>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO -  Kelompok Mawar utusan dari Kota Gorontalo berhasil keluar sebagai juara pertama lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) tingkat Provinsi Gorontalo yang digelar di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, Kamis (3/10/2019).

Kelompok Mawar berhasil mengumpulkan total nilai 725 poin dari tiga tahap lomba. Disusul di tempat kedua Kelompok Dahlia dari Kabupaten Bone Bolango dengan 500 poin dan Kelompok Melati dari Kabupaten Gorontalo dengan nilai 340 poin di posisi ketiga. Sementara Kelompok Bougenvile dari Kabupaten Boalemo, Anggrek dari Kabupaten Pohuwato, dan Anyelir dari Gorontalo Utara, secara berurutan berada di tempat keempat, kelima, dan keenam.

“Lomba ini bukan semata soal menang dan kalah. Tetapi yang terpenting adalah kelanjutannya ke depan. Kami berharap para peserta menjadi pionir dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo Agus Subandriyo.

Materi soal lomba Kadarkum meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UUNomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 11 Tahun 2008 junto UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Sementara tim juri pada lomba tersebut sebanyak lima orang, masing-masing perwakilan dari Polda Gorontalo, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Pengadilan Negeri Gorontalo, Dinas ESDM, Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Atas keberhasilannya tersebut, Kelompok Mawar berhak mewakili Provinsi Gorontalo pada lomba Kadarkum tingkat nasional tahun 2019.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO – Sepanjang tahun 2019 program Dinas Pangan berjalan baik, memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya program prioritas ketahanan pangan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pengembangan Usaha Pangan Rakyat (PUPM).

Program KRPL ini bahkan sudah memiliki 75 kelompok dan PUPM sebanyak 12 kelompok di Provinsi Gorontalo. Selain itu Sutrisno juga melaporkan program lumbung pangan.

Laporan ini disampaikan oleh Sutrisno, Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo yang didampingi Sekretaris Dinas, Niveta Dj paramata kepada Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) dalam rangka konsultasi dan penyampaian hasil pelaksanaan program tahun 2019, serta rencana pelaksanaan program tahun 2020.

“Alhamdulillah di tahun 2019 ini Provinsi Gorontalo termasuk salah satu dari 10 provinsi yang mendapatkan alokasi bantuan pemerintah Program Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL), yakni 1 paket alat penepung jagung, yang saat ini sementara dikerjakan di IPB Bogor, diperkirakan alat akan dikirim pada akhir Oktober, pada November industri pengolahan tepung jagung yang berlokasi di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru ini sudah dapat dioperasikan,” kata Sutrisno, (Rabu (2/10/2019).

Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi menyambut baik dan mengarahkan program tahun 2020, ia menyampaikan di tahun 2020 untuk KRPL nama akan berganti menjadi Obor Pangan Lestari (Opal) dan tidak hanya fokus pada Kelompok Wanita Tani (KWT), tapi juga dapat memberdayakan pemuda tani sehingga ketahanan pangan akan lebih maju dan berdampak secara langsung bagi peningkatan ekonomi keluarga.

Agung Hendriadi meminta pemerintah daerah mendukung penganggaran program Dinas Pangan sehingga saling bersinergis dengan dana APBN untuk program ketahanan pangan masyarakat, pangan merupakan urusan wajib dan menjadi hak azasi manusia. Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan.

Sebelumnya, Sutrisno yang didampingi Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Zakiya Baserewan selaku PPK program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat juga telah berkunjung ke IPB Bogor.

Mereka melakukan monitoring proses pembuatan alat penepung jagung untuk PIPL Provinsi Gorontalo, alat ini akan mendapatkan sertifikat uji kelayakan dari IPB Bogor, diharapkan dapat beroperasi baik dan memberikan manfaat bagi IKM pengolah jagung.

Kelompok tani Hasrat yang menerima program PIPL ini akan menjadi satu-satunya supplier tepung jagung di Provinsi Gorontalo dengan kapasitas produksi 1 ton per hari.

 

Pewarta : Hariman – Dinas Pangan

Kamis, 03 Oktober 2019 07:24

FSPMI Sampaikan Aspirasi Ke DPRD

GORONTALO - Puluhan buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Rabu (2/10/2019) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.

Dalam aksi demo yang dijaga ketat oleh personel kepolisian itu, setidaknya ada 3 tuntutan yang diteriakkan massa FSPMI.

Koordinator Aksi, Meiske Abdullah, seusai diterima oleh Komisi IV mengatakan, kedatangan FSPMI untuk menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menolak PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Selain itu FSPMI ingin meminta DPRD untuk membuat surat tertulis ke Presiden dan Pimpinan DPR untuk tidak merevisi UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan, meminta Badan Legislasi DPR untuk tidak memasukkan revisi UU nomor 13/2003 ke program legislasi nasional dan meminta rekomendasi tertulis dari Gubernur Gorontalo untuk menolak revisi UU nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan

"Kedatangan kami ke sini dalam rangka menyampaikan aspirasi yang pertama menolak iuran BPJS Kesehatan, menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,  dan menolak PP.78/2015 tentang Pengupahan," kata Meyske Abdullah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi mengatakan, pihaknya terutama Komisi IV akan mendalami aspirasi yang disampaikan FSPMI.

Ditambahkan, aspirasi yang disuarakan oleh FSPMI akan disampaikan secepatnya kepada DPR dan pemerintah pusat.

"Yang pertama kita akan mendalami apa yang disampaikan temen-temen pekerja tadi, atas dasar aspirasi itu kami selaku pimpinan beserta Anggota Komisi IV akan menyampaikan ke senayan atas persoalan yang muncul di daerah," ujar Sofyan Puhi.

Pihaknya juga membuka ruang untuk FSPMI pada rapat-rapat komisi sebagai stackholder terkait permasalahan tenaga kerja dan pengupahan.

 

Pewarta : M YAni Uno – Sekretariat DPRD

GORONTALO – Sebanyak 75 pengrajin Karawo atau kain sulaman khas Gorontalo mengikuti pelatihan desain motif Karawo di gedung Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo, Rabu (2/10/2019). Kegiatan pelatihan tersebut merupakan rangkaian dari Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2019 yang digelar oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

“Karawo ini merupakan kerajinan tradisional yang kita andalkan dan tentunya perlu terus ditingkatkan kualitas sehingga bisa bersaing di pasar nasional bahkan hingga internasional,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Sutan Rusdi, dalam sambutannya saat membuka pelatihan tersebut.

Melalui pelatihan desain motif Karawo, Sutan berharap kapasitas para pengrajin Karawo lebih meningkat dengan melahirkan produk dengan desain motif yang lebih bervariasi. Terkait hal itu Sutan mengajak para mahasiswa dan pelajar yang turut mengikuti pelatihan tersebut untuk mampu menciptakan motif-motif Karawo dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

“Bagi mahasiswa dan pelajar yang memiliki hobi desain bisa menyalurkan bakatnya untuk menghasilkan desain motif Karawo melalui aplikasi teknologi,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Rifli Katili menjelaskan, pelatihan desain motif Karawo merupakan rangkaian kegiatan Gorontalo Karnaval Karawo tahun 2019 yang tahun ini sudah kesembilan kalinya dilaksanakan oleh Pemprov bekerja sama dengan Kantor Perwakilan BI Gorontalo.

Rifli menuturkan, pelatihan desain motif Karawo bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pengrajin dalam menghasilkan motif Karawo yang sesuai dengan tren fashion yang berkembang. Dikatakannya bahwa selama ini motif Karawo masih sangat terbatas dan Karawo hanya identik dengan motif kembang.

 “Karawo ini sudah sampai ke mancanegara, untuk itu kita harus mampu mengembangkan motif-motif Karawo yang mengikuti tren fashion nasional dan dunia. Ke depan kita juga berharap Karawo tidak hanya dikenakan pada kegiatan formal saja, tetapi melekat dalam keseharian masyarakat Gorontalo khususnya generasi milenial,” pungkasnya.

Narasumber pada pelatihan tersebut yaitu I Wayan  Sudana dan Hasdiana Saleh dari Jurusan Seni Rupa Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, serta Agus Lahinta praktisi dari Rumah Karawo binaan Kantor Perwakilan BI Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO – Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPD FSPMI) Gorontalo, menggelar aksi buruh di depan Kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (2/10/2019).

Aksi buruh yang berlangsung selama satu jam tersebut menuntut tiga hal, menolak kenaikan iuran BPJS,  menolak Revisi UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan  menolak Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

”Tuntutan yang kami sampaikan adalah 3 isu utama, yang pertama adalah tolak kenaikan iuran BPJS, kemudian yang kedua tolak Revisi UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian yang ketiga adalah tolak atau cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan,” ungkap Meiske Abdullah, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi buruh.

Dari 3 tuntutan tersebut menurut Meiske Abdullah, yang paling krusial adalah rencana revisi Undang-undang ketenagakerjaan yang tidak proburuh. Itu terlihat dari adanya wacana pengurangan pesangon bagi buruh. Organisasinya juga menyoroti rencana penambahan masa kerja buruh kontrak, yang sebelumnya maksimal 3 tahun menjadi 5 tahun.

Sementara itu Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim yang menerima aksi buruh ini menjelaskan, terkait rencana kenaikan iuran BPJS, Pemprov Gorontalo siap jika nanti harus menanggulangi iuran bagi lebih kurang 200 ribu warga miskin dari yang sebelumnya Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu per bulan per orang, karena hal tersebut sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Saat ini kami baru menganggarkan Rp50,6 miliar untuk iuran sebesar Rp23 ribu per bulan per orang. Jika naik menjadi Rp42 ribu maka ada selisih Rp50,2 miliar yang harus dianggarkan ulang, sehingga yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi Gorontalo mencapai Rp100 miliar lebih,” kata Idris Rahim.

Idris Rahim menyebut, aspirasi massa buruh tentang undang-undang ketenagakerjaan, akan ditampung dan disampaikan ke pemerintah pusat, khususnya kepada anggota DPR yang baru saja dilantik.

 

Pewarta : Gina - Humas

JAKARTA  – Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution memaparkan perkembangan infrstruktur di Indonesia pada Seminar Nasional Infrastruktur bertempat di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Darmin menyebut pemerintah pusat di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama 5 tahun terakhir telah memperkuat kelembagaan infrastruktur dan pendanaannya. Dalam hal kelembagaan terlihat dari penguatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), pembentukan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Dalam hal pendanaan, pemerintah telah merumuskan model pembiayaan infrastruktur bekerjasama dengan pihak swasta atau yang lazim disebut Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skim ini memungkinkan infrastruktur dibangun oleh pihak swasta tanpa menghilangkan kepemilikan aset oleh pemerintah.

“Katakanlah membangun lapangan terbang. Pemerintah bisa membangun tanpa kehilangan kepemilikan. Kita tahu masyarakat kita sensitif skali (soal kepemilikan) sehingga kita coba merumuskan skim dengan melibatkan swasata,” kata Darmin Nasution.

Pihaknya menyebut pemerintah pusat sukses membangun 226 proyek strategis nasional selama lebih kurang lima tahun terakhir. Proyek itu ditambah dengan tiga program lain yakni program 35 ribu megawatt listrik, program pengembangan pesawat terbang dan program reforma agraria.

“Bukan hanya infrastruktur lebih banyak, tetapi jika dibandingkan di awal pemerintahan, infrastruktur kita tercapai dengan baik jika dibandingkan dengan negara lain. Misalkan indeks daya saing infrastruktur kita tahun 2010 di peringkat 82, tahun 2018 meningkat menempati posisi 52,” bebernya.

Sementara itu, di tempat yang sama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang turun hadir fokus pada program KPBU yang sejak beberapa tahun terakhir sedang diupayakan. KPBU untuk mendukung pengembangan RS Ainun Habibie menjadi rumah sakit tersier tipe B di Gorontalo.

“Ada yang menarik dari seminar ini bahwa Pak Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur menyinggung daerah di Aceh yang sukses membangun Rumah Sakit Zainoel Abidin dengan skema KPBU. Nah ini yang saya akan perintahkan ke dinas teknis untuk belajar tentang skema tersebut,” jelas Rusli usai acara.

Ia berharap agar program KPBU RS Ainun bisa terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih daripada itu, ia menilai berbagai program infrastruktur di daerah sudah sejalan dan selaras dengan program pemerintah pusat.

GORONTALO – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Gorontalo akan mengaudit pendidikan di Provinsi Gorontalo, khususnya untuk jenjang menengah yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Hal tersebut disampaikan Ketua BPK Provinsi Gorontalo, Subchan saat menemui Wakil Gubernur H. Idris Rahim di ruang kerjanya, kompleks Gubernuran Gorontalo, Rabu (2/10/2019).

“Kami akan melihat bagaimana pendidikan itu ditangani dan dikelola pemerintah provinsi, khususnya untuk jenjang SMA dan SMK. Audit ini bersifat nasional dan seluruh Indonesia sama. Kami ingin melihat secara holistik bagaimana penanganan bidang pendidikan secara nasional oleh Kemendikbud, juga oleh Provinsi untuk jenjang menengah, serta tingkat dasar SD, SMP oleh Kabupaten/Kota,” kata Subchan.

Masih menurut Subchan, komitmen Pemprov terkait kinerja pendidikan ini akan membantu pihaknya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Menanggapi hal tersebut, Wagub Idris menyambut baik audit yang akan dilakukan oleh BPK Provinsi Gorontalo. Menurutnya, audit ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan kinerja pelayanan pendidikan kedepan.

“Pemprov tentunya menyambut baik segala macam upaya yang akan dilakukan oleh BPK Provinsi Gorontalo untuk perbaikan kinerja pelayanan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Dan hasil pemeriksaan ini akan kita jadikan bahan rekomendasi dan juga evaluasi untuk perbaikan kedepan dalam pengelolaan kinerja pelayanan pendidikan,” tutup Idris Rahim.

 

Pewarta : Gina - Humas

GORONTALO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2018 pada lembaga negara, kementerian dan pemerintah daerah bertempat di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2019).

Berdasarkan hasil rilis KPK tersebut Pemerintah Provinsi Gorontalo menduduki peringkat 4 provinsi dengan nilai integritas tertinggi.

Dalam sambutannya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta hasil survei tersebut nantinya dapat ditindaklanjuti oleh tiap instansi. Salah satunya dengan memperhatikan betul sistem pencegahan korupsi yang akan digunakan di lembaga atau instansinya.

"Hasil survei ini agar ditindaklanjuti oleh semua peserta dengan membuat sistem atau program pencegahan korupsi di instansinya masing-masing," ungkap Alexander Marwata.

Hasil survei tersebut untuk 20 pemerintah provinsi adalah

- Pemprov Jawa Tengah: 78,26

- Pemprov Jawa Timur: 74,96

- Pemprov Sumatera Barat: 74,63

- Pemprov Gorontalo: 73,85

- Pemprov Kepulauan Riau: 73,34

- Pemprov Nusa Tenggara Barat: 73,13

- Pemprov Jawa Barat: 72,97

- Pemprov Kalimantan Selatan: 68,76

- Pemprov DKI Jakarta: 68,45

- Pemprov NTT: 67,65

- Pemprov KalimantanTimur: 67,55

- Pemprov Bengkulu: 66,47

- Pemprov Sumatera Utara: 66,13

- Pemprov Kalimantan Tengah: 66

- Pemprov Banten: 65,88

- Pemprov Aceh: 64,24

- Pemprov Jambi: 63,87

- Pemprov Sulawesi Selatan: 63,85

- Pemprov Riau: 62,33

Diskotik2

Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo, Iswanta mengungkapkan berdasarkan hasil survei KPK ini menunjukkan peningkatan integritas di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, baik penilaian yang dilakukan oleh pihak internal, eksternal dan para ahli.

Iswanta mengharapkan dengan adanya hasil Survei Penilaian Integritas ini menjadi pemacu bagi para aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam meningktkan integritas.

“Hal–hal  yang masih menjadi catatan khususnya bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah terkait dengan whistleblower yaitu kesediaaan dan kemampuan untuk melaporkan adanya penyimpangan, khsusunya tindak pidana korupsi,” kata Iswanta, Rabu (2/10/2019).

Catatan lain adalah terus mendorong ASN level pimpinan sampai dengan staf untuk melaporkan adanya gratifikasi terkait jabatan. Masih ditemukan praktik pungutan liar (Pungli).

Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK ini dilakukan selama  setahun penuh, mulai Juli 2017 hingga Juli 2018.

Survei dilakukan terhadap 60 responden internal, 60 responden eksternal, dan 10 responden ahli.

 

Pewarta : Hasan Huradju - Inspektorat

GORONTALO – Kaum wanita yang terpilih menjadi anggota DPRD harus lebih aktif menyuarakan menyuarakan aspirasi rakyat, memperjuangkan kepentingan perlindungan perempuan dan anak.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba saat memberikan arahan pada pelatihan peningkatan kapasitas perempuan anggota DPRD terpilih provinsi dan kabupaten kota hasil Pemilihan Umum 2019 yang diselenggarakan di ballroom Maqna hotel, Kota Gorontalo, Selasa (1/10/2019).

“Ketika memperjuangkan kepentingan perlindungan perempuan dan anak, ibu-ibu ini perlu bersuara keras. Tunjukan kapasitas perempuan dalam membawakan aspirasi masyarakat tidak kalah dengan bapak bapak atau bahkan lebih, karena ibu ibu lebih soft dalam menyampaikannya ketimbang laki laki,” kata Darda Daraba.

Menurutnya, keterwakilan perempuan di kursi legilatif sangat diperlukan untuk menggaungkan permasalahan perempuan dan anak, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan dan anak, kemiskinan dan keterbelakangan perempuan.

“Saya apresiasi sekali kegiatan hari ini. Pergunakan dengan sebaik-baiknya berdiskusi dengan narasumber. Tanyakan apa yg harus ibu lakukan selama 5 tahun ke depan. Jadi ketika ibu bersuara itu ada isinya. Kerena sudah dibekali oleh para narasumber yang berkompeten dari Kementerian," ujar Darda Daraba.

Darda berharap keterwakilan 42 perempuan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa mewakili seluruh perempuan di Gorontalo.
Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 3 Oktober 2019 dan diikuti 42 orang peserta yang terdiri dari DPRD Provinsi 12 orang dan DPRD Kabupaten/Kota 30 orang.

 

Pewarta : Nova - Humas

JAKARTA  – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan pesan kepada Idah Syahidah yang baru saja dilantik sebagai anggota DPR RI, Selasa (1/10/2019). Istri Gubernur itu diharapkan bisa mengawal aspirasi rakyat khususnya untuk bantuan sosial di daerah.

Idah diharapkan bisa dipercaya duduk di Komisi VIII yang membidangi masalah sosial, keagamaan, perempuan dan anak, haji dan bidang kebencanaan. Selain karena latar belakang pendidikannya sebagai alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Idah memiliki relasi yang baik di Kementrian Sosial.

“Yang meyakinkan saya ibu bisa di Komisi VIII karena di Kementrian Sosial itu ada empat orang Dirjen yang satu kampus dan satu angkatan dengan ibu di (STKS) Bandung. Sehingga mungkin lebih mempercepat masalah PKH (Program Keluarga Harapan), anak terlantar, lansia dan lain-lain,” terang Gubernur Rusli usai menghadiri pelantikan anggota DPR/DPD/MPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Usai dilantik, Idah diminta lebih banyak turun ke lapangan untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi. Gubernur juga menyarankan anggota legislatif dari Partai Golkar itu menyediakan rumah aspirasi di Gorontalo sebagai wadah berkomunikasi dengan masyarakat.

“Kita akan buat rumah aspirasi. Tiga dari lima orang tim ahli ibu saya minta juga rutin berkantor di Gorontalo. Mereka nanti yang akan buat konsep-konsep untuk diusulkan ke pemerintah pusat,” sambung Rusli yang juga menjabat Ketua DPD I Partai Golkar.

Secara umum, Gubernur Rusli berharap tiga anggota DPR RI dan empat anggota DPD RI dapil Gorontalo benar benar berjuang untuk kepentingan rakyat. Ia percaya tujuh orang yang terpilih merupakan putra putri terbaik yang dipercaya mengemban amanah sebagai wakil rakyat.

 

Pewarta: Isam - Humas

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo