>

Displaying items by tag: PPID Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

TILAMUTA –Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo  terus mengenalkan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Penyandang Disabilitas kepada masyarakat.

UPSK adalah upaya pemerintah untuk melakukan penyebaran informasi, deteksi dini disabilitas, konsultasi dan pelatihan intensif. 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong dan merangsang masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya penyandang Disabilitas.

Selain itu untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mudah dijangkau oleh Penyandang Disabilitas.

“Kami sudah melakukan sosialisasi selama 4 hari ke Patoameme, Kabupaten Boalemo pada 30 Apri-3 Mei 2019,” kata Sekretaris Dinas Sosial, Iskandar Misilu, Rabu (29/5/2019).

Iskandar Misilu mengungkapkan sosialisasi UPSK lalu menghadirkan sejumlah pihak, antara lain Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Bidang Rahabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Boalemo Abdullah AG Djabli, Kepala Seksi Disabilitas dan Lansia Yusnandar karim, Pekerja Sosial, Psikolog, Dokter dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo dan instruktur Keterampilan dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat dan aparat Desa Patoameme.

“Kami terus dukungan penyandang disabilitas untuk mendapatkan infromasi dan pelayanan yang mudah dijangkau,” ujar Iskandar Misilu.

Pada kegiatan di Patoameme tersebut Dinas Sosial memberi bimbingan teknis keterampilan cara pembuatan kue dan diakhiri dengan pemeriksaan kesehatan gratis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas Sosial

Dipublikasikan pada Kabupaten Gorontalo

GORONTALO – Sosialisasi  perencanaan program dan anggaran  serta mekanisme penginputan  usulan DAK fisik  bidang sosial  tahun 2020 dilaksanakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Maqna Kota Gorontalo ini dibuka oleh Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dan diikuti lebih dari 35 orang peserta dari Dinas Sosial Kabupaten dan Kota se-provinsi Gorontalo.

“Kami ingin membangun komitmen bersama di semua tingkatan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka pelaksanaan  program-program pembangunan urusan sosial, ini salah satu tujuan dari kegiatan ini,” kata Risjon Kujiman Sunge, Rabu (29/5/2019).

Selain itu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo juga berharap dapat mengetahui permasalahan di lapangan yang selama ini terjadi dan dapat mengatasi melalui solusi yang konkrit pada program yang membidangi urusan sosial. Umpan balik ini penting dalam penyusunan program.

“Kami juga ingin memastikan pelaksanaan pembangunan khususnya DAK fisik bidang sosial dapat tepat waktu, tepat sasaran efektif dan efisien dan ekonomi. Juga mengoptimalkan potensi yang ada, termasuk peluang alokasi anggaran melalui mekanisme usulan DAK fisik,” papar Risjon Kujiman Sunge.

Sosialisasi yang digelar selama 3 hari ini berlangsung dari Senin hingga Rabu (27-29/5/2019)

Risjon Kujiman Sunge menjelaskan untuk membangun komitmen ini memerlukan spirit dan kebersamaan agar program bisa berjalan efektif. Sehingga para penyandang masalah sosial dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan melaksanakn fungsi sosialnya secara wajar, hidup sejahtera lahir dan bathin.

Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi rencana program dengan memperhatikan tugas, fungsi dan kewenangan OPD di provinsi dan kabupaten/kota sehingga mampu bersinergi mengatasi berbagai masalah-masalah di lingkup urusan sosial.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO –Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi daerah rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Napza kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Napza adalah semua zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral  seperti diminum, diisap, dihirup dan disedot maupun disuntik, dapat mempengaruhi kejiwaan/psikologis dan kesehatan seseorang, serta menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.

Rapat yang berlangsung Senin (13/5/2019) lalu dibuka oleh Darda Daraba, Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo  dengan menghadirkan nara sumber Beni Sujanto, Kepala Subdirektorat Kelembagaan Kementerian Sosial, Reyke Uloli Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Iskandar Misilu Sekertaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Didi Wahyudi Bagoe Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Budi Kurniawan Kiyai Kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Badan Nasional Narkotika Provinsi Gorontalo.

Peserta rapat yang digelar di Hotel Grand Q Kota Gorontalo diikuti 90 orang  yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, Kab/Kota yang terkait dinas sosial, dinas kesehatan, juga lembaga yang peduli terhadap korban penyalahgunaan Napza.

“Rapat Koordinasi lintas sektor ini sangat diperlukan karena berkaitan dengan proses antarpihak dalam kegiatan masing-masing yang saling mendukung,” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, Senin (28/5/2019).

Risjon Kujiman Sunge menjelaskan dalam rapat ini koordinasi komunikasi dan sinkronisasi program rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang dilaksanakan di masing-masing instansi.

Diharapkan koordinasi ini akan memudahkan penganganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tetap terpadu, bersinergi, dan berkesinambungan.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas Sosial

Dipublikasikan pada Kota Gorontalo

GORONTALO – Dinas Sosial Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) "Phala Martha” Sukabumi melakukan Pemetaan dan Analisis Pengembangan Model Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (PDM).

Dalam kegiatan yang berlangsung pada 22-25 Mei 2019 ini tim Phala Martha juga sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.

Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan PDM serta potensi penanganan yang berada di Provinsi Gorontalo.

Gorontalo merupakan wilayah kerja baru sesuai dengan kepetusan Menteri Sosial nomor 29/HUK/2019 tentang Wilayah Kerja UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

“Kami melakukan pemetaan bersama tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Balai, Ibu Neni Riawati,” kata Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Provinsi Gorontalo,  Didi Wahyudi Bagoe, Senin (28/5/2019).

Mereka membagi dua sesi kegiatan dalam 2 hari. Sesi pertama, melalui pertemuan untuk menyampaikan materi dan sosialisasi tentang Progres PD 5.0 NP  yang merupakan metode dan pendekatan baru dalam memberikan pelayanan kepada lima klaster dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh melalui intervensi, terapi secara holistik dan sistemik.

Selain itu juga disampaika materi program baru Balai  serta materi teknis tentang Pengelolaan Pendampingan bagi PDM.

“Kami juga melakukan diskusi yang terfokus mengenai permasalahan PDM di Provinsi Gorontalo,” kata Didi Wahyudi Bagoe.

Dalam pertemuan sesi awal ini selain dihadiri Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, juga hadir Kepala Seksi Pelayanan Disabilitas dan Lansia, para pendamping disabilitas serta pengelola Rumah Singgah "Ummu Syahidah".

Pada sesi kedua dilakukan home visit kepada PDM yang berada di wilayah Kota dan Kabupaten. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan identifikasi dan asesmen permasalahan dan kebutuhan PDM secara langsung serta potensi wilayah melalui wawancara, observasi dan penelaahan community based asset.

“Melalui kegiatan pemetaan ini dapat diketahui bahan-bahan untuk pengembangan model layanan rehabilitasi sosial bagi PDM di Provinsi Gorontalo,” ujar Didi Wahyudi Bagoe.

Dari hasil pemetaan ini diperlukan optimalisasi layanan terpadu berbasis kelembagaan dan pembentukan layanan Berbasis Keluarga dan Masyarakat sesuai dengan peran kewenangan wilayah  yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018.

 

Pewarta : Yoan Talib – Dinas Sosial

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 6 dari 6
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama