>
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 131

Displaying items by tag: pemerintahan

GORONTALO – Menyambut hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke -17, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa, menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, di ruang Rapat Huyula Kantor Gubernur, Rabu (18/10).

Di depan jajaran SKPD Winarni mengatakan, rakor ini merupakan pembentukan panitia dan pembahasan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk menyemarakkan hari jadi Provinsi Gorontalo ke-17 tanggal 5 Desember 2017 mendatang.

” Setiap SKPD di lingkungan Pemprov Gorontalo wajib mencanangkan kegiatan menarik untuk menyemarakkan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke -17,” jelas sekda.

Ia juga menambahkan ada tiga harapan yang ditekankan oleh gubernur pada hari jadi Provinsi Gorontalo yang ke -17 yaitu, pertama diselenggarakan dengan sederhana namun bermakna, kedua mengurangi seremonial dan yang ketiga perbanyak bakti sosial.

“Setiap kegiatan dalam rangka HUT provinsi yang dilakukan oleh setiap SKPD harus ada kegiatan yang berbau sosial,” kata sekda.

Kegiatan HUT provinsi juga diharapkan semarak bukan hanya dari provinsi, tetapi juga keikutsertaan kabupaten/kota dan masyarakat untuk mensukseskan acara tersebut.(hmsprov-nova)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo periode 2017-2022 resmi disahkan DPRD sebagai peraturan daerah (Perda) dalam sidang paripurna tingkat II, Selasa (17/10).

Secara umum, struktur RPJMD Gorontalo tidak banyak berubah dari RPJMD periode sebelumnya 2012-2017. Pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim menambah empat program prioritas lain sehingga menjadi delapan program prioritas.

Program tersebut yakni pendidikan lebih berkualitas, kesehatan lebih prima, pembangunan lebih merata, ekonomi kerakyatan lebih meningkat, pemerintahan lebih melayani, agama dan budaya lebih semarak, pariwisata yang lebih mendunia dan lingkungan yang lebih lestari.

Beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan Ranperda RPJMD di antaranya tentang nomenklatur perencanaan yang semula diusulkan eksekutif berupa RPJMD periode 2018-2022 berubah menjadi RPJMD periode 2017-2022 disesuaikan dengan masa jabatan gubernur. Meskipun di dalamnya berisi kegiatan program 2018-2022.

“Berikutnya, fraksi fraksi DPRD menghendaki penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun persentasenya lebih optimis dari angka yang dipatok pemerintah yakni 2,94 persen, menjadi tiga persen. Hal itu memperhatikan indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB dan indeks pembangunan manusia,” terang Ketua Pansus Ranperda RPJMD, Sun Biki.

Pihak eksekutif dan legislatif bersepakat untuk mematok target penurunan persentasi angka kemiskinan menjadi 2,94 persen. Hal itu dilakukan mengingat alokasi dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat yang sangat dinamis, tren penurunan DAU yang cenderung turun dalam beberapa tahun serta memperhatikan kinerja ekonomi kabupaten/kota.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam sambutannya menyambut baik pengesahan RPJMD ini. Ia memberi apresiasi kepada pihak DPRD dan aparaturnya di eksekutif yang telah bekerja maksimal menyusun serta menetapkan RPJMD. Rusli menilai, dinamisnya pembahasan RPJMD menandakan DPRD sangat serius dalam membahas dokumen perencanaan tersebut.

“(Soal nomenklatur RPJMD) sesuai dengan arahan Kemendagri yang benar adalah pak AW Thalib (anggota DPRD) bukan saya dan pak Idris. RPJMD yang benar itu 2017-20022 bukan RPJMD 2018-2022. Termakasih pak atas koreksinya. Memang kami mengakui kesalahan itu,” tutur Rusli.

Terkait dengan target penurunan angka kemiskinan yang telah disepakati oleh DPRD, menurut Rusli cukup realistis. Selain mengingat kondisi makro ekonomi nasional, saat ini pemerintah pusat sedang melakukan pengetatan anggaran di kementrian/lembaga termasuk dana DAU yang ditransfer ke daerah.

“Satu satunya harapan kita adalah transfer daerah. Tahun 2017 ada pajak sekitar 500 Trilyun tidak akan tercapai dan ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap APBN. Jalan satu satunya bagaimana memperbanyak jejaring kementrian lembaga untuk membantu provinsi di berbagai macam sektor. Tinggal bagaimana melakukan lobi dan meyakinkan pemerintah pusat (supaya mau membantu Gorontalo),” pungkasnya.(hmsprov-ismail)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 19 Oktober 2017 15:26

Kemenpan RB Evaluasi AKIP Gorontalo

GORONTALO – Pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Gorontalo, Senin (16/10). Selain provinsi, tiga daerah juga ikut dievaluasi yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara.

Ketua tim evaluasi AKIP dan RB Kemenpan RB Didid Noordiatmoko mengatakan, evaluasi bertujuan untuk melihat bagaimana pemetaan, kondisi manajemen kerja reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Selain itu evaluasi juga untuk memberikan bantuan dan rekomendasi yang diperlukan agar kondisi pemerintah daerah bersih, akuntabel, mewujudkan efektif dan efisien.

“Kita juga akan melihat budaya kinerja apakah sudah di jalankan oleh pemprov dan tiga kabupaten/kota. Karena kita melihat ownership dari pimpinan OPD misalnya kita membahas Renstra, pimpinan OPD banyak yang tidak menguasai renstra. Ketika dikaitkan dengan angka sudah nggak nyambung,” ujar Didid.

Selain melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap OPD, pihaknya juga akan melakukan survei internal maupun ekternal. Survei eksternal dilakukan kepada masyarakat ditujukan untuk melihat dan bertanya langsung pada masyarakat apakah mereka sudah merasakan reformasi birokrasi di pemerintahan. Sementara survey kepada pegawai pemerintah, pihaknya akan bertanya langsung sudahkah mereka merasakan reformasi birokrasi di internal pemerintah.

“Jadi misal nanti kami akan mensurvei masyarakat yang sudah pernah bertransaksi dengan pemerintah, apakah reformasi birokrasi di pemerintahan sudah dirasakan mereka atau belum. Kemudian, kami juga akan meminta dikumpulkan sekitar 100 orang pegawai dengan sample random yang mewakili seluruh jajaran. Kita akan survei bagaimana reformasi birokrasi di internal. Semisal ketika pada suatu lembaga mengaku memperbaiki kualitas SDM, mereka merasa diperbaiki atau tidak? Jadi ada survei eksternal dan internal,” paparnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengatakan sangat mengapresiasi pelaksanaan evaluasi dari Kemenpan RB ini. Menurutnya hal ini penting untuk mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel, dengan kinerja yang efektif dan efisien, serta aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang kian membaik.

“Salah satu inovasi yang telah kami lakukan adalah sistem penilaian kinerja individu dengan menerapkan aplikasi SIRANSIJA (Sistem Pengukuran Prestasi Kerja) berdasarkan revolusi mental di lingkungan Pemprov Gorontalo,” imbuhnya.
Dengan sistem ini, dapat diketahui nilai kinerja individu setiap aparatur sipil Negara yang berdampak pada besaran pemberian tunjangan kinerja.Lebih lanjut Sekda mengatakan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga tak lepas dari baiknya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) manajemen kepegawaian yang sesuai dengan aturan.

“Nah dulunya kita untuk pemberian TKD hanya berdasarkan bukti kehadiran dan lain-lain sekarang kita sudah menggunakan sistem. Jadi, tadinya pengukuran pemberian TKD berlaku sama antara yang malas dan yang rajin sama saja sekarang dengan adanya e-siransija kita lebih profesional dan kompetitif,” ujar Winarni.

Dalam hal pengelolaan keuangan. Winarni membanggakan perolehan laporan keuangan daerah dengan predikat opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut sejak tahun 2013 sampai tahun 2016. Sekda berharap semoga hal ini dapat berpengaruh baik pada peningkatan akuntabilitas kinerja Pemprov Gorontalo sehingga berbagai prestasi dan upaya perbaikan mampu menjadikan Provinsi Gorontalo menjadi provinsi yang berkinerja baik.(hmsprov-nova)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Jumat, 13 Oktober 2017 10:11

Pemprov Gorontalo Percepat Sistem E-Samsat

GORONTALO – Untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersinergi dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk segera mewujudkan pelaksanaan sistem e-samsat. Hal ini dikatakan oleh Pimpinan BRI cabang Gorontalo Anang Subagyo saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang berlangsung di rumah jabatan gubernur, Selasa (10/10).

Anang mengatakan e-samsat merupakan salah satu terobosan yang baru diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, dimana membayar pajak kendaraan tahunan bisa dilakukan secara online dan bisa dibayarkan dimana saja, tidak perlu mengantri di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

“Jadi hari ini kami lakukan pertemuan dengan pak gubernur, memastikan ke bapak bahwa kami dari BRI siap berkomitmen untuk segera mewujudkan sistem e-samsat tersebut dengan fasilitasi penyempurnaan jaringan-jaringan yang diinginkan oleh Pemprov Gorontalo,” jelas Anang.

Lebih lanjut Anang memastikan proses penyelesaian sistem e-samsat ini akan segera di launching, mengingat sekarang pihak BRI sudah masuk dalam tahap penyelesaian surat menyurat, yang dalam artian seperti apa yang diinginkan oleh Pemprov Gorontalo yang sudah ada disposisi dari KPK bahwa di daerah digital ini wajib menggunakan sistem e-samsat.

“Secepatnya ini akan kita wujudkan karena ini juga memudahkan masyarakat untuk pembayaran pajak kendaraan, nanti sistemnya dibagi jadi tiga jenis pembayaran, satu yang berhubungan langsung dengan Teller outlet- outlet di BRI, yang kedua dengan menggunakan ATM, dan yang ketiga dengan menggunakan aplikasi di smartphone,” lanjutnya.

Terakhir Anang mengatakan jika e-samsat ini bisa segera diterapkan, maka Gorontalo akan menjadi provinsi yang pertama di Sulawesi selain pulau Jawa dan Bali yang telah menerapkan sistem e samsat tersebut. Sehingga nantinya Gorontalo punya akses yang luar biasa ke depan yang menjanjikan dan akan bisa menjadikan pilot project untuk pulau Sulawesi.

“Jadi ini amanah yang sungguh luar biasa. Tadi juga pak Gubernur menyatakan dukungannya. Beliau sangat antusias karena dengan adanya e-samsat ini bisa mewujudkan dan bisa memaksimalkan pendapatan daerah dan juga bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat untuk lebih percaya kecanggihan di daerah digital,” tutupnya.(Hmsprov-Ecin).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Badan Diklat Provinsi Gorontalo siap berbenah untuk menyiapkan aparatur pemerintahan yang lebih profesional dan melayani. Pembenahan dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Strategis (Renstra) Badan diklat dengan memperhatikan sistim pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berorientasi hasil. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Diklat Sofyan Ibrahim saat memimpin rapat Finalisasi Penyusunan Renstra, Kamis (05/10).

“Salah satu program prioritas pembangunan bapak Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim adalah aparatur pemerintahan yang lebih baik dan melayani. Nah solusi terbaik yang harus dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, melalui suatu proses dan sistem perencanaan pengembangan aparatur ,” terang Sofyan.

Badan Diklat sebagai operator pendidikan dan pelatihan aparatur terlebih dahulu diminta mengukur indaktor apa dan bagaimana yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik dan melayani. Selanjutnya indikator tersebut dijabarkan melalui program kerja untuk mencapai indikator di maksud.

Pada acara yang juga dihadiri oleh jajaran Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten/Kota itu menyepakati sejumlah hal penting di antaranya menginventarisasi usulan program diklat tahun 2018, sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi pelaksanaan pendididkan dan pemakaian kekayaan daerah ke Kabupaten/Kota, serta akan melaksanakan pertemuan rutin untuk pengembangan program kediklatan.

“Kami berharap hal-hal yang telah disepakati tersebut menjadi komitmen dan kesamaan pemahaman demi terwujudnya peningkatan kualitas program kediklatan berbasis kompetensi. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas ASN Provinsi Gorontlao dan Kabupaten/kota,” imbuh Sekretaris Badan Diklat Reyski Kamaruddin Rauf.(Hmsprov-Ismail).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Istri Wakil Presiden Mufidah Kalla bersama rombongan dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo 12 Oktober mendatang.

Menurut Sekdaprov Gorontalo Winarni Monoarfa yang didampingi ketua TP-PKK Idah Syahidah saat memimpin rapat persiapan kunker , Selasa malam (3/10), di kediaman rumah pribadi gubernur di Moodu mengatakan, rapat tersebut membahas kesiapan dan pengecekan masing-masing instansi yang terkait dan terlibat dalam kunjungan tersebut.

Winarni menyampaikan agar masing-masing pihak mengetahui setiap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga koordinasi dalam setiap rangkaian kegiatan tidak menemui hambatan.

“Seperti yang direncanakan ibu negara akan mengunjungi beberapa tempat seperti meninjau pemeriksaan inspeksi visual Asam Asetat (IVA) test, deteksi kanker serviks dan payudara kepada masyarakat Gorontalo, mengunjungi PAUD, memberikan sosialisasi dan penyuluhan narkoba, serta melihat kerajinan tangan karawo ciri khas Provinsi Gorontalo,” ujar sekda.

Untuk IVA test, ditargetkan akan menghadirkan kurang lebih 1.500 peserta. Selain sekda dan ketua TP-PKK, rapat koordinasi ini juga dihadiri Dandim 1304, Wakapolda, Sekda kabupaten/kota, Bank Indonesia dan SKPD terkait.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Kepegawaian Daerah mulai mensosialisasikan tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. PP yang baru ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mendesain dan mendapatkan ASN yang lebih profesional.

“Melihat perkembangan dan dinamika yang muncul belakangan ini seperti reformasi birokrasi, kebijakan pengelolaan kepegawaian serta perkembangan teknologi dan informasi yang mendorong munculnya era globalisasi, maka semakin membuka mata kita semua bahwa perlu dilakukan perbaikan dan perubahan manajemen kepegawaian untuk mendapatkan SDM aparatur yang sesuai dengan tuntutan,” ujar Winarni.

Oleh karena itu, Sekda berharap agar setiap aparatur wajib mengetahui tentang manajemen PNS sebagaimana diatur dalam PP tersebut. Ia meminta setiap instansi menyusun kebutuhan pegawai, analisis beban kerja dan analisis jabatan.

Sementara itu kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumarwoto mengatakan pentingnya pelaksanaan sosialisasi ini karena PP 11 Tahun 2017 memuat tentang tata cara pengelolaan PNS yang lebih baik dan profesional. Peraturan tersebut hendaknya diketahui dan diterapkan si semua instansi.

Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran. Untuk itu untuk setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

“Jadi seluruh provinsi dan kabupaten kota harus menganalisis sehingga diketahui berapa jabatan yang masih di butuhkah di setiap SKPD,” ungkap sumarwoto.

Terkait dengan adanya rekrutmen CPNS, Sumarwoto menjelaskan kemungkinan itu tetap ada berdasarkan penilaian dari BKN dan Kemenpan-RB. Penilaian dan pemberian kuota rekrutmen akan diberikan ketika ada hasil analisa jabatan dan beban kerja yang dilakukan dengan cermat, tepat dan akuntabel.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO- Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa hadir sebagai narasumber pada dialog politik antara pemerintah dengan masyarakat, mahasiswa dan partai politik yang digelar Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jelang pemilu serentak 2019. Winarni memberikan materi tentang Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan politik di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Senin (18/9).

Winarni menjelaskan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan politik memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia.

Pendidikan politik merupakan bagian pembangunan nasional sehingga dibutuhkan peran-peran pemerintah. “Dalam politik, pemerintah adalah agen yang memiliki kepentingan yang bersifat langsung terhadap sosialisasi politik, penyelenggara sistem politik dan memiliki tugas untuk tetap menjaga kestabilannya,” ujarnya.

Wadah formal sosialisasi dapat melalui pelajaran sekolah yang difungsikan untuk mengenalkan siswa kepada sistem kepolitikan negara, pemimpin negara, lagu-lagu nasional dan wajib, lagu kebangsaan Negara.

“Sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai demokrasi, etika dan budaya politik serta sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkembangan politik sosialisasi tentang pemahaman nilai-nilai demokrasi, etika dan budaya politik serta sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkembangan politik,” tambahnya.

Winarni juga mengatakan bahwa Indonesia belum pernah memiliki pengalaman pemilu nasional serentak. berbagai problem praktis terkait administrasi pemilu (DPT, pencalonan, penetapan, kampanye, pungut-hitung), problem hukum (kesiapan regulasi, DPT sampai MK), politik maupun sosial (konflik di masyarakat), efesiensi waktu utamanya saat pungut-hitung, biaya politik, antisipasi money politik dan golput.

Kesiapan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, seluruh stakeholder, dan jaringan masyarakat pengawas Pemilu dalam mengawasi jalannya Pemilu, serta kesiapan MK dalam menyelesaikan permasalahan Pemilu. ” Artinya lembaga-lembaga tersebut harus mempersiapkan diri secara sinergis sejak dini dalam menghadapi pemilu nasional serentak,” tandas Winarni.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

GORONTALO – Sebanyak 71 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang akan menunaikan ibadah haji, musim haji 1438 Hijriah, mengikuti doa pemberangkatan haji. Kegiatan yang digelar di Masjid Jabal Muhsinin kantor Gubernur Gorontalo, Senin (14/8), diisi dengan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz H. Mohamad Bakari.

“Selamat bagi para ASN yang tahun ini memperoleh panggilan dari Allah SWT untuk menunaikan Rukun Islam Kelima, yakni ibadah haji di Kota Mekkah,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim dalam sambutannya pada kegiatan tersebut.

Idris mengatakan, ibadah haji adalah perjalanan Ilahiah yang hanya bisa terwujud karena dilandasi niat dan iman yang kuat. Menurutnya, setiap umat muslim yang menunaikan ibadah haji, berarti telah menyempurkan agamanya.

Lebih lanjut Wagub berpesan kepada jamaah calon haji untuk menjaga kesehatannya, mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini suhunya mencapai 48 derajat. Pada kondisi suhu seperti itu, resiko mengalami dehidrasi cukup tinggi, karena semua cairan dalam tubuh bisa dihisap oleh cuaca yang cukup panas.

“Banyak minum dan membawa bekal air dalam jumlah yang banyak. Di kondisi cuaca seperti itu, orang tidur pun bisa dihisap cairan tubuhnya karena suhu yang sangat panas,” terang Wagub.

Idris juga mengingatkan untuk selalu menjaga kekompakkan dan kebersamaan antara sesama jamaah, serta memperbanyak bersedekah dan shalat berjamaah di Masjidil Haram. Dirinya turut mendoakan agar seluruh jamaah Provinsi Gorontalo senantiasa diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, sehingga bisa memperoleh haji mabrur.

“Kami mendoakan agar semua jamaah calon haji selalu mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Allah SWT, sehingga bisa meraih haji mabrur. Saya juga berharap para jamaah dapat mendoakan agar daerah kita selalu aman, tentram, dan sejahtera,” pungkas Wagub Idris Rahim.(Hmsprov-Haris).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 09 Agustus 2017 15:47

Sekdaprov Berikan Arahan Dalam Kegiatan EKPPD

GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa memberikan arahan dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD 2016 di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur, Selasa (8/8).

Dalam arahannya Winarni Mengatakan kegiatan ini sangat penting dalam bingkai semangat desentralisasi otonomi daerah dan itu sudah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah baik menyangkut urusan wajib maupun juga urusan pilihan.

Semangat desentralisasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang pertama bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat kita bisa capai dan inovasi-inovasi yang dilakukan daerah untuk meningkatkan daya saing dan kedua juga menyangkut sinegritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun level kabupaten/kota .

“Dengan desentralisasi ini tentu diharapkan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota itu bisa memacu diri dalam melakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka meningkatkan kinerja,” tambahnya.

Selain itu kata sekda kegiatan ini untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja perintahan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan kita masing-masing.

Kewenangan ini tentu kita lihat dilimpahkan oleh pemerintah pusat berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah untuk mencapai percepatan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Sekda berharap selama kunjungan timnas EKPPD 4 hari kedepan, dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan sebaik-baiknya sehingga penilaian peringkatan akan lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun 2015.

Provinsi Gorontalo masuk ke peringkat 9 untuk tahun 2015 dari 30 provinsi yang dinilai kinerjanya dan untuk kota Gorontalo menduduki peringkat ke 5 tingkat nasional dari 91 kota di Indonesia sedangkan untuk 5 kabupaten peringkatnya masih kurang dari apa yang diharapkan.

Sementara itu Kepala Timnas EKPPD Yasoaro Zai mengatakan, kunjungan tim teknis ini sebagai bahan tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dalam pemberian peringkat kabupaten/kota ditingkat regional tau provinsi dan juga pemeringkatan provinsi kabupaten/kota ditingkat nasional

“EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik,”tutup Zai.(Hmsprov-Nova).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama