>

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melarang pihak eksekutif untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang tidak produktif ke DPRD. Rusli mengaku prihatin banyak Perda yang sudah dilahirkan namun tak efektif bahkan terkesan menghamburkan anggaran daerah.

“Saya tidak mau lagi eksekutif untuk memproduksi, menyerahkan atau mengusulkan Ranperda ke DPRD tanpa melalui kajian, tanpa melalui seminar yang saya hadiri dan saya izinkan,” tegas Rusli Habibie disela-sela memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penyusunan APBD-Perubahan bertempat di kediaman pribadi, Senin (23/7/2018).

Rusli mengaku prihatin karena saat ini banyak Perda yang diproduksi namun urgensi dan manfaatnya kurang dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, anggaran yang harus dikeluarkan daerah untuk setiap Perda mencapai angka Rp.700 Juta hingga Rp1,2 Milyar.

“Bayangkan uang sebanyak itu hanya untuk melahirkan Perda. Lebih baik anggaran itu kita pakai untuk kegiatan pro rakyat seperti benih jagung, padi, pengembangan ternak pembuatan Mahyani dll. Bayangkan kalo lima Perda, 10 Perda?,” imbuhnya dengan nada kesal.

Gubernur Gorontalo dua periode itu meminta semua pihak untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Terlebih mengingat kondisi APBD yang serba terbatas, hanya sekitar Rp1,8 Trilyun setiap tahun anggaran.

“Yaa saya bisa contohkan seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok. Ya mohon maaf, mungkin ada orang-orang yang terlibat dalam penyusunan Perda itu tapi masih merokok. Sudah kita lahirkan, buang anggaran banyak tapi kita sendiri yang masih melanggar,” ungkapnya.

Rusli bahkan meminta Penjabat Sekda Anis Naki untuk menyurat ke semua pimpinan OPD terkait larangan itu. Ia mempersilahkan OPD mengajukan ke DPRD namun dengan menggunakan biaya pribadi.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menyusun agenda kunjungan Presiden Joko Widodo yang direncanakan berlangsung pada Desember nanti. Persiapan tersebut digelar dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Penjabat Sekda Anis Naki tersebut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berlangsung di rumah jabatan gubernur, Selasa (17/7/2018).

Presiden Jokowi rencananya akan menghadiri puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Gorontalo. Di samping itu, Jokowi diharapkan bisa meresmikan sejumlah proyek strategis di antaranya kampus 3 UNG, PLTU Anggrek, Bendungan Randangan serta jalan lingkar Gorontalo Outer Ring Road (GORR).

“Jadwal kedatangan beliau memang masih lama. Tapi pak gubernur meminta agar kesiapannya dicek dari sekarang. Sejauh mana pekerjaannya, bisa selesai tepat waktu dan seterusnya,” jelas Anis Naki.

Sejauh ini dari empat proyek strategis tersebut, hanya bendungan Randangan yang sudah selesai dan dalam tahap percetakan sawah baru. PLTU Anggrek 2×25 MW sedang dalam pekerjaan dan diharapkan sudah bisa diresmikan akhir Desember.

“Begitu pula dengan jalan GORR progresnya sudah cukup bagus, tinggal ada beberapa ruas jalan yang terus dikerjakan. Pak gubernur menginginkan agar terus dilakukan evaluasi setiap bulan,” imbuhnya.

Terkait dengan puncak acara HKSN, tim advance dari kementrian sosial sudah berada di Gorontalo untuk melakukan survei. Gelanggang Olahraga David-Tonny di Kabupaten Gorontalo disodorkan untuk menjadi lokasi ajang tahunan pekerja sosial itu.(Hmsprov-Ecyhin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo diminta berbenah untuk memperbaiki nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang masih berpredikat CC. Salah satunya dengan menghilangkan program-program yang tidak punya tujuan jelas.

Hal itu diungkapkan oleh Kabid Perencanaan Kinerja dan Anggaran pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan & RB , Agusdin Mutakin pada kegiatan Coaching Clinic Implementasi Penguatan SAKIP dalam rangka Percepatan Reformasi Birokrasi di Wilayah Gorontalo, di Balroom Hotel Maqna, Senin (2/72018).

“Di beberapa daerah, provinsi maupun kabupaten/kota yang sudah bergerak maju mainsetnya adalah pengurangan program yang tidak penting terkait dengan kinerja instasi pemerintah. Boalemo dan Pohuwato harus segera merubah cara kerja yang lama untuk mencapai predikat B,” Kata Agusdin Mutakin.

Agusdin mengatakan, penerapan manajemen kinerja melalui SAKIP menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam reformasi birokrasi. Kementerian PANRB terus melakukan upaya maksimal untuk memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencapai tingkat yang baik di tahun 2019 nanti.

“Kita sama-sama punya target membawa setiap daerah memiliki nilai yang lebih baik. Akuntabilitas kinerja yang harus diperkuat. Semakin tingggi nilai akuntabilitas kinerja sudah diklasifikasikan kategori BB atau A itu berkedudukan semakin efisensi penggunaan anggaran. Artinya apa ? kelas yang sudah BB keatas, sudah tidak kita jumpai lagi kegiatan-kegiatan pengguna anggaran dan kinerja tidak saling berkaitan erat. Sementara kalau nilainya CC kebawah itu anggarannya yang diserap tetapi tidak mendukung kinerja,” beber Agusdin

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Anis Naki Mengatakan, SAKIP merupakan sebuah tanggungjawab dan keharusan bagi pemerintah. SAKIP nantinya akan menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

“SAKIP ini merupakan satu konsep yang mampu menggeser orientasi pemerintah dari yang dulu mengandalkan besaran dana yang kemudian bagaiman cara menghabiskan. Sekarang difokuskan pada bagaiaman dana habis tetapi outputnya mampu menghasilkan sebuah kinerja yang hasilnya benar-benar dapat dilihat,” kata Anis.

Sekda berharap agar instansi pemerintah daerah mampu melakukan perencanaan program yang berorientasi hasil. Program yang jelas ukurannya, jelas targetnya dan bagaimana mencapai target tersebut.

Dijelaskan, saat ini Provinsi Gorontalo memiliki tugas untuk menurunkan angka kemiskinan yang masih berada di angka 17,14 persen. Untuk itu butuh bantuan dari kabupaten/kota untuk lebih jeli dalam merencanakan program kegiatan yang sinkron dengan pemerintah provinsi.

“Anggaran yang telah direncanakan harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” tutup Anis.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dikukuhkan sebagai Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2018-2019 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Rusli dipercaya menjadi koordinator para gubernur wilayah Sulawesi. Selain Gorontalo ada tujuh gubernur lain sebagai dewan pengurus yakni Gubernur Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah dan Papua Barat.

Ada juga lima gubernur yang dipercaya sebagai Dewan Pertimbangan APPSI yakni Gubernur DI Yogyakarta, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara dan Gubernur Sulawesi Barat. Gubernur Jawa Timur Sukarwo dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum APPSI 2018-2019.

“Saya mendapat tugas untuk mengkoordinir para gubernur se Sulawesi. Saya berharap amanah ini bisa saya laksanakan dengan baik dan mampu membangun komunikasi dengan para gubernur lainnya,” terang Rusli usai pengukuhan.

Menurut Rusli, setiap daerah punya berbagai potensi yang berbeda-beda. Potensi itu akan semakin maksimal jika ada kerjasama lintas provinsi, salah satunya dengan memaksimalkan APPSI. Begitu pula dengan permasalahan yang dihadapi tiap provinsi.

“Harapan saya semua permasalahan daerah kita rembuk, kita bicarakan dan kita sampaikan ke pak Presiden. Pak Jokowi menyebut para gubernur sebagai tangan kanan beliau dalam membantu pemerintahan dan pembangunan di daerah. Ini nanti yang akan kita maksimalkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo dalam arahannya mengatakan, APPSI sebagai organisasi yang terbentuk sejak 6 Juni 2000 memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, percaya diri, kreatif dan bertanggungjawab.

Mendagri menekankan tujuh poin penting pada para gubernur sebagai pengurus dan anggota APPSI. Ia meminta agar para gubernur menjamin terlaksananya pelaksanaan pemerintah daerah yang bersih dari KKN. Mendukung cipta kondisi stabilitas politik dalam negeri atas penyelenggaraan pembangunan yang kondusif.

Gubernur harus terus melakukan koordinasi dengan Forkopimda untuk deteksi dini, pembinaan kerukunan, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan upaya pencegahan serta penanganan konflik sosial di daerah. Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam PRJMD terkait.

“Perlu juga untuk melakukan harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah, serta optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah,” tutur Tjahjo.(Hmsprov-Thamrin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggalakkan lagi rapat pagi hari di awal pekan yang dikemas dalam coffee morning. Rapat itu diharapkan dapat membahas program yang ada di setiap instansi dari level staf hingga kepala dinas.

“Saya mohon kepada kepala dinas untuk mengaktifkan kembali yang kita namakan coffee morning. Jadi setiap hari senin perlu melaksanakan rapat internal seperti yang kita lakukan beberapa tahun lalu,” tegas Rusli saat memimpin Apel Akbar ASN Usai Cuti Bersama Lebaran di lingkungan Pemprov Gorontalo, Senin (25/6/2018).

Menurut Rusli, rapat tersebut sangat penting untuk membahas dua hal yakni mengevaluasi kinerja selama seminggu sebelumnya serta merencanakan program seminggu kedepan. Ia tidak ingin ada pejabat yang tidak menguasai program dan data di istansi masing-masing.

“Kebiasaan saya itu menanyakan program. Kadang-kadang saya tanya, dijawab (kepala dinas) masih mau ditanyakan dulu pak (ke bawahan). Kadang-kadang ada juga pimpinan OPD yang tidak bisa jawab. Ini menandakan di internal mereka saja tidak ada komunikasi yang lancar,” imbuhnya.

Rusli menuntut setiap pegawai yang ia pimpin cepat dan responsif terhadap keluhan masyarakat. Terlebih di era teknologi saat ini yang membuat pimpinan daerah tidak lagi ada sekat dengan masyarakat.

“Saya dengan pak wakil gubernur dengan rakyat sangat terbuka. Hampir hampir 1×24 jam rakyat kirim WA atau SMS ke saya. Bahkan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota ditanyakan ke saya. Pertanyaan ini saya teruskan ke pejabat yang bertanggungjawab soal itu,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, gubernur meminta kepada aparaturnya agar segera menuntaskan pekerjaan yang terbengkalai selama Ramadan dan libur lebaran. Pegawai diminta tidak terjebak pada pekerjaan rutin, tapi butuh invoasi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie memimpin apel kerja terakhir dalam rangka menjelang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Apel kerja ini dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Staf Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang berlangsung di Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo, Rabu, (6/6/2018).

Cuti bersama ini sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Melalui Keppres ini, Presiden menetapkan cuti bersama tahun 2018, mulai tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018 sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H dan 24 Desember 2018 sebagai Cuti Bersama Hari Raya Natal.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menghimbau kepada seluruh ASN maupun PTT dilingkup Pemprov Gorontalo menjelang cuti bersama nanti agar supaya segera menyelesaikan seluruh pekerjaan yang ada di setiap OPD masing-masing, mengingat cuti bersama kali ini begitu panjang. Ia mengharapkan jangan sampai libur nanti pekerjaan jauh lebih banyak

“Kita harus bersyukur libur dalam rangka cuti bersama lebaran kali ini lumayan panjang, dari tanggal 11 s/d 20 Juni mendatang. Untuknya saya harapkan kepada semua jajaran yang ada di setiap OPD jangan ada pekerjaan yang terbengkalai. Semua harus diselesaikan, jangan meninggalkan sisa sisa pekerjaan begitu banyak,” kata Gubernur

Gubernur yang baru saja berulang tahun ke 55 ini menambahkan, kepada rekan rekan ASN yang ingin mudik diperbolehkan. Bahkan dia telah memutuskan untuk tahun ini, kegiatan halal bilhalal yang selama ini dilakukan oleh Pemprov Gorontalo untuk bersilahturahim dengan seluruh unsur Forkopimda daerah akan dibatasi agar tidak terlalu mengganggu waktu luang bersama keluarga

“Silahkan rekan-rekan sekalian yang ingin mudik, saya perbolehkan untuk bersilaturahim dengan keluarga. Saya juga sudah sampaikan kepada pak Karo Humas untuk mengatur jadwal halal bilhalal idul fitri bagi semua jajaran Pemerintah Provinsi dan unsur Forkopimda agar jangan terlalu berhura hura. Tahun ini kita lakukan biasa saja, namun bermakna. Mari sama-sama kita sholat Idul fitri dilapangan taruna, setelahnya kita doa di rumah jabatan Gubernur kemudian saling berjabatan tangan saling memaafkan, setelahnya kita pulang kerumah masing-masing untuk menemui keluarga,” tandasnya.(Hmsprov-Mersin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo gelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila di halaman Musem Purbakala Gorontalo, Jumat (1/6/2017).

Upacara dihadiri unsur Pimpinan SKPD, jajaran TNI-POLRI, Siswa dan segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) serta PTT di jajaran Pemprov Gorontalo.

Dalam sambutan Presiden Joko Widodo yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Anis Naki mengatakan pancasila berperan sebagai falsafah dasar negara yang kokoh, yang menjadi fondasi dibangunnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

“rangkaian proses tersebut harus selalu kita ingat, kita dalami semangatnya dan kita pahami tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pancasila selalu hadir dalam setiap sudut kehidupan serta hati dan pikiran kita,” kata Anis

Pada peringatan hari lahir pancasila di tahun 2018 ini, kita harus meneguhkan semangat untuk bersatu, berbagi dan berprestasi. Sebagai bangsa yang majemuk, semangat persatuan merupakan pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“kita harus percaya diri dan berani bersaing dalam kehidupan dunia yang semakin terbuka dan kompetitif. Kita harus memperkokoh kekuatan kolektif bangsa dan tidak boleh menghambur-hamburkan energi dalam perselisihan dan perpecahan,” tambahnya

Anis juga mengungkapkan kita harus memanfaatkan bulan suci ramadhan yang penuh berkah ini sebagai momentum untuk memperkuat etos peduli dan berbagi.

“saatnya kita berbagi pengalaman dalam berbhineka tunggal ika, dalam bertoleransi serta dalam membangun persatuan dan kebersamaan,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Gubernur Gorontalo menyerukan kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk aksi intoletaransi yang terjadi akhir-akhir ini. Perbedaan suku, ras dan agama harus dimaknai sebagai anugerah bagi bangsa yang majemuk.

“Kalau kita yakin bahwa Pancasila menjadi roh berbangsa, maka tdak ada ruang bagi ekstrimisme dan terorisme untuk tumbuh subur di bumi Indonesia,” kata Rusli.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KAB.GORONTALO, Humas – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama TNI-Polri
menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dihadiri oleh seluruh anggota TNI – Polri se Provinsi Gorontalo.

Kegiatan dalam rangka mempererat tali silaturahmi ini berlangsung di halaman Mapolda Gorontalo dan dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Kapolda Gorontalo Brigadir Jenderal Rachmad Fudail serta Pangdam XIII Merdeka Mayor Jenderal TNI Madsuni

Dalam kesempatan tersebut Brigjen Rachmad Fudail selaku tuan rumah dalam sambutannya mengatakan, buka bersama ini memang selalu rutin dilaksanakan. Mengingat ini sebagai ajang meningkatkan persatuan sekaligus menjaga silahturahim antara pemerintah provinsi, TNI-Polri maupun dengan masyarakat Gorontalo .

“Kegiatan buka puasa bersama ini secara rutin kita laksanakan dan tempatnya bergilir bergantian, 2 tahun lalu dilaksanakan di Polda dan tahun 2017 lalu dilaksanakan di Batalyon 713 dan tahun ini kita laksanakan kembali di Polda. Semua ini semata mata untuk terus menjaga dan mempererat persatuan semua pihak,” kata Rachmat saat memberikan sambutan pada pelaksanaan buka bersama Pemprov dengan TNI – Polri, Kamis, (31/5/2018).

Rachmad berharap kepada seluruh jajaran unsur forkopimda Provinsi Gorontalo, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun stekholder dan seluruh masyarakat Gorontalo untuk sama – sama terus bersinergi dengan TNI – Polri guna menjaga keamanan Provinsi Gorontalo.

“Keamanan Gorontalo harus terus kita jaga. TNI-Polri juga elemen masyarakat harus menjaga silaturahim guna menangkal bahaya paham radikalisme dan isu-isu teroris yang ada. Bersama kita mengawal demokrasi Indonesia agar terus berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Terkait masalah keamanan yang disinggung Kapolda Gorontalo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memimpin rapat forkopimda beberapa waktu lalu juga mengingatkan tentang keamanan Gorontalo.

Ia mewanti-wanti agar jangan sampai terlena. Menurutnya keamanan seperti ini bisa saja mengakibatkan kecolongan dari pihak – pihak yang mempunyai niat jahat untuk menjadikan Gorontalo sebagai tempat persembunyian.

“Keamanan ini saya harapkan jangan sampai membuat kita lengah. biasanya daerah aman seperti ini sangat rawan dijadikan tempat persembunyian oleh teroris atau penyelundupan narkoba dan miras. Ini harus kita hindari. Saya memohon seluruh bantuan dari TNI / POLRI dalam hal menjaga keamanan daerah ini seterusnya,” urai Rusli saat memimpin rapat forkopimda beberapa waktu yang lalu.Dalam buka puasa bersama itu pula turut dihadirkan 1000 masyarakat kaum dhuafa dan anak anak panti asuhan. Semua undangan yang hadir mendapatkan bingkisan sementara perwakilan dari masing masing panti asuhan mendapatkan bantuan uang tunai. Dalam kegiatan itu juga kembali digelar pasar murah.(Hmsprov-Ecin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas –Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menunjuk Aries M. Hardianto sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo. Penunjukkan Aries menyusul nonaktifnya RWN dari jabatannya karena masalah hukum.

Surat Keputusan (SK) Plt. Kadis PRKP diserahkan oleh Penjabat Sekretaris Daerah bertempat di Kantor PRKP, Rabu (30/5/2018). Hadir pada penyerahan SK tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang diwakili Kepala Bidang Mutasi dan Informasi ASN Sumarto Biki, Sekretaris Dinas PRKP Agus Sumba serta jajarannya.

Anis Naki Mengatakan, penunjukkan Aries yang juga menjabat sebagai Kepala Biro ULP telah melalui musyawarah pada Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Gubernur. Dari hasil musyawarah tersebut, muncul nama Aries yang dianggap layak untuk menjadi Plt. Kepala Dinas PRKP.

“Kemarin, Gubernur dan jajaran pimpinan OPD di kediaman pribadi Gubernur melakukan musyawarah. Ada paparan pak Agus sebagai sekretaris dinas tentang pelaksanaan dari pada program yang ada di PRKP. Pak Aries yang dianggap layak langsung ditelpon oleh pak gubernur. Alhamdulillah beliau bersedia,” ungkap Anis.

Di bawah kepemimpinan Aries, mantan Asisten II itu berharap agar PRKP dapat mempercepat daya serap anggaran yang masih rendah. Dinas ini menjadi organisasi dengan serapan terendah dibanding OPD lain yakni 0,8 persen.

“Kita berharap penunjukkan Plt bisa segera bekerja dan menyelesaikan kendala yang ada. Tentu saja harus ada dukungan yang diberikan oleh seluruh pejabat dan staf PRKP,” tandas Anis.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO, Humas – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim melantik para pejabat untuk tiga unit non struktural lingkup kesehatan Provinsi Gorontalo di aula Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Rabu (23/5/2018). Ketiga unit tersebut yaitu Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Gorontalo untuk masa jabatan 2018-2021, Tim Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) periode tahun 2018, serta Tim Pengendali Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) untuk masa jabatan 2018-2022.

Dalam sambutannya Wagub Idris Rahim mengatakan dibentuknya ketiga unit ini memiliki tujuan yaitu sebagai garda terdepan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu sektor unggulan Pemprov Gorontalo. Oleh karena itu Idris menginstruksikan kepada pejabat di masing-masing unit untuk segera melakukan konsolidasi organisasi, menyusun tata kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Saya minta kepada masing-masing unit untuk segera menyusun rencana aksi dan rencana hasil demi terwujudnya pelayanan yang lebih prima di sektor kesehatan,” tegas Idris.

Idris juga meminta para pejabat yang baru dilantik pada ketiga unit tersebut untuk bekerja sama merumuskan gagasan dan ide-ide baru, melakukan inovasi dan terobosan agar pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo lebih optimal sesuai dengan visi Pemprov Gorontalo untuk mewujudkan Gorontalo yang maju, unggul, dan sejahtera.

“Saya yakin para pejabat yang baru dilantik mampu mengemban tugas dan tanggungjawabnya. Apalagi saya melihat mereka adalah orang-orang yang kapabel dan punya pengalaman. Saya harapkan tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bekerja bersama agar unit non struktural ini bisa membantu seluruh stakeholdernya,” tutur Idris.

Berdasarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Triyanto Bialangi, Badan Pengawas Rumah Sakit memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit, serta mengawasu penerapan etika rumah sakit dan profesi berdasarkan aturan perundang-undangan.

Sementara tugas pokok dan fungsi Tim Pertimbangan Klinis diantaranya yaitu menyelesaikan sengketa berdasarkan aduan yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo dan merujuk sengketa yang tidak dapat diselesaikan di Provinsi Gorontalo kepada Dewan Pertimbangan Klinis. Sedangkan Tim Pengendali SP3T bertugas untuk melakukan pengkajian, penelitian, pengujian pengobatan tradisional, menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional, serta menggali kearifan lokal yang sudah memiliki bukti empiris dalam mengatasi permasalahan kesehatan di Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Halaman 1 dari 24
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo