>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Provinsi Gorontalo memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar. Luas perairan Gorontalo mencapai 9.438,44 km2 serta panjang garis pantai 903,7 km, yang meliputi wilayah pantai utara (laut Sulawesi) 331,2 km dan wilayah pantai selatan (Teluk Tomini) 572,5 km. Dengan potensi itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba berharap Gorontalo bisa menjadi lumbung ikan.

Harapan tersebut dikatannya saat memberikan arahan pada kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Gorontalo, Rabu (25/9/2019) bertempat di hotel Grand Q.

Darda menambahkan, Provinsi Gorontalo juga mempunyai potensi sumberdaya perikanan tangkap yang besar dan dibagi berdasarkan wilayah pengelolaan dan pemanfaatan (WPP) yaitu WPP Teluk Tomini sampai dengan Laut Seram potensinya mencapai 595.630 ton/tahun dan WPP Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik potensinya mencapai 630.470 ton/tahun, potensi ini sudah termasuk potensi yang berada pada Zona Ekonomi Eksklusif (khusus ZEE potensinya 487.600 ton/tahun) .

Untuk potensi perikanan budidaya mencakup budidaya perikanan laut, perikanan payau dan perikanan air tawar, potensinya sebesar 339.268 ton/tahun.

Provinsi Gorontalo dengan Visi dan Misi Gubernur juga menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu program prioritas dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, dimana pembangunan sektor perikanan dan kelautan diharapkan dilaksanakan dengan lebih inovatif, kreatif, berkeadilan, dan berkelanjutan yang diarahkan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

 “Mulai sekarang bapak harus memikirkan program apa yang akan dilaksanakan. Ketika Gorontalo jadi lumbung ikan multiplier efeknya pasti luar biasa,” ujar Sekda Darda.

Sementara itu, terkait monitoring dan evaluasi, Mantan Kepala Dinas PU Pohuwato itu berharap agar hasil kegiatan monev terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Gorontalo bisa menjadi dasar untuk mendapatkan solusi terbaik dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan. Menurutnya, sukses tidaknya program tergantung monevnya.

“Sampaikan hal-hal yang menjadi kendala, apapun itu yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tolong sampaikan karena ini bakal menjadi cikal bakal didalam penentuan kebijakan selanjutnya. Penentuan kebijakan selanjutnya berpengaruh pada alokasi anggaran yang akan disalurkan di provinsi gorontalo maupun kabupaten kota,” tandasnya.

Hadir dalam monitoring dan evaluasi tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota, Kepala UPT Pusat Lingkup KKP-RI di Gorontalo, Tim Monev Terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan RI selaku koordinator wilayah Provinsi Gorontalo.

Pewarta : Nova - Humas

BONE BOLANGO – Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba menghadiri pisah sambut Kepala Badan Pengkajian Teknologi Petanian (BPTP) Balitbangtan Gorontalo dari pejabat lama Awaludin Hipi kepada Amin Nur, di aula Momala BPTP Gorontalo, Rabu (25/9/2019).

Turut hadir dalam kesemapatan itu, Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Dandim 1304 Gorontalo, Kepala BPS Gorontalo, serta pimpinan OPD lainnya.

Sekda Darda yang mewakili Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian bapak Awaludin Hipi yang selama ini cukup baik dalam bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam menangani masalah-masalah pertanian.

Ia mengaku merasakan bentuk kerjasama yang dibangun untuk memajukan pertanian di Gorontalo terbukti sudah beberapa kali Gorontalo didatangi Menteri Pertanian dan berhasil melaksanakan panen raya bersama bapak Presiden RI.

“Prestasi ini tidak lain berkat dukungan Kepala BPTP,” ujarnya.

Sekda berharap, dengan pemimpin yang baru BPTP bisa lebih berkembang dan berinovasi dalam melaksanakan program Kementerian Pertanian.

“kami pemerintah provinsi sangat welcome pak, mari sama-sama kita lanjutkan apa yang sudah dikerjakan ini karena masyarakat sekarang sudah luar biasa tuntutannya belum lagi cuaca yang sering berubah ubah. Untuk itu, harus ada inovasi teknologi yang tepat guna sesuai tupoksi BPTP itu sendiri,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BPTP Balitbang Gorontalo Amin Nur mengatakan, akan lanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh bapak Awaludin, serta secara eksternal BPTP gorontalo akan terus melaksanakan koordinasi dengan pemerintah setempat agar semua program yang kita jalankan bersinergi dengan pemda dan dapat dirasakan oleh stakeholder kita di tingkat bawah.

 “Komunikasi silahturahmi saling menghargai dan menghormati merupakan kunci penting dalam melaksanakan program yang akan kita kerjakan,” tandasnya.

 

Pewarta : Nova - Humas

GORONTALO – Hibah tanah yang akan digunakan untuk pembangunan kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Gorontalo akan segera diserahkan.

Hal tersebut terungkap pada rapat persiapan Serah Terima Hibah Lahan pembangunan Kantor Pengadilan PTTUN Gorontalo, di Kantor Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Rabu (25/9/2019).

Menurut Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe, Pemprov Gorontalo akan segera menyerahkan hibah lahan untuk pembangunan PTTUN Gorontalo yang lokasinya berada di kompleks perkantoran City Center.

“Rencananya pada tahun 2019 ini kita akan menghibahkan lahan untuk pembangunan PTTUN Gorontalo tersebut, yang luasnya kurang lebih 5000 meter persegi,” kata Sultan saat diwawancarai usai rapat.

Sultan juga mengungkapkan, untuk pembangunan fisiknya akan dilaksanakan pada tahun 2020, sedangkan untuk anggaran pembangunannya sudah di anggarkan oleh PTTUN Makassar.

“Untuk pembangunan gedungnya akan dilaksanakan pada tahun 2020, mereka juga sudah anggarkan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PTTUN Makassar,“ ujar Sultan.

Ditempat yang sama, Sekretaris PTTUN Makassar Mardius Septiandi menjelaskan, bahwa rapat tersebut sebagai langkah awal dari persiapan penyerahan hibah lahan untuk pembangunan kantor PTTUN Gorontalo yang dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulewesi Selatan.

“Sebenarnya rencana serah terima hibah tanah untuk PTTUN Gorontalo sesuai kesepakatannya, akan dilaksanakan di PTTUN Makassar dan kita juga masih akan menunggu kasiapan atau agenda dari Bapak Gubernur,” tutur Mardius.

Selain membahas kesiapan serah terima hibah lahan, Sekretaris PTTUN Makasar itu juga menambahkan kalau rapat tersebut juga membahas sejumlah kelengkapan administrasi

“Mengenai administrasi tadi juga sudah kita diskusikan, Alhamdulillah administrasinya sudah oke. Tinggal memperbaiki penulisan seperti nama dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Rapat peersiapan tersebut turut dihadiri oleh Asisten II Setda Provinsi Gorontalo Sutan Rusdi, Kepala Seksi Pertanahan Dians PUPR Marlina F. Laisa, dan sejumlah staf PTTUN Makassar.

 

Pewarta : ppid PUPR

GORONTALO – Sebanyak 367 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Gorontalo menerima SK kenaikan pangkat periode Oktober 2019. Secara simbolis SK kenaikan pangkat diserahkan langsung oleh Sekertaris daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, pada kegiatan Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat yang dirangkaikan dengan Pembinaan PNS di lingkup Pemprov Gorontalo, Rabu, (25/9/2019) di gedung bele limbui.

367 SK Kenaikan Pangkat PNS periode Oktober 2019 ini, terdiri dari golongan IV 122 berkas, golongan III 224 berkas, golongan II 19 berkas dan dua berkas untuk golongan I.

Dalam laporan kegiatannya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Zukri Surotinojo menyampaikan salah satu penunjang pola pengembangan karir adalah kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Hal ini sebagaimana tersebut dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS.

“Penghargaan ini tentunya harus melalui tahap-tahap penilaian yang ditetapkan, mulai dari persyaratan perorangan dan persyaratan institusi. Contohnya ada enam berkas yang tidak memenuhi syarat dan empat berkas yang tidak lengkap,” kata Zukri

Lebih lanjut Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol ini menyampaikan kegiatan Kenpa (kenaikan pangkat) ini merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan BKD. Dimana sebelumnya Pemprov Gorontalo hanya menempelkan Kenpa pada momen-momen tertentu tanpa dibuatkan kegiatan khusus seperti hari ini

 “Sehingga dengan demikian kegiatan seperti ini, kedepannya akan kami lakukan bagi PNS yang akan naik pangkat, sebagai momentum pembinaan  sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja PNS di lingkup pemprov gorontalo,” tambahnya

Sementara itu Sekda Darda dalam sambutannya mengapresiasi kinerja BKD dalam hal menyerahkan Kenpa PNS di lingkup pemprov gorontalo tepat waktu bahkan sebelum 1 (satu) Oktober. Menurutnya prestasi ini sangat luar biasa, dimana PNS menerima hak sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan

“Saya bangga dengan ini, saya bangga dengan prestasi bapak/ibu yang naik pangkat hari ini. Ini sesuai dengan pesan pak gubernur kepada saya, berbuatlah yang terbaik. Dengan demikian siapa yang berprestasi tentunya patut diberikan reward dalam bentuk Kenpa seperti ini,” tutur Sekda

Sekda pun berharap kepada PNS yang mendapatkan penghargaan Kenpa, untuk dapat terus meningkatkan dedikasi dan loyalitas sesuai bidang dan keahlian masing-masing, jangan berhenti dalam melayani masyarakat dan terus belajar meningkatkan kemampuan diri.

 

Pewarta : Echin - Humas

GORONTALO - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo melakukan sosialisasi dan tes urine di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo.

Sosialisasi yang dilanjutkan dengan tes urine ini dilakukan di ruang  rapat dinas, Kamis (25/9/2019).

“Tujuan sosialisasi dan tes urine ini sebagai upaya pencegahan secara dini bahaya narkoba bagi ASN/pegawai, terutama di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Gorontalo,” kata Sekretaris Dinas PRKP, Agus Sumba.

Tim BNN Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Muchars Daud.

“Tes urine merupakan salah satu untuk mendeteksi secara dini apakah pegawai ASN atau tenaga PTT terlibat atau tidak dalam penggunaan narkoba sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan amanat undang-undang ASN bahwa setiap ASN harus bebas Narkoba,” kata Muchars Daud.

Jika hasil tes ini ada pegawai yang ditemukan positif maka BNN akan melakukan pembinaan dengan melakukan assessment maupun rehabilitasi, sehingga pegawai ini bisa sembuh dan dapat hidup normal sebagaimana mestinya tampa ketergantungan dengan Narkoba.

 

Pewarta : Jen Thaib - Dinas PRKP

 

GORONTALO – Inovasi Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dipamerkan Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi dari peserta rapat koordinasi (Rakor) pengawasan tingkat nasional di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/09/2019).

Dalam Rakor yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri ini Inspektorat Gorontalo memamerkan Inovasi di bidang pengawasan.

Pada Rakorwasdanas tersebut hanya 4 provinsi berprestasi yang diundang Kementerian Dalam Negeri untuk memamerkan inovasi di bidang pengawasan, yaitu Provinsi Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur .

“Inovasi di bidang pengawasan yang ditampilkan oleh Inspektorat Daerah dalam kegiatan pameran tersebut adalah inovasi Aplikasi Sitem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Apliaksi ini teritegrasi dengan Aplikasi e-SPT Tracking dan inovasi Aplikasi Sistem Informasi Riiks Management dan Risk Base Internal (SIRRBIA) yang merupakan inovasi dari Kepala BPKP  Provinsi Gorontalo Supriadi,” kata Hasan Huradju, Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

Hasan Huradju mengungkapkan, inovasi yang ditampilkan pada pameran tersebut mendapat perhatian dari peserta rakorasdanas dari provinsi dan kabupaten se-Indonesia.

"Ada beberapa provinsi bahkan kabupaten kota yang akan mengadopsi aplikasi yang ditampilkan dalam pameran inovasi tersebut dan akan mengadakan studi banding ke Inspektorat Daerah Gorontalo,” ujar Hasan.

Pameran yang berlangsung di The Sunan Hotel Solo ini hanya berlangsung selama 1 hari namun mendapat perhatian yang luas dari peserta.

 

Pewarta : Hasan Huradju/Reza Akase - Inspektorat

 

GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Provinsi dengan Preidkat II Kinerja Pengawasan Terbaik Tahun 2019.

Daerah lain yang mendapatkan penghargaan ini adalah Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Dalam Negeri

Penghargaan tersebut diserahkan ole Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri Hadi Prabowo kepada Inspektur Daerah Provinsi yang mewakili Wakil Gubernur Gorontalo dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional Tahun 2019 di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Pengahrgaan tersebut diterima oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo karena telah memenuhi beberapa indikator yang menjadi syarat dalam pemberina penghargaan tersebut.

Indikator penilaian tersebut adalah Nilai Kapabiltas APIP, Nilai Maturuitas SPIP, Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi Temuan BPK dan Itjen Kemendagri, Proporsi anggaran untuk pengawasan, kesesuaian anggaran pengawasan dengan kebijkan pengawasan, inovasi pengawasan dan capaian MCP.

Sementara itu Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo Iswanta setelah menerima penghargaan tersebut menjelaskan beberapa hal yang membuat Provinsi Gorontalo melalui Inspektorat mendapat penghargaan sebagai Inspektorat berkinerja terbaik kedua setelah Jawa Tengah yaitu kapabilitas APIP dan SPIP yang sudah level 3.

“Juga adanya inovasi berupa Sistem Informasi Risk Management dan Risk Based Internal Audit Terintegrasi (SIRRBIA) kerja sama BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo dan Inspektorat Provinsi Gorontalo, serta Sistem Informasi Elektronik Tindak Lanjut Hasil Pegawasan (siLET) yang teritegrasi dengan aplikasi e-SPT Tracking,” kata Iswanta.

Penghargaan ini menjadi tolok ukur kinerja Pemerintahan Provinsi Gorontalo yang lebih baik dari tahun ke tahun. Penghargaan ini jugha sebagai bentuk apresiasi Kementerian Dalam Negeri atas upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat daerah ini.

Pewarta : Hasan Huradju/Reza Akase - Inspektorat

GORONTALO – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo (DKP) memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) terpadu pembangunan kelautan dan perikanan yang dilakukan di Kabupaten/Kota.

Sebanyak 226 paket yang terdiri dari 171 paket bantuan tahun 2018 dan 55  paket bantuan tahun 2019 Kementerian dan Kelautan (KKP) yang dilakukan monev selama  9 hari di Kabupaten dan Kota.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Sila N Botutihe, pada sambutannya saat membuka acara pemaparan hasil monev di Hulontalangi Room Hotel Grand Q, Kota Gorontalo Rabu, (25/09/19) mengatakan monitoring dan evaluasi terpadu pembangunan kelautan dan perikanan merupakan agenda tahunan yang menjadi sarana untuk membangunan sinergitas, koordinasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.

“Kegiatan Hari ini merupakan rangkaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tanggal 16/9/19 secara mandiri oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota dan puncaknya pada hari ini, dengan pemaparan hasil monev oleh masing-masing tim,” kata Sila Botutihe.

Sila Botutihe menguraikan bahwa tahun 2019 DKP memperoleh dana APBN Dekonsentrasi Rp2.248.466.000, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp6.052.341.000.

Ia juga mengungkapkan dengan keragaman pelaku usaha perikanan yang ada daerah ini dengan jumlah 29.745 orang yang terdiri dari nelayan 23.017 orang, pembudidaya 6.405 RTP, Pengolah Hasil Perikanan 225 RTP, dan petambak garam 98 RTP.

Rapat pembahasan hasil Monev terpadu ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Kelautan serta seluruh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota.

 

Pewarta : Yanto – Dinas Kelautan dan Perikanan

 

GORONTALO – Pelaku industri pariwisata di Provinsi Gorontalo bertekad untuk bersama-sama menjalin sinergi memajukan dunia pariwisata, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan menguatkan kerjasama kelembagaan.

Tekat ini menjadi poin penting dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Pariwisata, Rifli Katili di Restoran Roemah Marly, Kota Gorontalo, Selasa (24/9/2019).

“Kita menyamakan persepsi, menguatkan visi agar dalam dalam menjalan misi bisa bersama-sama membangun sinergitas memajukan pariwisata Gorontalo,” kata Rifli Katili.

Rifli Katili yakin para pelaku industry pariwisata di daerah ini memiliki semangat yang tinggi, ini terbukti dengan semangat dan kesungguhan dialog informal yang penuh kekeluargaan namun penuh bobot. Pelaku industri pariwisata selama sudah berkontribusi dalam bidangnya, menunjukkan profesionalitas dan terus berupaya memajukan pariwisata.

Semangat dan kinerja industri pariwisata ini menjadi modal utama dalam menguatkan kerja sama untuk meraih sukses. Energi para pelaku usaha ini harus menjadi sinergi yang dapat menghasilkan multiplier effect pariwisata Gorontalo.

“Semangat baru masyarakat pariwisata ini akan menjadikan Gorontalo sebagai destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, terutama mancanegara,” kata Rifli Katili.

Pertemuan ini sebagai sarana untuk menyatukan gerak langkah menguatkan tata kelola pariwisata Gorontalo yang lebih baik.

 

GORONTALO – Sejumlah pengurus koperasi angkutan yang membawahi para pengemudi angkutan dalam jaringan (daring) atau online menyerahkan dokumen perkumpulan mereka ke Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

Mereka diterima oleh Kepala Dinas, M Jamal Nganro di ruang kerjanya, Selasa (24/9/2019). Bersama mereka juga hadir perwakilan aplikator Grab, Gojek dan Nujek. M Jamal Nganro didampingi Kepala Bidang Angkutan.

Selain penyerahan dokumen asosiasi, mereka juga melakukan pembahasan penataan angkutan u8mum khususnya angkutan dalam jaringan (online).

“Kami berharap jika ada masalah tariff angkutan roda dua yang tidak sesuai dan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat, kami dapat mencarikan solusinya,” kata M Jamal Nganro.

Pertemuan antara perwakilan Grab, Gojek dan Nujek, koperasi dan pemerintah ini merupakan cara untuk membangun sinergi dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk operator angkutan di jalan.

 

Pewarta : Monika Oktviarini – Dinas Perhubungan

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo