>

Kota Gorontalo, Humas -Dalam rangka tertib administrasi dokumen kependudukan sampai tingkat desa, Dinas PMD Dukcapil Provinsi Gorontalo melaksanakan sosialisasi peningkatan pelayanan pencatatan sipil bagi aparat desa Kabupaten Bone Bolango, bertempat di Hotel Grand Q, Selasa (21/8/2018)

Sosialisasi yang di buka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Anis Naki ini di hadiri oleh 80 orang dari unsur aparat desa Kabupaten Bone Bolango.

Dalam sambutannya Anis Naki mengatakan, dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, aparat desa memiliki peran cukup vital dalam untuk menjamin akurasi data kependudukan.
Aparat desa sebagai ujung tombak dan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayan paling tidak memiliki kompetensi tentang tata cara, prosedur, dan persyaratan dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkenalkan inovasi-inovasi yang ada yang berkaitan dengan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil,” ujar Anis.

Selain itu, Anis juga mengatakan sosialisasi ini merupakan momentum yang cukup penting untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai aturan-aturan serta kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan sampai pada tingkat desa.

“Saya berharap agar sosialisasi ini bisa diikuti dengan baik, tanyakan apa yang kurang dipahami,” tandas Anis.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO – Humas, Sebanyak 30 orang petugas Front Office (FO) bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD-Adminduk Capil) Provinsi Gorontalo, di Hotel Maqna, Minggu (5/8/2018).

Pelatihan ini diberikan untuk memberikan pembekalan pada petugas FO bagaimana prosedur pelayanan yang baik, ramah dan cepat bagi masyarakat. Pelayanan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga.
Baca Juga : Puluhan Tahun Gelap, Kini Listrik Terangi Owata-Mongiilo

“Pemerintah mengapresiasi kegiatan ini yang mungkin baru pertama kali diselenggarakan di provinsi. Pelatihan yang harus terus memprogramkan tahun berikutnya,” kata Penjabat Sekda Provinsi Gorontalo Anis Naki yang membuka acara.

Bagi Asisten I bidang Pemerintahan itu, petugas FO harus orang yang representatif dan profesional. Memiliki perangai yang baik, ramah dan murah senyum. Perlu juga untuk melatih standar operasional prosedur pelayanan yang mengedepankan 3S yakni senyum, sapa dan salam.

“Kerja keras dinas Dukcapil provinsi maupun kabupaten/kota dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan data yang akurat. Data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam pelayanan publik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Adminduk Capil, Dadang Panigoro mengatakan, pemerintah saat ini masih diperhadapkan dengan sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap masalah administrasi kependudukan. Sesuatu hal yang diurus hanya jika ada kebutuhan yang membutuhkan KTP atau Kartu Keluarga.
Baca Juga : Gubernur se-Indonesia Sepakat Tingkatkan Perdagangan Antar Daerah

“Selama tidak diperhadapkan dengan satu kepentingan, masyarakat acuh bahkan ada beberapa yang kami temukan apapun yang terjadi dia tidak mau untuk melakukan perekaman E-KTP. Saya berharap bahwa kedepan penataan administrasi kependudukan benar-benar sebagaimana yang diharapkan,” tandasnya.

Perekaman E-KTP di Provinsi Gorontalo sejauh ini cukup menggembirakan dengan presentasi 94,30% atau 786.165 jiwa. Rinciannyaa kabupaten Gorontalo 89,88% atau 261.742 jiwa, Kabupaten Boalemo 95,21% atau 98.393 jiwa, Kabupaten Bone Bolango 98,18% atau 111.435 jiwa.

Kabupaten Pohuwato sebesar 98,26% atau 98.156 jiwa, Kabupaten Gorontalo Utara 93,03% atau 82.943 serta Kota Gorontalo 97,64% atau 135.185 jiwa.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Berbagai inovasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk memberikan kemudahan bagi warga miskin yang sakit dan belum memiliki jaminan kesehatan apapun. Warga miskin cukup menunjukkan KTP ke petugas agar bisa mengakses fasilitas kesehatan di Puskemas atau Rumah Sakit terdekat.

“Bu, saya miskin saya tidak tahu mengurus Jamkesta dan tiba tiba jatuh sakit? Ya ibu jangan khawatir, tetap datang ke Puskesmas untuk dilayani. Begitu juga ketika butuh dirujuk ke rumah sakit maka akan dilayani tanpa membayar,” terang Ketua TP PKK Provinsi Gorontalo saat memberikan Edukasi Program Jamkesta Kepada Masyarakat Pedesaan bertempat di Aula Kantor Camat Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Jumat (9/3).

Lebih lanjut istri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu menjelaskan, setelah warga miskin tersebut sembuh, maka ia harus mengurus persyarat agar klaim rumah sakit dapat dibayarkan. Caranya dengan meminta rekomendasi dari Dinas Sosial setempat. Rekomendasi selanjutnya dibawa ke Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebagai syarat agar klaim bisa dibayarkan ke BPJS.

Idah juga menekankan tentang pentingnya pola hidup sehat di lingkungan keluarga. Ada 12 indikator bahwa keluarga itu sehat, yakni keluarga mengikuti KB, ibu bersalin di Faskes, bayi mendapat imunisasi lengkap, bayi diberi ASI eksklisif selama 6 bulan dan pertumbuhan balita dipantau tiap bulan.

“Penderita TB Paru berobat sesuai standar, penderita hipertensi berobat teratur, gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan, tidak ada anggota keluarga yang merokok, keluarga memiliki akses terhadap air bersih, keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban dan terakhir sekeluarga menjadi anggota JKN/Askes. Jadi semua indikator ini harus dipahami dengan baik” jelas Idah memberi pengertian.

Terkait dengan jaminan kesehatan bagi warga miskin, Pemprov Gorontalo memberikan tanggungan bagi 203.893 Jiwa melalui program Jamkesta. Angka itu diluar dari warga miskin yang tiba-tiba sakit namun belum memiliki jaminan kesehatan. Bagi mereka, Pemprov menganggarkan 1,9 Milyar Rupiah untuk menanggulangi biaya jika sewaktu waktu dibutuhkan.(Hmsprov-Burhan).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Keberhasilan Provinsi Gorontalo menjadi provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Indonesia pada pemilu 2014 lalu, harus bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada pemilu serentak pada tahun 2019 mendatang. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Mayjen TNI Soedarmo, pada dialog politik memperkuat peran masyarakat dalam mendukung agenda demokrasi pemilu serentak tahun 2019, yang digelar di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Senin (18/9).

Soedarmo mengatakan, partisipasi pemilih di Provinsi Gorontalo pada pemilu 2014 sangat tinggi, melebihi persentase nasional. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2014 mencapai 82,62 persen.

“Ini sungguh luar biasa, melebihi rata-rata nasional yang hanya sebesar 75 persen. Saya berharap persentase ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada pemilu serentak tahun 2019,” ujar Soedarmo.

Jenderal Bintang Dua ini menuturkan, sukses penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh integritas penyelenggara pemilu dan dukungan pemerintah daerah, tetapi juga ditentukan oleh tingginya partisipasi pemilih yang menggunakan hak politiknya. Dirinya mengungkapkan, secara nasional terjadi penurunan persentase pemilih mulai dari pemilu 1955 sampai tahun 2014. Jika pada pemilu 1955 dengan pemilih terdaftar sebanyak 37,104 juta jiwa, jumlah yang menggunakan haknya mencapai 91,41 persen. Jumlah ini menurun drastis pada pemilu 2014 dengan jumlah pemilih sebanyak 187,852 juta jiwa, pemilih yang menggunakan haknya hanya sebesar 74,30 persen.

“Inilah yang perlu kita evaluasi melalui dialog politik. Forum ini bertujuan untuk lebih mendorong masyarakat dalam berpartisipasi baik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 maupun pemilu serentak yang pertama kali akan digelar tahun 2019,” terang Soedarmo.

Sebelumnya Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim pada kesempatan itu mengatakan, tingginya partisipasi masyarakat Provinsi Gorontalo dalam menggunakan hak suaranya tak lepas dari upaya seluruh pihak, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun partai politik dan seluruh stakeholder dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi secara terus menerus. Menurutnya, yang terpenting dalam penyelenggaraan pemilu adalah adanya pemahaman yang sama terhadap aturan perundang-undangan.

“Jangan sampai terjadi multitafsir terhadap aturan perundang-undangan antara penyelenggara pemilu, sehingga tidak menimbulkan kerawan dan kebingungan bagi masyarakat pemilih,” jelas Idris.Terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 yang akan dihelat di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara, Idris mengungkapkan bahwa sejauh ini pihak penyelenggara sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pilkada.

“KPU dan Panwas sudah terbentuk. Demikian pula Nota Hibah Perjanjian Daerah (NHPD) sudah ditandatangani dan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkada dikedua daerah itu berjalan lancar, aman, dan sukses,” pungkas Wagub Idris Rahim.(Hmsprov-haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, mencanangkan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXIV tahun 2017 tingkat Provinsi Gorontalo di halaman kantor Bupati Bone Bolango, Selasa (15/8). Pencanangan ditandai dengan pemukulan alat musik Polopalo oleh Wagub Idris Rahim bersama Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, Bupati Bone Bolango Hamim Pou, Ketua TP. PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie, dan Ketua TP. PKK Kabupaten Bone Bolango Loly Yunus.

Wagub Idris Rahim mengatakan, momentum peringatan Harganas mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai pilar pembangunan manusia dan karakter bangsa.

“Dengan Harganas, kita bangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan, yaitu keluarga yang memiliki ketangguhan dan kemampuan secara sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga keluarga dapat hidup mandiri, sejahtera dan bahagia,” kata Idris.

Idris mengemukakan, peringatan Harganas tahun 2017 harus dimaknai dengan menerapkan kembali delapan fungsi keluarga, yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi reproduksi, sosialisasi, pendidikan, dan ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Menurutnya, dengan menerapkan delapan fungsi keluarga secara menyeluruh, maka keluarga sejahtera dapat tercapai dan menentukan kualitas bangsa Indonesia.

“Oleh karenanya kesadaran akan pentingnya arti keluarga tidak hanya pada saat Harganas, tetapi keluarga di Provinsi Gorontalo dapat terus menerus mendukung empat program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo, yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi kerakyatanm,” ujarnya.

Lebih lanjut Idris menghimbau seluruh komponen masyarakat di Provinsi Gorontalo, mendukung Sembilan agenda pembangunan prioritas nasional atau Nawa Cita. Utamanya Cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, Cita kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta Cita kedelapan, yakni melakukan revolusi karakter bangsa yang dimulai dari tingkat keluarga.

Hal senada ditegaskan Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty, bahwa membangun karakter bangsa adalah tantangan bangsa Indonesia saat ini. Sejalan dengan upaya tersebut, tema sentral peringatan Harganas tahun 2017 yakni membangun karakter bangsa melalui keluarga yang berketahanan.

“Pesan inti dari tema ini, dengan keluarga yang berketahanan, maka Indonesia sejahtera. Karena sesungguhnya pembangunan karakter harus dimulai dari keluarga,” tegas Kepala BKKBN.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo terus mendorong Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo untuk terus meningkatkan pembenahan data tertib kependudukan dan akta kelahiran masyarakat Gorontalo. Hal ini dikatakan oleh Anis Naki Asisten 1 Setda Provinsi Gorontalo yang mewakili Pj Gubernur pada Sosialisasi Permendagri Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatkan Cakupan Kepemilikan akta lahir bertempat di Hotel Damhil UNG, Rabu (26/4).

“Administrasi kependudukan (Adminduk) diseluruh Kabupaten/Kota di Gorontalo harus terus kita sempurnakan,” kata Anis

Anis juga menambahkan diantara Aminduk yang sangat penting untuk dimiliki yakni akta kelahiran. Pemerintah perlu mendorong tertib kependudukan tersebut.

“Untuk meningkatkan antusias masyarakat agar bersemangat mengurus akta kelahiran ini, maka kami pemerintah wajib menyediakan layanan berkualitas. Saya lihat juga, Dukcapi se Provinsi Gorontalo sudah mampu mewujudkan hal ini, namun kedepan tentunya perlu terus ditingkatkan lagi,” tambahnya.

Seperti yang diketahui, kedepan ini Gorontalo akan menjadi tuan rumah dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil se-Indonesia, yang InsyaAllah akan dilaksanakan pada 19 mei 2017 mendatang. (Ecin – Tim Redaksi Humas).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang juga adalah Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh mengadakan pertemuan dengan jajaran Dinas Dukcapil Se Provinsi Gorontalo, bertempat di Rumah jabatan Gubernur, beberapa waktu lalu.

Menurut Zudan, pertemuan tersebut guna membahas tentang akan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil se Indonesia yang akan dilaksanakan pada 17-19 Mei 2017 mendatang, di Provinsi Gorontalo.

“Kurang lebih ada sekitar1.300 peserta yang akan datang di Gorontalo, baik itu kepala dinas maupun kepala-kepala bagian pada dinas Dukcapil tingkat nasional. Ini acara terbesar yang akan kita laksanakan diGorontalo, jadi semua persiapan baik hotel maupun transportasi sudah harus terkoordinasi dengan baik,” kata Zudan.

Zudan menambahkan dalam rakornas ini, akan membahas bagaimana pemerintah merapikan data kependudukan, baik untuk digunakan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, yang meliputi 171 Bupati/walikota dan 17 Gubernur se-Indonesia. Juga untuk kepentingan dalam menghadapi pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019 mendatang, serta kebutuhan lainnya.

“Rakornas ini sangat strategis untuk pemerintah selain untuk mendata demokratisasi Indonesia lebih baik, juga untuk merapikan data kependudukan kita,” sambungnya.

Zudan juha berharap, selain untuk perbaikan data kependudukan, dengan kehadiran 1.300 kepala dinas dari luar Gorontalo, kedatangan mereka dapat dimanfaatkan untuk menggerakan ekonomi Gorontalo.

“Jadi saya juga inginkan mereka berwisata di Gorontalo, dan membeli produk lokal UKM Gorontalo, bayangkan jika satu orang menghabiskan Rp5 juta, maka lebih dari Rp 6 miliar uang berputar di Gorontalo,” tutupnya. (Ecin – Tim Redaksi Humas).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menaruh perhatian serius terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Respon besar itu tercerminan dari berbagai kebijakan dan program yang telah di desain secara terintegrasi, holistik, tematik, dan spasial dalam RPJMD 2012 – 2017 maupun RPJPD Provinsi Gorontalo 2007 – 2025 .
Sejalan dengan hal itu, kemarin, (24/2), digelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi Gorontalo di Hotel Maqna Kota Gorontalo, kemarin, (24/2).
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Winarni Dien Monoarfa,M.S mewakili Penjagub Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat membuka kegiatan tersebut mengharapkan, pelaksanaan Rakorda tidak sekadar seremonial. Substansi penting dari Rakorda ini Selain menjadi momen evaluasi capaian program 2016 sesuai dengan indikator RPJMD, juga hendaknya menjadi ruang untuk penajaman program tahun 2017 . Selain mengakomodir masukan dan saran konstruktif guna singkronisasi sekaligus penajaman program peningkatan kualitas kependudukan dan pengendalian jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo.
Saat ini kata Prof Winarni yang juga mantan Kepala BAPPEDA bahwa trend angka kependudukan di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. “Data BPJS menunjukan jumlah penduduk Gorontalo saat ini sudah mencapai 1.153.863 jiwa atau mengalami kenaikan kurNg lebih 2,25 persen dibanding ketika baru mekar dari Sulawesi Utara (Sulut). Ini menjadikan Gorontalo berpeluang besar untuk bonus demografi ,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan Winarni, masalah kependudukan merupakan urusan wajib dan konkuren. Oleh karena itu dalam membangun kependudukan baik pusat, pemerintah provinsi hingga level kabupaten/kota harus membangun sinergitas. Arah kebijakan dan program strategis yang terintegrasi sangat dibutuhkan mengingat pembangunan kependudukan merupakan hal strategis.
Di negera-negara maju seperti Singapura jumlah penduduknya kecil, namun mampu mengendalikan ekonomi dunia. Ini karena negara tersebut serius membangun kualitas penduduknya.
“Hal perlu menjadi spirit bagi kita semua, bagaimana menetapkan strategi peningkatan kualitas penduduk. Payung besarnya sudah ada dalam RPJPD dan RPJMD kita. Tinggal rumusan dan implementasi strategi dan program untuk kita jalan guna mewujudkan sumber daya yang handal,” tuturnya.
Rakorda kemarin dihadiri Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasiona (BKKBN) RI Novrizal, Bupati Gorontalo Prof . Nelson Pomalingo, Bupati Gorontalo Utara Dr, Indra Yasin dan Ketua PKK Gorut Dr. Reni Hiola, Wakil Bupati Pohuwato Amin Haras, Kepala BPKP, Kepala Pengadilan Agama, Tokoh Adat, unsur perguruan tinggi, LSM dan tokoh perempuan dan tokoh masyarakat.
Sekretaris Utama BKKBN RI Novrial mengatakan, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan untuk mendorong pembangunan keluarga bencana. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk mendukung 9 nawacita presiden RI Joko Widodo. Novrizal menegaskan, program keluarga berencana berkaitan erat untuk mendukung nawacita ke-4 untuk membangun dari pinggiran serta nawacita ke-8 dalam rangka pembangunan manusia melalui peningkatan kualias kependudukan dan keluarga berencana. “Diantara dukungan kita terkait nawacita ini ada program Kampung KB. Alhamdulillah di Gorontalo hampir seluruh daerah sudah ada kampung KB ini,” kata Novrizal.
Ia juga mendorong agar sinergitas pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang terintegrasi, holistik, tematik, dan spasial (THTS). “Kerja sama yang terarah antara pusat dan daerah sekali lagi sangat diperlukan agar target-target kependudukan dan keluarga berencana dapat tercapai maksimal,” tandasnya.
Dalam Rakorda ikut dilakukan pelantikan pengurus Kependudukan Provinsi Gorontalo Selain itu ikut dilakukan penandatangan MoU antara BKKBN-RI, dengan Badan Kependudukan Dukcapil dan Dinas Kesehatan dan KB Provinsi Gorontalo serta dengan instansi terkait di kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan lainnya. (Faisal – Tim Redaksi Humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Plt Gubernur Gorontalo yang juga adalah Dirjen Dukcapil Kementrian dalam negeri Zudan Arif Fakrullah, memberikan apresiasi sebesar-besarnya terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) se-Gorontalo yang serius melakukan proses perekaman KTP.

“Dengan kinerja sebagus ini mari kita jadikan data base Provinsi Gorontalo sebagai data base terbaik di seluruh Indonesia. Untuk itu, saya berharap kita semua mendukung hal ini,” kata Plt Gubernur saat melakukan rapat koordinasi dengan jajaran Dinas Dukcapil se provinsi Gorontalo di ruang Dulohupa, Kantor Gubernur, Jumat (24/11).

Lebih lanjut Zudan Arif mengatakan bahwa sesuai data saat ini, proses perekaman e-KTP dari seluruh Kabupaten / Kota sudah mencapai 90%

“Meski begitu saya harapkan seluruh Dukcapil agar segera menyelesaikan yang sisa 10 persen atau sekitar 80 ribu penduduk yang belum merekam, agar data base kita benar-benar sempurna,” sambung Zudan

pada kesempatan itu juga Plt menyampaikan bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi Gorontalo yang jumlah penduduknya relatif lebih kecil dibandingkan dengan pulau Jawa , dengan jumlah penduduk sekitar 1,18 juta jiwa akan lebih mudah dilakukan pendataan, sehingga data base yang ada disetiap Kabupaten / Kota benar benar rapi.

“Rencananya kita akan duduk rapat bersama bawaslu dan Kpu (hari ini) untuk membicarakan semua penduduk yang sedianya usianya memiliki hak pilih dapat terakomodir dalam daftar pemilih tetap (DPT), jadi nanti tidak ada satupun yang terlewatkan,” tandasnya. hms

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Gorontalo, Zudan Arif Fakrulloh meminta semua Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di daerah itu, untuk membenahi dan merapikan data kependudukan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Kita jangan hanya terfokus pada layanan e-KTP, yang memang banyak persoalanya. Masih ada 21 jenis layanan yang wajib terus diperhatikan dan dioptimalkan," katanya di Gorontalo, Minggu.

Ia menjelaskan kunci rapinya data penduduk berawal dari Kartu Keluarga (KK) yang berisi data nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status dalam keluarga sehingga keakuratannya harus 100 persen.

Ia berharap petugas capil sebisa mungkin memanfaatkan momentum saat ada orang yang akan mengurus akta kematian.

Zudan meminta petugas jangan hanya menghapus data orang yang meninggal pada sebuah KK, tetapi perlu diperbaiki juga data nama, status pekerjaan, pendidikan dari keluarga yang ditinggalkan.

"Jadi saat akta kematian keluar, maka akan keluar juga KK yang datanya sudah terbarukan,"jelasnya.

Selain itu, Zudan juga meminta memperbaiki teknis antrian agar masyarakat jenuh karena terlalu panjang, atau bisa menggunakan cara lain yakni membuat janji dengan warga yang akan datang mengurus.

"Sebisa mungkin buat janji dengan masyarakat, jam berapa dia harus balik lagi, sehingga tidak terjadi penumpukan," tukasnya.

Ia mengusulkan adanya layanan pesan singkat atau SMS dan sistem "call centre", sehingga bisa mengecek dan mengatur jadwal untuk mendapatkan pelayanan cepat.

Gubernur juga memberikan kesempatan kepada Disdukcapil untuk berinovasi membuat aplikasi layanan online, dan memanfaatkan semua fasilitas teknologi dan informasi demi perbaikan layanan. ( - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 2
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo