>

Displaying items by tag: pemerintahan

Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan acara perpisahan untuk Winarni Monoarfa selaku mantan Sekretaris Daerah. Acara itu sebagai wujud apresiasi dan terimakasih pemerintah atas jasa dan dedikasi Winarni Monoarfa yang sudah 16 tahun berkarya di Gorontalo.

“Jadi pak gubernur minta kami bikin acara untuk ibu Win. Pertama acara pemerintahan, ada pisah sambut antara beliau selaku mantan Sekda dengan Penjabat Sekda. Ada juga eselon II yang sudah mau pensiun kita berikan penghargaan. Kedua, ibu Win kan punya gelar adat Gorontalo maka beliau juga akan kita upacarakan secara adat mopotulungo (acara adat mengantar/melepas pejabat),” terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah Ridwan Yasin, Senin (19/3).

Dua acara tersebut, lanjut Ridwan, merupakan bentuk penghargaan pemerintah dan masyarakat Gorontalo terhadap dedikasi dan prestasi kerja Winarni selama ini. Pejabat tertinggi di Gorontalo yang sudah berkarir selama 16 tahun di daerah.

“Jadi sebetulnya keliru kalau ada yang beranggapan bahwa menyerahkan SK Presiden saat Jumat malam kemarin bentuk tidak adanya penghargaan kami kepada beliau. Menyerahkan surat itu seharusnya urusan kantor pos, tapi kami punya itikad baik menyampaikan langsung ke beliau,” jelas Ridwan.

Penyerahan surat Jumat malam kemarin dilakukan karena substansi surat yang harus segera disampaikan. Mengingat SK Presiden tersebut sudah diteken sejak tanggal 6 Februari lalu. Begitu pula dengan surat pengantar dari Kemendagri yang keluar tanggal 14 Maret 2018.Gubernur: Jabatan itu Meninggalkan atau Ditinggalkan

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menanggapi dingin pemberhentian Winarni Monoarfa dari jabatan sebagai Sekretaris Daerah. Menurut Rusli, jabatan bagi setiap orang hanyalah titipan. Ia tidak perlu dirisaukan atau ditangisi. Pilihannya hanya dua, meninggalkan jabatan atau ditinggalkan jabatan.

“Jabatan itu ada dua: tolalo ato molola (bahasa Gorontalo: ditinggal atau meninggalkan, red). Termasuk jabatan saya sebagai gubernur. Saya waktu kemarin diberhentikan jadi gubernur di periode pertama (untuk ikut Pilgub) saya biasa. Saya sadar jabatan ini kita tinggalkan atau meninggalkan kita. hari ini di SK-kan besok siap siap diberhentikan, biasa. Apalagi bagi kalian di organisasi pemerintahan,” tegas Gubernur saat memberi arahan pada Apel Korpi di lingkungan pemerintah provinsi bertempat di rumah jabatan, Senin (19/3).

Seperti pemberhentian pejabat negara lain, pemberhentian Sekda bagi Rusli Habibie adalah sebuah keniscayaan. Hal itu dibutuhkan untuk memastikan ada penyegaran dan regerenasi di tubuh birokrasi yang ia pimpin. Selain sudah menjabat lebih dari enam tahun, Winarni dipandang telah banyak berkarya selama 16 tahun karirnya di Gorontalo.

“Kalau Rusli Habibie terus jadi gubernur, kapan kalian bisa jadi gubernur? Kapan Sukri Botutihe (salah satu kepala dinasnya) jadi gubernur? Jadi jabatan ada batasan. PP No. 11 Tahun 2017 mengatur Sekda itu dievaluasi setiap lima tahun,” jelas mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Gubernur memberi pengertian pada aparaturnya bahwa sistim birokrasi yang ingin ia bangun adalah birokrasi yang mengembangkan kemampuan dan regenerasi aparatur. Ia tidak ingin ada stagnasi dalam pembinaan pegawai.

Ia mencontohkan, sejak awal provinsi berdiri tahun 2000 lalu banyak pejabat daerah yang dipinjam dari pusat dan daerah lain. Tapi sekarang, kondisinya sudah berbalik karena SDM Gorontalo dianggap sudah maju dan dapat diandalkan.

“Tapi setelah SDM kita mumpuni, SDM kita siap maka mereka semua (para pejabat yang dipinjam dari daerah lain) dikembalikan. Itu yang berproses di Provinsi Gorontalo. Ini banyak yang muda muda sudah saya promosikan jadi eselon II,” tandasnya.

Gubernur Gorontalo dua periode itu menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Winarni Monoarfa yang dinilai banyak berjasa dan berprestasi terhadap daerah. Rusli bahkan menyampaikan komitmennya untuk mempromosikan Guru Besar Universitas Hasanuddin itu ke Kementrian dan Lembaga agar bisa diangkat menjadi pejabat eselon I.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo resmi memberhentikan Wakil Bupati Gorontalo, Fadli Hasan. Surat Keputusan (SK) pemberhentian bernomor 13275-409 Tahun 2018 tertanggal 12 Maret 2018, diserahterimakan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie selaku perwakilan pemerintah pusat kepada Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo disaksikan Ketua Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo, Sahmid Hemu, Jumat (16/3) malam.

“Perlu saya sampaikan kami mengundang bapak ibu sekalian Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pak bupati, pimpinan dan DPRD dalam rangka melaksanakan perintah Undang Undang. Saya akan menyerahkan SK pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo yang kami terima kemarin saat berada di Jakarta,” ujar Rusli.

Gubernur berharap SK tersebut dapat dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Pemerintah provinsi dikatakannya hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Maka itu ia berharap agar kondisi perpolitikan di Gorontalo tetap terjaga dan semua pihak tetap bijak dalam menyikapi pemberhentian tersebut.

“Tadi juga saya sudah menelpon pak Zainuddin Hasan (politisi, ayah dari Fadli Hasan, red) yang saat ini sedang umroh. Beliau sangat legowo dan berkata pada saya menyerahkan semua keputusan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” jelasnya.

Dilansir hargo.co.id, pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo Fadli Hasan berawal dari laporan salah satu warga bernama Arfan Akuma ke DPRD Kabupaten Gorontalo, terkait dugaan kecurangan dalam proses tender proyek Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Gorontalo. Fadli terindikasi terlibat permintaan fee sebesar 30 persen dari nilai proyek.

Menindaklanjuti laporan, pada tanggal 16 Agustus 2017 DPRD menggelar rapat internal dan menyetujui terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket guna mendalami persoalan ini. Pada tanggal 30 Agustus Pansus kemudian memanggil Fadli Hasan untuk diminta keterangan namun tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Pada tanggal 22 Agustus 2017, Pansus Angket merekomendasikan DPRD untuk menggelar Rapat Paripurna untuk menyatakan pendapat, dan pada malam harinya rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dari semua fraksi mengusulkan pemberhentian Fadli Hasan sebagai Wakil Bupati. Usulan pemberhentian kemudian disampaikan ke Mahkamah Agung, yang pada tanggal 30 Oktober 2017 akhirnya menyatakan mengabulkan usulan pemakzulan Fadli Hasan.

Sementara Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Idris Rahim yang turut hadir pada penyerahan SK pemberhentian Fadli, berharap dengan keluarnya surat keputusan ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Masa kepemimpinan pak Nelson selaku bupati masih tersisa lebih kurang tiga tahun lagi. Jadi saya berharap proses penggantian Wabup segera diproses sesuai dengan mekanisme. Jangan sampai tertunda-tunda hingga periode pemerintahan ini selesai posisi Wabup tidak terisi. Ini tentu saja akan menggangu jalannya pemerintahan,” jelas Idris.

Menyikapi ini Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengaku menghormati keputusan hukum, namun dirinya tak menyembunyikan kesedihan dikarenakan Fadli merupakan rekan kerja yang sudah mendampingi selama lebih kurang dua tahun kepemimpinannya.

“Secara pribadi saya sedih juga karena beliau sudah dua tahun mendampingi saya. Hari ini, secara hukum sudah diberi kepastian (tentang pemberhentian) melalui surat dari Kemendagri,” tutur Nelson.

Meski mengaku akan segera memproses surat tersebut, namun Nelson masih enggan menyebut siapa calon penerus Fadli Hasan selaku Wakil Bupati. Mekanisme penggantian masih akan dikonsultasikan ke semua pihak termasuk partai pengusung, KPU dan DPRD setempat.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 28 Februari 2018 14:16

Sekda Minta OPD Segera Tuntaskan LKPJ Gubernur

Memasuki tahun 2018 Pemprov Gorontalo akan diperhadapkan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo tahun 2017. Untuk mempercepat penyusunan LKPJ, Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa meminta pimpinan OPD untuk fokus menyelesaikan sesuai dengan bidang tugas masing masing.

“Kuasai substansi data yang disampaikan terutama para sekretaris dan bagian program masing masing OPD. Sistematika penulisan LKPJ jangan lagi berbeda-beda, terutama capaian kinerja harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPJ) 2017,” kata Sekda saat pada rapat pembahasan Draft LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2017, Jumat (23/02).

LKPJ merupakan realisasi dari amanat UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sekda berharap penyusunan dan penyampaian LKPJ semakin baik setiap tahunnya. Ia menitik beratkan pada kesesuaian data antara pemprov dan Badan Pusat Statistik. Begitu juga dengan uraian setiap bab, termasuk alasan kenapa suatu program teralisasi maupun tidak.

Penyampaian LKPJ ke DPRD rencananya akan dilaksanakan 27 Maret 2018.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada kepala daerah kabupaten/kota se-Gorontalo untuk menjadikan kasus pemberhentian sementara Bupati Kepulauaan Talaud oleh Mendagri untuk jadi pembelajaran bersama. Menurut Rusli, di era otonomi daerah saat ini dibutuhkan komunikasi, koordinasi dan sinergitas antara kepala daerah. Tidak justru bekerja secara sendiri-sendiri.

“Otonomi daerah itu harus dimaknai dengan baik. Bukan “otot-nomi” (adu kuat). Jumat kemarin saya menghadap Mendagri. Salah satu arahan beliau untuk meminta saya monitor dan mengawasi jalannya pemerintahan di kabupaten/kota,” terang Rusli, Senin (15/1).

Gubernur Rusli berharap, agar pemerintah kabupaten/kota memahami tugas, fungsi dan kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Terlebih dengan keluarnya edaran Menteri Dalam Negeri No.019.3/101/SJ tanggal 8 Januari 2018 tentang Tata Cara Konsultasi Pemerintah Daerah ke Kementrian Dalam Negeri. Hal itu sejalan dengan PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Salah satu bunyi edaran tersebut yakni pelaksanaan konsultasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota ke Kemendagri hanya dapat diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam hal konsultasi oleh Pemda Kabupaten/Kota belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan, maka Pemda dapat berkonsultasi langsung didampingi Pemerintah Provinsi.

“Begitu pula dengan pengusulan anggaran, harus melalui provinsi. Agar apa? Agar program kita ini sinergis, saling mengisi, saling melengkapi. Jangan provinsi bikin A, kabupaten/kota bikin Z,” imbuhnya.

Terkait dengan masalah perjalanan dinas luar negeri, gubernur partai Golkar itu meminta kepala daerah tidak melakukan perjalanan jika tidak bermanfaat untuk daerah. Terlebih jika dibiayai menggunakan APBD. Hal yang tidak pernah dilakukan Rusli sejak menjabat Bupati Gorontalo Utara 2008 lalu.

“Ada yang baru dua tahun menjabat, tapi perjalan dinas luar negeri sudah banyak. Ini yang harus kita koreksi.” Pungkasnya.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Kementrian Sekretariat Negara (Kemensesneg) mengumpulkan para Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia bertempat di kantor Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (12/1). Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kasetpres Heru Budi Hartono itu diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Gorontalo, Weni Liputo.

Pertemuan itu menitik beratkan pada penataan kembali protokol acara Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana ke daerah. Penataan menyangkut aspek kualitas acara yang akan dihadiri maupun kuantitas peserta yang hadir. Peran pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota dinilai penting untuk destinasi kehadiran presiden.

“Setiap kunjungan Presiden akan ada ketentuan khusus yang disampaikan Staf Kepresidenan bagi pemerintah daerah yang bersifat teknis. Misalnya bagaimana kehadiran massa, kesepakatan waktu dengan panitia daerah, akses jalan ke lokasi, maupun kesiapan tempat pelaksanaan acara,” terang Weni Liputo usai menghadiri pertemuan.

Hal lain yang menjadi evaluasi Setpres menyangkut koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Heru Budi mencontohkan, rencana kunjungan Presiden ke Kabupaten Gorontalo yang terinformasi akan dilaksanakan bulan Februari 2018. Hal itu menurutnya keliru, sebab informasi kehadiran presiden harusnya dikeluarkan setelah melalui persetujuan Setpres.

“Jadi apa yang terinformasi bahwa Presiden mau ke Kabupaten Gorontalo Februari 2018 nanti menjadi contoh pada pertemuan itu. Pak Heru menghawatirkan bahwa Pemda sudah bentuk panitia, sudah menggelar rapat, bahkan sudah dipublikasi di media tapi tidak mendapatkan kepastian,” terang Weni meniru pernyataan Heru.

Adapun protap dalam hal mengundang Presiden, Pemda harus melayangkan surat pemberitahuan ke Pemprov untuk diteruskan kepada Setpres. Selanjutnya undangan tersebut akan dipresentasikan untuk dinilai layak tidaknya acara dihadiri oleh RI 1. Keputusan akhirnya akan diumumkan setelah masuk dalam agenda kerja Presiden.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Serah terima jabatan (sertijab) pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo berlangsung sederhana di ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo, Selasa (2/1). Sebanyak 18 pejabat eselon II yang dilantik oleh Gubernur Rusli Habibie pada akhir Desember 2017 lalu, menandatangani berita acara sertijab dengan disaksikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim.

Dalam sambutannya pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim mengatakan bahwa mutasi, promosi, dan rotasi, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo benar-benar merupakan tuntutan kebutuhan organisasi dalam rangka menarik gerbong pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ditegaskannya, pelaksanaan mutasi dan promosi juga telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan.

“Kita tidak mengenal like atau dislike dalam mutasi, semuanya telah melewati job fit dan job bidding,” tegas Idris.

Lebih lanjut Idris meminta agar sertijab dapat dilaksanakan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wagub mengemukakan alasannya bahwa hal itu bertujuan untuk menumbuhkan keakraban antara pimpinan OPD dengan seluruh staf.

“Momen itu juga bisa dimanfaatkan untuk membicarakan beberapa hal urgen yang harus segera diselesaikan antara pimpinan OPD yang lama dan baru, seperti kendaraan dinas dan sopir,” ujar Wagub.

Kepada para pimpinan OPD Wagub Idris Rahim berpesan untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru, mempelajari tugas dan fungsi serta rencana kerja anggaran dari instansi yang dipimpinnya. Khusus untuk OPD operasional, Idris menginstruksikan untuk segera melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka mensinkronkan program kegiatan pembangunan.

“Tugas kita kedepan sangat berat, tetapi jika kita bekerja secara bersinergi, pasti kita bisa mewujudkan visi Gorontalo unggul, maju, dan sejahtera,” pungkas Idris.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2017 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12). Acara yang diintegrasikan dengan Konferensi nasional Pemberantasan Korupsi ke-12 dan e-LHKPN itu dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.

Kepada awak media seusai acara, Gubernur Rusli Habibie kembali mengemukakan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan tanpa korupsi. Hal itu dapat terwujud jika penyelenggara pemerintahan daerah bisa melaksanakan sistim keuangan dan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.

“Kita sudah membangun sistim pencegahan korupsi yang terintegrasi. Dari perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, evaluasi, pelaporan semua sudah satu sistim. Itu akan kita terapkan pada APBD 2018 nanti”, terang Rusli.

Selain membangun sistim pengelolaan keuangan, menurut Rusli, perlu juga membangun regulasi sistim perizinan yang mudah dan cepat. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan tidak berbelit belit dan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Ini juga menjadi arahan bapak presiden tadi agar pemerintah termasuk di daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih efektif. Merubah regulasi perizinan agar tidak mempersulit dan berpotensi korupsi”, imbuhnya.

Gubernur dari partai Golkar itu berharap, agar masalah korupsi menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak. Masyarakat diminta berperan aktif untuk memberikan laporan jika mengetahui ada indikasi pelanggaran korupsi oleh pejabat maupun aparat pemerintahan. Laporan harus berdasarkan data yang akurat.

“Jangan laporannya hanya fitnah dan mencari-cari kesalahan orang”, pungkasnya.(Hmsprov-Isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 13 Desember 2017 16:19

Wagub Lantik Kepala Perwakilan BKKBN Gorontalo

Wakil Gubernur Gorontal Idris Rahim melantik kepala BKKBN Perwakilan Gorontalo Muhamad Egi Mui bertempat di Belle li Mbui, Jumat (8/12). Egi mengantikan Abdullah Kema yang dipromosikan menjadi Kepala BKKBN Sulawesi Tengah.

Wagub Idris mengungkapkan, rotasi dan mutasi dalam suatu organisasi merupakah hal yang biasa terjadi. Hal itu dibutuhkan agar ada penyegaran dalam organisasi.

“Di satu sisi BKKBN pusat sangat membutuhkan Abdullah Kema untuk bertugas di Sulawesi Tengah begitu juga Muhamad Egi Muin sangat diperlukan untuk bertugas di Provinsi Gorontalo “ kata Idris rahim.

Dari data BPS akhir tahun 2016 Jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo mencapai 1.150. 765 jiwa dibandingkan dengan tahun 2012 kemarin jumlah penduduknya sebesar 1.080.600 jiwa, jika dipresentasikan pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo setiap tahunnya sebesar 1.64 persen lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk Nasional hanya berada pada angka 1.38 persen setiap tahunnya.

Idris Berharap kedepannya yang perlu dikembangkan dan diarahkan oleh BKKBN Provinsi Gorontalo yakni merifitalisasi Program KB melalui kulitas dan kuantitas kepesertaan KB, Pengokohan ketahanan keluarga melalui pendewasaan usia perkawinan serta dapat meningkatkan perekonomian dari pada masyarakat.

“Tentu ini merupakan tantangan tersendiri bagi kepala BKKBN Gorontalo bersama jajarannya dan tugas ini bukan saja menjadi tangung jawab dari BKKBN tetapi menjadi tugas pokok dan fungsi kita semua untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk”.

Di akhir sambutanya, Wagub berharap adanya koordinasi sinergintas keterpaduan antara BKKBN Provinsi Gorontalo dengan Instansi terkait di Provinsi Gorontalo, Bupati dan Walikota sampai suluruh aparat yang berada ditingkat paling bawah baik di Kecamatan, Kelurahan/Desa agar supaya program program dari BBKBN ini bisa terlaksana dengan baik.(Hmsprov-Gusti).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Dharma Wanita Persatuan (DWP) sebagai organisasi kemasyarakatan yang merupakan tempat berhimpunnya isteri-isteri Aparatur Sipil Negara (ASN), memiliki andil yang sangat besar dalam suksesnya penyelenggaraan tugas dan fungsi ASN. Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim mengatakan, keberhasilan para ASN dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, sangat tergantung dari peran para isteri.

“DWP memiliki andil besar dalam pelaksanaan program pembangunan. Suksesnya pelaksanaan tugas dan fungsi ASN tak lepas dari peran para isteri,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya pada upacara puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) DWP ke-18 tingkat Provinsi Gorontalo di gedung Grand Sumber Ria Kota Gorontalo, Kamis (7/12).

Idris menilai, selama ini DWP telah menunjukkan peran dan kontribusinya dalam membantu pemerintah. Melalui program kerjanya, DWP melakukan pembinaan keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

“Ini yang patut kita acungi jempol. Meski dengan anggaran yang kecil, tetapi DWP telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat,” ujar Wagub.

Kedepan Idris berharap, program kerja DWP terus disinergikan dengan program pemerintah. Menurutnya, tema peringatan HUT DWP ke-18 yaitu “Peningkatan Kualitas Diri Menuju Ketahanan Keluarga”, sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera.

“Tema ini memiliki arti yang sangat penting, jika keluarga berkualitas, pasti masyarakat pun berkualitas. Sehingga itu kita berharap kiprah DWP dalam membangun ketahanan keluarga terus dilanjutkan dan disinergikan dengan program Pemerintah Provinsi Gorontalo,” tandas Wagub Idris Rahim.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim didampingi Ketua DWP Provinsi Gorontalo Hj. Nurinda Rahim melakukan pemotongan tumpeng dan juga menyerahkan piala dan bonus kepada peserta lomba seni yang digelar dalam rangka HUT DWP ke-18. Hadir pada kegiatan itu Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, unsur Forkopimda dan SKPD, pengurus dan anggota DWP provinsi dan kabupaten/kota, pengurus organisasi wanita, serta para tokoh wanita Provinsi Gorontalo.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Semangat Patriotik 23 Januari 1942 para pejuang Gorontalo di bawah kepemimpinan Pahlawan Nasional Nani Wartabone, mengikrarkan kemerdekaan Gorontalo dan terbebas dari belenggu penjajahan. 58 tahun berselang, tepatnya 23 Januari 2000, semangat ini pula yang melandasi pendeklarasian terbentuknya Provinsi Gorontalo oleh seluruh elemen masyarakat.

“Sejak deklarasi itu seluruh elemen masyarakat berjuan untuk mewujudkan terbentuknya Provinsi Gorontalo. Alhmadulillah, pada 5 Desember 2000 melalui sidang paripurna DPR tingkat IV, telah disahkan undang-undang pembentukan Provinsi Gorontalo,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya pada upacara bendera peringatan HUT ke-17 Provinsi Gorontalo di lapangan Museum Gorontalo, Selasa (5/12).

Provinsi Gorontalo menjadi provinsi ke-32 di Indonesia yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Sebagai daerah otonom baru yang telah terpisah dari Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo terus mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Idris mengatakan, perkembangan ini berujung pada kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

Pada periode pertama kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim, tahun 2012-2017, pasangan yang dikenal dengan slogan Nyata Karya Rusli-Idris (NKRI), berhasil dan sukses melaksanakan empat program unggulan, yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan ekonomi kerakyatan.

“Dari periode ke periode, berbagai kemajuan telah berhasil kita torehkan, sehingga Gorontalo bisa sejajar dengan daerah lain. Namun kita juga tidak menutup mata, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama,” papar Idris.

Oleh karena itu, pada periode kedua NKRI tahun 2017-2022, Pemprov Gorontalo mengusung visi mewujudkan Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Guna mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan delapan program unggulan, yakni pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, infrastruktur yang memadai, ekonomi kerakyatan yang berimbang, pemerintahan yang melayani, agama dan budaya yang semarak, pariwisata yang mendunia, serta lingkungan hidup yang lestari.

Lebih lanjut Idris berharap melalui HUT ke-17 Provinsi Gorontalo yang mengangkat tema “Gorontalo Unggul, Kerja, Kerja, Kerja, dan Kerja Bersama”, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo bisa segera terwujud.

“Kerja, kerja, kerja, itulah kunci keberhasilan mewujudkan Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera,” tandas Idris.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama