>
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 128

Displaying items by tag: pemerintahan

Penjabat Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengajak seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk menjaga keseimbangan alam dan melestarikan lingkungan dengan konsep bersahabat dengan alam. Hal ini disampaikannya pada kegiatan konsultasi dan sosialisasi kebijakan adaptasi perubahan iklim Kabupaten Gorontalo di tingkat Provinsi Gorontalo, yang digelar di ruang Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo, Selasa (7/2).
“Mari kita kembali jadikan alam sebagai sahabat. Dalam arti sesungguhnya, sahabat saling melindungi, menjaga, dan tidak merusak,” kata Zudan. Dijelaskannya, perubahan iklim disebabkan oleh tindakan masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Sehingga itu perubahan iklim harus diikuti dengan perubahan cara berpikir masyarakat.
Selain itu lanjut Zudan, perlu adanya kebijakan di bidang lingkungan hidup dengan kontinuitas regulasi yang lebih bagus dan menyentuh hingga level operasional. “Kebijakan adaptasi perubahan iklim harus ada jaminan kontinuitas regulasinya, dan jangan lagi bersifat sektoral. Perubahan iklim harus mendapat perhatian dan penanganan lintas sektoral,” ujarnya.
Zudan mencontohkan, untuk keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak hanya melibatkan Dinas Tata Kota, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Pemukiman serta instansi terkait lainnya. Menurutnya, banyaknya bangunan yang tidak ramah lingkungan, berkontribusi besar terhadap perubahan iklim. Terkait hal itu Zudan menekankan, syarat keluarnya IMB yaitu bangunannya yang harus bersahabat dengan alam.
“Kalaupun bangunan itu tidak bersahabat dengan alam, maka harus ada kompensasi yang harus dikeluarkan oleh pemilik bangunan untuk membayar ketidakramahannya dengan alam itu. Misalnya dengan mengkonversi jumlah kaca yang dipakai dalam satu bangunan dengan jumlah pohoh yang harus ditanam. Artinya, semakin banyak kaca yang digunakan, semakin banyak pula pohon yang wajib ditanam oleh pemilik bangunan,” tandasnya. (Haris-Tim Redaksi Humas / foto : Salman)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 08 Februari 2017 23:12

Pemprov Susun Grand Design Provinsi Konservasi

Provinsi Gorontalo ditetapkan menjadi provinsi konservasi ketiga di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Menindaklanjuti penetapan tersebut, Penjabat Gubernur Gorontalo Prof. Zudan Arif Fakrulloh telah menginstruksikan seluruh SKPD Provinsi Gorontalo untuk menyusun grand design provinsi konservasi yang fokus pada upaya pembenahan empat spasial, yakni wilayah pegunungan, pantai dan laut, daratan, dan spasial danau.

“Kita akan mengedepankan empat spasial yang harus dibenahi, yakni spasial wilayah pegunungan, pantai dan laut, daratan, dan spasial danau,” kata Zudan pada kegiatan konsultasi dan sosialisasi kebijakan adaptasi perubahan iklim Kabupaten Gorontalo di tingkat Provinsi Gorontalo, yang digelar di ruang Karawo Bappeda Provinsi Gorontalo, Selasa (7/2).
Zudan menjelaskan, pelestarian wilayah pegunungan dilakukan dengan menanami pohon keras seperti durian, rambutan, dan pohon keras lainnya, yang selain bermanfaat untuk mencegah longsor, juga bisa menambah penghasilan masyarakat dalam jangka panjang.
“Jagung tetap kita tanam, tetapi tidak boleh tanaman jagung menghilangkan tanaman keras yang justru akan mengakibatkan gunung-gunung longsor. Kita ajak masyarakat untuk berkomitmen menanam jagung, dan juga menanam pohon-pohon keras untuk pelestarian wilayah pegunungan,” jelasnya.
Untuk wilayah pantai dan laut, akan difokuskan pada upaya menjaga dan melestarikan hutan mangrove, serta melakukan penanaman kembali tanaman mangrove dibeberapa lokasi yang telah mengalami kerusakan. Sedangkan untuk spasial danau, konservasi akan dilakukan untuk menanggulangi pendangkalan dan sedimentasi yang tinggi melalui upaya pengerukan, pembersihan enceng gondok, dan pelestarian biota danau.
Sementara untuk wilayah daratan, pelestarian lingkungan dilakukan dengan meningkatkan ruang terbuka hijau. Zudan mengungkapkan, meski kawasan daratan di Provinsi Gorontalo masih cukup luas, namun tingkat pembangunan harus ditekan dan diarahkan pada bangunan yang lebih ramah lingkungan.
“Saat ini kita lebih banyak membuat bangunan dengan konsep kotak sabun, semuanya ditutup, dan kita cenderung mengambil solusi instan untuk penerangan bangunan dengan listrik dan pendingin ruangan dengan AC. Padahal kita bisa membuatnya lebih ramah lingkungan dengan desain tanpa listrik sudah terang, dan tanpa AC udaranya sudah sejuk,” pungkas Zudan. (Haris-Tim Redaksi Humas / Foto : Salman)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Rabu, 08 Februari 2017 23:01

Gubernur Tinjau Taman Keren Kota Gorontalo

Gorontalo – Disela-sela kesibukannya Penjabat Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh, menyempatkan diri meninjau “Taman Keren” yang terletak di Kota Timur , Kel. Moodu , Senin (6/2).

Zudan mengaku sangat prihatin dengan taman ini. Tata letaknya yang sudah sangat bagus namun pengelolaanya tidak sesuai.
“Taman keren ini tata letaknya sudah bagus, jadi harusnya bisa di otimalkan lagi. Pertama yang harus di tata adalah kebersihannya. Jika ini bisa dibersihkan maka sesuai namanya taman ini bisa menjadi sangat keren,” ungkap Zudan
Ia juga menambahkan dengan adanya kolam di taman keren ini harusnya kolamnya juga harus difungsikan dengan baik, sehingga membuat taman keren ini semakin indah
“Buat dengan sistem mengalir sehingga airnya bisa bergerak dengan situasi yang bagus dan sampah sampahnya harus selalu dibersihkan. Kolamnya menjadi demikian kotor karena tidak dibersihkan. Padahal kolam ini harusnya bisa membuat taman ini lebih indah,” lanjutnya.
Dan yang paling penting menurut Zudan, tempatnya ini harus diberi satpam untuk menjaga agar lokasi taman keren ini tidak dijadikan tempat berpacaran bagi ramaja disini.
“Jadi perlu ada petugas keamanan agar taman ini bisa berfungsi dengan baik, anak muda harus dilarang berpacaran disini. Ini bisa menjadi tempat rekreasi keluarga dikala libur. Gorontalo akan semakin bagus jika semua taman kita kelola dengan baik,” tutupnya. (salman – Tim redaksi Humas / Foto : salman)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo – Pemerintah Provinsi tengah menentukan arah pembangunan lanjutan untuk RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2022. Rumusan RPJMD 2018-2022 diarahkan lebih fokus pada isu-isu strategis yang relevan dengan RPJMD
2012-2017 serta RPJP 2007-2025.

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Prof. Winarni Monoarfa dalam pembukaan Workshop penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2018 dan finalisasi rancangan teknokratik RPJMD 2018-2022, di Hotel Aston Manado kamis (26/1).
Pada kesempatan itu Sekdaprov mengatakan penyusunan RPJMD untuk rencana lima tahun kedepan hendaknya memperhatikan dua hal penting. Yang pertama adalah evaluasi pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Kedua, isu strategis pembangunan.
“Diantara isu strategis yang perlu didorong kedepan, selain pendidikan dan kesehatan tentunya, adalah pembangunan berbasis wilayah. Kita perlu tunjukan komitmen kita untuk membangun basis unggulan. Setiap desa dengan 1 potensi unggulan. Sebenarnya kemarini ini sudah kita mulai dengan menggerakkan pembangunan dari desa. Peluang 5 tahun kedepan, ini perlu dimaksimalkan,” kata Winarni.
Winarni juga mengatakan dalam merumuskan RPJMD, harus pula diperhatikan adalah kemampuan keuangan daerah. Begitu pun dengan penyusunan target kedepan perlu perhitungan yang tepat dengan mempertimbangkan kendala baik ekstrenal maupun internal. “Jadi perencanaan yang kita buat harus fokus dan terukur,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan Winarni, melihat potensi Gorontalo, sejauh ini pertanian masih unggulan dengan penyumbang PDRB Provinsi Gorontalo mencapai 30 persen. Kedepan, sudah saatnya pertanian Gorontalo bergerak menuju modernisasi pertanian agar dapat memberikan nilai tambah dari produksi pertanian Gorontalo.
“Selain sektor pertanian, kita juga sudah harus punya sektor unggulan lainnya yang akan didorong menjadi mesin perekonomian. Kemarin kit asudah sepakat untuk menggenjot Pariwisata. Di tahun 2017 ini, sejalan dengan PP Nomor 18 tahun 2016, Pariwisata sudah memiliki SKPD mandiri sehingga pembangunannya bisa lebih maksimal,” tandasnya.

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Plt. Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh, kembali melakukan pelantikan untuk pejabat Eselon 1,III dan IV termasuk pengukuhan Prof. Dr. Winarni Monoarfa, MS sebagai Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo setelah mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 13 Januari lalu.

Pada kesempatan itu Plt mengungkapkan, pelantikan ini dilakukan untuk melengkapi kembali susunan organisasi perangkat daerah yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu dan belum terisi semuanya.

“Kami melantik kembali eselon III dan IV ini untuk melengkapi kekurangan struktural yang belum lengkap beberapa waktu lalu, dan khusus hari ini kami juga mengukuhkan Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Winarni Monoarfa karena memang beliau sudah habis masa jabatannya jadi harus kita kukuhkan kembali,” kata Zudan Arif usai melantik pejabat eselon I,III dan IV di ruang Dulohupa kantor Gubernur, Kamis (19/1).

Jumlah keseluruhan Pejabat tinggi yang dilantik berjumlah 13 orang, yaitu Eselon I 1 Orang, Eselon III 1 orang dan Eselon IV berjumlah 11 orang. (hms)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Plt Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa kegiatan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Gorontalo pada tanggal 11 Januari 2017 lalu, tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah provinsi Gorontalo.

Zudan menambahkan bahwa, terkait kegiatan APDESI di ballroom hotel Damhil UNG yang dihadiri oleh Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo sesuai laporan dari Sekda provinsi, serta kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil bukan merupakan kegiatan pemprov Gorontalo.

“Oleh sebab itu biaya kegiatan tersebut tidak ditanggung APBD Provinsi Gorontalo, itu murni kegiatan Menteri PDT,”tegas Zudan.

Gubernur menambahkan bahwa, karena bukan acaranya pemprov Gorontalo, sehingga pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas apapun untuk mengundang para pihak hadir pada acara tersebut.

“Hadirnya salah satu calon Gubernur Gorontalo pada acara tersebut, bukan kewenangan pemerintah provinsi, kegiatan APDESI menjadi salah satu agenda dari Menteri sebagaimana yang tercantum dalam tentative kunjungan beliau,”ujar Zudan, yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Dijelaskanya bahwa, kunjungan kerja Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi selama tiga hari di Provinsi Gorontalo berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi nomor S.016/ SJ-KOPDIT/01/2017, tertanggal 06 Januari 2017.

Atas dasar surat itulah, pihaknya selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah, menindaklanjutinya dengan melaksanakan acara penyambutan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi bersama sejumlah jajaran perangkat daerah di bandara Djalaluddin.

“Kami hanya menyambut kedatangan Menteri dengan cara Adat Gorontalo, atau yang lebih dikenal dengan “Mopotilolo” dan itu sudah jadi kebiasan di Gorontalo, untuk menyambut secara adat apabila ada pejabat pusat yang berkunjung ke Gorontalo,”ujarnya.

Zudan Arif Fakrulloh yang juga ketua umum Dewan Pimpinan Korpri Nasional menjelaskan, bahwa sesuai permintaan APDESI, pemprov Gorontalo selaku wakil pemerintah pusat di daerah, hanya memfasilitasi kehadiran para kepala desa pada kegiatan sosialisasi undang-undang desa dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dana desa.

“Pada kegiatan APDESI di ballroom hotel UNG tersebut, pemprov Gorontalo diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Gorontalo karena berhubungan dengan bidang tugas pejabat dimaksud,”jelas Zudan.

Sehingga atas pernyataan salah satu anggota DPRD provinsi Gorontalo, yang menpertanyaakan netralitas Plt Gubernur terkait hadirnya salah satu Cagub Gorontalo yaitu Hana Hasanah Fadel di acara APDESI, bukan tanggungjawab pemerintah provinsi.

Melihat kondisi daerah yang sangat aman ini, pihaknya selaku Plt Gubernur Gorontalo, mengajak untuk mempertahankan suasana sejuk yang sudah terbina selama ini.

“Mari bersama kita kembangkan Tabayyun dan Prasangka baik dalam berpolitik, Tabayyun politik menjadi pilar utama untuk mampu menjadikan pelaku politik menjadi matang sehingga lahir negarawan baru dari gorontalo,”imbuhnya.

Terkait dengan prasangka-prasangka yang beredar diberbagai media massa baik online maupun media sosial, ia mengajak kepada seluruh insan politik Gorontalo untuk memberikan pembelajaran politik yang santun dengan bertabayyun sebelum berpendapat sehingga pendapatnya dapat membangun kesejukan kedamaian dan kerukunan seluruh masyrakat.

“Saya mengajak seluruh masyrakat untuk berpolitik dengan mengembangkan prasangka baik, kerukunan, keutuhan dan kemakmuran rakyat negeri hulontalo jauh lebih penting dari pada siapapun yang lima tahun ke depan akan menjadi pimpinan di provinsi Gorontalo,”tutupnya. hms

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Kamis, 24 November 2016 08:36

Zudan : Perekaman e-KTP Sudah 96 Persen

Gorontalo, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan hingga saat ini sudah 96 persen penduduk se Indonesia melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP).

"Hingga saat ini tersisa sekitar 4 persen atau 7,6 juta penduduk yang belum miliki E-KTP," kata Zudan yang juga Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Gorontalo itu, Rabu.

Terkait dengan blangko E-KTP, dijelaskanya bahwa sebelumnya sempat gagal lelang, dan itu berdampak pada sejumlah daerah yang melakukan perekaman. Kemendagri optimistis ketersedian blangko E-KTP sudah ada pada awal bulan Januari 2017.

Namun bagi penduduk yang belum punya e-KTP, kaitannya dengan hak pilih di Pilkada, bisa diterbitkan surat keterangan dan sesuai undang undang administrasi kependudukan, surat tersebut bisa digunakan untuk pengurusan BPJS, SIM, Pasport dan keperluan lainya.

"Untuk menghadapi Pilkada ini, wajib pilih yang belum miliki E-KTP tidak perlu khawatir, akan diterbitkan surat keterangan, dan itu bisa digunakan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang," jelasnya.

Kesadaran masyarakat untuk pembuatan E-KTP akhir-akhir ini mengalami peningkatan, dengan banyaknya masyarakat yang datang ke kantor kecamatan untuk melakukan perekaman.

Zudan juga memberi apresiasi kepada pemerintah kabupaten dan kota di Gorontalo maupun se Indonesia, yang intensif mengajak masyarakat yang belum punya identitas untuk ikut merekam E-KTP, karena sangat penting untuk pengurusan administrasi dan identitas diri. (Farid - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Berita Nasional

Gorontalo, Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Maka untuk mencegah hal ini terjadi di Gorontalo, Plt Gubernur Gorontalo Zudan Arif Fakhrulloh mengukuhkan anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Pungli) di Provinsi Gorontalo, bertempat di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur, Senin (21/11).

“Hari ini saya sudah mengukuhkan tim Satgas Pungli, harapan saya dengan tim satgas ini pelayanan publik diseluruh Provinsi Gorontalo dapat kita lakukan secara benar dan optimal,” kata Zudan.

Lebih lanjut Zudan mengatakan bahwa harapan tertinggi baginya adalah dengan terbentuknya tim satgas pungli ini adalah tidak ada satupun pelaku pungli bisa tertangkap. Karena apa, Karena dengan dibentuk tim ini saja semua oknum pelaku pungli langsung ketakutan.

“Jadi tidak perlu bapak dan ibu menangkap, karena setelah mendengar tim satgas ini dibentuk mereka pasti sudah mulai ketakutan tapi saya ijinkan tim ini boleh melakukan tangkap tangan, ibu dan bapak jangan ragu bertindaklah yang tegas, jangan berkompromi kita lakukan tumpas tuntas pungli diseluruh provinsi Gorontalo, “tegasnya

Pada kesempatan itu pula Zudan Arif meminta dukungan dari semua pihak termasuk Kapolda, Kejati, Ombudsman dan pihak terkait lainnya untuk membangun Provinsi Gorontalo yang penuh dengan investasi dan penuh dengan kemudahan publik tanpa adanya pungli

“Mohon dukungan dari semua pihak terkait, mari kita bersama sama menginturksikan bahwa Pungli tidak bisa lagi berada di negeri kita ini khususnya Provinsi Gorontalo,”tandasnya. hms

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
Selasa, 22 November 2016 07:51

Zudan: Sanksi ASN Tidak Netral di Pilkada

Gorontalo, Pelaksana tugas Gubernur Gorontalo, Zudan Arif Fakrulloh siap memberikan tindakan atau sanksi tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral pada Pilkada.

"ASN harus netral, kalau ada yang ketahuan ikut kampanye, dan saya mendapatkan laporan resmi dari Bawaslu dan disertai bukti-bukti kongkrit, saya tidak ragu untuk bertindak dan memberikan sanksi," ucap Zudan Arif saat Apel Kebangsaan dan Deklarasi Dukungan masyarakat dan Netralitas ASN Dalam Rangka Sukses Pilkada Sejuk, Aman dan Gembira, Senin.

Menurut Zudan, ASN harus netral, harus profesional dan fokus pada pekerjaan, tidak boleh berpolitik, dan jika profesional pasti karirnya terjamin karena sistem kepegawaian sudah dibangun seperti itu.

"Saat ini kami belum temukan hal tersebut, namun ada sebuah laporan bahwa ada salah seorang ASN yang seperti berkampanye salah satu calon Pilkada, namun setelah saya klarifikasi, ternyata tidak," katanya.

Zudan menjelaskan, secara umum, kondisi di Provinsi Gorontalo stabil, namun yang harus dijaga arus diatas, elit politik tidak boleh saling "mengompori".

"Elit harus membangun suasana sejuk sehingga sampai terimplementasi ke level yang ada dibawah," ucap Plt Gubernur lagi.

Pada kegiatan yang dihadiri oleh unsur TNI, Polri, ASN, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda tersebut, merupakan suatu langkah-langkah dan tindakan untuk mengingat kembali, kebangsaan harus dipupuk terus menerus.

"Apel hari ini untuk membangun nilai kebangsaan kita terus meningkat, dan nanti kita bisa melaksanakan Pilkada secara sejuk, aman dan menggembirakan, dibangun dengan akhlak, atau sifat, perilaku yang mulia, program pembangunan juga seperti itu," ucap Zudan Arif. (Adiwinata Solihin - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo

Gorontalo, Untuk memerangi ancaman global terorisme, radikalisme dan narkoba, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar "Apel Kebangsaan" di halaman rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Senin.

Plt Gubernur Gorontalo, Zudan Arif saat memimpin kegiatan tersebut mengatakan, saat ini ada tantangan nasional, ada tantangan global, ada ancaman global seperti terorisme, radikalisme dan narkoba yang harus diperangi bersama.

"Jika kita cinta Gorontalo, mari kita libas habis radikalisme, terorisme dan narkoba di Gorontalo, maka pada apel ini, saya tekankan untuk satu tindakan, satu Gorontalo, bela Gorontalo," tegas Zudan Arif.

Apel Kebangsaan itu merupakan suatu langkah-langkah dan tindakan untuk mengingat kembali, kebangsaan harus dipupuk terus menerus.

"Dan kita harus mengingat nilai kebangsaan dibangun diatas nilai-nilai kebhinekaan, cinta tanah air dan menyanyangi sesama, dan dibalik itu semua, harus mengenali diri kita sendiri," ungkapnya.

Zudan mengimbau masyarakat untuk kenali lingkungan sekitar, tetangga, dan membangun gerakan bersama. Dan tokoh masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus turun ke lapangan mendengar suara rakyat, sehingga bisa tahu apa yang terjadi di masing-masing tempat.

"Apel hari ini untuk membangun nilai kebangsaan kita terus meningkat, dan nanti kita bisa melaksanakan Pilkada secara sejuk, aman dan menggembirakan, dibangun dengan akhlak, atau sifat, perilaku yang mulia, program pembangunan juga seperti itu," lanjutnya.

Sementara itu, Kapolda Gorontalo, Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi, Hengkie Kaluara menyatakan kesiapan Polri untuk mendukung penuh kegiatan tersebut.

"Di semua lapisan masyarakat kita membangun nilai kebangsaan, di Gorontalo sendiri sudah dimulai oleh Plt Gubernur Gorontalo, Zudan Arif," kata Kapolda Gorontalo.

Kapolda menegaskan, Polri akan menindaklanjuti mulai dari level paling bawah, terkait program yang disampaikan pada Apel Kebangsaan tersebut.

"Jadi kita harus mengenali lingkungan dimna kita bertugas dan dimana kita tinggal, untuk Provinsi Gorontalo nilai kebangsaan dapat dikembangkan dan dijalankan sesuai dengan budaya dan adat yang ada didaerah ini," tutup Brigjen Hengkie Kaluara. (Adiwinata Solihin - Antara News Gorontalo)

Dipublikasikan pada Provinsi Gorontalo
© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama