk melindungi masyarakat,” kata  Kepala Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo Risjon Kujiman Sunge, Selasa (23/7/2019).

Selain itu Rsijon SUnge berharap penyelenggaraan UGB dan PUB masyarakat sesuai ketentuan dan perundang-undangan, meningkatkan kewaspadaan masyarakat  terhadap tindak penipuan oknum tidak bertangguang jawab yang mengatasnamakan penyelenggara UGB/PUB serta meningkatkan peran partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam masyarakat acap muncul pengelolaan sumber dana bantuan sosial atau upaya menghimpun dana dan barang untuk tujuan tertentu oleh oknum tertentu tanpa izin pemerintah. Banyak warga yang menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan penyelenggara UGB/PUB.

“Pengumpulan uang atau barang  menunjukan kecenderungan meningkat baik jumlah dan jenisnya serta tersebar di berbagai wilayah seluruh Indonesia,” ujar Risjon SUnge.

Fenomena tersebut pada satu sisi menunjukan peningkatan peran serta masyarakat sebagai salah satu  sumber dan potensi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pada sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif  seperti penipuan berkedok Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan pengumpulan uang atau Barang (PUB) dengan berbagai modus.

Remi Pakaya, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meminta peran pengawasan masyarakat di daerah yang sering menjadi lokasi pengumpulan dan peredaran undian berhadiah.

“Perlu pengawasan insentif, juga didukung sumber  daya manusia yang kompoten agar penyelenggaraan UGB dan PUB mempunyai Nilai  Fositif  sebagai wujud promosi,” kata Remi Pakaya.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama