>

Displaying items by tag: pemerintahan

GORONTALO CITY- Gorontalo Provincial Government and its ranks carried out a ceremony to commemorate the National Awakening Day (Harkitnas) at the Popa Eyato Museum’s yard, Monday (5/21).

Acting Gorontalo Provincial Secretary, Anis Naki acts as Inspector of the 110th National Awakening Day (Harkitnas) Anniversary ceremony and delivered speech of the Minister of Communication and Information Technology, Rudiantara. He said, more than one- thousand years ago there were so many Indonesian citizens association formed, they fought bravely in taking away and maintaining the independence of our country from the colonialist’s arm

Anis expressed that we have to reflect from Budi Utomo’s figure to raise nationalism which is only a few people fought with all limit at that time, but they improved how enhanced the economy, health, education and so on at that time.

While reading the speech of the Minister of Communications and Information Technology, Anis also added, that Harkitnas is not separated from the role of Boedi Oetomo as a unifying figure of the nation.”Boedi Oetomo provides an example of how to gather and organize without seeing the origin of primordial, which ultimately encourages the spirit of nationalism to achieve independence,” he expressed.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA, Humas – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Anis Naki, menghadiri konsolidasi penyiapan RPJMD 2019-2023 hasil pilkada serentak 2018, di Hotel Bidakara, Rabu (16/5/2018). Acara yang di buka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini mengangkat tema “memastikan penyiapan RPJMD berkelanjutan melalui KLHS-RPJMD”.

Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan salah satu tanggung jawab yang sangat penting bagi kepala daerah yang akan terpilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 dalam waktu enam bulan setelah dilantik.

” Ssaya berharap Perda RPJMD 2019-2023 yang akan ditetapkan oleh kepala daerah terpilih bersama-sama dengan DPRD, lebih berkualitas yang dalam pelaksanaan penyusunannya dilakukan dengan cara yang transparan, responsif, esien, efektif, akuntabel, terukur, berkeadilan, bewawasan lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Tjahjo Kumolo

Ia mengatakan dalam konteks mendukung terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas, Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah menetapkan berbagai instrumen regulasi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satunya adalah Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD.

“Dengan terbitnya regulasi tersebut, dapat memandu pemda dalam merumuskan skenario pencapaian 17 goals tujuan pembangunan berkelanjutan dalam dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tamping linkungan,” tambah Mendagri.

Dalam Permendagri yang baru diundangkan pada tanggal 4 April 2018 tersebut, Tjahjo Kumolo menegaskan ada empat langkah yang perlu diperhatikan antara lain penyiapan penyusunan RPJMD teknokratik 2019-2023 oleh pemda yang sedang melaksanakan pilkada, dukungan penuh dan konsisten dari berbagai asosiasi pemda, kontribusi yang efektif dari akademisi termasuk asosiasi profesi, dan peran aktif dari ormas, serta pelaku usaha.

Sementara itu, Plt Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Diah Indrajati menegaskan bahwa akan meningkatkan semangat gotong royong di antara semua pihak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan target RPJMN 2014-2019, RPJMD 2019-2023 serta tujuan Pembangunan Global tahun 2030.

“Sebagai wujud dukungan Internasional dalam kemajuan pembangunan di Indonesia perwakilan dari Uni Eropa akan memberikan pernyataan dan Launching Hashtag KLHSRPJMD,” ungkap Diah.

Dalam kesempatan yang sama, Diah menyampaikan, dalam acara konsilidasi ini akan dilaksanakan penandatanganan komitmen antara Kemendagri dan Asosiasi Pemerintah Daerah dan DPRD. “penandatanganan tersebut sebagai wujud komitmen dukungan Asosiasi Pemerintah dan DPRD dalam memberikan dukungan penuh dan konsisten penyiapan RPJMD 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018,” tandas Diah.(Hmsprov.Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO, Humas – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2017 yang diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah diterima oleh DPRD. Melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD, Senin (30/4), Pansus memberikan predikat sangat baik untuk LKPJ tersebut.

“Setelah mengkaji, mengevaluasi dan merekomendasikan dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2017, pansus mengambil kesimpulan bersama bahwa kinerja Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim, sesuai dengan dokumen LKPJ 2017, berada dalam predikat Sangat Baik,” kata Ketua Pansus LKPJ Hidayat Bouty.

Secara khusus, Pansus juga mengapresiasi kinerja Pemprov Gorontalo yang telah meraih peringkat ke 11 dari 33 provinsi dalam Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah (LKPD) yang dinilai oleh Kementrian Dalam Negeri. Capaian itu dinilai membanggakan sebab diberikan kepada pemerintah yang menjalankan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan menjawab tuntutan yang efektif dan efisien.

“Begitu pula dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dari Kementrian PAN-RB yang mana Pemprov Gorontalo memperoleh nilai B, yang sebelumnya selama bertahun-tahun nilai terbaik yang diperoleh hanya CC. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyajikan data secara akurat dan akuntabel,” puji anggota DPRD Fraksi Demokrat itu.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengucapkan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD yang telah membantu keberhasilan pemerintah provinsi yang ia pimpin bersama Wakil Gubernur Idris Rahim.

“Pada kesempatan ini, perkenankan Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan seluruh unsur pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Gorontalo , khususnya kepada Tim Pansus LKPJ DPRD Provinsi Gorontalo, yang telah melaksanakan kinerjanya dalam memberikan penilaian dan evaluasi terhadap LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2017,” tutur Gubernur

Gubernur dua periode ini berpandangan, berbagai keberhasilan yang diperoleh selama ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Oleh karena itu, ia berharap kekompakkan dan kerjasama antara semua pihak, khususnya eksekutif dan DRPD bisa lebih baik lagi pada tahun tahun yang akan datang.(Hmsprov-Ecyhin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie melantik dan mengambil sumpah Anis Naki sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo bertempat di gedung Belle li Mbui, Senin (30/4).

Pengangkatan Anis sebagai Pj. Sekda tertuang dalam surat keputusan No. 821/BKD/SK/IV/484/2018 yang ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo tanggal 26 April lalu. Pelantikan itu dilaksanakan setelah menerima persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo melalui surat No. 821/2621/SJ tanggal 25 April 2018.

Gubernur Rusli dalam sambutannya mengungkapkan, proses pelantikan Pj Sekda merupakan proses yang harus dilalui dalam dinamika birokrasi daerah. Penjabat Sekda akan bekerja selama tiga bulan kedepan sambil menunggu proses lelang jabatan untuk menjaring calon sekda definitif.

“Berdasarkan aturan yang ada, harus diusulkan Penjabat Sekda sambil menunggu proses lelang jabatan (untuk Sekda definitif). Alhamdulillah panselnya sudah ada yang terdiri dari Kemendagri, Kemenpan-RB, perwakilan dari Setneg serta dua orang panitia dari Gorontalo,” terang Rusli.

Terkait dengan pelantikan Anis, Rusli berharap mantan Asisten Bidang Kemasyarakatan itu bisa fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugas sebagai Sekda. Menurutnya, ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

“Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada pak Weni (sebagai pelaksana harian Sekda) dan terutama kepada Prof. Winarni Monoarfa yang kurang lebih enam tahun tiga hari menjabat sebagai Sekda Provinsi Gorontalo,” tutur Rusli.

Anis Naki merupakan sosok ASN senior di Gorontalo. Pria kelahiran Gorontalo 15 Agustus 1958 itu sudah kenyang asam garam di dunia birokrasi. Sejumlah jabatan strategis pernah ia pegang di antaranya menjabat Sekda Kabupaten Bone Bolango, Pelaksana Tugas Bupati Bone Bolango, Penjabat Bupati Pohuwato, Kepala Kesbangpol Provinsi Gorontalo serta Asisten Bidang Kemasyarakatan.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO, Humas – Provinsi Gorontalo sukses meraih prestasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No. 100-53 Tahun 2018,Provinsi Gorontalo berada di peringkat 11 dari 33 provinsi se Indonesia yang dinilai.

Pemprov Gorontalo memperoleh kategori nilai ‘tinggi’ dengan skor 2.9663 dibawah perolehen skor Provinsi NTB 2.9752 di posisi 10. Peringkat pertama diduduki oleh Provinsi Jawa Timur dengam predikat “sangat tinggi” dengan skor 3.3263.

“Pencapaian Pemprov Gorontalo jika dilihat berdasarkan kawasan Indonesia Timur berada diurutan ke tiga setelah Sulawesi Selatan dan Kaltim,” terang Kepala Biro Humas Protokol Rifli Katili menanggapi hasil surat Kepmendagri tersebut, Kamis (26/4).

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan capaian pemerintah kabupaten dan kota se Gorontalo, maka Pemkot Gorontalo berada di peringkat lima besar kategori pemerintah kota se Indonesia dengan skor 3.4196. untuk Kabupaten Pohuwato berada di urutan 12 dari 367 kabupaten se Indonesia dengan skor 3.4770.

Kabupaten Gorontalo berada di urutan 50 skor 3.2963, Bone Bolango peringkat 108 skor 3.1537, Boalemo urutan 202 skor 2.9829 serta Kabupaten Gorontalo Utara berada peringkat 208 skor 2.9743.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali di ruang kerjanya di Jakarta, Rabu (18/4). Kehadiran Rusli untuk memperjuangkan kelanjutan nasib tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Provinsi Gorontalo yakni Boliyohuto, Panipi dan Gorontalo Barat.

Tiga daerah itu sejak tahun 2013 lalu sudah intens diusulkan bahkan sudah masuk pembahasan di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Belakangan gaung pemekaran daerah mulai redup hingga tahun 2018 ini.

“Ada isyarat dari pemerintah pusat bahwa usulan DOB akan dimulai lagi tahun 2019 usai pemilu. Nah ini yang coba kita kejar, salah satunya melalui pak Ketua Komisi II yang membidangi pemekaran daerah. Terlebih beliau sebagai putra daerah berdarah Gorontalo,” terang Rusli Habibie.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, pengusulan tiga DOB itu sudah masuk dalam rencana prioritas di Kemendagri, DPR RI dan DPD. Artinya, jika Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) selesai dilakukan pemerintah pusat maka tiga daerah itu berpeluang besar dimekarkan.

“Ada harapan soal itu, tapi tentu saja tidak mudah. Jadi tidaknya DOB semua bergantung pemerintah pusat. RPP tentang Desertada belum keluar sebagai payung hukum untuk pemekaran. Tapi saya sampaikan, usaha dan harapan kita tidak boleh putus. Kita harus berjuang terus agar cita-cita pemekaran ini bisa terwujud,” lanjut mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Gubernur bahkan berencana mengajak dua Bupati yakni Pohuwato (daerah induk dari rencana pemekaran Gorontalo Barat), serta Bupati Gorontalo (daerah induk pemekaran Panipi dan Boliyohuto) untuk sama-sama berjuang ke Jakarta.

Usulan dan data-data yang dibutuhkan untuk pemekaran diminta agar dilengkapi oleh setiap daerah. Termasuk memasukkan kembali proposal agar mendapat tanggapan dan dukungan dari pemerintah pusat.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Tim dari Pemerintah Provinsi Gorontalo datang menghadiri undangan KASN di Jakarta, Kamis (5/4). Tim terdiri dari Plh Sekda Weni Liputo, Asisten I Anis Naki, Kepala BKD Ridwan Yasin dan mantan Inspektur Ahmad Rosady untuk mengklarifikasi atas laporan Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa terkait pemberhentian dirinya oleh Presiden RI Joko Widodo, pertengahan Maret lalu.

Ada beberapa hal yang menjadi pokok laporan Winarni ke KASN, di antaranya usulan pemberhentian yang tidak melalui pemberitahuan sebelumnya. Ada juga laporan terkait surat pemulangan yang bersangkutan ke Universitas Hasanuddin tanpa tembusan kepadanya, serta mekanisme pengantaran surat Kepres yang dilakukan tengah malam.

“Kami memberi penjelasan secara runut. Mulai dari bagaimana usulan pemberhentian Sekda dilakukan, berproses di Kemendagri, Setneg dan akhirnya keluar Kepres no. 16/PPA Tahun 2018. Oleh KASN menganggap proses ini sudah sangat normatif dan sudah ada informasi tentang pemberhentian kepada yang bersangkutan,” terang Weni Liputo sebagai ketua tim.

Proses pemberhentian Winarni dilakukan melalui rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tertanggal 10 Januari 2018. Rapat tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Gubernur Gorontalo No. 800/BKD/I/25/2018 perihal Usulan Penggantian Sekda yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Surat juga menyertakan tembusan kepada Menristek Dikti RI, Menpan-RB RI, Kepala BKN RI, Ketua KASN dan Rektor Universitas Hasanuddin.

Ada pula surat No. 800/BKD/I/26/2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal Pengembalian ke Instansi Asal ASN atasnama Prof.Dr.Ir. Winarni Monoarfa yang ditujukan kepada Rektor Unhas di Makassar. Tembusan surat kepada Mendagri, Menpan-RB RI, Kepala BKN RI dan Ketua KASN.

“Beliau kan statusnya sebagai dosen yang diperbantukan di Pemprov sejak 24 Januari 2003 dan menjabatan Sekda sejak tahun 2012. Sementara jabatan Sekda sesuai ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 itu hanya dapat dijabat selama lima tahun,” imbuh Weni.

Lebih lanjut Asisten Bidang Administrasi itu menjelaskan, sejak tahun 2013 banyak ASN perbantuan yang berasal dari akademisi sudah dikembalikan ke instansi awalnya. Selain karena pemprov sudah memiliki banyak ASN yang memiliki kompetensi yang setara, pengembalian dimaksudkan agar yang bersangkutan bisa optimal bekerja sebagai akademisi dengan jalur keilmuannya.

“Itu tidak mengurangi semangat bapak gubernur untuk tetap memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan berbagai perguruan tinggi. Jelas perguruan tinggi kami pandang sebagai mitra dalam pengembangan kebijakan pembangunan dan pemerintahan di daerah,” pungkas Weni.

Di tempat terpisah, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menilai pergantian Sekda melalui Keputusan Presiden merupakan sesuatu hal yang biasa. Hal itu bergantung dari kebutuhan suatu daerah.

“Kalau aturannya sudah jelas dan pusat sudah proses, berarti kan nggak ada masalah?” ungkap Hadi saat membuka Musrenbang Regional Sulawesi yang berlangsung di Kota Gorontalo, Selasa (3/4) kemarin.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 06 April 2018 09:36

Pengelolaan Aset Daerah Harus Akuntabel

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya dengan melakukan pengelolaan terhadap aset daerah secara akuntabel.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat meninjau aset Pemerintah Provinsi Gorontalo berupa lahan seluas kurang lebih 26 hektar di obyek wisata Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (5/4).

“Lombongo ini adalah aset Pemerintah Provinsi Gorontalo, sementara di dalam lahan itu ada bangunan milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Ini yang harus kita perjelas,” tegas Idris.

Tidak hanya soal bangunan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang disoroti oleh Wagub Idris Rahim, namun terkait batas-batas lahan bekas aset Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara itu juga harus jelas dan pasti.

“Batas-batasnya harus jelas, jangan sampai ada penyerobotan lahan,” ujar Idris.

Terkait bangunan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang berdiri di lahan aset milik Pemerintah Provinsi Gorontalo, Idris meminta kepada instansi terkait untuk mengkaji dan melakukan koordinasi untuk menyelesaikan persoalan itu.

“Kita akan bicarakan dan kaji lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Yang pasti ini harus segera diselesaikan agar supaya dikemudian hari tidak menjadi permasalahan bagi masing-masing pemerintah daerah,” terang Idris.

Pada peninjauan itu Wagub Idris Rahim didampingi oleh Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pelaksana Harian Kadis Pertanian, dan Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura.(Hmsprov-haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo menanggapi pemberhentian mantan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Winarni Monoarfa, 16 Maret lalu. Menurut Hadi, pemberhentian Sekda merupakan urusan Gubernur dan kebutuhan di daerah masing masing.

“Kami menanggapinya normatif saja, sebab perihal di daerah kan menjadi urusannya pak Gubernur lah yah,” kata Hadi usai membuka Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Regional Sulawesi yang berlangsung di Kota Gorontalo, Selasa (3/4).

Lebih jauh ia mengemukakan, proses pemberhentian Sekda oleh Presiden seharusnya tidak menjadi polemik. Hal itu sudah melalui kajian hukum secara matang dan telah berproses hingga ke tingkat pusat.

“Kalau aturannya sudah jelas dan pusat sudah proses, berarti kan nggak ada masalah?” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Mantan Sekretaris Daerah Prof. Winarni Monoarfa telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Sekda tertanggal 16 Maret 2018 lalu. Surat pemberhentian guru besar Universitas Hasanuddin itu ditanda tangani Presiden Joko Widodo melalui Kepres No. 16/TPA tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018.

Kepres tersebut diperkuat dengan surat pengantar dari Dirjen Otonomi Daerah no. 123.74/2271 tertanggal 14 Maret 2018.
Selanjutnya jabatan tersebut sementara diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda, Weni Liputo yang juga menjabat sebagai Asisten III Bidang Administrasi. Seleksi dan pelantikan Sekda definitif akan berproses menunggu lelang jabatan yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Gorontalo.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Pemerintah Provinsi Gorontalo siap memenuhi undangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal itu untuk meminta penjelasan terkait dengan pemberhentian mantan Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa dari jabatannya.

Kepastian itu diperoleh saat Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berdialog dengan Presiden dan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Senin (2/4). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan Anis Naki dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ridwan Yasin.

Di hadapan mahasiswa, Gubernur Rusli meminta Kepala BKD untuk menjelaskan secara runut bagaimana proses pemberhentian Sekda yang sudah dilakukan. Penjelasan ini penting untuk menjawab pertanyaan mahasiswa yang hadir serta mendudukkan permasalahan secara proprosional.

Ridwan Yasin mengemukakan, pemberhentian Sekda sudah dibahas secara matang di tingkat Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan). Peraturan yang menjadi acuan yakni UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN khususnya di pasal 117 ayat 1 tentang durasi jabatan bagi Pejabat Tinggi Utama, Madya dan Pratama yang hanya dapat diduduki paling lama lima tahun.

“Di pasal itu disebutkan paling lama lima tahun. Mengertinya, satu tahun juga bisa (dijabat). Kalau bahasanya selama lima tahun maka harus lima tahun. Itu perbedaan antara bahasa “paling lama” dan ‘selama’ lima tahun,” terang Ridwan Yasin yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Gorontalo.

Hal lain yang menjadi pertimbangan, lanjut kata Ridwan, Winarni Monoarfa sudah menjabat Sekda selama enam tahun. Selain itu, status kepegawaian Guru Besar Universitas Hasanuddin itu sebagai pegawai yang diperbantukan dan dipekerjakan di Pemprov Gorontalo yang sudah 16 tahun mengabdi di daerah.

“Sehingga ketika kami ajukan ke pak Gubernur, maka beliau tidak bisa menolak pemberhentian itu. Pak gubernur meminta agar tetap menyampaikan secara prosedural ke Kemendagri. Kemendagri pun mengkaji sesuai aturan, ketika itu tidak sesuai pasti Kemendagri mengembalikan. Prosesnya berlanjut ke Setneg (Sekretariat Negara) di sana juga dikaji oleh tim sebelum diajukan ke Presiden,” ungkapnya.

Tidak puas dengan penjelasan Kepala BKD, Gubernur meminta Ridwan untuk menjelaskan tentang kabar yang beredar bahwa SK pemberhetian Sekda diserahkan tengah malam di tanggal 16 Maret lalu.

Di hadapan mahasiswa, Rusli juga meminta penjelasan terkait isu yang berkembang bahwa Winarni diminta segera meninggalkan rumah dan mobil dinas di malam penyerahan SK. Hal itu sengaja ditanyakan untuk menjawab spekulasi yang berkembang di masyarakat.

“Perlu diketahui, SK Presiden itu ditandatangani tanggal 6 Februari 2018. Sementara surat pengantar dari Dirjen Otda Kemendagri keluar tanggal 14 Maret 2018 dan diterima beliau tanggal 16 Maret. Kami hawatir jangan sampai terlalu lama maka produk yang dihasilkan oleh beliau bisa tidak sah secara hukum”, imbuh Ridwan.

Pertimbangan kenapa malam, karena di waktu yang hampir bersamaan ada acara penyerahan SK Mendagri tentang pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo Fadli Hasan (SK yang keluar bersamaan dengan SK Pemberhentian Sekda). Penyerahan tersebut dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur Idris Rahim, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, unsur DPRD Kabupaten Gorontalo dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

“Jadi saya bersama pak Asisten I Bidang Pemerintahan diminta pak Wagub ke rumah ibu Sekda sekitar jam 9 malam. Posisi beliau masih sedang memimpin rapat PMI di luar rumah. Sekitar pukul 11 beliau kembali, kami menyambut beliau dan dipersilahkan masuk. Pertama beliau masih minta informasi bagaimana proses penyerahan pemberhentian Wabub di Rudis. Setelah itu, pak Anis menjelaskan bahwa ada juga SK terkait pemberhentian beliau,” jelas Ridwan panjang lebar.

Ridwan menjamin tidak ada permintaan kepada Winarni untuk segera meninggalkan rumah dinas malam itu juga. Sebagaimana yang santer diisukan. Fakta sebenarnya, Winarni memang ada agenda ke Makassar besok paginya.

Penjelasan Ridwan tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada KASN. Rencananya BKD akan menjadi representasi Pemprov Gorontalo dalam pertemuan untuk menindaklanjuti laporan Winarni Monoarfa tentang pemberhentian dirinya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sudah beritikad baik untuk mempromosikan Winarni sebagai pejabat eselon I di kementrian/lembaga di pusat. Menurut Rusli, Winarni sudah layak “naik kelas” karena kapasitas intelektual dan prestasinya selama ini.

Di mata Gubernur Rusli, Winarni merupakan sosok aparatur yang loyal, pintar, berprestasi dan taat beragama. Rusli mengaku, bulan Januari lalu pernah menerima CV (curriculum vitae) dari Winarni agar dipromosikan pada kementrian dan lembaga.

“Dari awal saya sudah bicara dengan beliau bahwa sudah satu periode (5 tahun) bersama saya. Ibu Sekda sudah sangat cocok untuk dipromosikan jadi pejabat eselon I di Kementrian. Sejak pelantikan pejabat tanggal 23 November lalu sudah saya sampaikan ke media akan ada perombakan pejabat dari eselon I,II,III, IV dan staf. Tanggal 29 Desember ketika apel kerja akhir tahun juga sudah saya sampaikan, begitu juga saat apel kerja awal tahun yang bertepatan saat beliau berlibur ke Amerika. Jadi semua ini sudah berproses tidak serta merta dilakukan” tutur Rusli.

Nama Winarni pernah disodorkan ke sejumlah kementrian untuk dipertimbangkan mengisi posisi Dirjen yang kosong. Hal itu juga dimaksudkan untuk mendorong adanya keterwakilan Orang Gorontalo yang menduduki posisi strategis di pusat. Jaringan birokrasi yang selama ini tidak dimiliki oleh Gorontalo.

Oleh karena itu, Rusli berharap agar persoalan ini bisa dipahami dan didudukkan pada tempat yang proporsional. Ia tidak ingin hal ini dibesar-besarkan sehingga melupakan permasalahan substantif daerah yang lebih besar. Masalah kesehatan, pendidikan, pembangunan infrstruktur dan ekonomi kerakyatan masih banyak yang harus dipikirkan dan dikerjakan oleh pemerintah.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama