>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo tengah menyamakan persepsi terkait perencanaan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Bagian Perencanaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), di ruang Dulohupa kantor gubernur, Selasa (24/9/2019).

Sekda Provinsi Gorontalo Darda Daraba yang membuka kegiatan terebut berharap melalui penyamaan persepsi terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sebagaimana diatur dalam peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 ini dapat menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang bisa menghambat penyerapan anggaran.

Sistem pengadaan barang disuatu instansi merupakan sebuah hal yang vital. Dimana setiap instansi akan memerlukan berbagai barang atau inventaris lainnya untuk menjalankan sekaligus mendorong berjalannya kegiatan.

Menurutnya, perencanaan barang/jasa pemerintah yang matang, sangat menentukan konsistensi rencana umum pengadaan (RUP) yang telah diumumkan karena perencanaan yang tidak matang nantinya akan berdampak pada tidak terpenuhinya rencana pengadaan dan pelaksanaan pengadaan yang telah disusun.

“Untuk itu saya minta kepada seluruh pejabat pengadaan untuk mempertanyakan apa yang tidak dipahami. Kalau ada problem yang nanti ditanyakan oleh APH kita semua tau apa saja prosesnya,” tandasnya.

 

Pewarta: Nova - Humas

GORONTALO – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo berupaya untuk mencapai target 550 ribu bidang tanah bersertifikat. Hal itu disampaikan Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo, Wartomo, usai upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tahun 2019 di halaman Kantor BPN Provinsi Gorontalo, Selasa (24/9/2019).

“Di Gorontalo ada 550 ribu bidang tanah, saat ini yang sudah terdaftar sebanyak 289 bidang tanah atau 51 persen. Sisanya kita targetkan selesai dalam waktu paling lama lima tahun atau bisa lebih cepat, harapannya 2023 sudah terdaftar semuanya,” kata Wartomo.

Sejalan dengan upaya tersebut, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim yang bertindak sebagai inspektur upacara Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional tingkat Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan transparan melalui penerapan program transformasi digital yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan tema peringatan Hari ATR Nasional yakni “”ATR/BPN Menuju Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan yang Berkepastian Hukum dan Modern”.

“Melalui transfomasi digital, layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja sehingga menjadi efektif, efisien dan transparan,” ujar Wagub Idris Rahim.

Saat ini empat jenis layanan elektronik Kementerian ATR/BPN yaitu hak tanggungan, layanan informasi, zona nilai tanah, surat keterangan pendaftaran tanah dan informasi bidang tanah, sudah mulai bisa diakses secara elektronik oleh masyarakat.

Pada upacara peringatan Hari ATR Nasional tingkat Provinsi Gorontalo, Wagub Idris Rahim menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun kepada delapan Aparatur Sipil Negara Kanwil BPN Provinsi Gorontalo. Wagub juga menyerahkan sertifikat tanah kepada sejumlah masyarakat nelayan, pelaku usaha kecil dan menengah, serta instansi pemerintah.

 

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO –  Meskipun ada jaminan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan ternyata kasus perempuan dan anak tidak menurun dan cenderung bertambah. Jumlah kasus yang dilaporkan ternyata lebih sedikit dibandingkan  dengan jumlah kasus sebenarnya.

Hal ini disampaikan oleh Nurhayati Olii yang mewakili Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo dalam bimbingan teknis penguatan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Maqna Kota Gorontalo ini berlangsung selama 3 hari, Senin-Rabu (23-25/9/2019) yang diikuti 60 orang  dari Satgas PPA se-Provinsi Gorontalo, dinas PPA provinsi dan kabupaten/kota.

“Tujuan kegiatan ini untuk membangun pemahaman  dan komitmen Satuan Tugas (Satgas PPA) dalam menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke UPT-PPA /P2TP2A serta meningkatkan pengetahuan peserta tentang layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan,” kata Nurhayati Olii, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Selasa (24/9/2019).

Nurhayati Olii juga menjelaskan perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu dan takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. Juga ada kendala sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki.

Ia berharap pembentukan Satgas Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan  Anak  dapat terwujud sehingga dapat merespon permasalahan perempuan dan anak di masyarakat.

“Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, oleh karena itu harus dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan tidak boleh di abaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun, dengan demikian setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain,” ujar Nurhayati Olii.

Permasalahan perempuan dan perlindungan anak belakangan ini menjadi topik hangat, yang selalu di bahas dalam  banayk forum setiap tahun. Data kekerasan terjadap mereka memiki kecenederunagn meningkat.

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinsos PP dan PA.

JAKARTA – Menindaklanjuti keterlambatan klaim Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) terhadap Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie (RS Ainun), Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menemui Direktur Utama BPJS Fachmi Idris di kantornya, Jakarta Senin (23/9/2019).

Kedatangan Gubernur Rusli untuk memperjuangkan kejelasan pembayaran klaim BPJS atas layanan rumah sakit. Ada lebih kurang Rp3 miliar klaim RS Ainun sejak bulan April hingga Juni yang belum dicairkan. Hal itu berdampak pada biaya operasional tenaga medis dan non medis rumah sakit.

“Saya memohon kepada Pak Dirut agar RS Ainun diselamatkan dulu (pembayaran klaim BPJS). Kira-kira bagaimana jalan keluarnya sehingga ini tetap jalan dan pelayanan tetap maksimal,” pinta Gubernur Gorontalo dua periode itu.

BPJS saat ini berada dalam kondisi yang dilematis. Di satu sisi iuran yang dibayar warga masuk setiap bulan, namun di sisi lain iuran tidak mampu menutupi klaim rumah sakit seluruh Indonesia. Oleh karena itu, iuran BPJS perlu penyesuaian menunggu persetujaun Presiden terkait dengan besaran premi.

Meski begitu, Dirut BPJS Fachmi Idris merespon baik permintaan gubernur. Menurutnya ada dua mekanisme pembayaran klaim yakni berdasarkan statusnya sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan non BLUD.

Bagi rumah sakit BLUD diarahkan untuk melakukan pinjaman di Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau bank lain yang bekerjasama dengan BPJS. Pinjaman dibolehkan untuk BLUD karena semua operasional layanan rumah sakit hanya bergantung dari klaim BPJS.

Sementara untuk non BLUD yang tidak bisa melakukan pinjaman ke bank maka klaimnya ditanggung oleh BPJS. Non BLUD juga cukup terbantu karena sebagian biaya operasional menggunakan anggaran pemerintah daerah.

“Jadi untuk Ainun akan kita prioritaskan karena tidak bisa melakukan pinjaman di bank. Cabang di sana kami minta rekonsiliasi untuk bulan layanan, bulan beban dan bulan bayar. Cabang mengirim surat untuk kami lakukan pembayaran,” ungkap Fachmi.

Kabar baik lainnya, klaim BPJS untuk bulan Januari hingga Maret sudah masuk di rekening RS Ainun. Dana lebih kurang Rp2 miliar akan dicairkan pekan ini untuk pembayaran jasa medis dan non medis rumah sakit.

 

Pewarta: Isam/Yusni - Humas

 

GORONTALO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto, yang didampingi Kepala Bidang Tata Ruang Sultan Kalupe melakukan peninjauan dan monitoring terhadap pekerjaan Pembangunan Taman “City Center” yang berada di Kelurahan Tamalate Kecamatan, Kota Timur Kota Gorontalo, Senin (23/9/2019)

Peninjauan serta monitoring pembangunan merupakan rutinas untuk memastikan proses pekerjaan berjalan lancar dan memberikan solusi jika menemukan kendala di lapangan.

“Peninjauan dan monitoring pembangunan penataan taman city center yang berada di ruas jalan kantor Gubernur ini merupakan tugas rutin agar proses pekerjaan diketahui progesnya,” kata Handoyo Sugiharto.

Pembangunan Taman City Center yang luasnya 686 meter persegi ini berada di ruas jalan perkantoran gubernur, taman ini akan menjadi ikon baru di ibu kota provinsi yang menjadi kebanggaan masyarakat. Taman ini akan menyuguhkan estetika dan harmoni penataan perkantoran Provinsi Gorontalo.

“Pembangunan ini dilakukan untuk memperindah pusat perkantoran provinsi atau City Center. Selain itu taman ini juga kita tata, hingga menjadi taman yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beristirahat atau menikmati suasana perkantoran,” ujar Handoyo Sugiharto.

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Sultan Kalupe, menambahkan pembangunan taman city center yang dilaksanakan oleh CV Wahana Arta Global dengan menggunakan anggaran APBD tahun 2019 sebesar Rp199 juta, akan selesai lebih awal, yaitu hanya 40 hari kerja dari waktu maksimal pekerjaan yaitu 60 hari.

“Sebenarnya pekerjaan ini baru saja dimulai, karena kontraknya baru saja ditandatanggani pelaksana pada 7 hari yang lalu. Dengan hasil yang ada sekarang ini, saya optimis kalau pelaksanaan pembangunan taman ini dapat diselesaikan sebelum 60 hari kerja, dari kontrak yang telah ditandatangani,” papar Sultan Kalupe.

 

Pewarta : Yudi- Dinas PUPR

GORONTALO – Aksi kenakalan remaja yang terjadi akhir-akhir ini mendapat respon dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Ia mengancam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anaknya terlibat dalam aksi tersebut akan diberi sanksi.

Beberapa hari terakhir warga di Kota Gorontalo dibuat cemas dengan maraknya aksi panah wayer oleh sekelompok orang. Ironisnya, belasan pelaku yang berhasil diamankan polisi rata-rata masih remaja yang duduk di bangku SMP dan SMA.

“Kalau orang tuanya pejabat, saya berhentikan dari jabatannya. Kalau orang tuanya staf akan saya mutasi ke tempat lain,” terang Rusli, Senin (23/9/2019).

Ancaman itu diharapkan bisa meningkatkan pendekatan dan pengawasan orang tua kepada anaknya. Dimulai dari ASN pemprov yang menjadi contoh bagi warga lain.

Di lain pihak, aparat sulit untuk memberikan tindakan hukum mengingat pelaku rata-rata di bawah umur. Diharapkan aksi jalanan itu tidak terulang di masa mendatang.

“Saya terima laporan dan baca di media, itu pelakunya rata-rata masih anak-anak. Ada yang bahkan masih duduk di bangku SMP. Makanya saya wanti-wanti jika ada anak yang berulah dan ternyata orang tuanya ASN di pemprov akan saya tindaki,” imbuhnya.

Sedikitnya sudah ada 11 orang yang diamankan aparat kepolisian dari Polres Gorontalo Kota. Dari tangan pelaku polisi menyita puluhan panah wayer yang sering digunakan untuk melukai warga atau pengguna jalan.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Gubernuran, Senin (23/9/2019).

Tes digelar kerjasama dengan BNNP Gorontalo yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Muchars Daud dan Kabag Umum Abdul Karim Engahu beserta belasan petugas.

Pemeriksaan dimulai sekitar pukul sembilan pagi. Seluruh ASN diarahkan untuk berkumpul di Ruang Dulohupa untuk didata dan mengambil sampel urine masing-masing.

Urine selanjut diperiksa dengan alat tes enam indikator yakni amphetamine (AMP), methampheetamine (MET), THC / CANABIS (halusinogen), benzodiazepine (BZO), morphine (MOP) dan coccain (COC).

“Tes urine kali ini untuk menindaklanjuti Inpres No. 6 tahun 2018 tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur No. 1379 tahun 2018 sebagai turunannya,” kata Muchars Daud.

Bagi ASN yang sedang dalam perawatan medis dan mengkonsumsi obat dokter diminta melapor kepada petugas BNNP. Dihawatirkan hasil tes medis menunjukkan hasil positif bukan karena penggunaan narkotika.

“Sejauh ini belum ada temuan ASN yang positif. Ini mengindikasikan adanya kesadaran ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo untuk tidak mengkonsumsi narkotika cukup baik. Sehingga dalam pelayanan terhadap masyarakat akan lebih baik dan menjadi teladan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Gorontalo,” ujar Muchars Daud.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Protokol Masran Rauf menyambut baik tes urine ini. Sejam sebelumnya, Masran mengumpulkan seluruh pejabat dan ASN untuk dicek kehadirannya masing-masing.

 “Kami ingin menjadi contoh dalam upaya mendukung pecegahan dan pemberantasan narkoba. Alhamdulillah semua pegawai bisa ikut dan hasilnya negatif,” kata Masran.

Pemprov Gorontalo menargetkan pada triwulan III ini ada 16 dari 31 OPD yang akan dilaksanakan pemeriksaan urine. 15 OPD lain sudah dilakukan pada triwulan II kemarin.

Hasil evaluasi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan RI yang di laksanakan di Provinsi Sulawsi Utara, pada triwulan III, Provinsi Gorontalo menempati posisi pertama dalam nilai capaian pelaksanaan aksi P4GN untuk Indonesia bagian Timur.

 

Pewarta: Isam/Ecyhin - Humas

GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menyalurkan dana hibah sebesar Rp450 juta untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo.

Dana hibah tersebut selanjutnya disalurkan ke PMI Kabupaten/Kota yang masing-masing sebesar Rp75 juta yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim pada pembukaan Musyawarah Kerja Provinsi (Muskerprov) PMI Gorontalo di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Minggu (22/9/2019).

“Dalam beberapa kali pertemuan dengan pak Gubernur Rusli Habibie, saya tahu beliau adalah orang yang sangat bijaksana dan tahu persis apa yang harus dilakukan untuk PMI Provinsi Gorontalo. Begitu pula dengan pak wagub yang menurut saya beliau sangat aktif dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Dana hibah ini merupakan komitmen keduanya untuk pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan oleh PMI Provinsi Gorontalo,” kata Pelaksana Harian Ketua PMI Pusat Muhammad Muas pada Musyawarah Kerja Provinsi PMI Gorontalo di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Minggu (22/9/2019).

Terkait pemberian dana hibah kepada PMI tersebut, Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim menjelaskan bahwa hal tersebut bertujuan untuk mendukung dan memperkuat tugas-tugas kemanusiaan yang dilaksanakan oleh PMI dalam memberikan pelayanan darah kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kita menginginkan PMI Gorontalo semakin tangguh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan darah, sehingga Gorontalo semakin unggul, maju, dan sejahtera,” ujar Wagub.

Menyangkut pelaksanaan Muskerprov PMI Provinsi Gorontalo, Idris menuturkan bahwa hal itu merupakan tuntutan kebutuhan organisasi yang diatur pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Menurutnya, Muskerprov merupakan ajang untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan oleh PMI Provinsi Gorontalo, menyusun program kerja untuk tahun 2020, serta memperkuat konsolidasi organisasi  serta sinergitas antara PMI Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Saya menilai sejak dipimpin oleh pak Ishak Liputo telah banyak program yang telah dilaksanakan oleh PMI Provinsi Gorontalo, salah satunya peluncuran aplikasi SIDDGO. Kedepan saya berharap PMI dapat terus berinovasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan darah di Gorontalo,” tandas Wagub Idris Rahim.

Pewarta : Haris - Humas

GORONTALO – Puluhan anak penyandang tuna rungu berkumpul di rumah dinas gubernur gorontalo guna merayakan Hari Bahasa Isyarat Internasional yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, Minggu, (22/9/2019).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Gorontalo , bekerjasama dengan pengurus PKK Provinsi Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut Sophia Bano mewakili Bunda Disabilitas Provinsi Gorontalo Idah Syahidah, menyampaikan perayaan hari bahasa isyarat internasional ini menunjukan eksistensi penyandang tuna rungu bahwa tidak ada kesenjangan terhadap orang tuli.

“Mereka ingin menunjukkan kreativitas mereka sebagai bukti bahwa mereka ini bisa. Otomatis hari ini merupakan hari besar mereka dimana mereka bangga berbahasa isyarat, bangga sebagai orang tuli, dan mereka ingin menunjukan eksistensi mereka,” kata Sophia

Pengurus PKK Pogja 1 ini menambahkan belajar bahasa isyarat zaman sekarang tidak susah lagi, salah satunya lewat aplikasi youtube. Namun apabila belum paham juga, bisa bergabung dengan sanggar tuna rungu.

“Keberadaan sangar khusus tuna rungu bisa juga menjadi wadah keterampilan untuk para penyandang tuna rungu yang mungkin kedepannya bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka,” tandasnya.

Seperti diketahui jumlah penyandang tuna rungu di Provinsi Gorontalo sebanyak 1610 orang. Dalam kesempatan itu juga, diserahkan poster bahasa isyarat dari pengurus PKK kepada media TV TVRI, sebagai bentuk sosialisasi bahasa isyarat untuk semua. Anak anak tuna rungu juga menunjukan kemampuan menyanyi dengan menggunakan bahasa isyarat.

Minggu, 22 September 2019 20:46

Aplikasi SIDDGO Hadir untuk Kebutuhan Darah

GORONTALO – Aplikasi Sistem Informasi Donor Darah Gorontalo (SIDDGO) resmi hadir di tengah-tengah warga Gorontalo pada Minggu (22/9/2019). Aplikasi yang digagas oleh Kapolda Gorontalo Irjen Pol Rachmad Fudail itu diluncurkan oleh Ketua Bidang Sukarelawan PMI Pusat Muhammad Muas bertempat di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo.

SIDDGO memiliki sejumlah fitur utama di antaranya fitur untuk meminta darah, fitur stok darah, fitur unit trasnfusi serta statistik jumlah pendonor.

Cara meminta darah cukup mudah dengan memilih jenis darah yang dibutuhkan dan lokasi pengguna. Secara otomatis pengguna akan dihubungkan dengan pendonor yang tersedia di aplikasi. Ada juga pilihan informasi ketersediaan darah di Unit Transfusi Darah (UTD) terdekat.

“SIDDGO ide simpatik bapak Kapolda Gorontalo. Beliau punya ide tetapi tentunya sulit untuk melaksanakan (jika hanya sendiri). Ide ini dilemparkan beliau kemudian disahuti oleh Bapak Gubernur dan ditindaklanjuti oleh PMI,” ujar Wagub Idris Rahim.

Lebih lanjut Wagub menjelaskan, kehadiran SIDDGO merupa sebuah keharusan di era digitalisasi dewasa ini. Aplikasi berbasis online itu diharapkan bisa memberikan pelayanan dan kepastian ketersediaan darah bagi masyarakat.

Wagub menyebut kebutuhan darah di Gorontalo masih cukup tinggi yakni 1.000 hingga 1.200 kantong setiap bulan. Di sisi lain, jumlah relawan pendonor masih terbatas antara 600 sampai 700 orang.

Jika aplikasi itu bisa dimaksimalkan dengan baik maka kebutuhan darah bisa ditanggulangi. PNS, TNI, Polri, BUMN dan instansi swasta se Provinsi Gorontalo diharapkan terlibat aktif untuk menjadi relawan.

 “Oleh karenanya, dalam rangka penyediaan darah ini kita bersepakat untuk meluncurkan SIDDGO ini,” imbuhnya.

Sebanyak 51 kantong darah berhasil dikumpulkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo di sela-sela peluncuran aplikasi. Selanjutnya warga maupun pendonor diharapkan sudah mendaftarkan diri melalui aplikasi sehingga bisa terdaftar di pusat data PMI.

Pewarta : Haris - Humas

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo