>
×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 131

GORONTALO – Realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga akhir September 2017 mencapai 60,73 persen atau 199,5 Milyar Rupiah dari total pagu Rp. 328,5 Milyar Rupiah.

Di level kabupaten kota, realisasi penyerapan APBN 2017 tertinggi dicapai oleh Kabupaten Boalemo dengan presentasi 68,78 Persen atau sebesar 2,52 Milyar Rupiah dari total pagu 3,66 Milyar Rupiah. Sementara itu untuk tingkat penyerapan anggaran terendah ada di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) yakni 10,11 Persen atau senilai 1,91 Milyar Rupiah dari total pagu 18,9 Milyar Rupiah.

“Pertanyaan saya kepada satker (satuan kerja) baik APBD maupun APBN mampukah kita untuk menyelesaikan? Kita baik provinsi dan kabupaten/kota rajin melobi anggaran ke pusat, tapi saya lihat tidak maksimal. Kalau DAU (Dana Alokasi Umum) itu bisa jadi Silpa untuk tahun berikutnya. Tapi untuk Tugas Perbantuan dan DAK (Dana Alokasi Khusus) tidak bisa,” terang Rusli saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi APBD dan APBN tingkat Provinsi Gorontalo, Senin (16/10).

Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran, Rusli meminta kepada kabupaten/kota agar melaksanakan perencanaan program setahun sebelum program itu berjalan. Hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi.

“Alhamdulillah di provinsi serapan anggaran kita di akhir tahun di atas 90 Persen baik itu DAK (APBN) maupun APBD. Itu karena kita merencanakan program di tahun sebelumnya. Jadi ketika APBD di sahkan di Desember, maka di awal tahun programnya sudah bisa jalan,” imbuhnya.

Untuk belanja APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri hingga bulan Agustus 2017 sudah mencapai 53,7 Persen. Angka itu di atas serapan rata rata nasional sebesar 47,5 Persen. Tidak salah kemudian jika posisi Gorontalo berada diurutan ke tujuh provinsi dengan serapan anggaran terbaik di bawah Papua Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi barat, Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta dan Jawa Barat.

Sejauh ini serapan anggaran untuk APBD Provinsi Gorontalo juga menunjukkan kemajuan yang berarti. Dari total 854 Milyar Rupiah belanja fisik, realisasi keuangan sudah mencapai 523 Milyar Rupiah. Presentasi realisasi fisik bulan September 2017 sebesar 72,67 Persen jauh di atas target sebesar 66,69 Persen. Realisasi keuangan bulan September 2017 sebesar 61,25 Persen juga di atas target yang hanya sebesar 59,80 Persen.(hmsprov-ismail)

GORONTALO – Pembangunan Waduk Bulango Ulu di kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango sudah memasuki tahap analisis dampak lingkungan (Amdal). Proses pelaksanaan Amdal tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena mendapat penolakan warga setempat. Di sisi lain, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II selaku pelaksana teknis hanya memiliki waktu dua bulan lebih untuk menyelesaikannya. Hal itu sebagaimana terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Waduk Bulango Ulu yang dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Senin (16/10).

Gubernur ikut angkat bicara terkait masalah tersebut. Menurut Rusli, penolakan warga tidak semata-mata mereka tidak menginginkan pembangunan Proyek Strategis Nasional tersebut. Ada masalah komunikasi yang tidak dijalankan dengan baik sehingga tingkat pemahaman masyarakat di tingkat bawah sangat rendah terkait dengan manfaat dan akibat yang akan mereka dapatkan.

“Saya tidak menyalahkan masyarakat. Mereka bukannya tidak mau tapi mereka tidak paham, kurang pengertian tentang manfaat dan dampak dari pembangunan waduk ini. Kalau ini sudah disampaikan sejelas-jelasnya bahwa mereka tidak dirugikan, tidak digusur dan lain lain pasti mereka mau,” tegas Rusli.

Gubernur Gorontalo dua periode itu ikut menyalahkan pihak BWS yang menurutnya kurang maksimal membangun koordinasi dari tingkat provinsi hingga camat, kepala desa dan masyarakat. Koordinasi yang lemah menyebabkan upaya sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat yang terkena dampak menjadi rendah.

“Ketika ada program program seperti ini tolong berkoordinasi dengan kami. Koordinasi dengan pemprov, dengan pemkab sampai ke kecamatan dan kepala desa. Jangan turun sendiri-sendiri dengan kacamata sendiri. Memang teknis pembangunannya Balai Wilayah Sungai yang tahu, tapi ketika ketemu masyarakat awam, itu pasti ditolak. Jadi tolong berkoordinasi,” imbuhnya.

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango Amran Mustafa yang ikut hadir dalam rapat membenarkan pernyataan gubernur. Menurutnya, masyarakat Bulango Ulu dan sekitarnya hanya menuntut kejelasan nasib mereka jika benar waduk tersebut akan di bangun. Menuntut bagaimana proses ganti rugi, bagaimana dengan rumah, usaha, pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian warga.

“Mereka hanya meminta kepastian pak gubernur, bagaimana nasib 1900 warga atau sekitar 700 KK yang akan terkena dampak. Mereka bertanya tanya bagaimana dengan rumah mereka? Bagaimana dengan pohon Aren yang menjadi sumber usaha mereka? Ini sebetulnya yang tidak jelas sehingga masyarakat menolak,” terang Aleg PDI Perjuangan.

Untuk diketahui, pembangunan Waduk Bulangu Ulu saat ini masih dalam tahapan perencanaan. BWS Sulawesi II sudah merampungkan Studi Potensi Bendungan, Studi Kelayakan dan Detail Engineering Desain (DED). Saat ini sedang melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Jika Amdal selesai maka langkah selanjutnya adalah Studi Pengadaan Tanah (Larap). Pada tahapan ini akan dihitung proses ganti rugi warga termasuk rumah, lahan, usaha dan insentif lainnya.(hmsprov-ismail)

GORONTALO – Untuk mempercepat rencana pembangunan Waduk Bulango Ulu di kecamatan Bulango Ulu, kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama dengan unsur Forkopimda, pemkab Bone Bolango serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II menyepakati sejumlah hal penting. Selain membentuk tim khusus terkait sosialisasi kepada warga, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan pihak terkait siap menandatangani jaminan hak-hak warga yang akan terkena dampak. Hal ini terungkap dalam rapat Percepatan Pembangunan Waduk Bulango Ulu yang digelar di ruang Oval kantor Gubernur, Senin (16/10).

Menurut Rusli, tidak ada niatan pemerintah untuk merugikan masyarakat. Semua pembangunan yang dijalankan tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat Gorontalo secara umum. Oleh karena itu, pihaknya menyanggupi keinginan warga terkait dengan proses ganti rugi pembebasan lahan. Dalam waktu dekat tim akan bergerak untuk turun sosialisasi kepada masyarakat.

“Jadi yang akan menjawab tuntutan warga (soal ganti rugi) itu ada di Larap (Studi Pengadaan Tanah). Semua terangkum di situ dari bagaimana ganti rugi rumah, ganti rugi tanah, pohon, ternak termasuk ketika mereka menganggur selama berapa bulan juga akan dibayarkan insentifnya mereka. Saya jamin itu. Saya siap tanda tangan sama bupati dan pihak BWS kalau perlu juga pihak Polda, TNI dan Kejaksaan,” tegas Rusli.

Terhambatnya proses Amdal oleh BWS karena mendapat penolakan warga itu, menurut Rusli, lebih diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Koordinasi antar pemerintah juga dinilainya tidak berjalan maksimal sehingga informasi tentang manfaat pembangunan waduk dan proses ganti rugi tidak sampai ke masyarakat.

“Si Rusli punya tanah satu hektar, kita akan tukar satu hektar. Si Rusli punya rumah tipe 45, kita akan tukar tipe 45. Si Rusli selama satu tahun menganggur karena waduk, intensifnya ada. Semua kita tanggung. Cuma sekali lagi ini masalah koordinasi dan sosialisasi yang lemah. Jangan masyarakat belum tahu apa apa, tiba tiba BWS sudah main ukur, main patok. Itu pasti ditolak,” tegasnya.

Rusli juga mengingatkan kepada BWS Sulawesi II termasuk Balai Wilayah Jalan Sulawesi II untuk melakukan upaya sosialisasi setahun sebelum program berjalan. Sosialisasi yang dilakukan berbarengan dengan proses pekerjaan menurutnya tidak efektif karena mendapat penolakan dan berpotensi menghambat pekerjaan.

“Misalnya tahun depan ada perencanaan pekerjaan A, maka tahun ini harus sudah turun sosialisasi. Misalnya lokusnya di Pohuwato, maka bangun komunikasi dengan bupati, kepala dinas termasuk camat dan kepala desa dan intens turun sosialisasi. Jangan nanti sudah ada masalah begini terus BWS lapor ke kami,” ketusnya.

Pembangunan Waduk Bulango Ulu merupakan satu dari 245 proyek yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 Tahun 2017. Selain itu ada juga satu program kelistrikan dan satu program industri pesawat terbang. Waduk Bulango Ulu berpotensi berdampak pada 1900 warga di kecamatan itu atau sekitar 700 kepala keluarga (KK).(hmsprov-ismail)

GORONTALO – Provinsi Gorontalo berhasil masuk nominasi lomba tanaman obat keluarga tingkat nasional. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 20 provinsi yang berhasil masuk nominasi, yang selanjutnya akan dilakukan penilain oleh Tim verifikasi penilaian lomba kelompok asuhan mandiri tanaman obat keluarga dan akupresur. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Reyke Uloli, usai mendampingi tim verifikasi pada pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo di ruang kerja Wagub, Senin (16/10).

“Dari 20 provinsi yang masuk nominasi, Provinsi Gorontalo menjadi salah satunya. Dimana untuk Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kelurahan Moodu Kota Gorontalo,” kata Reyke.

Reyke mengatakan, penilaian oleh tim verifikasi diantaranya mencakup dukungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan secara berjenjang pada Pemerintah Kota Gorontalo hingga ke tingkat kelurahan. Selanjutnya tim penilai juga akan menilai upaya-upaya yang telah dilakukan kelompok asuhan mandiri dengan sasarannya adalah rumah tangga yang telah menanam dan memanfaatkan tanaman obat keluarga dan akupresur.

“Tim penilai ini akan melihat sejauh mana dukungan pemerintah daerah baik dari kebijakan atau regulasi maupun dukungan anggaran APBD untuk pembinaan kelompok asuhan mandiri,” jelasnya.

Reyke optimis dengan segala persiapan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, Provinsi Gorontalo akan berhasil mengulang prestasi pada tahun 2016 dengan meraih prestasi di tingkat nasional.

“Tahun 2016 Provinsi Gorontalo yang diwakili Kabupaten Boalemo berhasil meraih prestasi tingkat nasional untuk lomba kelompok asuhan mandiri. Kita berharap prestasi itu bisa diraih lagi pada tahun ini,” ujarnya.

Sementara itu Wagub Idris Rahim berharap pemanfaatan tanaman obat keluarga tidak hanya dilakukan pada ajang perlombaan semata. Menurutnya yang terpenting adalah menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanami tanaman obat keluarga, dan selanjutnya memanfaatkan tanaman tersebut untuk kesehatan keluarga.

“Paradigma ini yang harus kita bangun pada masyarakat, sehingga kualitas kesehatan masyarakat Provinsi Gorontalo semakin prima,” tandas Idris. (hmsprov-haris)

GORONTALO – Meski bukan kunjungan bisnis, kedatangan para diplomat senior 10 negara asing yang merupakan peserta Sesparlu (Sekolah Staf Pimpinan Kementerian Luar Negeri ) Internasional angkatan ke-19 ke Provinsi Gorontalo bisa membuka peluang kerjasama. Hal ini dijelaskan Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki pada welcome dinner sesparlu di rujab wagub, Minggu malam (15/10).

Menurut Budiyanto, setelah peserta kembali ke negara masing-masing, pasti akan ada cerita yang dibawa. “Kalau dia merasa nyaman selama berada disini, merasa ada potensi yang dimiliki Gorontalo dan itu dimungkinkan untuk dikerjasamakan, maka bukan tidak mungkin mereka akan memfollow up saat kembali ke negaranya. Minimal ketika dia berada di negaranya, mereka akan menjelaskan tentang Gorontalo saat berkunjung kesini,” ungkap Budi.

Budiyanto juga berharap ketika mereka bercerita tentang Gorontalo, Itu sudah luar biasa sekali dampaknya bagi Gorontalo. “Bagiamanapun itu akan mempengaruhi kunjungan orang ke Gorontalo,” jelas Budi.

Hal yang sama juga diungkapkan Ariyanto Husain, Kepala UPTB Kerjasama Pembangunan Bappeda. Menurutnya meski ini bukan membicarakan bisnis , namun memang ada perubahan paradigma tentang diplomat bahwa setiap diplomat diharapkan sekaligus menjadi marketing.

” Nah kesempatan ini kita menjual potensi Gorontalo agar bisa menarik buat mereka, agar bisa dibawa pulang dan siapa tau di negara mereka ada inisiatif yang tertarik untuk bisa menjalin kemitraan itu. Mereka Ini adalah jembatan,” urai Ariyanto penuh optimis.

Ariyanto menjelaskan, jika memang kedepannya akan terjalin kerjasama dengan negara para peserta sesparlu, kemungkinan besar berada di sektor pariwisata.

” Para peserta sangat tertarik dengan konsep pariwisata di Gorontalo yang mengusung suistanable tourism, yang berarti kita mengembangkan pariwisata tapi dengan tetap menjaga lingkungan. Mereka sangat tertarik karena di negara-negara mereka juga melakukan hal serupa,” jelas Ariyanto.

Menurutnya, peserta juga tertarik dengan suasana kondusif di Gorontalo yang menurut mereka aman dan relatif terkendali.

Selama 5 hari berada di Gorontalo, peserta sesparlu akan mengunjungi berbagai objek wisata bahari, wisata budaya, kegiatan expo, aktivitas lingkungan dan perdagangan. (hmsprov-asriani)

GORONTALO – Sebanyak 10 diplomat senior dari 10 negara peserta Sesparlu (Sekolah Staf Pimpinan Kementerian Luar Negeri ) Internasional angkatan ke-19 , dijamu oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dalam acara welcome dinner di rumah jabatan wagub, Minggu (15/10).

Wakil Gubernur Idris Rahim bersama Sekretaris Daerah Provinsi​ Gorontalo Winarni Monoarfa dan sejumlah pejabat lainnya menyambut hangat kehadiran para diplomat senior asing ini.

Idris Rahim dalam sambutannya mengatakan Provinsi Gorontalo di usia ke – 17 ingin sejajar dengan provinsi lain dan karenanya menempuh tiga cara untuk sampai kesitu.

“Untuk bisa sejajar, pertama harus berpikir besar, kedua, harus memulai dari hal yang kecil dan ketiga, kita harus bergerak cepat,” urai wagub lugas.

Dihadapan diplomat dari 10 negara ini, wagub menjelaskan visi misi Provinsi Gorontalo dan 8 program prioritas yang diusung pada periode kedua kepemimpinannya dan Gubernur Rusli Habibie.

Ia juga menambahkan bahwa tujuan sesparlu untuk melihat, mendengar, menyentuh, mungkin mencium dan merasakan apa yang menjadi keberagaman dan khas di Provinsi Gorontalo ini.

“Peserta sesparlu bisa mengetahui secara utuh bagaimana Provinsi Gorontalo yang nantinya bisa menjadi peluang bagi kami di Gorontalo untuk bisa melihat ke lingkungan internasional, khususnya di bidang pariwisata, perdagangan dan investasi,” urai Idris.

Pada acara ini pula, Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki memberikan paparan tentang pembangunan Provinsi Gorontalo di berbagai sektor.

Dalam kesempatan diskusi dan tanya jawab bersama para diplomat tersebut, Idris Rahim menguraikan tentang masih perlunya peningkatan infrastruktur di Provinsi Gorontalo.
“Jika menyangkut jalan nasional sudah mantap, jalan provinsi sudah sekitar 95 persen, yang belum adalah jalan kabupaten/kota, sekitar 60 persen. Saat ini sedang membangun perhubungan laut, perhubungan udara sudah cukup baik dan juga listrik sudah surplus kurang lebih 60 MW,” jelas wagub meyakinkan.

Para peserta kegiatan sesparlu (Sekolah Staf Pimpinan Kementerian Luar Negeri ) Internasional angkatan ke-19 ini dipimpin langsung oleh direktur sesparlu, Odo Manuhutu. Diplomat senior yang mengikuti kegiatan ini berasal dari negara Meksiko, Australia, China, Kamboja, Lao PDR, Myanmar, Kepulauan Solomon, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Belize.

Selama 5 hari berada di Gorontalo, peserta sesparlu akan mengunjungi berbagai objek wisata bahari, wisata budaya, kegiatan expo, aktivitas lingkungan dan perdagangan.

Welcome dinner yang penuh keakraban ini diisi dengan berbagai hiburan kebudayaan khas Gorontalo serta pemberian cenderamata dari wagub kepada para peserta berupa buku ” Gorontalo The Hidden Paradise” dan juga kupiah karanji.(hmsprov-asriani)

Makassar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dengan Bappenas yang difasilitasi oleh direktorat jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, telah mengusulkan penambahan penjang dermaga pelabuhan Anggrek yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kepala Dinas Perhubungan Djamal Nganro menjelaskan bahwa, dalam rakortek tersebut, dimana untuk Pemrov Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi Winarni Monoarfa, telah mengsulkan dermaga pelabuhan Anggrek, menjadi pusat konektivity pusat bongkar muat barang.

“Kami terus mendorong pelabuhan Anggrek yang panjangnya saat ini baru 300 meter diusulkan menjadi 500 meter,”kata Djamal Nganro.

Hal ini dimaksud agar bisa lebih menarik dan membarikan jaminan kepada investor untuk berivestasi di Gorontalo, karena untuk sarana perhubungan baik laut maupun udara semuanya sudah maksimal.

“Calon investor pasti akan melihat bagaimana bandara atau pelabuhanya,”ujarnya.

Selain itu juga pemerintah daerah juga mendorong, angkutan darat khususya melayani anak sekolah, karena sangat dibutuhkan untuk mendukung program pendidikan, termasuk mendukung aksesibilitas program pariwista.

Namun khusus untuk pelabuhan anggrek karena ini sifatnya strategis akan dilanjutkan pembahasanya di Bappenas dengan kementrian perhubungan, dan akan mengundang pemprov Gorontalo, yang nantinya akan dipimpin oleh Sekdaprov.

“Semoga apa yang menjadi usulan dari pemerintah daerah, bisa terakomodir, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Gorontalo,”tuturnya.(hmsprov)

Halaman 4 dari 4
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo