>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Nelayan di wilayah Gorontalo hars menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan agar tiadk merusak lingkunagn dan menghindari punahnya spesies ikan tertentu.

Untuk itu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan  Direktorat Kapal dan Penangkapan Ikan (KAPI) Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) alat tangkap ramah lingkungan di Lahilote Room Grand Zanur Hotel Kota Gorontalo, Selasa (22/10/2019).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pengetahuan nelayan tangkap terhadap alat tangkap yang harus digunakan saat melaut.

Bimtek yang dilaksanakan selama 2 hari ini dibuka Sekretaris Dinas, Muhiddin Djailani. Dalam kegiatan ini menggunakan metode materi dan praktek, peserta yang hadir sebanyak 30 orang nelayan wakil dari kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang mengoperasikan armada penangkapan berukuran di bawah 10 GT.

Muhiddin Djailani menuturkan peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya nelayan terus dilaksanakan sebagai upaya untuk mengubah cara berfikir masyarakat agar lebih memiliki pengetahuan dan wawasan terhadap penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

"Saya berharap bimtek ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha penangkapan ikan sehingga mampu mengadopsi inovasi dan mau menerima perubahan, nelayan yang menggunakan armada di bawah 10 GT menjadi fokus pembinaan karena alat tangkap yang di gunakan sering tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan sejenisnya yang menggunakan mata jaring lebih kecil dari 1 inch,” kata Muhiddin Djailani.

 

Pewarta : Yanto - PPID DKP

SUWAWA TENGAH – Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo mengebut penyelesaian pekerjaan pemeliharaan Jembatan Tolomato di Suwawa Tengah Kabupaten Bone bolango, Selasa (22/10/2019).

“Hingga sampai saat ini pekerjaan sudah mencapai 90 persen. Untuk pekerjaan normalisasi dan pembuatan bronjong yang dilaksanakan oleh Bidang Sumber Daya Air (SDA) baru mencapai 10 persen, dikarenakan pekerjaannya baru dimulai dua minggu yang lalu,” kata  Handoyo Sugiharto, Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo saat meninjau proses pekerjaan jembatan.

Pekerjaan pemeliharaan Jembatan Tolomato yang dimulai pada pertengahan September lalu, diawali dengan perbaikan abutment (penyangga jembatan) dan perbaikan oprit jembatan oleh Bidang Bina Marga, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan normalisasi dan pembuatan bronjong oleh Bidang SDA.

Handoyo Sugiharto yang didampingi Kepala Bidang SDA, Romen Lantu dan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Zulkarnain Habibie, optimistis akan merampungkan pekerjaan pemeliharaan Jembatan Tolomato pada akhir bulan November nanti .

“Pekerjaan ini di mulai oleh Bidang Bina Marga dengan perbaikan abutment dan perbaikan oprit jembatan yang beberapa waktu lalu rusak akibat bencana alam. Nah saat ini pekerjaan normalisasi terus dikerjakan, agar sebelum tiba musim hujan atau pada bulan November pekerjaan sudah selesai,” jelas Handoyo Sugiharto.

Jembatan Tolomato merupakan satu-satunya akses masyarakat yang yang berada di Kecamatan Suwawa Timur, Suwawa Tengah dan sekitarnya untuk menuju Kota Gorontalo.

Pemeliharaan Jembatan Tolomato tersebut menelan anggaran APBD-P tahun 2019 sebesar Rp2,1 miliar dan dikerjakan oleh 2 bidang , Bina Marga dan SDA.

“Saya berharap setelah pekerjaan ini selesai, jembatan ini dapat digunakan oleh masyarakat di kabupaten Bone Bolango,” papar Handoyo Sugiharto.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

LABUHAN BAJO - Ada argumen menarik yang disampaikan Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu yang disampaikan pada penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

Pertemuan yang digelar di Hotel Djayakarta, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (22/10/20019) ini sayangnya tidak dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Buol.

Dalam argumennya, Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu menguraikan aspek historis, yuridis, geografis dan sosiologis kenapa Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih adalah bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara. Hal itu sejalan dengan pedoman penyelesaian tapal batas sesuai Permendagri 141 tahun 2017.

“Secara historis misalnya, Papualangi itu kan bahasa Gorontalo artinya Papo-papo (batas atas) dan langi-langi (terendam), maka Papualangi adalah kesatuan atas/ pembatas dengan kerataan. Inilah yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Vlakte Van Papualangi sesuai surat tapal batas Residen Manado tahun 1898,” kata Thariq Modanggu.

Ada empat poin yang menjadi tawaran atau rekomendasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Pertama, berdasarkan Permendagri 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah maka penetapan tapal batas Gorut dan Buol didasarkan pada peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) sehingga tidak perlu mengubah batas.

Kedua penetapan tapal batas tidak mempengaruhi perkembangan sosial dan intervensi pembangunan saat ini. Ketiga, pembangunan jalan akses ke Desa Umu bisa dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerjasama dua daerah. Keempat, komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memperhatikan warga Buol di Desa Umu dan sekitarnya.

Pertemuan ini dihadiri Wakil Gubernur, Idris Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Imran Bali dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol, Masran Rauf, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara hadir lebih lengkap, Wakil Bupati Thariq Modanggu, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Kepala Bagian Pemerintahan dan Camat Tolinggula.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tegas menolak tawaran Pemerintah Kabupaten Buol untuk tukar guling sub-segmen Umu dengan Sub-Segmen Tolinggula yang mereka klaim. Dasarnya adalah Kepmendagri nomor 59 tahun 1992.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyebut wilayah tersebut sejak dulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Gorontalo Utara. Dasarnya Peta Keresidenan Manado nomor 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal atas merujuk pada Bukti Wumu, Bukit Dengilo dan Pengunungan Pangga atau yang dikenal dengan kerajaan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (Gorontalo Utara sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Kepmendagri nomor 185.5-197 tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sebelum dimekarkan jadi Gorontalo) dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Regulasi itu diperkuat dengan Permendagri nomor 19 tahun 2014 tentang batas Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo).

“Ada juga Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyebut Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih (Kecamatan Tolinggula) adalalah bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara,” ujar Thariq Modanggu.

 

Pewarta: Isam - Humas

 

LABUAN BAJO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Sabtu (22/10/20019).

Pertemuan internal yang digelar di Hotel Djayakarta, Labuan Bajo, NTT tidak dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Buol.

Di sisi sebaliknya, Pemerintah Provinsi Gorontalo dihadiri oleh Wakil Gubernur, Idris Rahim, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Imran Bali dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol, Masran Rauf.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara hadir lebih lengkap, Wakil Bupati Thariq Modanggu, Wakil Ketua dan anggota DPRD, Kepala Bagian Pemerintahan dan Camat Tolinggula.

Pertemuan ini penting sebab hingga batas waktu 6 September 2019 Pemerintah Kabupaten Buol dan Gorontalo Utara tidak mencapai kata sepakat.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tegas menolak tawaran pemerintah Buol untuk tukar guling sub segmen Wumu dengan Sub Segmen Tolinggula yang mereka klaim. Dasarnya adalah Kepmendagri nomor 59 tahun 1992.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menyebut wilayah tersebut sejak dulu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Gorontalo Utara. Dasarnya Peta Keresidenan Manado nomor 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal atas merujuk pada Bukti Wumu, Bukit Dengilo dan Pengunungan Pangga atau yang dikenal dengan kerajaan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (Gorontalo Utara sebelum dimekarkan).

Bertentangan juga dengan Kepmendagri nomor 185.5-197 tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (sebelum dimekarkan jadi Gorontalo) dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Regulasi itu diperkuat dengan Permendagri nomor 19 tahun 2014 tentang batas Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo).

“Ada juga Permendagri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah yang menyebut Desa Papualangi dan Desa Cempaka Putih (Kecamatan Tolinggula) adalalah bagian dari Kabupaten Gorontalo Utara,” ujar Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu.

 

Pewarta : Isam - Humas

MANADO –   Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo menggelar bimbingan teknis (Bimtek) dan rapat koordinasi (Rakor) Aparat Sipil Negara di lingkup Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Jumat-Sabtu, (18-19/10/2019) di Hotel Grand Whiz Manado, Sulawesi Utara.

Kegiatan ini digelar untuk menjalankan refomasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga diperlukan ASN yang berkompeten dan mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik ke masyarakat.

Sasaran rakor dan bimtek ini untuk peningkatan kapasitas ASN melalui memacu kinerja operasional tugas pemerintahan. Kualitas sumber daya ASN yang tinggi akan bermuara pada lahirnya komitmen yang kuat dalam penyelesaian tugas sesuai tanggung jawab dan fungsinya masing-masing.

Bimtek dan rakor ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Husen Hasni dan dihadiri Kepala Dinas Pertanian, Eselon III dan IV, staf dan pegawai tidak tetap lingkup Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.

Hadir juga Agustina Dorisma Dolonseda, Auditor Kepegawaian Muda BKN XI Regional Manado dan Arifin Padido, Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

“Bimtek dan Rakor ini sangat diperlukan ASN sebagai pelayan masyarakat di Provinsi Gorontalo, oleh karena itu diharapkan pelaksanaan kegiatan ini ada output Peningkatan akuntabilitas kinerja ASN serta pengembangan SDM dalam mensukseskan program Pertanian di Provinsi Gorontalo sesuai visi dan misi Gubernur Gorontalo,” kata Husen Hasni.

Kepala Dinas Pertanian, Mulyadi D Mario mengungkapkan dari tahun 2014, Dinas Pertanian sudah melaksanakan kegiatan ini sampai tahun ini dan terus diselenggarakan setiap tahunnya.

“Peningkatan kemampuan dan profesionalisme ASN dan PTT di lingkup Dinas Pertanian dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan, dan seluruh anggaran kegiatan ini bersumber pada DPA APBD Dinas Pertanian,” ujar Mulyadi Mario.

 

Pewarta : Oman Moningka – Dinas Pertanian

GORONTALO –  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melakukan kerja sama dengan konsultan Perencanaan CV Muliya Cipta Konsultan dan CV Nandi Tiya Konsultan.

Kerja sama ini ditandai dengan ditanda tangganinya nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kepala Bidang Bina Marga, Abdul Fandit Ahmad yang mwakiliki Dinas PUPR dengan 2 pimpinan perusahaan konsultan di kantor dinas, Senin (21/10/2019)

Penandatanganan ini merupakan upaya pemerintah untuk membuat perencanaan pembangunan ruas jalan strategis provinsi.

“Penandatanganan kontrak kerja sama pelaksanaan Detail Engineering Design (DED) ruas jalan strategis provinsi di Imbodu-Motolohu Selatan dengan CV Nandi Tiya Konsultan dan untuk perencanaan ruas jalan provinsi yang ada di Kota Gorontalo tahun 2019 ini oleh CV Muliya Cipta Konsultan,” Kata Abdul Fandit, Selasa (22/10/2019).

Perencanaan ruas jalan strategis provinsi yang dibuat oleh konsultan tersebut salah satunya digunakan pada 2020 dan sebagian akan dijadikan stock desain peningkatan ruas jalan provinsi yang pembangunannya menyesuaikan dengan anggaran.

“Stok desain dibuat oleh CV Muliya Cipta Konsultan itu akan kami gunakan pada rencana pekerjaan ruas jalan John Aryo Katili pada 2020 nanti dan untuk perencanaan ruas jalan Imbodu-Motolohu Selatan akan kami jadikan sebagai stock desain,” ujar Abdul Fandit Ahmad.

Abdul Fandit Ahmad berharap konsultan membuat perencanaan ruas jalan provinsi yang dapat memberi kenyamanan pengguna dengan tidak mengindahkan kaidah perencanaan sesuai dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, yaitu pembangunan infrastruktur merata hingga ke pelosok.

“Kami berharap dengan adanya MoU ini menghasilkan perencanaan ruas jalan strategis, bisa tepat mutu, tepat kualitas dan tepat administrasi. Dapat memberi kenyaman bagi para penggunanya,” tutup Abdul Fandit Ahmad.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

JAKARTA – Ilham Habibie diminta fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi pesawat terbang di Indonesia. Permintaan ini disampaikan Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo saat menghadiri peringatan 40 hari wafatnya BJ Habibie di Patra Kuningan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

“Perjuangan almarhum BJ Habibie untuk industri pesawat terbang nasional tidak mudah, butuh perjuangan bertahun-tahun. Harapan almarhum dan semua bangsa Indonesia ada di Pak Ilham selaku putranya,” kata Rusli Habibie.

Putra Sulung BJ Habibie ini diketahui membidani program Regio Prop, proyek pesawat komersil dalam negeri yang merupakan pengembangan dari N-250. Ia menggandeng Erry Firmansyah, mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membangun perusahaan PT Regio Avia Idustri (RAI).

“Saya bisik ke beliau, jangan mau jadi menteri. Kamu fokus saja bikin pesawat lanjutkan cita-cita bapakmu,” pesan Rusli Habibie yang juga sepupunya itu.

Pelaksanaan 40 hari wafatnya BJ Habibie berlangsung hikmat. Acara yang dihadiri keluarga besar dan kerabat dekat almarhum diisi dengan tahlilan dan pengajian bersama.

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Para pengusaha dari Filipina dan Gorontalo dijadwalkan akan bertemu pada Rabu, 30 Oktober 2019, di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Pertemuan tersebut dalam rangka misi perdagangan dan bisnis dari Mindano, Filipina ke Gorontalo.

Hal ini dibahas dalam rapat persiapan antara Tim Advance Konsulat Jenderal Filipina di Manado dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, di ruang Huyula Kompleks Gubernuran Gorontalo, Senin (21/10/2019).

“Rencananya diadakan tanggal 30 Oktober 2019 nanti, di rumah dinas Gubernur Gorontalo. Kami perkirakan dimulai pagi acaranya,” ungkap Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sutan Rusdi, saat ditemui diruang kerjanya.

Selain pertemuan antar pengusaha, direncanakan juga akan ada pameran komoditi pangan baik dari Filipina, maupun Gorontalo. Seperti produk dari jagung, kelapa, tuna, dan produk-produk lainnya.

Ditempat yang sama, Wakil Konjen Filipina Manuel C. Ayap mengatakan, Gorontalo dan Filipina dari segi komoditas pangan memiliki banyak kesamaan, olehnya Gorontalo dianggap layak dan cocok sebagai mitra kerjasama.

Pertemuan yang dipimpin oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo dan stakeholter terkait.

 Pewarta : Gina - Humas

GORONTALO – Sebanyak 30 Pendamping Desa Teknik Infrastruktur mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga ahli muda pelaksana struktur gedung yang digelar oleh Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo di Hotel New Rahmat, Kota Gorontalo, (21/10/2019).

Pelatihan dan sertifikasi yang akan dilaksanakan selama 5 hari itu bertujuan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan sumber daya masyarakat jasa konstruksi dengan kualifikasi ahli muda dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan manajemen konstruksi yang andal dan berkualitas di Provinsi Gorontalo serta menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Lahirnya undang-undang jasa konstruksi merupakan tantangan yang harus dijawab oleh seluruh stakeholder karena situasi dan kondisi jasa konstruksi yang telah mengalami perubahan dan perkembangan pesat menuju industri konstruksi yang berkelanjutan.

“Bersyukurlah peserta mendapatkan pelatihan ini, karena sertifikasi ini merupakan bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi serta menjadi ukuran upah yang akan didapatkannya nanti,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba.

Darda Daraba berharap kesempatan ini digunakan baik oleh peserta untuk menambah dan lebih meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dan berwawasan luas dalam memahami pekerjaan konstruksi dibidang teknik sipil.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Handoyo Sugiharto mengatakan, peserta akan diberikan bekal oleh instruktur-instruktur yang berasal dari perguruan tinggi yang telah berpengalaman dalam bidang konstruksi di Gorontalo guna pendampingan ke desa-desa sehingga pembangunan desa tidak melenceng dari kaidah-kaidah teknis.

 “Sehingga pembangunan di desa sekalipun didanai oleh dana desa bisa menciptakan satu konstruksi yang baik,” papar  Handoyo.

 

Pewarta: Nova - Humas

TILONG KABILA – Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2018 yang diperoleh dari Badan Diklat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2.893.569.000, sementara untuk bulan Oktober 2019 sudah mencapai Rp2.434.898.000.

Hingga bulan Oktober 2019 ini, Badan Diklat sudah melaksanaan tiga kali latsar. Gelombang I diikuti CPNS Golongan II dan III utusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), gelombang II golongan II dan III utusan Pemerintah Provinsi Gorontalo setta gelombang III dari kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Selain menyumbangkan PAD, Badan Diklat juga nyata memberi kontribusi investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang digodok dalam proses kegiatan di lembaga ini.

Seperti yang dilakukan kepada 80 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kementristek Dikti) yang mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) Golongan III di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Gorontalo, Senin (21/10/2019).

Latsar yang diikuti oleh para dosen perguruan tinggi negeri se-Sulawesi Utara dan Gorontalo itu dibuka oleh Sekretaris Daerah, Darda Daraba.

Peserta angkatan XVIII dan XIX itu rencananya akan mengikuti pelatihan hingga 14 Desember 2019 dengan konsep on-off campus.

“Kami atasnama pemerintah provinsi mengucapkan terima kepada Kemenristek Dikti melalui Kapusdiklat Pak Wisnu yang telah memilih Gorontalo untuk pelatihan dasar. Ini juga berkat kinerja Badan Diklat yang sudah mengantongi akreditasi A,” kata Darda Daraba.

Darda Daraba menyebut Latsar semacam ini penting bagi setiap CPNS untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja aparatur. Oleh karena itu, ia berharap semua peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya.

“Harapannya ilmu yang didapat dari pelatihan ini bisa diaktualisasikan dalam masyarakat khususnya para mahasiswa. Ibu bapak sekalian merupakan para pendidik yang nantinya akan melahirkan bibit bibit unggul nanti,” ujar Darda Daraba.

Sementara itu, Kepala Badan Diklat Pemprov Gorontalo Sofyan Ibrahim menyebut pelaksanaan Latsar bertujuan untuk membentuk nilai-nilai dasar PNS, pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI serta menguasai dan melaksanakan tugas secara profesional.

“Peserta diharapkan dapat menunjukkan perilaku bela negara dalam kerangka NKRI, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta menunjukkan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas,” ujat Sofyan Ibrahim.

 

Pewarta: Isam - Humas

Halaman 1 dari 112
© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo