>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO - Apel gabungan Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo Statistik dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo,  Muhammad Jamal Nganro bertempat di halaman kantor.

Dalam arahannya, Muhammad Jamal Nganro mengharapkan Aparat Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) di kedua dinas ini saling mengenal dan akrab sehingga tercipta komunikasi yang baik.

“Dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif dapat memperpendek birokrasi,” kata Muhammad Jamal Nganro, Senin (1/7/2019).

Muhammad Jamal Nganro juga menyinggung menegaskan kedisiplinan PNS dan PTT harus lebih ditingkatkan, termasuk melaksanakan apel yang menjadi kewajiban PNS dan PTT pada pagi dan sore, yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan personil dalam melaksanakan tugas.

Muhammad Jamal Nganro juga menyinggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN dan PTT sesungguhnya tidak perlu lagi diperintah, karena masing-masing sudah ada tupoksi yang telah terbagi sampai jenjang pelaksana.

“Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD itu diberikan karena ada kinerja,” kata Muhammad Jamal Nganro.

Muhammad Jamal Nganro menjelaskan kalau gaji, pemerintah sudah menjamin setiap ASN menerima gaji sebelum bekerja, namun TKD sesungguhnya adalah hasil yang diperoleh karena kinerja.

“Waktu  kerja dibatasi dari pukul 08.00-16.30, namun apabila setelah lewat dari jam kerja masih ada tugas yang diperintahkan oleh pimpinan wajib dilaksanakan dan itulah kita diberikan TKD,” ujar Muhammad Jamal Nganro.

Apel diikuti oleh seluruh pejabat administrator, pengawas, pelaksana dan PTT di Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo dan Statistik.


Pewarta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan dan Kominfo & Statstik

GORONTALO - Bagi masyarakat Gorontalo, Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Gorontalo Letkol Laut (P) Tonny Sundah bukanlah orang asing, termasuk di kalangan pelaku pariwisata.

Pada masa akhir tugasnya di Gorontalo Letkol Laut (P) Tonny Sundah, melaksanakan Exit Briefing kepada prajurit dan keluarga, Jumat (28/6/2019). 

Dalam arahannya Letkol Laut (P) Tonny Sundah menyampaikan Lanal Gorontalo harus siap melaksanakan tugas fungsi dan perannya sesuai dinamika lingkungan yang strategis.

Pembinaan kekuatan dan kemampuan prajurit Lanal Gorontalo diarahkan untuk mewujudkan kesiapan satuan operasional guna mendukung kesiapsiagaan TNI AL dalam melaksanakan operasi keamanan laut (kamla) terbatas melalui peningkatan kesiapan Alutsista yang ada.

Letkol Laut (P) Tonny Sundah juga menjelaskan penggunaan kekuatan dan gelar alutsista yang diimplementasikan dalam bentuk gelar operasi kamla terbatas hendaknya memperhatikan efektivitas dan efisiensi operasi agar tetap memperhatikan keterbatasan daerah dan situasi operasi.

“Prinsip Zero accident selalu diutamakan dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga peningkatan kewaspadaan terhadap keselamatan dan keamanan personil dan material selalu terjaga,” kata Letkol Laut (P) Tonny Sundah.

Sebagai pengawak organisasi TNI AL dibutuhkan prajurit profesional bermoral dan beretika berazaskan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, 11 azas kepemimpinan dan Trisila TNI AL serta Panca Prasetya dalam pelaksanaan tugas bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Dalam tugas barunya, Letkol Laut (P) Tonny Sundah akan menduduki Komandan Sekolah Komunikasi TNI Angkatan Laut.

 

Pewarta : Dinas Kominfo Dan Statistik

SURABAYA – Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim meminta warga Gorontalo di Jawa Timur (Jatim) untuk menjaga kebersamaan antar sesama perantau.

Hal tersebut disampaikan Idris saat menghadiri Halalbihalal yang digelar oleh Ikatan Keluarga Gorontalo (IKG) Jatim bertempat di Ruang Tirta Graha, PDAM Kota Surabaya, Minggu (30/6/2019).

“Saya bersyukur warga Gorontalo di Jawa Timur aktif pada kegiatan keagamaan, silaturahim antar sesama. Ada yang sakit dikunjungi, ada yang meninggal disantuni. Semoga ini bisa dipertahankan demi eksistensi warga Gorontalo di Jawa Timur,” kata Idris Rahim.

Atas nama Pemerintah Provinsi dan Gubernur Gorontalo, Idris Rahim menyambut baik halalbilhalal antar warga Gorontalo rantau. Hal itu tidak saja untuk saling bermaaf-memaafkan usai Idulfitri, tapi juga untuk berkumpul, berkomunikasi dan saling tukar informasi.

“Tadi dikatakan acaranya sangat seserhana. Menurut saya yang penting itu substansinya. Saling bersilaturahim satu dengan lain. Silaturahim modal yang besar untuk menjadi warga yang bermanfaat bagi warga dan pemerintah,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, Idris Rahim meminta warga IKG aktif membantu dan mendukung program pemerintah Jawa Timur dan kabupaten/kota. Kontribusi bisa dengan banyak hal baik berupa materi, tenaga, pikiran dan doa.

“Bantu Wali Kota, bantu Gubernur, minimal jaga keamanan dan ketertiban. Berpartisiasi dalam pembangunan. Jaga kebersihan, jaga nama baik warga Gorontalo yang ada di Jawa Timur ini. Kalau kita punya Rupiah untuk membantu, silahkan kita bantu. Rupiah tidak ada, bantu dengan tenaga. Tenaga tidak ada, bantu dengan pikiran. Pikiran tidak ada, bantu dengan doa,” pinta Idris Rahim.

Ketua Umum IKG Jatim, Ibrahim Djibran dalam laporannya menjelaskan, pelaksanaan halal bihalal ini terselenggara berkat urunan warga. Ia menyebut warga IKG Jatim ada seribuan lebih, namun yang terdata baru 30 persen.

“Ada yang di Surabaya, Malang sampai Pasuruan. Ada juga di Sidoarjo, Gresik sampai Madura. Makanya pada momen ini, yang belum memasukkan alamatnya agar bisa kami data,” tuturnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Turnamen ke-24 Bulutangkis Grafika Cup tahun 2019 resmi dibuka di PB Bulutangkis Grafika MAN Kota Gorontalo.

Pembukaan kompetisi olahraga ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, Minggu (30/6/2019).

“Saya juga termasuk pengurus salah satu cabang olahraga, saya ketua Pelti. Saya tentunya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh salah satu cabang olahraga ini”, kata Darda Daraba.

Darda Daraba mengharapkan para peserta turnamen ini menjujung tinggi sportivitas dan keakraban selama bertandig.

“Kita semua tahu olahraga merupakan ajang kompetisi, perlu menjunjung tinggi sportivitas agar keakraban dan keharmonisan antara para pemain dapat terjaga”, ujar Darda Daraba.

Ketua Harian PB Grafika Gorontalo, Paris Jusuf mengungkapkan PB Grafika yang berdiri sejak tahun 1995 tersebut rutin melaksanakan turnamen setiap tahunnya.

“PB Grafika ini berdiri sejak tahun 1995, dan alhamdulillah sekarang sudah 24 tahun. Setiap tahun kami melaksanakan turnamen”, ujar Paris Jusuf yang juga ketua DPRD Provinsi Gorontalo.

Turnamen Bulutangkis Grafika Cup akan dilaksanakan selama 7 hari. Mulai 30 Juni hingga 07 Juli 2019. Pertandingan akan diikuti oleh dua kelas, yaitu kelas A terdiri dari 10 Pasang dan kelas B sebanyak 8 Pasang.

 

Pewarta : Gina - Humas

GORONTALO – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo menggelar rapat Forum Data di Ruang Saronde Kantor Bappeda, Jumat (28/6/2019).

Kegiatan ini mengusung tema “ Penanggulangan Kemiskinan Dalam Peningkatan Kinerja Sektoral Tingkat Provinsi Gorontalo

Fatma Biki, Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam sambutan mengatakan rapat Forum Data ini untuk menfokuskan pada penjabaran topik penanggulangan kemiskinan dalam kaitan dengan peningkatan kinerja sektoral.

Forum data merekomendasikan program penanggulangan kemiskinan yg akan diurai  oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Hadir dalam kegiatan ini Rudi Cahyono, Kepala Bidang Integrasi Pengelolaan dan Diseminasi Statistik BPS Provinsi Gorontalo sekaligus sebagai nara sumber serta pejabat administrator dan pengawas OPD.

Rudi Cahyono menjelaskan terdapat 3 pendekatan penanggulangan kemiskinan guna peningkatan kinerja sektor yaitu pendekatan makro, pendekatan mikro dan pendekatan sektoral.

Rapat ini juga membuat komitmen bersama untuk dukungan semua unsur yang terlibat dalam keanggotaan Forum Data juga mensinergikan data dan informasi pembangunan, baik untuk kebutuhan perencanaan maupun sebagai evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Juga dilahirkan komitmen bersama pembentukan serta mengintegrasikan hasil Forum Data tingkat provinsi yang memiliki peran penting dalam penyediaan Data.

 

Pewarta : Herman - Yoan Dunda – Dinas Kominfo Dan Statistik

GORONTALO – Workshop sinkronisasi dan pemetaan dunia usaha industri dalam pemberdayaan perempuan digelar Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo.

Dalam workshop ini peserta merumuskan kebijakan strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan dan melakukan analisis situasi keberdayaan perempuan dalam dunia usaha  dan industri.

“Kami memberikan gambaran tentang pentingnya peran perempuan dalam memberikan kontribusi pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IGD),” kata Risjon Kujiman Sunge, Kepala Dinas sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo saat membuka kegiatan di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Senin (24/6/2-2019).

Pemetaaan potensi dunia usaha dan industri sangat berperan aktif dalam upaya memberdayakan perempuan, juga perumusan langkah strategis dalam akselerasi peningkatan peran dunia usaha dan industri dalam pemberdayaan perempuan.

“Kami melakukan sinkronisasi program peran dunia usaha dan dunia industry, termasuk tantangan yang harus dihadapi, aksesbilitas dalam mencapai peluang kerja di tengah dunia bisnis yang menggeliat,” ujar Risjon Kujiman Sunge.

Risjon mengakui  masalah yang sedang dibahas ini belum sepenuhnya terpetakan potensi dan perannya dalam pemberdayaan perempuan.

Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perwujudan kesetaraan gender sangat berpengaruh terhadap pembangunan anak yang berkualitas yang dilahirkan oleh perempuan yang memiliki SDM berkualitas pula.

Dari data indeks pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo tahun 2018 telah mencapai 71,09 persen lebih rendah dari capaian nasional yang 71,74 persen.

Pembentuk Indek Pemberdayaan Gender (IDG) adalah perempuan sebagai tenaga manager, Profesional, admisitrasi teknisi telah mencapai 57,73 persen lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 47,59 persen. Sedangkan kontribusi pendapatan perempuan dalam rumah tangga baru mencapai 26,10 persen dari rata rata nasional yang mencapai 36,62 persen.

Workshop ini diikuti oleh Kepala Bidang  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas Sosial, P3A Provinsi Gorontalo, Pengelola Dunia Usaha  dan Dunia Industri, serta OPD yang terkait, dan Kelompok Masyarakat Potensial yg berjumlah 30 orang. Sebagai narasumber adalah Gunarto sebagai narasumber dari Lembaga Pengkajian dan pengembangan Sumber Daya Pembangunan.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas PP Dan PA

GORONTALO –Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar pertemuan penyusunan  laporan barang persediaan dan aset Barang Milik Negara (BMN) semester  satu tahun 2019.

Pertemuan yang berlangsung Rabu-Jumat (26-28/6/2019) bertempat di Hotel Sumber Ria Kota Gorontalo.

ini dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Sularno Suhono,  Kepala Sub-Dit Pemulihan dan Reintegrasi  Sosial kementerian Sosial Jony Pasomba sebagai narasumber, Kepala Seksi Bencana Alam Yusran Wartabone, dan 20 orang peserta terdiri dari operator dan pengelola logistik Kabupaten/kota .

Topik yang dibahas adalah penyusunan laporan penggunaan logistik bantuan sosial korban bencana alam, penataaan dan pengelolaan logistic, penyelenggaraan bantuan logistik, pencatatan barang bantuan berupa barang persediaan yang masuk maupun keluar atau disalurkan.

“Pencegahan dan penanggulangan bencana secara Cepat dan tepat wajib dilakukan, salah satu yang penting tetapi sering diabaikan adalah perihal sistem pengelolaan dan pelaporan logistik bencana. Sehingga segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup  manusia, pangan, sandang, papan dan turunanya,” kata Sularno Suhono.

Sularno Suhono juga memaparkan Pembagunan sistem informasi pengelolaan Logistik berupa pencatatan dan pelaporan persediaan yang tepat.

Pematari, Jony Pasomba menjelaskan mengacu kepada Standar Pelayanan Operasional (SOP) maka bahan Logistik yang diperlukan bisa sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan tepat sasaran  serta terhindar dari kemungkinan masalah hukum.

Oleh karena itu, Perencanaan, pengelolaan dan penggunaan logistik harus benar-benar tercatat dengan sebaik mungkin,khususnya dalam hal keluar masuk barang atau pergesaran mutasi barang harus disertai dengan berita acara.

Petugas pengelola logistik  dapat membuat perencanaan, penyusunan kebutuhan  dan pengelolaan logistik secara Realistis, disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah, terutama pada  saat terjadi musibah atau bencana.

“Petugas pengelola logistik  harus membuat perencanaan, jangan sampai usulan kebutuhan logistik tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Jony Pasomba.

Maka dari itu penyaluran bantuan untuk korban bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran jangan sampai penyaluran terlambat karena kesalahan administrasi.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas PP Dan PA

BILUNGALA – Jumlah orang dengan disabilitas yang membutuhkan pelayanan yang memadai di Provinsi Gorontalo mencapai 5135 jiwa.

Di sisi lain jumlah lembaga yang menangani disabilitas ini tidak semuanya mampu menjangkau keseluruhan, apalagi sebagian besar penyandang disabilitas bertempat tinggal di pedesaan dan jauh dari jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial keliling.

Padahal pemerintah melalui  Kementerian Sosial mengembangkan program rehabilitasi social keliling yang merupakan model pendekatan rehabilitasi melalui luar panti.

Untuk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo pada Selasa-Jumat (25-28/6/2019) melakukan sosialisasi pelayanan sosial keliling bagi penyandang disabilitas di aula Kantor Desa Bilungala Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango.

“Masyarakat harus paham dengan UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kami juga mendorong masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya penyandang Disabilitas,” kata Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo, jumat (28/6/2019).

Didi Wahyudi Bagoe menjelaskan, orang dengan disabilitas juga Warga Negara Indonesia, mereka adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai hak, kewajiban yang sama dengan manusia lainnya, Untuk mewujudkan kesamaan kedudukan ini diperlukan upaya terencana, terarah dan terpadu sehingga orang dengan disabilitas dapat mencapai kesejahteraan yang setinggi- tingginya.

Hak penyandang disabilitas yang telah diratifikasi tahun 2007 antara lain tidak diskriminatif, persamaaan untuk diberikan kesempatan, aksesbilitas, berkesempatan berpartisipasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di lingkungan masyarakat dan menghargai dan menerima perbedaan dari penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragamaan manusia.

Sosialisasi ini dihadiri Kepala Sinas Sosial Kabupaten Bone Bolango, Camat Bone Pantai, Kepala Desa Bilungala, Kepala Seksi Disabilitas dan Lansia Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, dokter, psikolog, pekrja social, tokoh masyarakat dan penyadang Disabilitas sebagai peserta.

Unit Pelayanan Sosial Keliling  ini sudah dilaksanakan di Kota Gorontalo, Boalemo dan Bone Bolango.

 

Pewarta : Yoan Thalib – Dinas PP Dan PA

MANADO – Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Moh. Adrian Noervianto menyampaikan tentang garis-garis besar Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Salah satu hal yang substantif yakni menyangkut periodesasi pengusulan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2020.

Menurutnya, tahapan penyusunan APBD 2020 paling lambat pekan kedua Juli 2019  yaitu dengan penyampaian rancangan KUA PPAS ke DPRD. Minggu kedua bulan Agustus dilanjutkan dengan pembahasan Ranperda APBD 2020.

“Apabila kepala daerah tepat waktu mengajukan KUA PPAS namun DPRD tidak mau membahas, maka sampai minggu kedua bulan Agustus kepala daerah tidak lagi membahas KUA PPAS tapi langsung menyampaikan rancangan Perda APBD 2020,” ujar Adrian pada Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2020 kepada Pemerintah se Provinsi Gorontalo bertempat di Lagoon Hotel, Kota Manado, Sulut, Kamis (27/6/2019).

Adrian menilai penolakan pembahasan KUA-PPAS, jika itu benar-benar terjadi, sesungguhnya merupakan kerugian bagi anggota dewan. Sebab KUA-PPAS substansinya menyusun porioritas anggaran, sedangkan Ranperda APBD hanya mengalokasikan anggaran yang sudah diprioritaskan.

 “Oleh karena itu, harapan kami begitu terima usulan KUA PPAS segera bikin Bamuskan (Badan Musyawarah-kan) dan jadwalkan. Jangan sampai lewat minggu kedua bulan Agusutus,” imbuhnya.

Hal lain yang menarik yakni menyangkut periodesasi anggota DPRD mana yang berhak membahas Ranperda APBD Perubahan 2019 dan Ranperda APBD 2020. Apakah anggota DPRD periode 2014-2019 atau anggota DPRD baru yang akan dilantik Oktober 2019 nanti.

Ia menyebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Meski begitu, jika belajar dari pengalaman tahun 2014, pembahasan oleh anggota DPRD yang baru seringkali terkendala oleh Alat Kelengkapan Dewan yang tarik ulur. Akibatnya pembahasan Ranperda APBD menjadi molor hingga batas akhir tanggal 30 November.

 “Begitu 30 November tidak ketuk palu, maka nanti akan ada sanksi kepada kepala daerah maupun anggota DPRD. Sanksinya juga tidak melihat waktu Pak itu kan dibahas oleh anggota periode lama, kita ini kan baru? Undang-undang tidak melihat itu,” tandasnya.

 

Pewarta: Isam - Humas

MANADO –Pemerintah Daerah yang minim belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didorong Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Moh Adrian Noervianto untuk memanfaatkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur.

Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam sosialisasi Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digelar di Hotel Lagoon, Kota Manado, Sulut, Kamis (27/6/2019).

Adrian Noervianto menyebut ada 3 skema pembiayaan untuk pinjaman pemerintah daerah. Selain pinjaman dengan jangka waktu masa kepemimpinan kepala daerah, ada skema obligasi dan skema KPBU.

“Pinjaman dan obligasi itu punya beban kewajiban (yang harus dibayar), yaitu pokok dan bunga ,kalau obligasi pokok dan kupon. Naah sebenarnya ada alternatif yang lebih baik yakni KPBU,” ujar Adrian Noervianto.

KPBU sengaja dihadirkan pemerintah melalui Perpres nomor  38 tahun 2015 dan Permendagri 96 tahun 2015 untuk mendorong pembangunan infrastruktur daerah khususnya di bidang pelayanan. Misalnya dalam hal pembangunan rumah sakit atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Dalam KPBU Pemda hanya membayar ketersediaan layanan atau Availability Payment (AP) namanya. Ketika SPAM dibangun swasta, maka Pemda yang beli airnya. Kesepakatan ada kewajiban membeli produknya, maka dalam pasal 4, Permendagri No. 96 tahun 2016 DPRD wajib menyetujui pembayaran AP-nya,” tegas Adrian Noervianto.

Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku yakin dan konsisten dengan kebijakannya untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hj. Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) melalui skema KPBU. Saat ini skema tersebut terus berproses sebelum disetujui oleh DPRD Provinsi.

“RS Ainun itu kewajiban dasar kita pemerintah daerah, untuk siapa? Untuk masyarakat. Kita ingin punya rumah sakit rujukan terbaik agar warga Gorontalo tidak lagi ke Makassar atau ke Manado untuk berobat. Masalahnya kan kita tidak punya biaya untuk bangun? Makanya kita gunakan skema KPBU ini,” jelasnya usai acara.

Rusli berharap Kabupaten/Kota se Gorontalo bisa mengikuti langkah yang diambil oleh pemerintah provinsi khususnya untuk pembangunan infrastruktur vital. Ia mencontohkan masih banyak daerah kekurangan air bersih, listrik dan lainnya. Infrastruktur yang bisa dibiayai skema KPBU sesuai hasil kebutuhan dan kajian.

 

Pewarta: Isam - Humas

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo