>
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 128

Displaying items by tag: pemerintahan

Selasa, 14 Februari 2017 16:21

Gorontalo Berdzikir Jelang Pilkada Serentak

Gorontalo – Untuk memaksimalkan keamanan Gorontalo menjelang hari Pemilihan Kepala Daerah serentak 15 Februari mendatang, seluruh anggota Kepolisian Gorontalo bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota menggelar dzikir akbar, bermunajat kepada sang pencipta.
Pada kesempatan itu, Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh, yang dalam sambutannya mengungkapkan semua langkah-langkah telah dilakukan. Koordinasi yang baik dari KPU, Bawaslu, TNI/Polri semua telah dibangun dan ini adalah langkah yang terakhir dengan memunajat kepada Allah SWT.
“Dzikir akbar ini kalau dalam prespektif pemerintahan adalah sebagai bentuk cipta kondisi. Cipta kondisi adalah manifestasi dari program pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan bersama,” ungkap Pj Gubernur dalam sambutannya saat Dzikir akbar yang berlangsung di halaman Mapolda Gorontalo, Minggu (12/2).
Zudan juga menambahkan atas nama pemerintah Provinsi mengungkapkan terima kasih kepada Pak Kapolda berserta seluruh jajarannya yang secara proaktif melakukan cipta kondisi agar pilkada 15 februari mendatang tetap aman, sejuk, tertib, adil dan penuh kegembiraan.
Ia juga berharap untuk seluruh pasangan calon yang hadir hari Ini, dan masyarakat pendukung masing-masing paslon, apapun hasilnya di pilkada nanti semuanya harus ikhlas.
“Untuk itu saya harapkan kepada semua paslon dan semua masyarakat para pendukung paslon dalam minggu tenang ini, kita betul-betul menenangkan hati kita, sikap , dan perilaku kita, untuk saling menghormati satu sama lain. Cita-cita kita adalah membuat Gorontalo menjadi Provinsi yang didalamnya dipenuhi dengan kehidupan yang makmur, adil, baik dan yang penuh ampunan dari Allah SWT,” tutupnya.
Hadir pada kesempatan itu seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boalemo, jajaran Forkopimda Gorontalo, unsur TNI/Polri serta masyarakat setempat. (Ecin-Tim Redaksi Humas / Foto : Salman)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Senin, 13 Februari 2017 17:22

Zudan Lantik Pj Bupati Boalemo

Gorontalo – Setelah Menteri Dalam Negeri resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) dengan nomor 131.75-2085 tahun 2017 tentang penetapan Penjabat Bupati Boalemo, dimana sesuai SK Mendagri menetapkan, untuk PJ Bupati Boalemo diamanahkan kepada Yusuf Giasi yang juga adalah Kadis Pangan Provinsi Gorontalo.

Selang beberapa jam setelah di tanda tangani, Yusuf Giasi resmi di lantik oleh Penjabat Gubernur Zudan Arif Fakrulloh, yang berlangsung di Kantor Gubernur Ruang Dulohupa, Jumat (10/2) malam.

Zudan dalam arahannya setelah pelantikan tersebut mengungkapkan bahwa pelantikan ini dilaksanakan walau pada malam hari namun bukan secara tiba tiba ataupun terburu-buru.

“Pelantikan ini bukan secara mendadak tapi sudah direncanakan dari jauh sebelumnya, kira kira seminggu yang lalu namun masih menunggu persetujuan dari pak Mendagri.Tadi sore baru keluar SK pelantikan yang sudah disetujui oleh beliau, jadi saya tidak mau menunda-nunda lagi, sore hari tadi setelah mendapat amanat ini, malam ini langsung saya lakukan pelantikan,” ungkap Zudan.

Zudan juga menambahkan bahwa Pemprov Gorontalo mengusulkan tiga Nama yang menjadi kandidat PJ Bupati Boalemo, yakni Adrian Lahay yang juga adalah PLT Bupati Boalemo sebelumnya, kemudian Yusuf Giasi dan Abd Haris Hadju.

“Sesuai pertimbangan yang ada, Pak Mendagri memilih Yusuf Giasi sebagai PJ Bupati Boalemo. Tapi bagi saya ini ada hikmahnya, terlebih lagi untuk bapak Adrian Lahay yang sebelumnya adalah PLT Bupati, karena saat beliau di Boalemo dan Sekertaris Kesbangpol lagi sakit dan juga semua kepala bidangnya masih baru, beliau akhirnya bisa kembali melaksanakan tugas di Kesbangpol mendampingi saya,” lanjut Zudan.

Diakhir sambutannya, Zudan berterimakasih kepada Adrian Lahay yang telah melaksanakan tugas dengan sangat baik ketika menjadi pelaksana tugas Bupati Boalemo. Ia juga berharap kepada PJ Bupati terpilih agar segera melakukan konsolidasi.

“Terimakasih dan hormat kami kepada pak Adrian karena telah bekerja dengan baik, bapak sudah menyelesaikan APBD, memfasilitasi Pilkada Boalemo, kemudian pengisian SKPD semuanya telah bapak lakukan. Untuk pak Yusuf, tugas bapak adalah melanjutkan pemerintahan, pelayanan publik, memfasilitasi Pilkada sampai tuntas lalukan konsolidasi dengan semua pihak untuk melanjutkan pemerintahan,” tandasnya. (Ecin-Tim Redaksi Humas / Foto : Faisal )

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh, kembali melakukan pertemuan dengan KPU dan unsur Polri/TNI guna berkoordinasi menjelang Pilkada serentak 15 Februari nanti.

“Hari ini saya lakukan koordinasi lagi dengan KPU dan semua pihak terkait, karena memang sudah mendekati hari H. Jadi untuk memastikan bahwa semua tahapannya, tadi KPU sudah melaporkan pada saya bahwa semua tahapan sesuai dengan apa yang direncanakan,” kata Zudan usai melakukan pertemuan dengan KPU, di kantor KPU Provinsi Sabtu, (11/2).

Mengenai logistik kotak suara, Zudan mengatakan akan mulai diantar ke kecamatan-kecamatan. Untuk kecamatan yang masih bisa dijangkau kemungkinan akan di antar pada H-1 dan untuk daerah yang lumayan sulit seperti Pinogu mungkin H-2 atau H-3 sudah mulai di antar.

“Untuk itu saya minta ke KPU terus memonitor ke masing masing kecamatan, dan nanti pada hari selasa kita akan sama-sama turun untuk memonitor kesiapan TPS TPS . Khusus daerah pinogu yang lumayan susah dijangkau, tadi pak kapolda mengatakan akan dikawal anggotanya, disana ada 10 kotak, jadi akan ada 10 anggota kepolisian yang akan kesana,” jelasnya.

Pada kesempatan itu juga Kapolda Gorontalo yang mendampingi Gubernur menambahkan akan terus melakukan Koordinasi ini dengan semua pihak baik menjelang maupun pasca pilkada. Ia menginginkan semuanya aman sesuai harapan.

“Pokoknya semuanya kita pastikan berjalan dengan baik. Saya sudah menjamin keamanan Gorontalo pada pak Gub, InsyaAllah Boalemo dan seluruh Provinsi Gorontalo semuanya aman. Kita kerahkan semua pasukan yang ada untuk memonitor setiap TPS. Kita bahkan akan menambahkan pasukan dari luar untuk membantu keamanan pilkada nantinya. Dari unsur TNI juga ada tentunya, pesta demokrasi ini harus kita jaga dari segala macam kerawanan yang ada,” tandas Kapolda. (Ecin-hms).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Penjabat Gubernur Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekdaprov Winarni Monoarfa, unsur KPU pusat dan KPU Provinsi ikut serta dalam jalan sehat dan apel siaga menjelang pilkada serentak yang akan digelar kurang lebih seminggu kedepan, bertempat di GOR David Tony Limboto, Rabu (8/2).

Dalam kesempatan itu Pj. Gubernur mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan jalan sehat dan apel siaga yang digagas oleh KPU Pusat bekerjasama dengan KPU Provinsi ini. Menurutnya hal ini perlu dilakukan, mengingat pelaksanaan pilkada serentak tinggal beberapa hari lagi sehingga membuat keadaan Gorontalo menjadi sangat sensitif.
“Gorontalo minggu ini memasuki minggu sensitif, ibarat orang mau melahirkan. Suasana menjelang pilkada sudah mulai terasa. Untuk itu saya harap, Ibu bapak seluruh anggota KPU Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, jangan hanya sehat sampai tanggal 15. Sehatnya terus sampai nanti karena pekerjaan kita masih panjang, puncaknya nanti di penetapan Hasil,” kata Zudan saat memberikan sambutan.
Zudan juga menambahkan mengingat Gorontalo adalah daerah yang tingkat kepeduliannya sangat tinggi. Jadi segala sesuatunya menjadi sangat sensitif.
“Kita sekarang tidak bisa salah ngomong. Sebut NKRI salah, sebuh HATI di anggap tak netral. Semua sekarang menjadi di tafsir-tafsirkan. Untuk itu saya sebagai penjabat Gubernur mengatakan mari kita jaga NKRI berdoa satukan Hati dan mari Berzihad untuk membangun bangsa. Kita sebut semua biar lebih jelas dan terbuka,” jelas Zudan.
Untuk itu Zudan memohon kepada KPU sebagai penyelenggara Pilkada agar tetap tegak lurus kedepan taat dengan aturan, dan semuanya tetap harus netral.
“Saya percaya sepenuhnya, bahwa bimbingan KPU Pusat dan KPU Provinsi bisa melakukan itu semua. Kita hanya hendak memilih pimpinan untuk lima tahun kedepan, bukan sedang berperang. Jadi pilkada aman sejuk dan menggembirakan harus kita wujudkan,” tutupnya. (Ecin – Tim Redaksi Humas / Foto : Salam)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Peringatan Hari Pers Nasional 2017 memiliki makna tersendiri bagi Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Prof. Dr. Ir. Hj. Winarni Monoarfa. Baginya, peringatan Hari Pers Nasional adalah sebuah momentum kebanggaan. Kebanggaan menjadi seorang putri yang terlahir dan dibesarkan oleh seorang ayah yang memiliki prosesi sebagai pekerja pers atau wartawan.
“Secara pribadi sebagai seorang anak wartawan, saya bangga menjadi bagian dari keluarga besar pers nasional. Dengan penuh kebanggaan, saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional tahun 2017,” ujar Winarni saat diwawancarai sejumlah media lokal Gorontalo usai memberikan arahan pada penyusunan RPJMD 2018-2022 untuk sektor kesehatan di ballroom hotel Maqna, Kamis (9/2).
Hidup dan besar di lingkungan keluarga wartawan, membuat Winarni memahami benar kerja-kerja jurnalistik dan suka duka dunia pers. Sejak remaja, dirinya yang senang membantu pekerjaan sang ayah, sudah memiliki kemampuan membuat tulisan jurnalistik.
Sehingga tidaklah mengherankan jika Bunda Prof, sapaan akrab Winarni, di tengah kesibukannya sebagai Panglima ASN Provinsi Gorontalo dan sebagai seorang Guru Besar, memiliki kedekatan dengan wartawan dari berbagai media, baik media lokal Gorontalo maupun media-media nasional.
Bahkan disetiap kegiatan yang dihadirinya, Winarni selalu menyapa akrab wartawan yang datang meliput kegiatannya, dan dengan penuh keakraban selalu melayani wartawan yang mewawancarainya.
Lebih lanjut Winarni mengatakan, peringatan Hari Pers Nasional menjadi momentum yang sangat baik bagi seluruh insan pers dan stakeholdernya dalam memberikan pelayanan informasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri, kata Winarni, pers merupakan mitra kerja yang sangat strategis. Menurutnya, selama 16 tahun berdirinya Provinsi Gorontalo, pers telah memberikan andil yang besar terhadap kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.
Kedepan Winarni berharap, sinergitas pers dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat terus ditingkatkan, utamanya dalam membantu mempublikasikan berbagai potensi Provinsi Gorontalo.
“Pers adalah mitra kerja pemerintah. Dukungan pers sangat kita butuhkan untuk kemajuan Provinsi Gorontalo dan mendorong Gorontalo Luar Biasa,” pungkas Winarni. (Haris-Tim Redaksi Humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan, menjadi fokus perhatian dalam penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo 2018-2022. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan beberapa indikator sektor kesehatan yang pada RPJMD 2012-2017 masih rendah, yakni angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, serta gizi buruk.

“Ketiga indikator ini memang masih lemah, karena itu perlu kita dorong. Kita harus duduk bersama antara Dikes Provinsi dan Kabupaten/Kota,” kata Sekda Winarni Monoarfa dalam arahannya pada pertemuan pembahasan target rancangan teknokrat RPJMD Provinsi Gorontalo urusan wajib layanan kesehatan 2018-2022, yang berlangsung di hotel Maqna, Kamis (9/2).

Prof. Winarni mengatakan, dalam menyusun perencanaan, yang menjadi dasar penting adalah ketersediaan anggaran. Menurutnya, penyusunan program kegiatan lima tahun kedepan harus rasionil dengan memperhitungkan dan menyandingkannya dengan ketersediaan anggaran.

“Jangan ekspektasi kita terlalu tinggi, tetapi kemampuan anggaran kita sangat terbatas. Harus rasionil, jangan sampai program kegiatan itu tidak mampu kita laksanakan,” tegasnya.

Winarni mengungkapkan, guna mengantisipasi terbatasnya anggaran pemerintah dalam pelaksanaan program kegiatan di sektor kesehatan, salah satu solusinya yakni dengan melakukan inovasi program kegiatan yang melibatkan dan menarik partisipasi dari sektor swasta dan mitra kerja lainnya. Selain itu, perlu untuk mensinergikan dengan program kegiatan yang menjadi prioritas nasional di bidang kesehatan, dengan harapan akan semakin banyak kucuran anggaran dari pemerintah pusat ke Provinsi Gorontalo.

“Jadi kita tidak sepenuhnya mengandalkan pada APBD. Kita berharap adanya partisipasi dari mitra kerja, serta alokasi anggaran yang besar dari APBN baik Dekon maupun DAK,” ujar Prof. Winarni.

Hal terpenting yang diingatkan Sekda, dalam penyusunan program kegiatan harus meninggalkan kebiasaan membuat program kegiatan yang sama setiap tahunnya.

“Kita harus berinovasi, apa yang masih lemah pada RPJMD lima tahun lalu, harus kita benahi dengan benar-benar fokus pada program kegiatan yang mampu meningkatkan indikator kesehatan sesuai dengan konsep Money Follow Program,” tandas Winarni. (Haris-Tim Redaksi Humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Prof Dr Ir Hj Winarni Monoarfa MS menjelaskan bahwa, keseriusan pemerintah provinsi Gorontalo dalam penerapan reformasi birokrasi telah banyak mengukir prestasi ditingkat nasional.

Mulai dari prestasi dibindang pengelolaan keuangan, penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tepat, penataan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, sampai dengan kesempurnaan pengunaan aplikasi E-Monev dalam penyusunan program.

Diantara kunci keberhasilan itu utamanya dalam hal pengelolaan keuangan adalah sinergitas yang baik antara SKPD dan Insepektorat selaku pengawas internal pemerintah.

“Kita harus mensukeskan reformasi birokrasi, yang menjadi salah satu perioritas dalam Nawacita Presiden Joko Widodo, dan saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo bergerak menuju Word Class Goverment,” kata Winarni, saat membuka sekaligus memberikan arahan pada acara pembukaan bimbingan teknis Asesor PMPRB (Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi).

Dijelaskannya bahwa, pelaksanaan Workshop PMPRB sendiri merupakan bagian dari tujuan reformasi birokrasi, dimana melalui PMPRB, SDM para asesor ditingkatkan sehingga perannya sebagai pengawas internal penyelenggaraan pemerintah dapat lebih maksimal.

Menurutnya ada delapan area perubahan yang tentunya berkaitan erat dengan tugas seorang asesor, yaitu Manajemen perubahan Mindeset, penataan organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, penataan sumber daya manusia apartur, pengawasan, akuntabilitas dan terakhir pelayanan publik.

Sementara itu, Inspektur Provinsi Gorontalo Ahmad Rosyadi Sambas menambahkan pelaksanaan Worskop PMPRB tidak lain untuk Peningkatan kualias dan penyamaan presepsi menyangkut tugas-tugas asesor.

“Reformasi birokrasi butuh pengawasan dan penilaian, dan hal ini butuh parameter,”kata Ahmas Rosyadi Sambas.

Kegiatan yang direncankan selama dua hari ini, diikuti oleh Asesor PMPRB Provinsi Gorontalo dan APIP Inspektorat daerah Provinsi Gorontalo dan Inspektorat daerah Kabupaten/Kota, serta di ikuti oleh jajaran pejabat eselon tiga dari SKPD Provinis Gorontalo yang lebih khusus bagi sekretaris SKPD.

Serta dihadiri langsung dari pihak Kementrian pemberdayaan aparatur negara yang sekaligus menjadi narasumber yakni Agus Harsono,AK,MM Kabid kebijakan pelaksanaan dan evaluasi reformasi birokrasi dan Aan syaiful Ambia Kabid Administrasi pelaksanaan dan pelaporan.(hms).

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 09 Februari 2017 00:04

TPS Berkualitas, Pemprov Beri Penghargaan

Gorontalo-Pelaksanaan Pilkada yang akan dihelat pada tanggal 15 Februari mendatang mendapat sambutan hangat dari Pemrov Gorontalo pasalnya, bagi TPS yang berkualitas akan di beri penghargaan “Anugrah Bintang Demokrasi”.
” Pemprov akan memberi anugrah bintang demokrasi bagi setiap TPS yang berhasil membangun demokratisasi yang berkualitas” Kata Zudan usai memimpin upacara Apel kerja di Rujab Gubernur, Senin (6/2).
Penjagub Gorontalo menjelaskan, indikator penilaian anugerah ini ialah pilkada yang aman dan semua masyarakat merasa gembira serta berlangsung sejuk. Selain itu juga tahapan penilaianya dilihat dari angka kelurahan/kecamatan dengan partisipasi pemilih yang tinggi dan TPS yang paling indah.
Setelah melakukan penilaian dengan penuh ketelitian, penghargaan anugrah ini nantinya akan diberikan usai seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serta ditetapkannya Gubernur dan wakil Gubernur Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Boalemo.
Zudan menambahkan, penghargaan ini perlu diberikan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada petugas TPS yang menyelenggarakan pilkada dan tentu sebagai motivasi bagi mereka yang bertugas di TPS. ( Salman – Tim Redaksi Humas)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial P2A menginisiasi rumusan program taktis dan terkoordinasi guna menyikapi kondisi Gorontalo yang secara geografis merupakan salah satu daerah yang rawan bencana di tanah air.
Rumusan ini dibahas bersama instansi terkait ditingkat provinsi seperti BPBD, Tagana dan Badan SAR Nasional, juga instansi teknis kabupaten/kota dalam Rapat Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, kemarin,(6/2).
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Dr. Ir. Winarni Dien Monoarfa,M.S dalam arahannya saat membuka kegiatan tersebut mengharapkan agar Rakor tersebut dapat mencetuskan gagasan untuk mempertajam strategi program yang sudah direncanakan baik melalui dana APBD maupun APBN. Selain itu diharapkan pula dapat menjadi momentum evaluasi program dan kinerja yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya.
“Dari evaluasi ini kita bisa membagi peran lebih fokus, siapa dan berbuat apa,” imbuhnya.
Menurut Winarni, penyebab bencana ada dua faktor. Bencana bisa terjadi karena memang kondisi alam. Menurutnya, Gorontalo secara geografis memang rawan bencana. Selai itu, bencana juga bisa datang karena ulah manusia yang merusak keseimbangan ekosistem.
Karena itu Winarni menyebutkan ada empat hal penting yang perlu dirumuskan bersama dalam penanggulangan bencana. Yang paling pertama adalah maping wilayah rawan bencana.
“Dahulu, sewaktu saya masih menjabat kepala Bapppeda (saat ini Badan Perencanaan dan Litbang), karena mengetahui Gorontalo rawan bencana, saya membuat pemetaan wilayah rawan bencana,” tutur Ketua ICMI Gorontalo itu.
Berdasarkan pemetaan wilayah itu lanjutnya, kemudian dibuat langkah kedua yakni langkah antisipatif. “Alhamdulillah saat ini Gorontalo sudah punya 11 Kampung Siaga Bencana (KSB). Model ini merefleksikan sistem Bottom up, karena masyarakat ikut dilibatkan. KSB harus terus memperkuat kapasitas SDM masyarakat terkait bencana dan kedepan kita perlu buat lebih banyak lagi KSB,” terangnya.
Selanjutnya harus memperkuat koordinasi. “Sekarang sudah ada whatssap dalam ponsel pintar. Pihak-pihak terkait coba dibuatkan group whatssapnya agar koordinasi lebih cepat.
Alhamdulillah selama ini koordinasi antara pemerintah dan provinsi Gorontalo,” imbuhnya. Yang terakhir baik pemerintah provinsi maupun kabupate/kota harus memahami kewenangan masing-masing dalam rangka penanganan antisipatif sejak dari hulu hingga ke hilir.
Di tengah sambutannya, Winarni juga tak lupa memberikan apresiasi terhadap Komisi IV DPRD yang banyak membantu pemerintah dalam pengalokasian anggaran untuk menunjang kegiatan bencana.
Kadis Sosial P2a Nontje Lakadjo menambahkan Rakor yang digelar pihaknya untuk menyamakan presepsi dalam upaya meminimalisir bencana. Disamping itu, rakor dimaksudkan untuk membangun sinergitas penyelenggaraan program bencana antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Secara bersama-sama kita akan merumuskan penanganan bencana yang lebih komperhensif agar kita lebih siap dengan program antisipatif serta penanganan yang lebih baik,” tandasnya.humas pemprov

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Syarat baru untuk menyeleksi pengusaha yang bergerak dalam jasa konstruksi untuk skala Gorontalo bakal diperketat. Seluruh kontraktor perlu memiliki sertifikasi integritas. Sertifikasi jenis ini digunakan untuk melandasi semua sertifikasi yang berkaitan dengan kemampuan teknis.
Persyaratan ini diwacanakan oleh Penjagub Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat melantik pengurus baru Lembanga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Gorontalo (2017 – 2020) di Kantor Gubernur Gorontalo, kemarin, (6/2).
“LPJK perlu membuat konsep demikian. Semua kontraktor kedepan wajib punya sertifikasi integritas,” imbuhnya.
Untuk meralisasikan hal tersebut, kata Zudan, LPJK dapat membangun kerja dengan berbagai lembaga. Kerja sama antara LPJK dan lembaga terkait dapat merumuskan indakator dan persyaratan bagi setiap pengusaha jasa konstruksi untuk mendapatkan sertifikat tersebut. “LPJK harus mampu membuat inovasi. Harus berfikir out of the box. Saya sarankan coba dirancang sertifikasi integritas ini,” kata Zudan.
Pengurus LPJK merupakan perwakilan dari empat elemen baik pemerintah, pakar dari perguruan tinggi, pengusaha, dan asosiasi jasa konstruksi dan diketuai oleh Kadis PU Provinsi Gorontalo Henri Djuna.
Zudan Arif juga mendorong pengurus baru LPJK segera melakukan konsolidasi organisasi. Pengurus baru perlu menyamakan frekuensi kerja. “Empat eleman yang ada dalam kepengurusan LPJK ini harus sama frekuensi kerjanya.
Kalau tidak demikian, mustahil kerja LPJK dapat berjalan maksimal. Kalau presepsi tidak sama, kerjanya hanya akan sampai di tanda ‘koma’ dan tidak sampai ‘titik’. Artinya habis terus di diskusi, akhir pekerjaannya tidak tuntas,” terangnya.
Sementara itu Ketua LPJK Provinsi Gorontalo Henri Djuna mengatakan, ia akan berupaya maksimal untuk menjalankan roda kepengurusan LPJK. Bersama pengurus lainnya LPJK akan merancang program untuk mengembangkan jasa konstruksi di Gorontalo.
“Pastinya kita akan bekerja maksimal. Setelah pelantikan kita akan buat konsolidasi organisasi seperti saran pak. Penjagub,” kata Henri..humas pemprov Gorontalo

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama