>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Sejumlah ruas jalan di Provinsi Gorontalo semakin nyaman dimanfaatkan masyarakat pengguna. Ini berkat pembangunan yang diakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo.

Untuk memastikan kulitas jalan ini, Kepala Dinas PUPR, Handoyo Sugiharto melakukan peninjauan di sejumlah pekerjaan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan provinsi, Senin (15/7/2019)

“Kami melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan jalan di jalan Thaib Gobel, Boidu-Dulamayo, Gorontalo-Tapa-Atinggola dan Alhamdulillah semua pekerjaan sedang dilaksanakan sesuai dengan prosedur” kata Handoyo Sugiharto.

Untuk menghasilkan pekerjaan jalan sesuai dengan kontrak dan kualitas jalan yang mantap, Handoyo Sugiharto  mengungkapkan mereka menggunakan layanan Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan yang ada di Dinas PUPR untuk memonitoring pekerjaan tersebut.

“Kami turunkan tenaga laboratorium milik dinas PUPR untuk memonitor dan mengontrol kualitas pelaksanaan yang ada di beberapa pekerjaan,” ujar Handoyo Sugiharto.

Dari sejumlah pekerjaan peningkatan kualitas dan pelebaran jalan yang saat ini sedang dikerjakan yaitu jalan jalan Thaib Gobel dengan target pekerjaan sepanjang 4,7 kilometer, jalan Gorontalo-Tapa-Atinggola dengan target pekerjaan sepanjang 2 kilometer dan jalan Boidu-Longalo-Dulamayo target sepanjang 1,5 kilometer.

Handoyo juga berharap pekerjaan peningkatan kualitas jalan yang sedang dilaksanakan saat ini, bisa selesai tepat waktu, sesuai spesifikasi dan sesuai kontrak.


Pewarta : Yudi- Dinas PUPR

GORONTALO - Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara dan Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berhasil meraih juara I Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2019.

Pengumuman lomba ini Desa dan Kelurahan ini diumumkan Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa Administrasi kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Gorontalo kepada bupati/walikota se-Provinsi Gorontalo, senin (15/7/2019).

Pengumuman lomba sudah ditetapkan melalui SK Gubernur Gorontalo Nomor 198/13/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan dan Lomba Desa/Kelurahan tingkat Provinsi Gorontalo.

Dalam pengumuman ini Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara  mengalahkan Desa Suka Makmur Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai juara II dan Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango sebagai Juara III.

Juara I lomba kelurahan diraih oleh Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo,   juara II diraih oleh Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo dan posisi juara III disabet oleh Kelurahan Libuo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato.

“Hasil lomba ini merupakan capaian yang sangat membanggakan. Hal ini mengindikasikan bahwa semangat desa dan kelurahan membangun sudah betul-betul diimplementasikan dengan tata kelola desa yang semakin baik. Selamat kepada pemerintah dan masyarakat desa Tolinggula dan Kelurahan Polohungo atas pencapaian ini,” kata Kadis PMD-Administrasi Dukcapil, Slamet Bakri didampingi Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Drs. Supandi Moerad.

Slamet Bakri menambhkan, Desa Tolinggula dan Kelurahan Polohungo akan mewakili Provinsi Gorontalo pada ajang Lomba Desa Tingkat Nasional

 

Pewarta : Nini Maku - Dinas PMD Adminduk Capil

GORONTALO –Sebanyak 25 paket bantuan perlengkapan sekolah diserahkan kepada siswa oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Penyerahan ini dilakukan oleh Kepala Dinas Risjon Kujiman Sunge dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Yusni Trisya Sunge Pakaya dan dihadiri Sekretaris Dinas Sosial Iskandar Misilu, Kepala  Bidang dan Kepala Seksi di lingkup Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo.

Penyerahan ini dilakukan secara simbolis kepada 3 orang siswa antara lain kepada Adelia Maulina Dautina (6) siswa Sekolah Dasar, anak dari Lindawati Nuri, Nurfadila Pakaya (13) siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak dari ayah  Suleman Pakaya dan Patria Anisa Lagarutu  (15)siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) anak dari Ardin Latjengke.

“Penyerahan santunan dan bingkisan kepada anak pegawai Golongan 1, Pegawai Tidak Tetap, satuan pengamanan, dan cleaning service  dapat memotivasi etos kerja sehingga mewujudkan kepedulian terhadap mereka. Selain itu  bermaksud mengetuk kepekaan kita semua  untuk saling tolong menolong, membiasakan diri untuk menginfakkan sebagian rezeki,” kata Risjon Sunge, Senin (15/7/2019).

Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Yusni Trisya Sunge Pakaya menambahkan pemberian santunan dan bingkisan yang diselenggarakan oleh DWP ini diharapkan bisa meringankan beban biaya sekolah dan memotivasi mereka untuk terus belajar.

Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas dan partisipasi anggota DWP  sebagai wujud semangat dan nilai kepedulian terhadap sesama.

 

Pewarta : Yoan Talib - Dinas Sosial PP dan PA

GORONTALO – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo mengharapkan dukungan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mensukseskan Sensus Penduduk(SP) 2020. Hal itu disampaikan Kepala BPS Provinsi Gorontalo Herum Fajarwati saat bertemu Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Senin (15/7/2019).

 “Tahun depan kami ada kegiatan besar yaitu SP 2020. Kami membutuhkan dukungan masyarakat dan Pemerintah Gorontalo hingga ke level RT/RW untuk suksesnya SP 2020,” kata Herum Fajarwati.

Herum Fajarwati menjelaskan, momen SP 2020 merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dibandingkan pelaksanaan SP sebelumnya, kali ini dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan data Administrasi Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta pendataan keluarga dari BKKBN.

“SP 2020 akan menuju pada satu data kependudukan. Selama ini masih ada perbedaan data penduduk versi BPS, Dukcapil, dan BKKBN, pada SP 2020 semuanya akan terintegrasi,” jelas Herum Fajarwati.

Terkait pelaksanaan SP 2020 di Provinsi Gorontalo, Idris Rahim menyarankan agar BPS segera mengagendakan rapat koordinasi yang menghadirkan Pemprov Gorontalo dan Kabupaten/Kota. Menurutnya hal itu sangat penting sebagai langkah sosialisasi dan informasi tentang tahapan pelaksanaan SP 2020 di Provinsi Gorontalo.

“Jika perlu kita hadirkan sampai ke para camatnya agar pelaksanaan SP 2020 terinformasi dengan baik ke seluruh masyarakat,” ujar Idris.

Lebih lanjut Wagub Gorontalo dua periode tersebut mengajak seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo untuk mensukseskan momen 10 tahunan pelaksanaan SP. Diutarakannya, data kependudukan sangat dibutuhkan oleh pemerintah tidak saja untuk memastikan penduduk Indonesia, tetapi juga agar pelaksanaan program pemerintah lebih tepat sasaran seperti dalam penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan, pemukiman, dan sanitasi.

 “Untuk itu saya mengajak seluruh pihak mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, para camat, lurah, kepala desa, dan seluruh masyarakat Gorontalo untuk sama-sama mensukseskan SP 2020,” pungkas Wagub Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris- Humas

GORONTALO –  Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengingatkan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus  mampu menyelesaikan masalah kepegawaian yang ada di internal masing-masing instansi.

“Kalau bisa diselesaikan tingkat OPD, jangan naik lagi,” pinta Darda Daraba saat membuka kegiatan Governor Coaching bagi pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di lingkup Pemprov Gorontalo, Senin (15/7/2019) di hotel Maqna.

Sekda menjelaskan  terkait penanganan kasus-kasus kepegawaian itu berjenjang, dan kepala OPD harus mampu menyelesaikan masalah “rumah tangganya” itu terlebih dahulu. Bukannya meminta rumah  tangga sebelah untuk masuk dan turut campur menyelesaikan masalah internal mereka.

“Kalau ada yang bisa diselesaikan di tingkat OPD, selesaikan itu, karena bapak  yang panglimanya di OPD itu. Siapa lagi kalau bukan bapak,” tegas darda.

Di tempat yang sama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo  Zukri Surotinojo menjelaskan,  terkait  penanganan kasus-kasus disiplin ASN, kasus-kasus kepegawain terkait ASN ini mulai ada peningkatan dan pergeseran masalah.

“Bukan hanya masalah yang ringan-ringan terkait  dengan persoalan internal di kantor, tapi juga kadang ada persoalan di luar yang kita harus tangani,” jelas  Zukri.

Mantan Karo Humas dan Protokol ini menambahkan, untuk kasus-kasus kepegawaian ataupun disiplin ASN terbagi dalam tiga tingkatan yaitu kasus ringan, sedang dan berat.

 

Pewarta : Asriani - Humas

GORONTALO – Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo turun 0,31 persen dari bulan September 2018 yang sebesar 15,83 persen menjadi 15,52 persen pada bulan Maret 2019.

Berdasarkan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin Gorontalo berkurang sebanyak 2,27 ribu orang dari 188,30 orang pada bulan September 2018 menjadi 186,03 orang pada Maret 2019.

“Hari ini BPS merilis angka kemiskinan secara nasional. Alhamdulillah jumlah dan persentase kemiskinan di Gorontalo menurun sebesar 0,31 persen jika dibanding bulan September 2018,” kata Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Herum Fajarwati, usai melaporkan perkembangan kemiskinan kepada Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Senin (15/7/2019).

Herum Fajarwati menambahkan, penurunan angka kemiskinan tersebut diikuti oleh penurunan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan pada periode Maret 2018 – Maret 2019.

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2018 sebesar 3,060 turun 0,415 poin menjadi 2,645 pada Maret 2019. Demikian pula halnya Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,750 menjadi 0,635 pada periode yang sama.

“Tingkat ketimpangan atau gini ratio juga mengalami penurunan sebesar 0,01 poin, dari 0,417 pada September 2018 menjadi 0,407 pada Maret 2019. Ini adalah perkembangan yang menggembirakan dan merupakan hasil dari program-program pembangunan di Provinsi Gorontalo,” tutur Herum Fajarwati.

Menanggapi turunnya angka kemiskinan Provinsi Gorontalo, Idris Rahim mengatakan penurunan tersebut merupakan dampak dari komitmen Pemerintah dalam melaksanaan program pembangunan yang pro rakyat. Hal itu terlihat dari rilis BPS yang menyebutkan bahwa penurunan angka kemiskinan lebih dominan dipengaruhi oleh komoditi makanan.

Lima jenis komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan di antaranya adalah beras, roti, kue basah da kering, ikan, dan cabe rawit. Sedangkan untuk komoditi non makanan yang paling dominan adalah perumahan, pendidikan, angkutan di perkotaan dan bensin di perdesaan.

 “Dari data yang ada, program yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo seperti Bantuan Pangan Non Tunai Daerah, pasar murah, bantuan benih, pendidikan gratis, dan bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat, memberi kontribusi besar terhadap penurunan kemiskinan. Ke depan kita akan tetap fokus pada program pro rakyat sehingga kemiskinan di Gorontalo akan terus menurun,” papar Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Gorontalo  - Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo menunjukkan perekonomian Gorontalo pada Triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar 6,72 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018.

Pertumbuhan ekonomi ini disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim dalam pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna DPRD, Senin (15/7/2019).

Idris Rahim memaparkan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang mencapai 21,86 persen. Disusul oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,95 persen, serta informasi dan komunikasi yang pertumbuhannya mencapai 10,84 persen.

Sedangkan bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo Triwulan I 2019, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 2,04 persen, diikuti oleh perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,85 persen, serta konstruksi sebesar 0,53 persen.

“Berdasarkan asumsi makro ekonomi tersebut serta memperhatikan visi misi dan prioritas pembangunan pada RPJMD 2017-2022, maka KUA-PPAS Perubahan APBD 2019 kita arahkan pada pencapaian kinerja Pemprov Gorontalo dengan fokus pada delapan program unggulan,” papar Idris Rahim.

Lebih lanjut Idris Rahim menjelaskan, perubahan APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam PP disebutkan bahwa perubahan atas APBD dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, keadaan darurat, serta keadaan luar biasa.

 “Mengacu pada aturan itu, perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD 2019 Provinsi Gorontalo terjadi pada beberapa hal, di antaranya penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan regulasi, serta penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah,” ujar Idris Rahim.

 

Pewarta : Haris - Humas

Gorontalo  - Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019 fokus pada 8 program prioritas.  

Hal itu dijelaskan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada pengantar rancangan KUA-PPAS perubahan APBD pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (15/7/2019).

“Perubahan APBD tahun anggaran 2019 kita fokuskan pada 8 program unggulan, yaitu pendidikan yang lebih berkualitas, kesehatan lebih prima, infrastruktur yang lebih merata, ekonomi kerakyatan lebih meningkat, pemerintah lebih melayani, agama dan budaya lebih semarak, pariwisata lebih mendunia, serta lingkungan hidup lebih lestari,” jelas Idris Rahim.

Di sektor pendidikan, perubahan APBD diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia melalui program pemberian bantuan beasiswa akhir studi bagi mahasiswa miskin berprestasi, pemberian bantuan studi bagi para dokter spesialis dan tenaga medis, serta pemberian instentif bagi guru tidak tetap dan tenaga kependidikan. Untuk bidang kesehatan antara lain difokuskan pada pemberian jaminan kesehatan gratis pada penduduk miskin, tambahan premi BPJS, peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah, pencegahan dan penanggulangan resiko akibat krisis kesehatan.

Pada sektor infrastruktur di antaranya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar berupa peningkatan jalan, irigasi, penataan pemukiman, serta air minum dan sanitasi. Untuk program ekonomi kerakyatan diarahkan pada stabilisasi harga bahan kebutuhan bahan pokok melalui operasi pasar murah, pemberian bantuan pangan non tunai, serta pengembangan pertanian secara menyeluruh, serta usaha mikro kecil untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

 “Untuk program pemerintah yang lebih melayani kita akan fokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta sarana prasarana pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau Samsat,” tutur Wagub.

Lebih lanjut Idris mengutarakan, untuk program unggulan agama dan budaya lebih semarak di antaranya diarahkan untuk pembiayaan kegiatan pembinaan dan pelayanan keagamaan, serta pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Sementara untuk program pariwisata, perubahan APBD akan dimanfaatkan untuk penataan obyek wisata dan promosi potensi pariwisata. Untuk program unggulan kedelapan, lingkungan yang lebih lestari, diarahkan pada pengendalian pencemaran dan pengendalian lingkungan.

Perubahan asumsi dasar pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada KUA-PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2019, yaitu pendapatan daerah turun sebesar Rp7,438 miliar atau 0,38 persen menjadi Rp1,948 triliun dari APBD induk sebesar Rp1,955 triliun, serta belanja daerah naik sebesar Rp50,682 miliar atau 2,74 persen menjadi Rp2,009 triliun dari APBD induk sebesar Rp1,955 triliun. Penurunan pendapatan daerah terjadi karena adanya penyesuaian anggaran Dana Perimbangan pada Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

 

Pewarta : Haris - Humas

Gorontalo –  Dengan sistem Merit Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo tidak akan kesulitan lagi menemukan Aparatur Sipil Negara (ASN) profesional yang  memenuhi syarat kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang akan menempati sebuah jabatan.

Menurut  Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi.

 “Tidak ada nanti tender-tender jabatan, tendernya Merit sistem. Di manapun ada jabatan, sudah langsung  dilihat, drop, oh ini si A, B, C, D, boleh disini,” kata Darda saat membuka kegiatan Governor Coaching bagi pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas di lingkup Pemprov Gorontalo, Senin (15/7/2019) di hotel Maqna.

Darda mencontohkan, implementasi sistem Merit seperti merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkannya pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan pendidikan pelatihan, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, dan melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip Merit.

 “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita pemerintah Provinsi Gorontalo, kabupaten dan kota, sehingga kita perlu melakukan evaluasi diri, sejauh mana pelaksanaan system merit dalam menajemen ASN di lingkungan isntansi kita masing-masing,” ujar Darda Daraba.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Zukri Surotinojo menjelaskan, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan bagi para pejabat  pimpinan tinggi, administrator dan pengawas termasuk para pengelola kepegawaian di masing-masing perangkat daerah tentang sistem merit, dan juga memberikan pemahaman tentang norma, standar, prosedur dan kriteris penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di setiap perangkat daerah.

Provinsi Gorontalo menjadi daerah yang pertama kali melakukan sosialisasi tentang sistem merit ini. Kegiatan yang mengangkat tema Kebijakan Percepatan Sistem Merit dan Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian ini akan berlangsung selama dua hari hingga 16 Juli  dengan materi seputar penanganan  dan simulasi kasus-kasus kepegawaian .  Kegiatan diikuti sejumlah 148 orang yang terdiri dari para pejabat dan staf yang membidangi kepegawaian di masing-masing OPD baik lingkup Pemprov Gorontalo maupun kabupaten/kota.

Nara sumber utama yaitu Wakiran, SH, MH, yang merupakan  Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, dan Heri Purwanto Kepala Bidang Pengolahan pada Badan Pertimbangan Kepegawaian

 

Pewarta : Asriani- Humas

GORONTALO - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo (PRKP) mengikuti Workshop Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman salah satunya adalah pemenuhan Standar Pelayanana Minimal (SPM) Infrastruktur perumahan dan permukiman untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman layak huni dab berkelanjutan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) kementerian Dalam Negeri diikuti 70 peserta dari seluruh Indonesia berlangsung Senin (8 /7/2019) di ruang pegangsaan II  Hotel Aston Marina Ancol Jakarta Utara.

“Tujuan workshop ini adalah mengetahui kesesuaian antar dokumen perencaaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat dalam pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang perumahan rakyat,” kata Jen Thaib, pesereta dari Gorontalo, Senin (15/7/2019).

Dalam worksop ini terdapat beberapa pembicara, Muhammad Hudori Dirjen Bina Pembangunan daerah (Bangda), Iwan Kurniawan (Direktur Sinkronisasi urusan pemerintahan Daerah II) dan dipandu moderator Nita Rosalin Kasubdit Perumahan dan Permukiman.

“Workshop review  dokumen perencanaan pembangunan daerah ini adalah agar pemerintah provinsi memahami tahapan dan mekanisme dalam melakukan review terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja dan Renstra) Perangkat daerah),” papar Jen Thaib.

Pewarta : Jen Thain - Dinas PRKP

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo