>
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 131

Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD bersepakat bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem Perda) sebanyak 22 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan dibahas tahun 2018. Kesepakatan tersebut disampaikan juru bicara Bapem Perda Ulul Azmi Kadji pada rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-150, Senin (23/10).

Sebagaimana diketahui Propemperda merupakan istilah yang digunakan sebagai pegganti Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sementara istilah Bapem Perda menjadi peganti untuk Badan Legislasi Daerah (Balegda). Hal itu sebagaimana diatur pada pasal 409 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari 22 Ranperda yang disepakati ada delapan Ranperda inisiatif DPRD yakni Ranperda tentang Pencegahan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Ranperda tentang Rendemen dan Hablur Gula Tebu, Ranperda tentang Retribusi Jasa Pelabuhan Perikanan, Ranperda Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi, Ranperda Tentang Retribusi Lalu Lintas Container. Selain itu ada juga Ranperda tentang Perubahan Perda no. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo, Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, serta Ranperda Tentang Peningkatan Pengawasan Pengadaan Obat dan Makanan.

“Sementara itu ada Sembilan Ranperda usul inisiatif Gubernur yakni Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda no. 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Gorontalo 2010-2030, Ranperda Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri, Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 10 tahun 2013 tentang Retrubusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Yang Terintegrasi Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman. Ada pula Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Gorontalo,” terang Ulul Azmi, politisi partai Golkar.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik Propem Perda tersebut. Menurutnya, penyusunan Ranperda tahun 2018 harus memperhatikan azas manfaat bagi masyarakat yang sebesar besarnya. Rusli menekankan tentang kualitas Perda yang dilahirkan ketimbang kuantitas atau jumlah Perda yang dilahirkan.

“Setiap Ranperda yang dihasilkan itu mencapai 300-350 Juta Rupiah. Jika Ranperda kita lahirkan hanya menjadi hiasan lemari, laci dan lain lain sangat disayangkan uang rakyat kita lahirkan tidak maskimal. Sehingga bukan banyaknya Perda yang kita lahirkan tiap tahun, tapi kualitas dan manfaat dari Perda itu bagi rakyat Gorontalo,” tegas Rusli.

Rusli juga berharap setiap Perda yang dilahirkan agar intens disosialisasikan kepada masyarakat. Hal itu penting karena Perda memiliki konsekuensi hukum bagi setiap orang atau institusi yang melanggarnya.

Selain delapan Ranperda usul legislatif dan 9 usul eksekutif, di tahun 2018 nanti ada tiga Ranperda kumulatif terbuka. Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2017, Ranperda tentang perubahan anggaran APBD-P 2018, Ranperda tentang APBD 2019.

Ada pula dua Ranperda sebagai tindaklanjut keputusan Menteri Dalam Negeri yakni Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat. Ranperda perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.(hmsprov-isam)

JAKARTA – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim memberi ucapan selamat atas dilantiknya pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Hal ini disampaikan Idris saat menemui dan bersilaturrahim dengan Sandiaga Uno di Balai Kota Jakarta, Senin (23/10).

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Gorontalo, saya memberikan ucapan selamat kepada Sandiaga Uno yang telah dilantik beberapa hari lalu sebagai Wagub DKI Jakarta mendampingi Gubernur Anies Baswedan,” kata Wagub Idris Rahim yang dihubungi semalam.

Idris juga mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan putra Gorontalo menjadi orang nomor dua di provinsi Ibukota Negara tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan buah dari kerja keras yang dilandasi semangat pantang menyerah putra putri terbaik Gorontalo yang berkiprah di luar Gorontalo. Tidak sedikit putra daerah Gorontalo yang sukses di luar Gorontalo, baik sebagai tokoh pemerintahan, pengusaha, tokoh pendidik, dan berbagai macam profesi lainnya.

“Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Keberhasilan ini sekaligus menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat Gorontalo untuk terus berjuang dan bekerja keras dimanapun mereka berada,” urai Wagub.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim juga berpesan kepada Wagub DKI Jakarta untuk membangun harmonisasi dan silaturrahim dengan seluruh komponen masyarakat.

“Pak Sandiaga Uno mengucapkan terima kasih atas kunjungan silaturrahim tersebut, dan dirinya berharap hubungan persaudaraan dan silaturrahim ini akan terus terjaga dan terpelihara dengan baik,” pungkas Wagub Idris Rahim.(hmsprov-haris)

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, akan segera menurunkan juru ukur tanah yang akan mempercepat pengukuran lahan Danau Limboto. Hal ini dijelaskan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat dihubungi usai mengikuti rapat terbatas dan pengarahan dari Menteri ATR/Kepala BPN kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota penerima persetujuan substansi rencana tata ruang di ruang rapat Kementerian ATR/BPN, di Jakarta, Senin (23/10).

Wagub Idris Rahim menjelaskan, pada rapat tersebut dirinya memaparkan progres proyek revitalisasi Danau Limboto serta hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Salah satunya menyangkut pembebasan lahan seluas 17,66 hektar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek revitalisasi Danau Limboto. Pembebasan lahan ini terkendala oleh waktu pelaksanaan pekerjaan yang semakin sempit, sementara juru ukur tanah yang ada di Provinsi Gorontalo terbatas. Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi kendala tersebut, Idris menuturkan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II untuk berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.

“Saya mengusulkan ke pak Menteri untuk mempercepat pengukuran Danau Limboto. Alhamdulillah hal ini langsung direspon oleh Menteri ATR/Kepala BPN, yang dalam waktu dekat akan mengirimkan 10 orang juru ukur tanah ke Gorontalo,” jelas Idris.

Lebih lanjut kata Idris, untuk mengatasi kekurangan juru ukur tanah di Provinsi Gorontalo, Menteri ATR/Kepala BPN meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan dilatih menjadi juru ukur tanah.

“Pak Menteri minta kita menyiapkan 40 orang yang akan dilatih menjadi juru ukur tanah untuk mendukung program sertifikat nasional dengan target 35 ribu sertifikat untuk Provinsi Gorontalo” ujar Wagub.

Pada pertemuan itu Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN yang telah menyetujui substansi rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Danau Limboto, serta menjadikan Danau Limboto sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Tentunya ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk terus menjaga dan melestarikan Danau Limboto,” tandas Wagub Idris Rahim.(hmsprov-haris)

JAKARTA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyetujui substansi rencana tata ruang tentang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Danau Limboto. Penyerahan atas persetujuan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrarian RM. Adi Darmawan kepada Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jakarta, Senin (23/10). Persetujuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tertuang dalam Surat Persetujuan Substansi dengan Nomor 3431/13.4/IX/2017 tertanggal 14 September 2017.

“Dengan disetujuinya substansi rencana tata ruang KSP Danau Limboto, menunjukkan komitmen yang besar dari pemerintah untuk melestarikan danau yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo,” kata Wagub Idris Rahim saat dihubungi usai kegiatan tersebut.

Wagub Idris Rahim menambahkan, persetujuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini akan mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Strategis Provinsi Danau Limboto.

“Perda itu nantinya akan menjadi payung hukum bagi Pemprov Gorontalo dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan Danau Limboto,” imbuhnya.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Iwan Mokoginta menjelaskan bahwa persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang sebagai legalisasi dan persyaratan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang KSP Danau Limboto sebelum dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda oleh DPRD Provinsi Gorontalo.

Lebih lanjut Kabid Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe menambahkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Danau Limboto juga sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional.

“Dengan ditetapkannya Danau Limboto menjadi kawasan strategis nasional, maka kedepan penanganannya akan melibatkan multisektor dengan pendanaan dari pusat bahkan dari luar negeri,” pungkas Sultan Kalupe.(hmsprov-haris)

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo pada lima tahun kedua kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, menetapkan delapan program unggulan. Salah satunya adalah pemerintahan yang lebih melayani.

“Program ini adalah komitmen kami untuk meningkatkan pelayanan publik. Sesungguhnya tugas pemerintah itu melayani, bukan sebaliknya dilayani,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim usai menerima kunjungan pimpinan Ombudsman RI di ruang kerjanya, Jumat (20/10).

Komitmen Pemprov Gorontalo ini sejalan dengan upaya Ombudsman untuk terus meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Alvian saat diwawancarai usai pertemuan itu mengatakan, salah satu tugas Ombudsman adalah meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurutnya, tantangan terbesar dalam meningkatkan pelayanan publik sangat tergantung pada komitmen kepala daerah. Alvian mengungkapkan, masih minimnya fasilitas pelayanan yang belum memenuhi standar, maklumat dan standar pelayanan yang belum maksimal, serta masih tingginya keluhan masyarakat yang belum ditangani dengan baik melalui unit layanan pengaduan, akan teratasi jika kepala daerah mendorong setiap SKPD untuk memenuhi hal itu.

“Setiap tahun kami melakukan survei kepatuhan terhadap UU No. 25 Tahun 2009. Mudah-mudahan dengan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur, pelayanan publik di Provinsi Gorontalo akan semakin baik,” ujarnya.

Lebih lanjut pada pertemuan tersebut Alvian juga mengharapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dapat memfasilitasi kantor Perwakilan Ombudsman Gorontalo. Hingga saat ini Perwakilan Ombudsman Gorontalo belum memiliki kantor tetap, sehingga sering berpindah-pindah kantor. Dirinya berharap apabila ada aset atau gedung milik Pemprov Gorontalo yang belum digunakan, dapat dimanfaatkan untuk kantor Ombudsman Gorontalo.

Menanggapi hal itu Wagub Idris Rahim meminta kepada Ketua Perwakilan Ombudsman Gorontalo untuk segera mengajukan permohonan secara resmi ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Tolong segera diajukan suratnya, kami akan mempelajari lebih dahulu dan menginventarisir aset yang bisa digunakan Ombudsman,” pungkas Idris.(hmsprov-haris)

JAKARTA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kembali mendatangi kementrian keuangan di jakarta. Kali ini Gubernur dua periode tersebut diterima oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo bertempat di Gedung Juanda 1 Kementrian Keuangan, Jakarta, Jumat (20/10).

Pada pertemuan tersebut Gubernur didampingi Kaban Keuangan dan Aset Daerah Sutan Rusdi ingin berkonsultasi dan memastikan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk SMA/SMK se – Provinsi Gorontalo dapat segera terealisasi. Pasalnya, akibat beberapa kendala teknis proses pencairan APBN sebesar 30 Milyar Rupiah terancam dikembalikan ke pusat.

“Pertemuan ini kami memastikan kembali untuk DAU dan DAK Gorontalo segera terealisasi. Meski tadi kata pak Wamen bahwa dana DAK bidang pendidikan di SMK kita mengalami keterlambatan tender, harusnya per 31 Agustus 2017 kemarin sudah selesai tapi ternyata kita terlambat melampirkan laporan triwulan 2 penggunaan dana DAK,” kata Sutan Rusdi seusai pertemuan.

Dari 30 Milyar APBN untuk SMA/SMK, baru 14 Milyar Rupiah di antaranya yang telah selesai dicairkan, sisanya 16 Milyar belum bisa diproses. Sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 112 mengenai peraturan nilai transfer, tidak dapat dicairkan lagi terhadap yang belum dilampirkan kontrak/tender per tanggal 31 Agustus.

“Tapi tadi semuanya sudah kita konsultasikan dengan pak Wamen dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Kita masih ada peluang untuk memanfaatkan sisa anggaran asalkan bisa rampung administrasinya satu dua hari ini. Memang tidak semua bisa cair, tapi 80 persen bisa,” imbuh Sutan.

Anggaran untuk sekolah ini sengaja diperjuangkan Rusli untuk memenuhi kebutuhan daerah. Beberapa kebutuhan seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), fasilitas laboratorium dan bangunan lain masih membutuhkan sentuhan anggaran yang besar. Itu sebabnya gubernur berupaya agar anggaran masih bisa diproses untuk dicairkan.

Pertemuan tersebut juga ikut membahas rencana alokasi APBN untuk Gorontalo tahun 2018. Gubernur Rusli Habibie berupaya agar alokasi anggaran untuk Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meskipun presentase kenaikannya kecil dengan adanya kebijakan pengetatan anggaran, namun pihaknya optimis dana DAK dan DAU Gorontalo bisa bertambah.(hmsprov-ecyhin)

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di lingkungan pemerintah provinsi untuk menjadi agen humas pemerintah. Menurutnya, upaya penyebarluasan informasi tentang kegiatan dan program pemerintah tidak saja menjadi tanggungjawab Biro Humas Protokol sebagai instansi teknis, tapi juga menjadi tanggungjawab semua ASN.

“Semua pegawai harus jadi humas di instansi masing-masing. Saya minta ini menjadi perhatian serius ibu Sekda dan para kepala-kepala dinas. Setiap pegawai harus menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya,” tegas Rusli.

Pernyataan Rusli tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, dengan kecanggihan teknologi dewasa ini menyebabkan arus informasi berlangsung cepat dan dinamis di ruang ruang publik. Lambatnya respon pemerintah terhadap isu-isu publik menyebabkan jatuhnya kepercayaan di mata publik.

“Jadi begini ya, kita ini sudah capek capek kerja. Bangun ini bangun itu, bikin program gratis A sampai program gratis Z, tapi kalau masyarakat tidak tahu apa yang kita perbuat maka semua jadi percuma. Perlu juga diingat, kegagalan pemerintah sekarang tidak lagi diukur dari mereka kerja atau tidak, tapi sejauh mana opini baik yang terbentuk di masyarakat,” imbuh gubernur dua periode itu.

Keterlibatan pegawai sebagai agen humas pemerintah menurut Rusli dibutuhkan dalam tiga hal. Pertama sebagai orang yang mampu memberikan informasi sekaligus meluruskan informasi yang keliru di masyarakat baik secara langsung maupun di media sosial. Kedua menjadi orang terdepan dalam hal promosi potensi daerah baik ekonomi, pariwisata, adat, budaya dan lainnya. Ketiga, pegawai harus mampu membangun optimisme publik.

“Sekarang kan sudah canggih. Semua hp sudah ada facebook, instagram, whatsapp dan lain lain. Daripada sebar berita hoax dan saling membenci, mending pegawai bagikan berita program dan kegiatan pemerintah. Termasuk menerima setiap masukan dan kritikan dari masyarakat untuk diteruskan ke instansi terkait,” bebernya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Biro Humas dan Protokol Zukri Surotinojo menyambut baik instruksi gubernur tersebut. Menurutnya, pemprov sudah punya infrastruktur yang dibutuhkan sebagai media informasi. Sayangnya media tersebut belum dimanfaatkan oleh setiap instansi. Kontribusi organisasi perangkat daerah (OPD) menurutnya masih minim dalam hal memberikan informasi program kegiatan maupun menyebarluaskan informasi di media sosial.

“Setiap saluran informasi kita siapkan. Selain kerjasama dengan media massa, kita sudah punya website informasi resmi pemerintah di humas.gorontaloprov.go.id, kita punya akun facebook humas gorontalo prov, twitter, instagram dst. Sekarang tinggal bagaimana membangun kesadaran ASN untuk ikut menyebarluaskan dan berkontribusi mengisi konten informasi kepada masyarakat,” ujar Zukri.

Pihaknya segera menyiapkan edaran atas instruksi gubernur untuk diteruskan kepada setiap instansi. Instruksi yang harus menjadi perhatian para pegawai khususnya bagi para pimpinan OPD.(hmsprov-isam)

Sedikitnya 124 bendahara SMA/sederajat se Provinsi Gorontalo mengikuti bimbingan teknis pengelolaan barang/aset yang digelar di hotel Rinra, Makassar, (18/10). Kegiatan yang mengambil tema “aset sekolah adalah aset daerah, mari kita catat dengan tertib” dibuka oleh Sekretaris Daerah Winarni Monoarfa.

Sebagai institusi pendidikan yang pengelolaannya kini di bawah pemerintah provinsi, Winarni meminta agar para peserta dapat bekerja dengan penuh integritas, kejujuran, kedisiplinan serta profesional dalam melayani masyarakat. Butuh komitmen dari pengelola sekolah baik guru dan bendahara untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pendidikan di daerah.

“Kualitas pendidikan tidak saja diukur dari prestasi siswa dan sekolah di bidang akademik. Lebih daripada itu, pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel juga menjadi indikator sukses tidaknya manajemen sekolah,” terang Winarni.

Oleh karena itu, Winarni berharap agar kegiatan bimtek ini dapat diikuti dengan sebaik baiknya oleh para pengelola barang untuk menambah pengetahuan dan kemampuan peserta. Ia berharap sekembalinya ke daerah para peserta dapat menerapkan di tempat tugas masing masing agar tercipta tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset.

“Penting juga untuk membangun komunikasi di antara sesama bendahara agar dapat saling berbagi informasi dan solusi atas permasalahan yg ada,” tambahnya.

Bimtek yang berlangsung hingga 20 Oktober ini mengajarkan tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual sekaligus sebagai bimbingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Bertindak sebagai narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Gorontalo, unsur Dinas Keuangan dan Aset Daerah Gorontalo serta dari unsur Inspektorat Gorontalo.(penghubung makassar)

GORONTALO – Menyambut hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke -17, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa, menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, di ruang Rapat Huyula Kantor Gubernur, Rabu (18/10).

Di depan jajaran SKPD Winarni mengatakan, rakor ini merupakan pembentukan panitia dan pembahasan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk menyemarakkan hari jadi Provinsi Gorontalo ke-17 tanggal 5 Desember 2017 mendatang.

” Setiap SKPD di lingkungan Pemprov Gorontalo wajib mencanangkan kegiatan menarik untuk menyemarakkan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo yang ke -17,” jelas sekda.

Ia juga menambahkan ada tiga harapan yang ditekankan oleh gubernur pada hari jadi Provinsi Gorontalo yang ke -17 yaitu, pertama diselenggarakan dengan sederhana namun bermakna, kedua mengurangi seremonial dan yang ketiga perbanyak bakti sosial.

“Setiap kegiatan dalam rangka HUT provinsi yang dilakukan oleh setiap SKPD harus ada kegiatan yang berbau sosial,” kata sekda.

Kegiatan HUT provinsi juga diharapkan semarak bukan hanya dari provinsi, tetapi juga keikutsertaan kabupaten/kota dan masyarakat untuk mensukseskan acara tersebut.(hmsprov-nova)

JAKARTA – Adanya kehawatiran tentang pemotongan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bagi kementrian dan lembaga tahun 2018 direspon cepat oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Pasalnya hal tersebut akan berdampak pada alokasi bantuan yang mengucur ke daerah. Terutama di bidang pertanian yang menjadi sektor utama penggerak ekonomi daerah.

Guna memastikan tidak adanya pengurangan alokasi bantuan, Rusli bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu (18/10). Hasilnya cukup menggembirakan yang mana Mentan menjamin Gorontalo tetap menjadi prioritas tujuan bantuan pertanian tahun 2018 nanti.

“Pak menteri (pertanian) menjamin tidak akan ada pemangkasan untuk Gorontalo. untuk apa saya potong wong sudah berprestasi? Pak menteri tetap komitmen memberikan bantuan benih, alsintan, pupuk dan bantuan lain,” terang Kadis Pertanian Muljadi Mario menirukan ucapan Amran Sulaiman.

Amran justru mengapresiasi Rusli Habibie yang dinilai sebagai salah satu kepala daerah paling aktif membangun komunikasi untuk urusan pertanian. Apresiasi juga diberikan terkait capaian Gorontalo dalam mendongkrak produktivitas jagung di daerah. Gorontalo bahkan menjadi salah satu daerah penopang utama terwujudnya swasembada jagung nasional.

“pak gubernur sekaligus melaporkan hasil capaian produksi jagung kita. Jadi hasil perhitungan BPS tahun ini produksi kita mencapai 1.481.000 Ton. Angka itu melampaui target yang diberikan pak menteri sebanyak 1,2 Juta Ton,” imbuh Muljadi.

Kesempatan bertemu menteri ini juga tidak disia-siakan Rusli untuk mengundang Mentan Amran berkunjung ke Gorontalo. Sejumlah agenda sedang disiapkan terkait kedatangan menteri asal Sulawesi Selatan itu, di antaranya penyerahan bantuan kepada petani, panen raya padi/jagung dan rencana melepas pengiriman jagung antar pulau dan ekspor.(hmsprov-isam)

Halaman 2 dari 4
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo