>
Kamis, 15 Agustus 2019 15:54

Anak Harus Dilindungi Secara Hukum Dari Radikalisme Dan Tindak Pidana Terorisme

Oleh
Beri rating
(0 suara)

GORONTALO – Forum koordinasi perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo di Hotel Damhil Kota Gorontalo, Rabu (14/8/2019).

Forum ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Karena komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, kepentingan terbaik anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Upaya untuk melakukan perlindungan hukum  anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme khususnya terkait dengan upaya pencegahan dan penangananya bersifat Cross Cuttingissue atau lintas bidang yang banyak dilakukan dinas dan instansi vertikal serta masyarakat di daerah.

“tujuan Forum ini untuk menyamakan persepsi dan pemahaman serta meningkatkan komitmen pelaksanaan kebijakandan peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan anak dan radikalisme dan tindak pidana terorisme,” kata Kepala Dinas Sosial PP dan PA provinsi Gorontalo, Risjon Kujiman Sunge saat membuka kegiatan ini.

Hadir sebagai narasumber adalah narasumber adalah Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponco Respati Nugroho Asisten Deputi Konflik Sosial Komenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(PMK), Hasan Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Stigmatisasi Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, Ani M Hasan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahaan Terorisme Provinsi Gorontalo, Muhammad Edi Muin Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo.

Hadir juga Kepala Bidang pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo  Nurhayati Olii, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Perempuan Ferdy Rus Modanggu serta 45 orang  peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, pekerja Sosial, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi  dan UKM, Lembaga pembinaa Khusus Anak, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia, PK Bapas, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Kepolisian, UPTD PPA, Himpunan Psikologi, Akademisi, Lembaga Perlindungan Anak, Kantor Wilayah Kementrian Agama.

“Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas – luasnya untuk hidup,  tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,”  kata Nahar.

Nahar mengusulkan agar pemerintah daerah memiliki kebijakan tentang perlindungan anak dari radikalisme dan terorisme dengan harapan ada payung hukum dan koordinasi yang baik.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas PP dan PA

Baca 233 kali

Tinggalkan komentar anda

Pastikan anda mengisi semua kolom yang bertanda asterik (*). Tidak boleh menggunakan Kode HTML.

© 2020, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo

Menu Utama