>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

Jumat, 27 September 2019 22:28

Peredaran Miras di Gorontalo Akan Ketatkan

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo sepakat untuk memperketat peredaran minuman keras (miras) di daerah. Sebab bagaimanapun juga, Gorontalo yang dikenal dengan sebutan “Serambi Madinah” tidak layak menjadi salah satu daerah dengan tingkat konsumsi miras tertinggi di Indonesia.

“Jadi saya minta Karo Hukum kita revisi Perda yang ada supaya lebih tegas mengatur miras ini. Kita libatkan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan semua pihak karena ini nanti akan berlaku di seluruh dataran Gorontalo,” ucap Rusli saat memimpin Rapat Forkopimda yang Diperluas di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (27/9/2019).

Rusli mengaku geram masih tingginya konsumsi miras di Gorontalo. Terlebih setiap hari banyak laporan yang masuk terkait penggagalan “ekspor” miras tradisional dari daerah tetangga seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Dalam berbagai kesempatan turun lapangan, Gubernur Rusli terus mengkampanyekan larangan minum minuman keras. Ia bahkan akan menghentikan berbagai bantuan yang dibiayai pemerintah jika masih ada warga miskin yang suka mengkonsumsi miras dan merokok.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan tahun 2020 yang diawali dengan verifikasi lapangan bagi keluarga penerima Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang terintegrasi BPJS. Ada empat syarat yang diberlakukan yakni bukan keluarga perokok, tidak mengkonsumsi miras, ikut program KB dan menjadi keluarga pendonor.

“Makanya akan kita libatkan semua masyarakat Gorontalo yang falsafah hidupnya adat bersendikan sara’, sara’ bersendikan kitabullah. Tapi masih banyak juga balap motor tiap malam. Malu saya sebagai gubernur, termasuk wali kota juga harus malu karena ini wilayah kota,” tandasnya.

Rapat Forkopimda yang Diperluas itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim, Ketua DPRD Sementara Provinsi Gorontalo Paris A. Jusuf serta perwakilan unsur TNI dan Polri. Hadir pula perwakilan pemerintah dan DPRD kabupaten/kota, unsur perguruan tinggi dan OPD teknis lainnya.

Selain kebakaran lahan dan kekeringan, berbagai isu ikut dibahas yakni menyangkut masih maraknya peredaran miras, insiden panah wayer oleh kelompok pemuda hingga aksi unjuk rasa mahasiswa.

 

Pewarta: Isam/Ecyhin - Humas

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada para Bupati dan Wali Kota di wilayahnya untuk awas terhadap kebakaran lahan. Rusli menyebut kebakaran lahan di Gorontalo lebih banyak disebabkan oleh petani yang ingin membuka lahan baru.

“Di kita, kebakaran lahan lebih banyak oleh para petani. Kesempatan mereka untuk membakar pada musim kemarau begini. Termasuk sudah saya sampaikan ke Bupati Boalemo. Saya cek di lapangan, ini lahannya siapa? Menyebut salah satu oknum yang tidak perlu saya sebut di sini,” terang Gubernur Rusli pada Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang Diperluas, Jumat (27/9/2019).

Untuk memberi efek jera terhadap pelaku pembakaran lahan, Gubernur Rusli mengaku sudah menginstruksikan kepada Dinas Pertanian untuk tidak memberikan bantuan benih, pupuk dan alat mesin pertanian. Ia berharap agar ada efek jera terhadap petani lainnya.

Ia meminta para Bupati dan Wali Kota juga bersikap tegas menindak pelaku pembakaran. Sebab selama ini pelaku pembakaran ada di daerah. Terlebih, kepala daerah punya perangkat mulai dari tingkat desa hingga kecamatan untuk melakukan pengawasan.

“Camat dan kepala desa ini perpanjangan tangan dari bupati, bukan gubernur. Sehingga tolong imbau mereka dan berikan punishment. Kalau di desa anda ada kebakaran lahan maka anda yang harus bertanggungjawab,” tegas Rusli.

Rapat Forkopimda yang Diperluas itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Idris Rahim, Ketua DPRD Sementara Provinsi Gorontalo Paris A. Jusuf serta perwakilan unsur TNI dan Polri. Hadir pula perwakilan pemerintah dan DPRD kabupaten/kota, unsur perguruan tinggi dan OPD teknis lainnya.

Selain kebakaran lahan dan kekeringan, berbagai isu ikut dibahas yakni menyangkut masih maraknya peredaran miras, insiden panah wayer oleh kelompok pemuda hingga aksi unjuk rasa mahasiswa.

 

Pewarta: Isam/Ecyhin - Humas

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mulai menyeriusi rencana pencoretan perokok dari daftar penerima bantuan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) yang dibiayai oleh pemerintah provinsi.

Menurut Rusli Habibie, ia sudah menugaskan dinas teknis untuk turun mendata ulang Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terintegrasi dengan BPJS itu.

“Kita akan seleksi dan evaluasi kembali para penerima BPJS yang dibiayai oleh provinsi. Tahun depan ada 200.000 orang. Kalau dia perokok dan dibuktikan oleh dokter maka saya coret,” kata Rusli Habibie usai menerima Deputi Direktur BPJS Wilayah Suluttenggomalut, Dasrial bertempat di kediaman pribadi, Jumat (27/9/2019).

Alasan Gubernur Gorontalo dua periode itu cukup masuk akal. Menurutnya, masih banyak warga miskin yang rela menghabiskan uang belasan hingga puluhan ribu hanya untuk rokok dalam sehari. Di sisi lain, untuk jaminan kesehatan tidak mampu dibiayai.

“Bukan hanya perokok itu, tapi semua keluarganya saya coret. Contohnya satu rumah ada lima orang, suami-istri dan tiga anaknya maka saya coret lima-limanya. Coba bayangkan, rokok termurah katakan delapan ribu. Satu bulan berarti ada Rp240 ribu, msa untuk BPJS Rp42 ribu dia nggak mampu?,” ujar Rusli Habibie.

Rusli Habibie tidak gentar dengan kebijakan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap tidak populis. Bahkan ia berencana akan memberlakukan kebijakan anti rokok ini kepada semua penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Ada empat syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga penerima bantuan. Selain tidak merokok, penerima bantuan tidak minum-minuman keras, mendukung program KB dua anak serta merupakan keluarga pendonor.

“Pokoknya kalau kata dokter ada asbak di paru-parunya, ya kita coret. Saya minta dibuktikan kalau dia perokok atau tidak. Jadi dia harus tidak merokok, tidak miras, keluarga pendonor dan ikut KB,” kata Rusli Habibie.

Kebijakan ini sebenarnya sudah pernah Rusli diwacanakan sekitar tahun 2015 lalu, namun tahun 2020 nanti akan benar-benar diterapkan. Tim khusus yang beranggotakan dinas teknis, dokter, LSM dan perwakilan mahasiswa akan turun langsung mendata di lapangan.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Gorontalo memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Hal itu diutarakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto pada pengukuhan Kepala Perwakilan BI Gorontalo di Kantor Perwakilan BI Gorontalo, Jumat (27/9/2019).

“Untuk memajukan sektor UMKM di Gorontalo, Dewan Gubernur BI memandang Budi Widihartanto sebagai figur yang tepat untuk memimpin Kantor Perwakilan BI Gorontalo saat ini. Beliau sangat cocok memimpin BI Gorontalo karena beliau ini ahlinya dalam pengembangan UMKM,” kata Erwin Rijanto.

Erwin menegaskan, sebagai mitra strategis pemerintah daerah, KPw BI Gorontalo harus mampu berkontribusi secara positif dan optimal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan daerah yang lebih baik. Selain pengembangan UMKM, Deputi Gubernur BI Bidang Stabilitas Sistem Keuangan tersebut juga meminta kepada jajaran KPw BI Gorontalo untuk mengembangkan pariwisata Gorontalo yang menurutnya memiliki potensi yang cukup besar.

“Potensi pariwisata Gorontalo yang sangat luar biasa. Ada Pulau Saronde, Pulau Cinta, dan Taman Laut Olele, serta yang paling istimewa adalah hiu pausnya. Tidak ada negara yang punya hiu paus seperti di Gorontalo, tidak terlalu jauh dari pantai bisa langsung berinteraksi dengan hiu paus, nilai jualnya sungguh luar biasa. Jika kita bisa mengembangkan UMKM yang dikaitkan dengan pariwisata, saya yakin Gorontalo bisa menjadi provinsi andalan di Indonesia,” ujar Erwin Rijanto.

Sejalan dengan hal itu Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim berharap pergantian tampuk pimpinan di KPw BI Gorontalo dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data KPw BI Gorontalo, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada Triwulan II tahun 2019 sebesar 6,69 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,05 persen.

“BI Gorontalo memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut. BI bersama pemerintah daerah juga mampu bersinergi mengendalikan tingkat inflasi di Gorontalo melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah. Saya berharap di bawah kepemimpinan pak Budi Widihartanto sinergitas dan koordinasi ini bisa lebih ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Gorontalo,” ujar Wagub Idris Rahim.

Pengukuhan Kepala Perwakilan BI Gorontalo merupakan tindak lanjut dari pelantikan 46 pimpinan satuan kerja di lingkungan BI. Ricky P. Gozali yang sebelumnya memimpin KPw BI Gorontalo menduduki jabatan baru sebagai Kepala Divisi Departeman Internasional, sementara Budi Widihartanto sebelumnya dari Direktorat UMKM BI.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengancam akan keluar dari kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jika klaim rumah sakit di Gorontalo belum dilunasi. Penegasan itu disampaikan Rusli saat menerima audiensi Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut, Dasrial di kediaman pribadi, Kota Gorontalo, Jumat (27/9/2019).

“Saya katakan kalau ini tidak diselesaikan dan berlarut-larut, maka saya akan menarik diri dari BPJS. Saya ajak Bupati dan Walikota untuk ikut. Kita bikin sendiri dan tidak perlu terintegrasi dengan BPJS pusat,” imbuhnya.

Penegasan itu menurut Gubernur Rusli untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan operasional rumah sakit dan dokter di Gorontalo. Ia tidak ingin masyarakat menjadi korban karena keterlambatan pembayaran BPJS. Di sisi lain pemerintah provinsi rutin membayar iuran setiap bulan lebih kurang Rp4,5 miliar.

Data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyebutkan saat ini BPJS masih menanggung hutang klaim di 15 rumah sakit se Provinsi Gorontalo. Begitu juga dengan Puskesmas,  Klinik dan Praktek Dokter Mandiri. Angkanya cukup banyak yakni lebih kurang Rp75 miliar.

“yang jelas kita rutin membayar premi setiap bulan. Tahun ini hampir dua ratus ribu orang yang kita tanggung. Tapi saya kaget, ternyata klaim BPJS untuk RS Ainun belum terbayar dari bulan April sampai Agustus kemarin,” imbuhnya.

Jika Pemprov Gorontalo dan enam kabupaten/kota benar keluar, maka BPJS berpotensi kehilangan 361.154 orang peserta yang preminya dibayarkan melalui APBD setiap bulannya. Rinciannya 177.908 Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBD provinsi senilai Rp4.041.884.000,- per bulan dan 183.245 PBI dari enam kabupaten/kota senilai Rp4.214.635.000,- per bulan.

 “Saya ajukan salah satu solusinya begini, Ini kan tagihan RS Ainun (RSUD provinsi) setiap bulan lebih kurang Rp2 miliar, naah bagaimana kalau premi yang kita bayar ke BPJS Rp4 miliar itu kita potong dulu, sisanya masuk BPJS. Ini contoh solusinya,” tambah mantan Bupati Gorontalo Utara itu.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Wilayah Suluttenggomalut, Dasrial menyebut BPJS saat ini mengalami defisit pembiayaan. Iuran PBI yang dibayarkan oleh pemda, pemerintah pusat dan iuran mandiri tidak mampu menutupi semua klaim rumah sakit se Indonesia.

Hingga Agustus 2019 BPJS sudah membayar kliam hampir Rp300 miliar di Provinsi Gorontalo. Rinciannya Rp250 miliar untuk pembayaran kliam 15 rumah sakit pemerintah maupun swasta, serta 50 miliar untuk pembayaran klaim Puskesmas, Klinik dan tempat praktek dokter.

“Kami sampaikan ke pak Gubernur itu pembiayaan yang sudah kita lakukan sampai bulan Agustus ini,” ucap Dasrial.

Dasrial mengapresiasi pemerintah Provinsi Gorontalo yang tepat waktu dalam membayar iuran peserta PBI. Menurutnya tidak banyak pemerintah yang membayar keikutsertaan masyarakatnya secara proporsional.

Pemprov Gorontalo, Pemkot Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo sudah melunasi iuran PBI hingga bulan Agustus 2019. Sisanya seperti Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato sudah melunasi hingga bulan Juli, kecuali Kabupaten Boalemo yang baru melunasi hingga bulan April 2019.

“Untuk pembayaran kliam kita terkendala oleh defisit atau cash flow. Itu terjadi di seluruh Indonesia. Pembayaran di Gorontalo sendiir tidak bisa kita pilah-pilah. Sebab listingnya, kliam yang masuk lebih awal mengajukan itu kita proses. Sesuai pengajuan dana secara Nasional,” papar Dasrial.

 “Kondisi ini terjadi di seluruh Indonesia. Tetapi untuk Gorontalo saya sudah sampaikan bahwa untuk Gorontalo tertunda bayar itu sekitar Rp 75miliar,” pungkasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie resmi menandatangani Surat Keputusan tentang Peresmian Pimpinan Dewan DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Jumat (27/9/2019). Hal itu dikonfirmasi Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf, Jumat (27/9/2019).

“Alhamdulillah hari ini SK-nya sudah ditandatangani Bapak Gubernur. Jadi sudah bisa dijemput dan segera dilaksankan proses pelantikan pimpinan dewan,” ucap Masran.

Lebih lanjut kata Masran, proses penerbitan SK sepenting itu tidak semudah yang dibayangkan. Ia harus melalui kajian dari Biro Pemerintahan dan Biro Hukum selaku instansi teknis. Proses penandatangannya pun harus melalui paraf koordinasi mulai dari tingkat kepala biro, para asisten, sekda hingga wakil gubernur.

“Jadi ini hanya soal waktu saja. Jika prosesnya sudah selesai maka akan ditandatangani,” imbuhnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Biro Hukum Ridwan Hemeto menjelaskan, saat ini masih ada dua SK Pimpinan Dewan yang masih berproses yakni SK Pimpinan Dewan Pohuwato dan Kota Gorontalo.

“Untuk permohonan Pimpinan DPRD Pohuwato baru diserahkan Pemkab setempat Rabu kemarin, sementara untuk Kota Gorontalo masih sedang dalam kajian hukum,” pungkasnya.

 

Pewarta : Isham - Humas

GORONTALO - Subsektor ekonomi kreatif yang tidak dijamah pemerintah daerah akan didukung olen Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).

Karena tidak semua pemerintah daerah mampu mengembangkan semua subsektor, aplikasi dan game, arsitektur, desain interior, desain komuniiasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, perbitan, perikanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.

"Bekraf ini akan menembus dan melebur ke pemerintah daerah, termasuk ke urusan desain komunikasi visual," kata Amir Hamzah, Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Edukasi ekonomi krearif Bekraf pada Millennial Creative Talk yang digelar di Kota Gorontalo, Jumat (27/9/2019).

Kegiatan yang diikuti lebih dari 150 kaum milenial ini bertujuan untuk memotivasi dan menginspirasi para milenial untuk yakin industri kreatif menjadi pilihan profesi.

"Harus muncul tokoh kreatif yang mampu bersinergi dengan pemerintah daerah," ujar Amir Hamzah.

Amir Hamzah yakin pada 10-20 tahun lagi kaum milenial akan menjadi penentu dalam dunia kreatif.

Dalam bincang kreatif ini menghadirkan 2 pembicara, Fiki Satari, salah seorang tokoh ekonomi kreatif dari Bandung, Jawa Barat dan Marysa Tunjung Sari, seorang food fotografer ternama.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Rifli Katili berharap bincang kreatif milenial ini akan menginspirasi kaum muda di Gorontalo.

"Insyaallah dunia ekonomi kreatif Gorontalo akan semakin membaik," kata Rifli Katili.

GORONTALO –  Industri kreatif tidak lepas dari peran kaum muda yang memiliki potensi kreasi yang tak terbatas, jumlah mereka sangat banyak dan saling terhubungan dengan dunia internet.

Potensi ini harus dikembangkan untuk menjadi industri kreatif yang dapat menggerakkan ekonomi wilayah dan memberi dampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha, menjadi multiplier effect dalam kawasan dan secara umum memberi sumbangan kepda pertumbuhan ekonomi.

“Potensi yang sudah disentuh masih terbatas pada subsektor kuliner, fashion, dan kriya dari 16 subsektor yang ada,” kata Rifli Katili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo saat membuka Millennial Creative Talk yang dilaksanakan oleh Badan Kreatif, Jumat (27/9/2019).

Potensi besar ini juga didukung oleh konektifitas internet yang menjadi sarana keterhubungan antarpelaku usaha kreatif dan pasar yang sangat luas. Industri kreatif ini akan terus maju sering penggunaan internet yang berkembang.

“Tugas dan tanggung jawab kami adalah memajukan dunia ekonomi kreatif, menciptakan ruang publik yang luas, keberpihakan lembaga  finansial untuk mendanai dan memberi ruang gerak usaha kreatif,” ujar Rifli Katili.

Peluang dalam industri kreatif ini sangat luas dan terbuka peluang bagi kaum muda tanpa mengenal batas-batas wilayah dan waktu, peluang ini harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh kaum muda.

Rifli Katili berharap kaum muda Gorontalo yang memiliki kreatifitas dan inovasi di dunia digital harus memanfaatkan peluang ini.

Berkembangnya dunia digital ini juga dipercaya mampu mengembangakn lapangan kerja, membantu penurunan angka pengangguran.

 

GORONATLO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo menggelar Lomba Kelompok Pengelola Sarana Pengelolaan Air Minum (KP-SPAM) atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Tingkat Provinsi Gorontalo.

Lomba KP-SPAM tahun ini diikuti oleh 15 kelompok dari 5 kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, masing-masing kabupaten diwakili oleh tiga kelompok utusan terbaiknya dari kabupaten tersebut.

Untuk melakukan penilaian terhadap kelompok peserta lomba KP-SPAM yang ada Provinsi Gorontalo. Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu tim penilai, melakukan penilaian ke salah satu KP-SPAM yang berada di desa Olibu’u Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, Kamis (26/09/2019).

Kabid Cipta Karya Yuliana Rivai selaku ketua Provincial Project Management Unit (PPMU) Provinsi Gorontalo mengatakan, ada beberapa aspek yang menjadi penilaian khusus dalam lomba KP-SPAM tingkat provinsi yang kali kedua diadakan di Provinsi Gorontalo tersebut.

“Tujuan lomba ini untuk menilai sejauh mana kinerja dari KP-SPAM pada tiap kabupaten, kriterian penilaiannya ada beberapa aspek diantaranya : administrasi, peningkatan cakupan layanan, sarana dan prasarana,” tutur Yuliana di sela-sela penilaian.

Yuliana juga menjelaskan bahwa tujuan dari lomba tersebut adalah untuk memotivasi KP-SPAM yang ada di setiap desa-desa agar lebih meningkatkan pelayanan sanitasi dan air bersih untuk masyarakat. Contohnya seperti KP-SPAM yang belum 100 persen pelayanannya akan lebih termotivasi dengan adanya lomba ini.

Kepala Bidang Cipta Karya itu berharap dengan adanya hadiah untuk juara pertama senilai 20 juta rupiah plus piala bergilir, juara kedua 15 juta dan juara ketiga bonusnya sebesar 10 juta rupiah itu, akan lebih menambah motivasi dalam pengelolaan dan pelayanan sanitasi air bersih kepada masyarakat.

“Dengan adanyan bonus puluhan juta rupiah yang nantinya akan kami berikan, bisa menambah motivasi serta dapat meningkatkan pengelolaan KP-SPAM dalam pelayanan sanitasi dan air bersih kepada masyarakat. Bahkan jika disetujui oleh pimpinan nanti, kami akan berikan hadiah utamanya umroh gratis untuk pemenang pertama,”tutupnya.

 

pewarta : Yudi – Dinas PUPR

GORONTALO – Badan Pennaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo menggelar apel kendaraan dinas roda dua, Jumat (27/9/2019).

Apel ini dilaksanakan untuk mengetahui kesiapsiagaan dan menunjang operasional pelaksanaan tugas sehari-hari staf BPBD, agar lebih cepat dan lebih efisien. Dalam apel ini juga ditekankan bagi pemegang kendaraan wajib menjaga, merawat  dan mengkondisikan agar bersih dan siap digunakan setiap saat.

Apel kendaraan ini dilaksanakan secara rutin tiap tahun 2 kali, ini dimaksudkan untuk mengecek kondisi kendaraan baik fisik maupun surat-suratnyanya, kendaraan dinas harus sehat dan siap pakai serta aman untuk dikendarai.

“Kendaraan tidak boleh dipakai untuk ke tempat-tempat yang tidak selayaknya seperti warung penjual minuman keras, tempat judi dan tempat-tempat prostitusi,” kata Sumarwoto, Keplaa BPBD Provinsi Gorontalo.

Sumarwoto memerintahkan kepada Sekretaris BPBD untuk mengatur kembali distribusi kendaraan agar tepat sasaran.

“Tolong disiapkan 1 unit motor trail yang paling baik siap pakai kapan saja untuk disediakan di kantor yang bisa dipakai siapa saja dalam keadaan darurat, dan 1 kendaraan motor biasa untuk keperluan pengurusan surat-surat dan keperluan umum lainya,” ujar Sumarwoto.

Hasil pengecekan didapat beberapan kendaraan yang tidak ada battery, klakson tidak bunyi, lampu sein mati, dan STNK hilang, serta kendaraan kotor.

Atas temui ini Sumarwoto memerintahkan Kepala Sub-bagian Umum untuk mengurus perbaikan dan perawatan motor dengan biaya kantor dan pemegang mencuci/membersihkan motornya masing-masing.

“Atas nama lembaga, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang kendaraan motor yang sudah merawat dan memanfaatkan dengan baik,” kata Sumarwoto.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo