>
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 131

Displaying items by tag: pemerintahan

Kamis, 07 Desember 2017 14:35

Pemprov Gorontalo Bertekad Pertahankan Opini WTP

GORONTALO – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD )bukan merupakan tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Tetapi lebih dari itu, opini WTB merupakan kebutuhan dasar dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan benar.

“Meraih opini WTP adalah kebanggaan bagi setiap pemerintah daerah. Tahun 2015 kita pernah meraih Opini WTP untuk seluruh pemerintah daerah se Provinsi Gorontalo. Namun tahun 2016, dua pemerintah daerah turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini menjadi motivasi kita untuk meraih yang terbaik di tahun 2017 ini,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka pendampingan penyusunan LKPD tahun anggaran 2017 di ruang Dulohupa kantor Gubernur Gorontalo, Senin (4/12).

Untuk mempertahankan dan mengembalikan kembali prestasi yang diraih pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam upaya itu Pemerintah Provinsi Gorontalo menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri dan BPK RI Perwakilan Gorontalo.

“Pendampingan, bimbingan dan arahan dari Ditjen Bina Keuangan Daerah dan BPK RI merupakan suluh atau obor penunjuk jalan bagi kami dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Wagub.

Lanjut jelas Idris, sesuai pembinaan, arahan, dan rekomendasi yang disampaikan BPK RI, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Diantaranya pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang dilakukan secara komputerisasi menggunakan aplikasi Simda Keuangan dan Simda Barang Daerah BPKP. Juga publikasi terhadap seluruh dokumen perencaan dan pelaksanaan anggaran melalui website resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo, pengelolaan perjalanan dinas dengan aplikasi Sim-PD, dan perbaikan-perbaikan lainnya.

Sementara itu terkait Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI, pada semester I tahun 2017 terdapat 940 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Sebanyak 499 atau 53,09 persen telah ditindaklanjuti, 276 rekomendasi atau 29,36 persen dalam proses tindak lanjut, dan sisanya sebanyak 165 rekomendasi atau 17,55 persen belum ditindaklanjut.

“Kita telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan TLRHP secara sungguh-sungguh dan maksimal. Satu tekad kita, Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mempertahankan opini WTP, dan seluruh pemerintah daerah juga bisa kembali meraih opini WTP,” tandas Wagub Idris Rahim.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 30 November 2017 08:16

Sertijab Kadis Arpusda Berlangsung Khidmat

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo (Arpusda) melaksanakan serah terima jabatan di Aula Dinas, Senin, (27/11). Hadir pada acara tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo, Sumarwoto sebagai saksi penyerahan jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru.

Sebagaimana diketahui, Arpusda kini dinakodai oleh Yosep P. Koton menggantikan Muh. Ali Imran Bali yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt).

Kepala BKD menyampaikan apresiasi kepada Plt. Arpusda Imran Bali yang telah mengubah wajah dinas Arpusda menjadi lebih baik. Persepsi Arpusda sebagai instansi “pembuangan pegawai” telah berubah seiring prestasi dinas tersebut yang semakin terlihat.

“Arpusda saat ini tertinggi dalam serapan anggaran dan memenangkan beberapa kompetisi yg dilaksanakan tingkat provinsi, ujar Sumarwoto yang disambut tepuk tangan seluruh pegawai yang hadir.

Turut menyampaikan sepatah dua kata, pejabat baru Yosef Koton. Ia bertekad melanjutkan prestasi yang dicapai oleh pejabat sebelumnya sambil membenahi kekurangan yang ada.

“Apa yang telah dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo akan dipertahankan dan terus ditingkatkan dalam rangka menyukseskan program pembangunan SDM di Provinsi Gorontalo.”

Acara tersebut diakhiri dengan penandatangan berita acara dan foto bersama.(Hmsprov-Aspura).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 21 November 2017 14:58

Wagub Hadiri Sarasehan Nasional DPD RI

JAKARTA – Wakil Gubernur Gorontalo menghadiri sarasehan nasional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di gedung Nusantara IV DPD RI Senayan, Jakarta, Jumat (17/11). Sarasehan yang mengangkat tema mewujudkan kewajiban konstitusi DPD dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintahannya untuk mengatasi ketimpangan, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur. Jokowi mengatakan, pembangunan infrastruktur saat ini tidak lagi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris.

“Membangun dari pinggiran, membangun pulau-pulau terluar, karena daerah-daerah sangat membutuhkan itu. Kita bangun agar ketimpangan infrastruktur antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, menjadi seimbang,” tegas Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan, sarasehan nasional ini dalam rangka untuk menyerahkan hasil Lembaga Pengkajian MPR RI yang bekerja sama dengan DPD RI kepada Presiden Jokowi.

“Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo untuk nantinya akan menerima buku hasil pengkajian tersebut,” kata Nono.

Nono juga mengatakan, DPD meminta dukungan dari pemerintah untuk merealisasikan serta mewujudkan konstitusional DPD RI. Dirinya menuturkan, DPD RI telah memiliki komitmen untuk semakin memperkuat peran serta fungsinya dalam ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara.

“Kami meminta dukungan pemerintah, dari DPR dan MPR untuk kita sama-sama merealisasikan mewujudkan konstitusional DPD RI dalam menyempurnakan sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945,” tuturnya.

Turut hadir mendampingi Jokowi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Kepala Kantor Staf Kepresiden Teten Masduki. Hadir pula Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengisyaratkan tidak akan melakukan rekrutmen Calon Pengawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 nanti. Menurutnya jumlah PNS Gorontalo saat ini sudah cukup banyak terlebih dengan ketambahan guru SMA sederajat yang kini menjadi tanggungan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Rusli dalam sebuah dialog radio dengan tema “Rakyat Bertanya Gubernur Menjawab” yang disiarkan Radio Suara Rakyat Hulondhalo, Kamis (15/5).

“saya di periode pertama (tahun 2012) tidak satupun menerima CPNS, karena jumlahnya sudah cukup banyak bahkan ada yang tidak maksimal bekerja. Belum lagi sekarang ketambahan dengan guru yang total jumlah pegawai kita ada lima ribu orang,” terang Rusli.

Rusli menilai, jumlah PNS yang besar hanya akan membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Padahal di sisi lain, APBD Gorontalo yang ‘hanya’ 1,8 Trilyun Rupiah masih dibutuhkan untuk fokus pada pembangunan dan menggerakkan sektor ekonomi kerakyatan.

Meskipun begitu, lanjut gubernur dua periode itu, pihaknya menyerahkan kebijakan penerimaan CPNS kepada pemerintah pusat. Jika Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membuka lowongan untuk daerah maka pihaknya akan mengajukan pengusulan.

“Sekarang kan penerimaan CPNS sudah terpusat di Kemenpan, tidak lagi di daerah daerah. Kita mengusulkan tapi yang menentukan butuh atau tidaknya di Kemenpan tidak seperti dulu lagi di provinsi dan kabupaten/kota,” pungkasnya.

Kemenpan RB sendiri saat ini sedang menggodok penerimaan CPNS baru tahun 2018. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, tahun 2018 nanti ada 220 Ribu PNS (pusat dan daerah) yang akan pensiun. Separuh dari angka itu diusulkan Kemenpan untuk direkrut kembali melalui jalur penerimaan CPNS. Usulan dari daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.(Hmsprov-isam).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 26 Oktober 2017 08:59

Wagub Hadiri Rapat Kerja di Istana Negara

JAKARTA – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menghadiri rapat kerja di Istana Negara di Jakarta, Selasa (24/10). Rapat kerja dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan walikota.

Dihubungi usai mengikuti rapat kerja tersebut, Wagub Idris Rahim mengatakan, Presiden menginstruksikan kepada para kepala daerah agar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018 jangan lagi menggunakan pola lama.

“Presiden meminta sebesar 60 persen alokasi APBD 2018 harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Jika daerah kekurangan dana, dapat meminjamnya melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan bunga 6 persen,” kata Idris.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan para kepala daerah untuk memperbanyak proyek padat karya, terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi dengan baik, dengan mendorong ekspor dan investasi di daerah. Terkait kemudahan investasi di daerah, Joko Widodo meminta seluruh daerah untuk menggunakan sistem aplikasi yang dapat mempercepat dan mempermudah proses perizinan.

Lebih lanjut Idris menuturkan, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk membuat pola design baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, termasuk upaya untuk membangun sumber daya manusia di daerah yang siap pakai.

“Diakhir arahannya bapak Presiden menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk membentuk Satgas Percepatan Perizinan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Seluruh arahan Presiden tersebut akan segera kita tindaklanjuti di daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tandas Wagub Idris Rahim.(hmsprov-haris)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menginstruksikan agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membudayakan konsumsi panganan lokal dalam setiap kegiatan pemerintahan. Penegasan tersebut disampaikan Rusli saat member sambutan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa malam, (23/10).

Rusli merasa prihatin, selama ini ia menilai aktivitas pemerintahan lebih banyak diwarnai dengan konsumsi buah buah impor seperti jeruk dan apel. Selain itu makanan berupa nasi putih tinggi karbohidrat dan lauk berkolesterol tinggi menurutnya harus segera ditinggalkan diganti dengan makanan lokal yang lebih sehat.

“Saya mohon kepada pak ketua (DPRD) dan rekan rekan (anggota dewan). Saya mempunyai program mendorong panganan lokal. (Panganan lokal) sudah ada perdanya. Saya mohon setiap rapat rapat resmi baik eksekutif dan DPRD harus menggunakan panganan lokal yang sehat. Jagung rebus, batata (ubi jalar) kasubi (singkong) dan lain lain,” terang Rusli diiring tepuk tangan hadirin.

Selain untuk menjaga kesehatan, mendorong panganan lokal menurut gubernur dua periode itu penting agar menggairahkan para petani dan pejual panganan daerah. Ia meminta kebijakan ini agar segera diterapkan awal November 2017 nanti.

“Agar para penjual bahan baku ini sejahtera. Saya lihat di Pasar Tua dan pinggiran jalan sudah banyak yang jual. Ketika saya tanya ternyata itu produk Gorontalo. Oleh karena itu mari kita bantu sejahterakan mereka,”imbuhnya.

Provinsi Gorontalo sendiri sejak tahun 2015 sudah memiliki Perda No. 3 tahun 2015 tentang Pembelajaran Ilmu Gizi Berbasis Makanan Khas Daerah Gorontalo. Perda ini selain mengatur tentang pembelajaran ilmu gizi berbasis makanan khas Gorontalo dalam setiap satuan pendidikan formal, juga mewajibkan konsumsi menu khas daerah pada setiap acara formal dan informal.

Pasal 7 ayat 1 Perda No. 3 Tahun 2015 menyebutkan dalam upaya peningkatan pengembangan bahan makanan berbasis pangan lokal, maka penyelenggara makanan pada kegiatan formal maupun informal yang menyediakan menu makanan wajib menyediakan menu makanan khas Gorontalo disamping menu khas lainnya.

Perda tersebut juga merinci berdasarkan kelompok makanan yang menjadi makanan khas Gorontalo. Untuk makanan pokok ada 15 menu makanan pokok dengan bahan utama yang digunakan adalah jagung, sagu, singkong, ubi jalar dan beras. Di antaranya Bajoe, Balobinthe, Bilinthi, Binthe biloti, Binthe Lo Putungo serta Kasubi Ilahe.

Terdapat 20 jenis menu lauk pauk MTG yang terinventaris sementara dan ada 15 menu atau 75% yang bahan dasarnya berasal dari perairan (ikan dan udang), yang lainnya dari daging seperti daging ayam, sapi/kerbau ataupun kambing. Di antaranya Bilenthango, Biluluhe Lo Hele, Dabu-dabu Lo sagela, Perekedede Lo Kasubi dan Ilahe lo Tola

Menu sayuran MTG yang terinventaris sementara berjumlah 10 menu. Semua menu ini menggunakan bahan sayur segar yang berasal dari lokal dan juga terdapat di daerah lainnya di Indonesia seperti terong, daun pepaya, daun singkong, kangkung, pakis, kacang panjang, bunga pepaya, ketimun suri, labu, dan jantung pisang.

Beragam kue dimiliki oleh masyarakat Gorontalo. Menurut pendapat dari beberapa orang Gorontalo (umur mereka saat diwawancarai antara 65- 90 tahun) bahwa sesungguhnya jenis makanan ini tidak ada yang terbuat dari terigu tetapi pada umumnya menggunakan jagung, singkong, ubi jalar, pisang, dan beras atau tepung beras. Ada 35 menu kue yang terinventaris sementara, dan ada pula MTG yang telah dikenal secara nasional diantaranya kukisi karawo/kerrawang, Aliyadala, Apam Bale, Apangi, Lalamba dan Bajoe.(hmsprov-isam)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim memberi ucapan selamat atas dilantiknya pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Hal ini disampaikan Idris saat menemui dan bersilaturrahim dengan Sandiaga Uno di Balai Kota Jakarta, Senin (23/10).

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Gorontalo, saya memberikan ucapan selamat kepada Sandiaga Uno yang telah dilantik beberapa hari lalu sebagai Wagub DKI Jakarta mendampingi Gubernur Anies Baswedan,” kata Wagub Idris Rahim yang dihubungi semalam.

Idris juga mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan putra Gorontalo menjadi orang nomor dua di provinsi Ibukota Negara tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan buah dari kerja keras yang dilandasi semangat pantang menyerah putra putri terbaik Gorontalo yang berkiprah di luar Gorontalo. Tidak sedikit putra daerah Gorontalo yang sukses di luar Gorontalo, baik sebagai tokoh pemerintahan, pengusaha, tokoh pendidik, dan berbagai macam profesi lainnya.

“Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Keberhasilan ini sekaligus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat Gorontalo untuk terus berjuang dan bekerja keras dimanapun mereka berada,” urai Wagub.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim juga berpesan kepada Wagub DKI Jakarta untuk membangun harmonisasi dan silaturrahim dengan seluruh komponen masyarakat.

“Pak Sandiaga Uno mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturrahim tersebut, dan dirinya berharap hubungan persaudaraan dan silaturrahim ini akan terus terjaga dan terpelihara dengan baik,” pungkas Wagub Idris Rahim.(hmsprov-haris)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, akan segera menurunkan juru ukur tanah yang akan mempercepat pengukuran lahan Danau Limboto. Hal ini dijelaskan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat dihubungi usai mengikuti rapat terbatas dan pengarahan dari Menteri ATR/Kepala BPN kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota penerima persetujuan substansi rencana tata ruang di ruang rapat Kementerian ATR/BPN, di Jakarta, Senin (23/10).

Wagub Idris Rahim menjelaskan, pada rapat tersebut dirinya memaparkan progres proyek revitalisasi Danau Limboto serta hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Salah satunya menyangkut pembebasan lahan seluas 17,66 hektar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek revitalisasi Danau Limboto. Pembebasan lahan ini terkendala oleh waktu pelaksanaan pekerjaan yang semakin sempit, sementara juru ukur tanah yang ada di Provinsi Gorontalo terbatas. Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi kendala tersebut, Idris menuturkan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II untuk berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.

“Saya mengusulkan ke pak Menteri untuk mempercepat pengukuran Danau Limboto. Alhamdulillah hal ini langsung direspon oleh Menteri ATR/Kepala BPN, yang dalam waktu dekat akan mengirimkan 10 orang juru ukur tanah ke Gorontalo,” jelas Idris.

Lebih lanjut kata Idris, untuk mengatasi kekurangan juru ukur tanah di Provinsi Gorontalo, Menteri ATR/Kepala BPN meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan dilatih menjadi juru ukur tanah.

“Pak Menteri minta kita menyiapkan 40 orang yang akan dilatih menjadi juru ukur tanah untuk mendukung program sertifikat nasional dengan target 35 ribu sertifikat untuk Provinsi Gorontalo” ujar Wagub.

Pada pertemuan itu Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN yang telah menyetujui substansi rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Danau Limboto, serta menjadikan Danau Limboto sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Tentunya ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk terus menjaga dan melestarikan Danau Limboto,” tandas Wagub Idris Rahim.(hmsprov-haris)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo pada lima tahun kedua kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, menetapkan delapan program unggulan. Salah satunya adalah pemerintahan yang lebih melayani.

“Program ini adalah komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan publik. Sesungguhnya tugas pemerintah itu melayani, bukan sebaliknya dilayani,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim usai menerima kunjungan pimpinan Ombudsman RI di ruang kerjanya, Jumat (20/10).

Komitmen Pemprov Gorontalo ini sejalan dengan upaya Ombudsman untuk terus meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Alvian saat diwawancarai usai pertemuan itu mengatakan, salah satu tugas Ombudsman adalah meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurutnya, tantangan terbesar dalam meningkatkan pelayanan publik sangat tergantung pada komitmen kepala daerah. Alvian mengungkapkan, masih minimnya fasilitas pelayanan yang belum memenuhi standar, maklumat dan standar pelayanan yang belum maksimal, serta masih tingginya keluhan masyarakat yang belum ditangani dengan baik melalui unit layanan pengaduan, akan teratasi jika kepala daerah mendorong setiap SKPD untuk memenuhi hal itu.

“Setiap tahun kami melakukan survei kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009. Mudah-mudahan dengan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur, pelayanan publik di Provinsi Gorontalo akan semakin baik,” ujarnya.

Lebih lanjut pada pertemuan tersebut Alvian juga mengharapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dapat memfasilitasi kantor Perwakilan Ombudsman Gorontalo. Hingga saat ini Perwakilan Ombudsman Gorontalo belum memiliki kantor tetap, sehingga sering berpindah-pindah kantor. Dirinya berharap apabila ada aset atau gedung milik Pemprov Gorontalo yang belum digunakan, dapat dimanfaatkan untuk kantor Ombudsman Gorontalo.

Menanggapi hal itu Wagub Idris Rahim meminta kepada Ketua Perwakilan Ombudsman Gorontalo untuk segera mengajukan permohonan secara resmi ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Tolong segera diajukan suratnya, kami akan mempelajari lebih dahulu dan menginventarisir aset yang bisa digunakan Ombudsman,” pungkas Idris.(hmsprov-haris)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkungan pemerintah provinsi untuk menjadi agen humas pemerintah. Menurutnya, upaya penyebarluasan informasi tentang kegiatan dan program pemerintah tidak saja menjadi tanggungjawab Biro Humas Protokol sebagai instansi teknis, tapi juga menjadi tanggungjawab semua ASN.

“Semua pegawai harus jadi humas di instansi masing-masing. Saya minta ini menjadi perhatian serius ibu Sekda dan para kepala-kepala dinas. Setiap pegawai harus menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya,” tegas Rusli.

Pernyataan Rusli tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, dengan kecanggihan teknologi dewasa ini menyebabkan arus informasi berlangsung cepat dan dinamis di ruang ruang publik. Lambatnya respon pemerintah terhadap isu-isu publik menyebabkan jatuhnya kepercayaan di mata publik.

“Jadi begini ya, kita ini sudah capek capek kerja. Bangun ini bangun itu, bikin program gratis A sampai program gratis Z, tapi kalau masyarakat tidak tahu apa yang kita perbuat maka semua jadi percuma. Perlu juga diingat, kegagalan pemerintah sekarang tidak lagi diukur dari mereka kerja atau tidak, tapi sejauh mana opini baik yang terbentuk di masyarakat,” imbuh gubernur dua periode itu.

Keterlibatan pegawai sebagai agen humas pemerintah menurut Rusli dibutuhkan dalam tiga hal. Pertama sebagai orang yang mampu memberikan informasi sekaligus meluruskan informasi yang keliru di masyarakat baik secara langsung maupun di media sosial. Kedua menjadi orang terdepan dalam hal promosi potensi daerah baik ekonomi, pariwisata, adat, budaya dan lainnya. Ketiga, pegawai harus mampu membangun optimisme publik.

“Sekarang kan sudah canggih. Semua hp sudah ada facebook, instagram, whatsapp dan lain lain. Daripada sebar berita hoax dan saling membenci, mending pegawai bagikan berita program dan kegiatan pemerintah. Termasuk menerima setiap masukan dan kritikan dari masyarakat untuk diteruskan ke instansi terkait,” bebernya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Humas dan Protokol Zukri Surotinojo menyambut baik instruksi gubernur tersebut. Menurutnya, pemprov sudah punya infrastruktur yang dibutuhkan sebagai media informasi. Sayangnya media tersebut belum dimanfaatkan oleh setiap instansi. Kontribusi organisasi perangkat daerah (OPD) menurutnya masih minim dalam hal memberikan informasi program kegiatan maupun menyebarluaskan informasi di media sosial.

“Setiap saluran informasi kita siapkan. Selain kerjasama dengan media massa, kita sudah punya website informasi resmi pemerintah di humas.gorontaloprov.go.id, kita punya akun facebook humas gorontalo prov, twitter, instagram dst. Sekarang tinggal bagaimana membangun kesadaran ASN untuk ikut menyebarluaskan dan berkontribusi mengisi konten informasi kepada masyarakat,” ujar Zukri.

Pihaknya segera menyiapkan edaran atas instruksi gubernur untuk diteruskan kepada setiap instansi. Instruksi yang harus menjadi perhatian para pegawai khususnya bagi para pimpinan OPD.(hmsprov-isam)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama