>
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 131

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menerima kunjungan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Dr. Lahaji, M.Ag, di ruang kerja Wagub, Rabu (18/10). Selain untuk bersilaturrahim, kunjungan tersebut sekaligus untuk melaporkan telah dilantiknya rektor baru IAIN Sultan Amai Gorontalo.

“Alhamdulillah, setelah melalui proses yang cukup panjang kurang lebih 3 bulan, Jumat pekan lalu saya telah dilantik menjadi Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo,” kata Lahaji pada pertemuan itu.

Kepada Wagub, Lahaji menuturkan bahwa di bawah kepemimpinannya, IAIN Sultan Amai akan membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami akan menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, membangun sinergitas untuk kemajuan Provinsi Gorontalo dan untuk IAIN itu sendiri,” terang Lahaji.

Usai bersilaturrahim dengan Wagub Idris Rahim, Rektor IAIN Sultan Amai selanjutnya menemui Sekda Provinsi Gorontalo, Winarni Monoarfa, di ruang kerjanya. Pada kesempatan itu Winarni berharap IAIN Sultan Amai dapat berkontribusi dalam mensukseskan salah satu program unggulan Pemprov Gorontalo yakni agama dan budaya yang lebih semarak.
Selain itu, Sekda juga berpesan agar IAIN dapat meningkatkan perannya dalam membangun karakter dan moral generasi muda, menjaga falsafat adat bersendikan sara dan sara bersendikan Kitabullah, serta menumbuhkan nilai-nilai keagamaan di bumi Serambi Madinah.

“Pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim, Pemprov Gorontalo telah menetapkan 8 program unggulan, dan salah satunya adalah agama dan budaya yang lebih semarak. IAIN kiranya bisa memperkuat program tersebut,” pungkas Sekda Winarni Monoarfa yang pada pertemuan itu turut didamping Karo Pemerintahan dan Karo Humas Protokol Setda Provinsi Gorontalo.(hmsprov-haris)

GORONTALO – Koperasi adalah pilar perekonomian bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang mampu melayani kebutuhan ekonomi anggota dan masyarakat. Untuk menumbuhkembangkan koperasi, faktor sumber daya manusia (SDM) pengurus dan pengelola koperasi memiliki peranan yang sangat penting, sehingga itu kualitas SDM koperasi harus ditingkatkan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka pelatihan teknis kemitraan koperasi bagi pengurus, manager dan pengelola koperasi se Provinsi Gorontalo yang digelar di ballroom Hotel Maqna Kota Gorontalo, Rabu (18/10).

“Pengurus dan pengelolaa koperasi harus profesional, terampil, dan memiliki wawasan yang luas sehingga bisa membawa koperasi lebih maju dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini,” kata Idris.

Lebih lanjut Idris mengatakan, pengurus dan pengelola koperasi harus memiliki mental yang tangguh, kreativitas dalam membangun usaha koperasi, serta mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Selain itu, pengurus juga harus mampu melakukan pengelolaan keuangan dan permodalan koperasi secara efektif dan efisien, dan juga dapat membangun kemitraan dan jaringan usaha dengan lembaga usaha lainnya.

Idris menambahkan, pemerintah terus berupaya mengambil langkah strategis dalam mengembangkan koperasi. Namun hal ini bukan berarti pengurus dan pengelola koperasi selalu bergantung pada uluran bantuan dari pemerintah. Sebalik, Idris menegaskan agar pengurus dan pengelola koperasi dapat menumbuhkan kemandirian koperasi dan meningkatkan produktivitasnya melalui usaha-usaha yang lebih inovatif berbasis pengetahuan dan teknologi.

“Sikap ketergantuan inilah yang membuat banyak koperasi tidak berkembang dan bahkan banyak diantaranya yang terpaksa harus menutup usahanya. Oleh karena itu kreativitas, inovasi, dan terobosan dari pengurus dan pengelola koperasi sangat dibutuhkan untuk memajukan usaha koperasi,” ujar Wagub.

Sementara itu Kadis Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, Haris Hadju dalam laporannya menjelaskan, diklat yang akan berlangsung selama tiga hari tersebut dibagi dalam enam angkatan yang dilaksanakan secara serentak yaitu, diklat pengelolaan usaha koperasi, diklat penilaian kesehatan koperasi, diklat akuntansi KSP-USP koperasi, diklat kemitraan koperasi, diklat anggota koperasi, dan diklat kompetensi pengelola koperasi.

Pelatihan tersebut diikuti oleh 238 peserta, yang terdiri dari pengurus, pengawas, pengelola usaha koperasi, dan anggota koperasi. Adapun narasumbernya dari Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Kementerian Koperasi, Lembaga Pendidikan Koperasi, serta kalangan akademisi dari perguruan tinggi Gorontalo yang membidangi koperasi.

“Semua komponen yang ada dalam koperasi kita ikutkan dalam pelatihan teknis ini, dengan harapan SDM koperasi akan semakin berkualitas, sehingga koperasi semakin berkembang dan maju,” pungkas Haris Hadju.(hmsprov-haris)

GORONTALO – Badan Kerja sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Gorontalo menggelar sosialisasi bahaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dalam kehidupan remaja yang dilaksanakan di aula SMK Negeri 1 Gorontalo, Selasa (17/10).

Ketua BKOW Provinsi Gorontalo Hj. Nurinda Rahim dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan program kerja BKOW Provinsi Gorontalo yang bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan para siswa sebagai generasi muda dari pergaulan yang menjurus pada LGBT. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk menekan maraknya perilaku seks menyimpang LGBT.

“Secara terjadwal BKOW akan mensosialisasikan bahaya LGBT ini di seluruh sekolah di Provinsi Gorontalo. Kami ingin menyelamatkan para siswa, karena mereka adalah generasi muda yang menjadi tumpuan harapan orang tua, masyarakat, bangsa dan negara,” kata Nurinda.

Lanjut kata Nurinda, persoalan LGBT adalah permasalahan besar yang penanganannya harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat, harus lebih peka dan peduli terhadap perkembangan anak-anak, sehingga secara dini dapat mencegah perilaku seks yang menyimpang.

“Kita ini sudah darurat narkoba, darurat aids, ditambah lagi dengan darurat LGBT. Kita tidak bisa lagi tinggal diam, bangun komunikasi dengan anak-anak kita, berikan perhatian, kasih sayang, serta pemahaman dan pengetahuan kepada mereka,” ujar Nurinda.

Pada kesempatan itu Nurinda berpesan kepada para siswa SMK Negeri 1 Gorontalo untuk tidak mendekati atau bahkan mencoba-coba perilaku yang dapat menjerumuskan mereka pada LGBT. Dirinya mengingatkan, jika sudah terjangkiti oleh perilaku LGBT, maka pasti akan tertular oleh penyakit HIV/Aids dan akibatnya sangat fatal bagi para siswa itu sendiri. Oleh karena itu Nurinda mengajak para siswa untuk selalu fokus belajar, bergaul secara sehat dan positif, serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT.

“Semua agama bersepakat bahwa LGBT itu haram. LGBT juga akan merusak masa depan adik-adik, dan resiko tertular HIV/Aids sangat besar. Oleh karena itu hindari dan jauhi perilaku yang dapat menjerat adik-adik pada LGBT,” pungkas Nurinda Rahim.(hmsprov-haris/pinky)

JAKARTA – Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo Sutrisno diundang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sebagai pembicara seminar nasional di Jakarta, Selasa (17/10). Gorontalo dipandang sebagai contoh sukses penerapan teknologi penginderaan jarak jauh Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan.

Sutrisno mengisahkan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh bagi nelayan Gorontalo diawali tahun 2015 lalu. Saat itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengajak beberapa pimpinan OPD untuk bekerjasama memanfaatkan teknologi LAPAN. Tindaklanjuti dari kerjasama tersebut diseriusi oleh Dinas Perikanan dengan membentuk pusat informasi ZPPI di pelabuhan.

“Jadi teknisnya itu kita punya pusat informasi di dinas, data kita peroleh langsung dari LAPAN yang kemudian kita sebarkan kepada nelayan dan langsung diterima di tablet android masing masing. Ada juga layar informasi di pelabuhan. Intinya dengan teknologi itu kita bisa tahu dikoordinat berapa ikan ikan berkumpul sehingga nelayan tidak perlu berlayar jauh dengan tangkapan yang sedikit,” terang Sutrisno.

Berkat teknologi tersebut, Sutrisno mengklaim jumlah tangkapan ikan nelayan menjadi meningkat. Jumlah peningkatannya bervariasi dari 50 hingga 146 persen jika dibandingkan dengan metode menangkap ikan konvensional. Selain informasi ikan berkumpul, ZPPI juga memuat informasi jarak tempuh, cuaca, kedalaman laut dan lain lain.

“Untuk saat ini kita baru memprogramkan 6 unit perangkat tablet android untuk para nelayan. Nelayan yang tidak punya perangkat bisa menerima informasi dari pusat informasi di pelabuhan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua LAPAN Thomas Jamaluddin mengapresiasi keseriusan Gorontalo memanfaatkan teknologi yang dimiliki LAPAN. Menurutnya, di era yang serba canggih dewasa ini, teknologi sudah seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.

“Jika setiap daerah mau serius seperti Gorontalo untuk memanfaatkan teknologi kami, saya yakin ekonomi kita akan semakin baik. Kami punya banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan baik itu disektor perikanan, pertanian, lingkungan hidup yang bisa mendukung sektor strategis ekonomi domestik,” ujar Thomas.

Seminar nasional penginderaan jarak jauh 2017 itu mengambil tema peningkatan iptek penginderaan jauh dalam mewujudkan kemandirian ekonomi. Selain Kadis Perikanan dan Kelautan Gorontalo, turut menjadi pembicara Kepala Dinas Penanaman Modal Sulsel, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi SDA dan Lingkungan Hidup Kemenko Ekonomi, serta Deputi Bidang Penginderaan Jauh LAPAN serta guru besar dari fakultas Teknik UI.(hmsprov-ismail)

GORONTALO – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo periode 2017-2022 resmi disahkan DPRD sebagai peraturan daerah (Perda) dalam sidang paripurna tingkat II, Selasa (17/10).

Secara umum, struktur RPJMD Gorontalo tidak banyak berubah dari RPJMD periode sebelumnya 2012-2017. Pada periode kedua kepemimpinan Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim menambah empat program prioritas lain sehingga menjadi delapan program prioritas.

Program tersebut yakni pendidikan lebih berkualitas, kesehatan lebih prima, pembangunan lebih merata, ekonomi kerakyatan lebih meningkat, pemerintahan lebih melayani, agama dan budaya lebih semarak, pariwisata yang lebih mendunia dan lingkungan yang lebih lestari.

Beberapa hal yang menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan Ranperda RPJMD di antaranya tentang nomenklatur perencanaan yang semula diusulkan eksekutif berupa RPJMD periode 2018-2022 berubah menjadi RPJMD periode 2017-2022 disesuaikan dengan masa jabatan gubernur. Meskipun di dalamnya berisi kegiatan program 2018-2022.

“Berikutnya, fraksi fraksi DPRD menghendaki penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun persentasenya lebih optimis dari angka yang dipatok pemerintah yakni 2,94 persen, menjadi tiga persen. Hal itu memperhatikan indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB dan indeks pembangunan manusia,” terang Ketua Pansus Ranperda RPJMD, Sun Biki.

Pihak eksekutif dan legislatif bersepakat untuk mematok target penurunan persentasi angka kemiskinan menjadi 2,94 persen. Hal itu dilakukan mengingat alokasi dana alokasi umum (DAU) pemerintah pusat yang sangat dinamis, tren penurunan DAU yang cenderung turun dalam beberapa tahun serta memperhatikan kinerja ekonomi kabupaten/kota.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam sambutannya menyambut baik pengesahan RPJMD ini. Ia memberi apresiasi kepada pihak DPRD dan aparaturnya di eksekutif yang telah bekerja maksimal menyusun serta menetapkan RPJMD. Rusli menilai, dinamisnya pembahasan RPJMD menandakan DPRD sangat serius dalam membahas dokumen perencanaan tersebut.

“(Soal nomenklatur RPJMD) sesuai dengan arahan Kemendagri yang benar adalah pak AW Thalib (anggota DPRD) bukan saya dan pak Idris. RPJMD yang benar itu 2017-20022 bukan RPJMD 2018-2022. Termakasih pak atas koreksinya. Memang kami mengakui kesalahan itu,” tutur Rusli.

Terkait dengan target penurunan angka kemiskinan yang telah disepakati oleh DPRD, menurut Rusli cukup realistis. Selain mengingat kondisi makro ekonomi nasional, saat ini pemerintah pusat sedang melakukan pengetatan anggaran di kementrian/lembaga termasuk dana DAU yang ditransfer ke daerah.

“Satu satunya harapan kita adalah transfer daerah. Tahun 2017 ada pajak sekitar 500 Trilyun tidak akan tercapai dan ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap APBN. Jalan satu satunya bagaimana memperbanyak jejaring kementrian lembaga untuk membantu provinsi di berbagai macam sektor. Tinggal bagaimana melakukan lobi dan meyakinkan pemerintah pusat (supaya mau membantu Gorontalo),” pungkasnya.(hmsprov-ismail)

GORONTALO – Pengetatan anggaran oleh pemerintah pusat berdampak ke daerah tidak terkecuali Provinsi Gorontalo. Hal itu yang membuat Rusli Habibie merasa khawatir jika nantinya dana alokasi APBN dalam bentuk program maupun bantuan akan semakin berkurang. Pasalnya Rusli mendapat kabar jika bantuan di sektor pertanian tahun 2018 nanti akan dipangkas separuh dari yang diterima daerah.

“Hari ini saya pamit lagi (berangkat ke Jakarta), karena besok jam 9 saya ditunggu oleh Menteri Pertanian. Ada informasi dari kadis saya bahwa bantuan benih jagung untuk Gorontalo akan dikurangi separuh. Tahun ini kita mendapat bantuan benih 300.000 Hektar tapi untuk tahun depan tinggal 150.000 hektar. Tentu saja ini sangat berpengaruh bagi petani,” terang Rusli pada sidang paripurna tingkat II Ranperda RPJMD, Selasa (17/10).

Rusli ingin segera menemui Mentan RI Amran Sulaiman agar rencana tersebut dapat dipertimbangkan kembali. Selain Gorontalo sudah ditetapkan sebagai lumbung jagung nasional, bantuan benih jagung dan pupuk merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh petani. Ia khawawatir jika pengurangan bantuan akan berdampak buruk pada kesejahteraan petani dan produktivitas jagung.

“Padahal hasil BPS kemarin saya terima itu capaian target jagung kita mencapai 1,4 Juta Ton tahun 2017. Hasil yang sangat berpengaruh mengurangi impor jagung di Indonesia,” bebernya.

Selain berencana menemui Mentan, gubernur dari partai Golkar itu diagendakan untuk menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertemuan tersebut rencananya bakal membahas dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke Gorontalo tahun 2018 mendatang. Gubernur yang dikenal dengan julukan raja lobi itu berharap alokasi anggaran Gorontalo tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun tahun sebelumnya.(hmsprov-ismail)

Kamis, 19 Oktober 2017 15:26

Kemenpan RB Evaluasi AKIP Gorontalo

GORONTALO – Pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Gorontalo, Senin (16/10). Selain provinsi, tiga daerah juga ikut dievaluasi yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Gorontalo Utara.

Ketua tim evaluasi AKIP dan RB Kemenpan RB Didid Noordiatmoko mengatakan, evaluasi bertujuan untuk melihat bagaimana pemetaan, kondisi manajemen kerja reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Selain itu evaluasi juga untuk memberikan bantuan dan rekomendasi yang diperlukan agar kondisi pemerintah daerah bersih, akuntabel, mewujudkan efektif dan efisien.

“Kita juga akan melihat budaya kinerja apakah sudah di jalankan oleh pemprov dan tiga kabupaten/kota. Karena kita melihat ownership dari pimpinan OPD misalnya kita membahas Renstra, pimpinan OPD banyak yang tidak menguasai renstra. Ketika dikaitkan dengan angka sudah nggak nyambung,” ujar Didid.

Selain melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap OPD, pihaknya juga akan melakukan survei internal maupun ekternal. Survei eksternal dilakukan kepada masyarakat ditujukan untuk melihat dan bertanya langsung pada masyarakat apakah mereka sudah merasakan reformasi birokrasi di pemerintahan. Sementara survey kepada pegawai pemerintah, pihaknya akan bertanya langsung sudahkah mereka merasakan reformasi birokrasi di internal pemerintah.

“Jadi misal nanti kami akan mensurvei masyarakat yang sudah pernah bertransaksi dengan pemerintah, apakah reformasi birokrasi di pemerintahan sudah dirasakan mereka atau belum. Kemudian, kami juga akan meminta dikumpulkan sekitar 100 orang pegawai dengan sample random yang mewakili seluruh jajaran. Kita akan survei bagaimana reformasi birokrasi di internal. Semisal ketika pada suatu lembaga mengaku memperbaiki kualitas SDM, mereka merasa diperbaiki atau tidak? Jadi ada survei eksternal dan internal,” paparnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa mengatakan sangat mengapresiasi pelaksanaan evaluasi dari Kemenpan RB ini. Menurutnya hal ini penting untuk mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel, dengan kinerja yang efektif dan efisien, serta aparatur yang mampu memberikan pelayanan yang kian membaik.

“Salah satu inovasi yang telah kami lakukan adalah sistem penilaian kinerja individu dengan menerapkan aplikasi SIRANSIJA (Sistem Pengukuran Prestasi Kerja) berdasarkan revolusi mental di lingkungan Pemprov Gorontalo,” imbuhnya.
Dengan sistem ini, dapat diketahui nilai kinerja individu setiap aparatur sipil Negara yang berdampak pada besaran pemberian tunjangan kinerja.Lebih lanjut Sekda mengatakan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga tak lepas dari baiknya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) manajemen kepegawaian yang sesuai dengan aturan.

“Nah dulunya kita untuk pemberian TKD hanya berdasarkan bukti kehadiran dan lain-lain sekarang kita sudah menggunakan sistem. Jadi, tadinya pengukuran pemberian TKD berlaku sama antara yang malas dan yang rajin sama saja sekarang dengan adanya e-siransija kita lebih profesional dan kompetitif,” ujar Winarni.

Dalam hal pengelolaan keuangan. Winarni membanggakan perolehan laporan keuangan daerah dengan predikat opini Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut sejak tahun 2013 sampai tahun 2016. Sekda berharap semoga hal ini dapat berpengaruh baik pada peningkatan akuntabilitas kinerja Pemprov Gorontalo sehingga berbagai prestasi dan upaya perbaikan mampu menjadikan Provinsi Gorontalo menjadi provinsi yang berkinerja baik.(hmsprov-nova)

GORONTALO – Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud tanpa tumbuhnya kekuatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tantangan dalam menumbuhkan kekuatan UMKM terletak pada upaya untuk membangun mentalitas pengusaha yang tangguh.

“Persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa menjadi pengusaha sukses hanyalah etnis atau suku tertentu tidaklah tepat. Karena sesungguhnya untuk menjadi pengusaha sukses sangat tergantung pada mentalitas seseorang,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim saat membuka temu responden Bank Indonesia (BI) tahun 2017 yang digelar oleh Perwakilan BI Gorontalo di ballroom hotel Maqna Kota Gorontalo, Selasa (17/10).

Dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM, Pemerintah Provinsi Gorontalo secara kontinyu terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta mendorong terciptanya pengusaha yang profesional dan bermental tangguh. Idris menuturkan, pengembangan UMKM menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui salah satu program unggulan yakni ekonomi kerakyatan yang lebih meningkat.

“Jika UMKM tumbuh maka perekonomian akan ikut tumbuh dan bergerak, dan pasti pendapatan serta kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ujarnya.

Kepada para pelaku dan pengusaha UMKM yang hadir pada temu responden BI, Wagub Idris Rahim berpesan untuk berpikir besar (think big), memulai dari hal yang kecil (star small), dan harus bergerak cepat (move fast). Disamping itu Idris juga meminta para pengusaha UMKM untuk menjaga etika bisnis, menghilangkan ketergantungan pada pemerintah, serta memiliki semangat untuk mengubah tantangan menjadi peluang.

“Ingat, seorang pengusaha tidak selamanya untung, tetapi juga tidak akan terus menerus rugi. Resiko rugi adalah bagian dari hukum bisnis,” imbuhnya.

Idris berharap melalui temu responden BI, para pelaku dan pengusaha UMKM dapat berbagi ilmu, pengalaman, informasi, kiat dan strategi yang dapat menginspirasi dalam pengembangan UMKM yang lebih maju.

“Semoga melalui temu responden ini, pengusaha UMKM Gorontalo akan sukses sehingga dapat membawa pertumbuhan ekonomi Gorontalo menjadi lebih tinggi, dan kesejahteraan masyarakat yang kita harapkan bisa terwujud,” pungkas Wagub Idris Rahim.

Usai pembukaan, temu responden BI dilanjutkan dengan talkshow yang dipandu oleh moderator Andy F. Noya dan menghadirkan narasumber Ketua Dekranasda Provinsi Gorontalo Idah Syahidah, enterpreneur muda nasional Zaskia Sungkar, dan Kepala Perwakilan BI Gorontalo, Suryono.(hmsprov-haris)

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie resmi melantik pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Gorontalo periode 2017-2022 bertempat di ballroom hotel Maqna, Senin (16/10). Idah Syahidah didaulat untuk memimpin Dekranasda lima tahun ke depan didampingi wakilnya Nurinda Rahim dan puluhan pengurus lainnya.

“Saya ucapkan selama bertugas bagi pengurus yang baru saja dilantik. Tantangan terberas kita pemerintah dan Dekranasda sekarang adalah bagaimana mempromosikan kerajinan tangan masyarakat Gorontalo terutama upia karanji (kopiah keranjang) dan kain sulaman Karawo di kancah nasional dan internasional,” terang Gubernur Rusli Habibie.

Saat ini lanjut Rusli, kain Karawo Gorontalo sudah mulai dikenal oleh tokoh tokoh nasional dan menjadi pakaian yang digemari. Begitu pula dengan upia karanji yang telah dipopulerkan oleh Presiden RI ke-4 Gus Dur dan sering digunakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Tugas pemerintah termasuk para pengrajin adalah bagaimana produk tersebut dapat ditingkatkan produksi dan kualitas bahannya.

“Saya kemarin waktu ketemu ibu Mensos (Khofifah Indar Parawansa), beliau sempat curhat sama saya. Pak gubernur, kemarin saya ke Gorontalo kok susah cari kain Karawo yang bagus? Saya dapatnya nanti di Manado (Provinsi Sulawesi Utara), Ini gimana?,” kisah Rusli.

Hal itu menandakan bahwa produksi Karawo Gorontalo harus terus ditingkatkan kualitasnya dengan harga yang bersaing. Manado memang selama ini menjadi destinasi penjualan Karawo di daerah tetangga karena sebelum pemekaran provinsi, kain sulaman tangan itu lebih banyak dikirim ke Manado untuk dipasarkan.

“Makanya saat ini saya lihat sudah muncul para desainer yang mampu melahirkan sulaman Karawo yang berkualitas. Bahkan kemarin baru saja promosi di luar negeri (New York Fashion Week). Saya tentu saja berterimakasih kepada teman teman yang terlibat langsung yang membuat desain yang bagus, bahan yang bagus termasuk ikut mempromosikan karawo dan upia karanji,” Imbuh Rusli.

Berbagai cara terus diupayakan pemerintah agar kain Karawo dapat diminati oleh masyarakat. Selain promosi dan pembinaan para pengrajin, pemprov dan pemerintah kabupaten/kota sudah mewajibkan setiap PNS untuk menggunakan kain Karawo pada hari Kamis. Kebijakan itu juga diharapkan menular bagi pegawai di instansi swasta dan instansi vertikal pemerintah.

Selain pelantikan pengurus Dekranasda, kegiatan itu juga dirangkaikan dengan fashion show busana Karawo dari tiga orang desainer daerah. Selain itu ada juga pameran Industri Kecil Menengah (IKM) yang digelar di lantai dasar City Mall Gorontalo.(hmsprov-ismail)

GORONTALO – Kurangnya partisipasi perempuan Gorontalo yang melakukan IVA TEST (tes kanker Serviks) membuat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo Idah Syahidah giat untuk melaksanakan kampanye. Seperti yang dilakukan Idah di kalangan Dharma Wanita kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorotalo di klinik Anisa belum lama ini.

Idah mengungkapkan, masalah kesehatan menjadi perhatian yang sangat tinggi dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Kaum perempuan Gorontalo diharapkan peduli terhadap kesehatan alat reproduksi dengan cara rutin memeriksakan potensi penyakit kanker serviks dan kanker payudara di klinik atau puskesmas terdekat.

“Menjaga dan memelihara kesehatan adalah kesadaran dan tugas dari diri kita sendiri karena bagaimana pun pemerintah walaupun terus berusaha menyediakan fasilitas persoalan berkaitan dengan hidup sehat, bersih maupun lingkungan yang sehat merupakan tanggung jawab dan tugas kita semua,” terang isteri Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu.

Lebih lanjut Idah menerangkan, pemeriksaan kanker serviks ditujukan pada perempuan usia menikah sampai umur lima puluh tahun. Deteksi dini membantu warga mengambil langkah pencegahan atau pengobatan apabila diketahui ada gejala kanker leher rahim pada diri seseorang. Tindakan lebih awal terhadap pasien dapat membantu mengurangi resiko kematian.

“ Jangan takut memeriksakan diri karena bila ragu dan takut kita tidak akan pernah tau apakah kita mengidap kanker serviks atau tidak bahkan parahnya lagi jika kita terlambat memeriksakan diri akhirnya bisa menyebabkan kematian. Mari rame-rame kita ikut IVA Test, bebaskan perempuan Gorontalo dari bahaya kanker serviks,” pungkasnya.(hmsprov-burhan)

Halaman 3 dari 4
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo