>

Displaying items by tag: PPID Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

GORONTALO – Dalam era global ini hampir semua aspek kehidupan harus di persiapkan untuk bersaing dalam dunia yang semakin terbuka. Dengan kondisi seperti ini, diprediksi isu-isu kesejahteraan sosial akan semakin berkembang, karena terjadi benturan kepentingan di antara aspek kehidupan manusia.  

“Hasil benturan kepentingan akan membawa dampak sosial dalam bentuk timbulnya permasalahan sosial, permasalahan politik yang berujung pada permasalahan sosial, permasalahan ekonomi berujung pada permasalahan sosial, persoalan teknologi berujung pada permasalahn sosial dan masih banyak  lagi permasalahn sosial lainya,” kata Risjon Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, Sabtu (6/7/2019)

 Permasalahan sosial akan semakin bertambah dan bervariasi, tidak hanya konvensional saja seperti  permasalahan kemiskinan, tuna susila, lanjut usia tetapi berbagai permasalahan sosial baru seperti pemutusan hubungan kerja, tawuran, kerusuhan antar etnis, kesewenang-wenangan, penghakiman sendiri seperti Korban Tindak Kekerasan( KTK) saat ini.

Dinas Sosial Provinsi Gorontalo sebagai leading sektor penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)  berupaya melaksanakan amanat UU berupa pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Korban Tindak Kekerasan(KTK).

Bantuan UEP bagi KTK  dikembangkan secara Individu dengan sistem pendampingan, sehingga korban dapat mengembangkan diri, baik secara emosional maupun sosial, serta memperoleh  kemandirian di tengah keluarga dan masyarakat.

“Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi,bentuk bentuk  kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan funsi sosialnya terganggu,” Risjon Sunge menjelaskan.

Tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan disertai dengan tindak kekerasan  secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan pengunaaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman  atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri dan orang lain.

Urain tersebut disampaikan Risjon Sunge saat membuka bimbingan teknis kewirausahaan dan motivasi sosial bagi korban tindak kekerasan. Kegiatan ini dilaksanakan di aula Kantor Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa (2/7/2019).

Dalam kegiatan ini hadir Sekretaris Dinas Sosial PP da PA Iskandar Misilu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Didi Wahyudi Bagoe, Sekretaris Dinas Sosial Gorontalo Utara Sefry Bobihoe, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalagunaan Nafza dan peserta Korban Tindak Kekerasan sebanyak 25 orang.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas Sosial PP dan PA

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo Utara

GORONTALO – Mereka yang pernah hidup di balik dinginnya jeruji besi bukan berarti tidak ada harapan untuk lebih baik lagi dan menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat.

Seperti yang dialami oleh 25 orang di Gorontalo ini, mereka adalah bekas penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo yang sudah diverifikasi mendapat bimbingan teknis kewirausahaan  dan motivasi sosial.

Kegiatan ini digelar oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Mereka,  Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) ini dikumpulkan pada  Senin lalu di Hotel Golden Sri, Kabupaten Pohuwato.

“Bimbingan ini bertujuan untuk menguatkan dan memberikan kesempatan kepada BWBLP untuk memulihkan psikis dan mendorong  minat menjalankan usaha agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup,” kata Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Rabu (3/7/2019)

Menurutnya, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak bisa dilakukan setengah hati, untuk mengantipasi penyandang  tidak mengulangi lagi perbuatanya dan percaya diri untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Ketidakmampuan sebagian masyarakat melaksanakan fungsi  sosialnya menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan upaya yang sistematis dan terorganisir mengembalikan keberfungsian sosial dan menyejahterakan PMKS tuna social,”  papar Didi Wahyudi Bagoe.

Ia merinci, dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disebutkan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan  dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Pada Pasal 6 ayat 1 dinyatakan bahwa rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan ketunaan sosial seperti tuna susila, gelandangan, pengemis, eks narapidana, ODHA, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang dan penyimpangan perilaku yang memerlukan perlindungan khusus.

“Dalam bimbingan tersebut saya berharap peserta mempunyai keinginan dan tekad kuat membangun kepercayaan diri  dan mengambil hikmah dari masa lalu yang membuat mereka menjadi BWBLP,” tutur Didi Wahyudi Bagoe

Dalam bimbingan teknis ini hadir Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Iskandar Misilu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato Achmad Djuuna, Kepala Seksi Rehabilitasi sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang (KPO) dan Korban Penyalahgunaan Napza(KPN) Zaenab Panigoro.

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

Dipublikasikan pada Kabupaten Pohuwato

GORONTALO – Workshop sinkronisasi dan pemetaan dunia usaha industri dalam pemberdayaan perempuan digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Dalam workshop ini peserta merumuskan kebijakan strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan dan melakukan analisis situasi keberdayaan perempuan dalam dunia usaha  dan industri.

“Kami memberikan gambaran tentang pentingnya peran perempuan dalam memberikan kontribusi pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IGD),” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo saat membuka kegiatan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Senin (24/6/2-2019).

Pemetaaan potensi dunia usaha dan industri sangat berperan aktif dalam upaya memberdayakan perempuan, juga perumusan langkah strategis dalam akselerasi peningkatan peran dunia usaha dan industri dalam pemberdayaan perempuan.

“Kami melakukan sinkronisasi program peran dunia usaha dan dunia industry, termasuk tantangan yang harus dihadapi, aksesbilitas dalam mencapai peluang kerja di tengah dunia bisnis yang menggeliat,” ujar Risjon Kujiman Sunge.

Risjon mengakui  masalah yang sedang dibahas ini belum sepenuhnya terpetakan potensi dan perannya dalam pemberdayaan perempuan.

Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perwujudan kesetaraan gender sangat berpengaruh terhadap pembangunan anak yang berkualitas yang dilahirkan oleh perempuan yang memiliki SDM berkualitas pula.

Dari data indeks pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo tahun 2018 telah mencapai 71,09 persen lebih rendah dari capaian nasional yang 71,74 persen.

Pembentuk Indek Pemberdayaan Gender (IDG) adalah perempuan sebagai tenaga manager, Profesional, admisitrasi teknisi telah mencapai 57,73 persen lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 47,59 persen. Sedangkan kontribusi pendapatan perempuan dalam rumah tangga baru mencapai 26,10 persen dari rata rata nasional yang mencapai 36,62 persen.

Workshop ini diikuti oleh Kepala Bidang  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo, Pengelola Dunia Usaha  dan Dunia Industri, serta OPD yang terkait, dan Kelompok Masyarakat Potensial yg berjumlah 30 orang. Sebagai narasumber adalah Gunarto sebagai narasumber dari Lembaga Pengkajian dan pengembangan Sumber Daya Pembangunan.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas PP Dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar pertemuan penyusunan  laporan barang persediaan dan aset Barang Milik Negara (BMN) semester  satu tahun 2019.

Pertemuan yang berlangsung Rabu-Jumat (26-28/6/2019) bertempat di Hotel Sumber Ria Kota Gorontalo.

ini dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Sularno Suhono,  Kepala Sub-Dit Pemulihan dan Reintegrasi  Sosial kementerian Sosial Jony Pasomba sebagai narasumber, Kepala Seksi Bencana Alam Yusran Wartabone, dan 20 orang peserta terdiri dari operator dan pengelola logistik Kabupaten/kota .

Topik yang dibahas adalah penyusunan laporan penggunaan logistik bantuan sosial korban bencana alam, penataaan dan pengelolaan logistic, penyelenggaraan bantuan logistik, pencatatan barang bantuan berupa barang persediaan yang masuk maupun keluar atau disalurkan.

“Pencegahan dan penanggulangan bencana secara Cepat dan tepat wajib dilakukan, salah satu yang penting tetapi sering diabaikan adalah perihal sistem pengelolaan dan pelaporan logistik bencana. Sehingga segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup  manusia, pangan, sandang, papan dan turunanya,” kata Sularno Suhono.

Sularno Suhono juga memaparkan Pembagunan sistem informasi pengelolaan Logistik berupa pencatatan dan pelaporan persediaan yang tepat.

Pematari, Jony Pasomba menjelaskan mengacu kepada Standar Pelayanan Operasional (SOP) maka bahan Logistik yang diperlukan bisa sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan tepat sasaran  serta terhindar dari kemungkinan masalah hukum.

Oleh karena itu, Perencanaan, pengelolaan dan penggunaan logistik harus benar-benar tercatat dengan sebaik mungkin,khususnya dalam hal keluar masuk barang atau pergesaran mutasi barang harus disertai dengan berita acara.

Petugas pengelola logistik  dapat membuat perencanaan, penyusunan kebutuhan  dan pengelolaan logistik secara Realistis, disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah, terutama pada  saat terjadi musibah atau bencana.

“Petugas pengelola logistik  harus membuat perencanaan, jangan sampai usulan kebutuhan logistik tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Jony Pasomba.

Maka dari itu penyaluran bantuan untuk korban bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran jangan sampai penyaluran terlambat karena kesalahan administrasi.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas PP Dan PA

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

BILUNGALA – Jumlah orang dengan disabilitas yang membutuhkan pelayanan yang memadai di Provinsi Gorontalo mencapai 5135 jiwa.

Di sisi lain jumlah lembaga yang menangani disabilitas ini tidak semuanya mampu menjangkau keseluruhan, apalagi sebagian besar penyandang disabilitas bertempat tinggal di pedesaan dan jauh dari jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial keliling.

Padahal pemerintah melalui  Kementerian Sosial mengembangkan program rehabilitasi social keliling yang merupakan model pendekatan rehabilitasi melalui luar panti.

Untuk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo pada Selasa-Jumat (25-28/6/2019) melakukan sosialisasi pelayanan sosial keliling bagi penyandang disabilitas di aula Kantor Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango.

“Masyarakat harus paham dengan UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kami juga mendorong masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya penyandang Disabilitas,” kata Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, jumat (28/6/2019).

Didi Wahyudi Bagoe menjelaskan, orang dengan disabilitas juga Warga Negara Indonesia, mereka adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai hak, kewajiban yang sama dengan manusia lainnya, Untuk mewujudkan kesamaan kedudukan ini diperlukan upaya terencana, terarah dan terpadu sehingga orang dengan disabilitas dapat mencapai kesejahteraan yang setinggi- tingginya.

Hak penyandang disabilitas yang telah diratifikasi tahun 2007 antara lain tidak diskriminatif, persamaaan untuk diberikan kesempatan, aksesbilitas, berkesempatan berpartisipasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di lingkungan masyarakat dan menghargai dan menerima perbedaan dari penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragamaan manusia.

Sosialisasi ini dihadiri Kepala Sinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, Camat Bone Pantai, Kepala Desa Bilungala, Kepala Seksi Disabilitas dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, dokter, psikolog, pekrja social, tokoh masyarakat dan penyadang Disabilitas sebagai peserta.

Unit Pelayanan Sosial Keliling  ini sudah dilaksanakan di Kota Gorontalo, Boalemo dan Bone Bolango.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas PP Dan PA

Dipublikasikan pada Kabupaten Bone Bolango

GORONTALO – Untuk membangun dan memupuk semangat mohuyula atau gotong royong dalam masyarakat Gorontalo harus ditanamkankan sejak usia dini.

Penanaman nilai-nilai sejak dini akan tumbuh mengakar menjadi karakter masyarakat yang kokoh dan menjadi jati diri bangsa. Hal ini dilakukan dengan melalui restorasi sosial.

Restorasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi sosial masyarakat akibat memudarknya ata melemahnya  nilai luhur jati diri atau kepribadian bangsa.

Untuk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar sosialisasi memperkuat restorasi sosial melalui potensi dan sumber kesejahteraan sosial tingkat provinsi pada Jumat (21/6/2019).

“Sosialisasi yang dilaksanakan pekan lalu  dimaksudkan untuk menempa jiwa, pengetahuan, semangat dan ketrampilan  untuk generasi muda sebagai masa depan perjuangan Indonesia,” kata Risjon Kujiman Sunge, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, Senin (24/6/2019).

Risjon Kujiman Sunge menjabarkan pentingnya penanaman nilai-nilai luhur masyarakat Gorontalo yang sudah teruji namun dalam perkembangan zaman mulai tergerus. Risjon mengungkapkan penting merestorasi kembali nilai sosial yang saat ini mulai luntur di masyarakat.

“Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya fokus pada program yang bersifat edukatif melalui berbagai sosialisasi, tapi juga langsung melakukan kerja nyata yang menyentuh langsung masyarakat, terutama keluarga miskin,” ujar Risjon Kujiman Sunge.

Dalam sosialisasi ini, hadir Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Remy A Pakaya, Sekretaris Dinas Iskandar Misilu, Kepala Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kesetiakawanan dan Resolusi Sosial (K3RS ), Budi Susanto Yunus, serta diikuti peserta  dari Dinas Sosial Kota Gorontalo , Kepala sekolah SD, SMP dan SMA di Kota Gorontalo.

Semangat mengembangkan nilai-nilai sosial ini akan melahirkan sikap saling mengasihi dan tolong-menolong dalam masyarakat. Wujud nyata sikap ini tercermin dalam kehidupan sehari-haro, seperti yang diprogramkam pemerintah melalui program bantuan pangan nontunai daerah kepada 35 ribu ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kerja nyata lainnya yang dilakukan adalah proaktif menjadi tuan rumah peringatan Hari Kesetiakawanan sosial nasional tahun sebelumnya yang sukses menuai sukses .

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rapat koordinasi kesejahteraan sosial anak integratif dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Rapat yang digelar pada Kamis (20/6/2019) ini membahas penguatan koordinasi program layanan terhadap anak dan meningkatkan sikap peduli masyarakat untuk mengawasi sesuatu yang dapat mengganggu hak hak anak.

“Kami fokus juga pada ketersediaan SDM yang memahami program kesejahteraan Sosial anak Integatif, juga kegiatan ini sebagai tempat berbagi pengalaman pemerintah dan lembaga untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pelayanan anak,” kata Didi Wahyudi Bagoe, Kepala  Bidang Rehabilitasi Sosial saat membuka rapat koordinasi.

Dalam rapat ini hadir juga Kepala Seksi Anak Berhadapan Hukum (ABH) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota Se-provinsi Gorontalo, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial kabupaten dan kota serta peserta Pusat kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSA) dan Satuan bakti pekerja sosial( Sakti Peksos).

“Kami berharap pemenuhan kebutuhan dasar anak terutama dari keluarga miskin terus ditingkatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) ini,” ujar Didi Wahyudi Bagoe.

Didi Wahyudi Bagoe merinci pemenuhan hak dasar anak meliputi hak identitas, hak atas pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak Pendidikan, dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan Hukum dalam bentuk subsidi kebutuhan dasar, aksesbilitas pelayanan sosial, penguatan keluarga dan lembaga kesejahteran sosial anak.

Sementara  itu Ubay Dillah, Kepala Seksi Anak Berhadapan Hukum (ABH) Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial yang menjadi narasumber rapat koordinasi ini menyambut gembira  pelaksanaan rakor PKSAI ini.

Ubay Dillah mengharapkan  kegiatan ini  dapat memberikan solusi  penjangkauan anak, salah satunya  anak jalanan .

“Anak yang mendapat bantuan harus mampu mengubah sikap dan berperilaku baik serta anak kembali bersama keluarga,” kata Ubay Dillah. 

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Dan Perlindungan Anak

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar sosialisasi progarm Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Minaula” Kendari, Jumat (14/6/2019)

Tujuan sosialisasi yang berlangsung di Rumah Singgah Ummu Syaidah ini adalah untuk menyampaikan informasi yang komprehensif mengenai perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi dari Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) “Minaula” Kendari menjadi Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) “Minaula” Kendari.

Dalam sosialisasi ini hadir Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) “Minaula” Kendari, 3 orang dari Tim Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) “Minaula” Kendari, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo yang diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Didi Wahyudi Bagoe, Kepala seksi Disabilitas dan Lansia Yusnandar karim,  Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota,  Kepala Uptd Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Di Provinsi Gorontalo,  Koordinator TKSK Provinsi Gorontalo, Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU), Ketua Rumah Singgah Ummu Syaidah.

“Jumlah orang lanjut usia di usia yang ada di Provinsi Gorontalo baik yang potensial maupun yang non-potensial berjumlah 36.265 jiwa,” kata Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial saat membuka kegiatan.

Didi Wahyudi Bagoe juga memaparkan hambatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo di antaranya belum meratanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) yang ada di Provinsi Gorontalo.

Hal lain yang menjadi tantangan adalah belum maksimalnya penanganan serta tumpang tindih pelayanan di dalam dan luar panti sesuai penerapan standar pelayanan minam dan Amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Pembagian Kerja.

Materi sosialisasi  diberikan langsung oleh Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) “Minaula” Kendari dan dilanjutkann dengan diskusi Tanya jawab.

Untuk mengetahui efektifitas kegiatan ini, peserta diharuskan mengisi lembaran pre-test dan post-test terkait Program Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (LRSLU) pada sebelum dan sesudah menerima materi sosialisasi.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO –Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo memberikan penguatan Tim Pencegahan Napza Berbasis Masyarakat (TPPNBM) kepada 25 orang yang.

Ke25 orang ini terdiri dari pengurus dan anggota Tim Pencegahan Penyalahgunaan Napza Berbasis Masyarakat (TPPNBM) Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo.

Selama sehari, 29 Mei 2019 peserta dilatih dan dibekali pengetahuan untuk pencegahan Napza di Rumah Singgah Ummu Syahidah Provinsi Gorontalo.

Pembekalan ini  dibuka oleh Iskandar Misilu , Sekertaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo. Iskandar Misilu dalam sambutannya menyampaikan korban penyalahgunaan Napza  identik dengan mereka yang bekerja di bawah tekanan dan mengutamakan stamina.

“Melalui Dinas Sosial secara berkesimbunngan melakukan pencegahan dan penanganan Napza, hal ini dilakukan sedini mungkin untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan pemberantasan penyalahgunaan Napza, “ kata Iskandar Misilu.

Dibentuknya Tim Pencegahan Penyalahgunaan Napza Berbasis Masyarakat(TPPNBM) Kelurahan yang direkrut dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda kelurahan Siendeng ini diharapkan memiliki kinerja yang meningkat untuk mencegah peredaran Narkoba di kalangan masyarakat tingkat lokal.

TPPNBM juga diharapkan memberikan bekal pengetahuan dan wawasan kepada tokoh masyarakat/pemuda dan tokoh agama untuk mengurangi angka kejadian penyalahgunaan Napza.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 40 orang mengikuti bimbingan teknis Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2019 di Hotel Damhil  Kota Gorontalo.

Bimbingan teknis Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dasar tentang  PSM.

Pengetahuan yang menjadi bekal petugas di lapangan ini meliputi pengenalan, pemahaman, dan pendalaman informasi dasar yang berkaitan dengan Pekerja Sosial Masyarakat secara khusus dan penyelenggara kesejahteraan sosial pada umumnya.

“Pekerja Sosial Masyarakat harus selalu melakukan identifikasi masalah dengan tokoh masyarakat dan petugas sosial lainnya,” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Jumat (31/5/2019).

Risjon Kujiman Sunge menambahkan pembekalan para Pekerja Sosial Masyarakat ini telah dilaksanakan pada 15- 16 Mei 2019 lalu dan berharap peserta sudah dapat mempraktekkan keterampilan dan pengetahuannya.

PSM juga dituntut memiliki data PMKS di masing-masing wilayah kerja dan wajib untuk melaksanakan penyuluhan sosial.

“Harapan dari kegiatan ini adalah PSM mampu meningkatkan koordinasi dan mensinergikan program, meningkatkan pemahaman tupoksi sebagai relawan sosial, mampu membangun jaring kerja dengan TKSK atau instansi lainnya, tidak pilih kasih dalam azas keimbangan dan kesamaan dalam pemberian bantuan, kata Kepala Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Achmad Isnayani RM Taba.

Peserta yang mendapat bimbingan teknis ini berasal dari kabupaten kota di Provinsi Gorontalo.

Dalam kegiatan ini juga hadir Kepala seksi Pekerja sosial dan Pengembangan SDM dan kesejahteraan Sosial, Sumarno Hasan.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama