>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

MANADO  – Sinergitas yang terbangun antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dengan TNI-Polri wujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera.

“Bentuk kerjasama inilah yang harus dijaga, sehingga terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, saat silaturahmi unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo bersama Pangdam XIII Merdeka, Mayor Jenderal Tiopan Aritonang, di Makodam XIII/Merdeka Manado, (20/92019).

Gubernur menambahkan, sinergitas pemerintah daerah bersama TNI-Polri di Gorontalo, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, akan tetapi membantu dalam akselerasi pembangunan, termasuk turut mengawal program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Contohnya, dalam hal pendistribusian bibit dan pupuk, yang banyak dibantu dan dikawal oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang ada disetiap desa se-Provinsi Gorontalo.

“Tidak hanya itu, tercatat ada beberapa infrastruktur yang dibantu pengerjaannya oleh pihak TNI dan saat ini sudah bisa dinikmati masyarakat Gorontalo, khususnya di daerah yang masih terpencil, seperti jalan dan jembatan,” tegas Rusli Habibie.

Menurutnya bahwa, pengerjaan yang cepat dan kualitas yang terjaga jadi harapan masyarakat, terutama dalam mempercepat arus distribusi hasil pertanian dan kelautan dari daerah-daerah terpencil.

“Tahun ini Kami sudah meresmikan dua jembatan NKRI yang ada di Desa Buhu Kabupaten Gorontalo Utara dan Desa Mekar Jaya Kabupaten Boalemo, yang proses pengerjaannya cukup singkat, namun dengan kualitas yang terjaga,” jelas Rusli.

Ada juga pembangunan jalan di desa Botumoputi Kabupaten Gorontalo serta pembukaan ruas jalan Pentadu-Mananggu segmen Bolihutuo-Kramat yang tentunya adalah hasil swakelola Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama TNI.

Begitu juga dengan kerjasama pembersihan danau Limboto di Kabupaten Gorontalo, yang semuanya dikerjakan oleh TNI.

Gubernur Rusli berharap sinergitas ini dapat terus terjaga demi stabilitas dan pembangunan yang lebih baik kedepannya.

“Saya pribadi mengapresiasi kinerja TNI dan Polri dalam membantu percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo,”Tutup Rusli.

Jumat, 20 September 2019 14:24

Data Penting Untuk Pengambilan Keputusan

GORONTALO – Pengambilan data, pengolahan dan penyajiannya merupakan proses penting untuk mendapatkan data yang berkualitas. Dengan data ini pimpinan dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat.

Pentingnya data ini karena kebutuhan yang terus meningkat dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus siap dan selalu tersedia saat dibutuhkan.

“Data sangat penting untuk mengambil kebijakan dan keputusan, dinas kominfo harus proaltif,” kata M Jamal Nganro, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo saat membuka rapat koordinasi dinas komunikasi informatika statistik dan persandian se-Provinsi Gorontalo, Jumat (20/9/2019).

M Jamal Nganro memberi contoh peran dinas kominfo yang harus mampu mempromosikan potensi daerah, hingga memberikan layanan informasi kegiatan kepariwisataan. Komunikasi ke masyarakat ini penting dalam menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kominfo harus hadir untuk menyampaikan program pembangunan yang sedang dicanangkan masyarakat,” ujar M Jamal Nganro.

Untuk itu dinas kominfo harus mampu mendorong daerah untuk meningkatkan stabilitas keamanan, meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan sikap optomistis masyarakat, sehingga daerah lebih maju dan sejahtera.

Dalam rapat koordinasi yang dihadiri dinas kominfo seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo ini dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya yang terkait dengan kepentingan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

“Rakor ini juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pemerintah daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian,” kata Yusnan Ahmad, Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam laporan pembukaan rapat koordinasi.

Dalam pertemuan ini juga dilakukan identifiikasi masalah dan hambatan yang dihadapi dinas kominfo kabupaten dan kota untuk dicarikan solusi jalan keluarnya.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh - Dinas Kominfo

GORONTALO – Peran Dinas Komunikasi Informatika sangat dibutuhkan dan strategis pada era industri 4.0.  Kecepatan dan konten menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari dalam dinamika bermasyarakat dan bernegara.

Hal ini disampaikan oleh M Jamal Nganro, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo saat membuka rapat koordinasi dinas komunikasi informatika statistik dan persandian se-Provinsi Gorontalo, Jumat (20/9/2019).

M Jamal Nganro memastikan semua kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membutuhkan teknologi informasi untuk kepentingan publikasi, edukasi, dan pelayanan ke masyarakat.

Untuk itu Sumber Daya Manusia (SDM) di dinas ini harus terampil, handal dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika yang terjadi.

“SDM Kominfo harus siap dan mempuni untuk melayani kebutuhan OPD lain untuk melayani informasi,” ujar M Jamal Nganro.

Untuk itu, M Jamal Nganro menegaskan mindset dinas ini harus berubah agar bisa bekerja maksimal dan berdedikasi di bidang ini.

Ia menyontohkan perubahan yang dialami Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kominfo Provinsi Gorontalo di tahun 2016. Kebutuhan dan tanggung jawab yang besar mmebuat dinas ini harus dipecah menjadi 3 dinas, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.

“Perkembangan teknologi sangat cepat, dibutuhkan tanggung jawab yang besar untuk mengikutinya,” kata M Jamal Nganro.

Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan kerjasama antar dinas kominfo kabupaten dan kota dengan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo.

“Tujuan sama, untuk melayani masyarakat. Makanya dibutuhkan sinergi semuanya,” tutur M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Wisnawaty Saleh - Dinas Kominfo

GORONTALO – Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim berharap Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Gorontalo masa bakti 2019-2022 dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dan kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR) di Provinsi Gorontalo. Hal itu disampaikannya pada pengukuhan DPD REI Gorontalo di ballroom Hotel Horison, Kota Gorontalo, Jumat (20/9/2019).

“Setiap tahun Pemprov Gorontalo dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pembangunan RHIR untuk warga kurang mampu. Saya berharap REI Gorontalo dapat bersinergi dan berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan rumah layak bagi warga kurang mampu,” kata Wagub Idris Rahim.

Idris memaparkan, kebutuhan RHIR di Provinsi Gorontalo saat ini mencapai 54.588 unit. Sementara setiap tahunnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hanya mampu membangun kurang lebih 7.000 unit rumah layak huni bagi warga kurang mampu.

“Artinya, butuh waktu tujuh tahun untuk menuntaskan kebutuhan RHIR. Oleh karena itu untuk percepatan terwujudnya RHIR bagi warga kurang mampu dibutuhkan peran seluruh pihak termasuk REI,” ujar Idris.

Lebih lanjut Idris menuturkan tantangan yang dihadapi pengurus REI dalam penyediaan perumahan, seperti banyaknya aturan yang mengatur tentang pembangunan perumahan, keterbatasan lahan, serta suku bunga kredit yang masih cukup tinggi.

“Namun saya percaya pengurus REI Gorontalo yang baru ini adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan profesional dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut,” tandas Wagub Idris Rahim.

DPD REI Provinsi Gorontalo masa bakti 2019-2022 dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata. Terpilih sebagai Ketua DPD REI Gorontalo Arifin Djakani.

 

Pewarta : Haris- Humas

GORONTALO – Peserta Culinary Festival dalam rangka Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2019 terus membludak dan dipastikan akan terus bertambah jumlahnya.

Dari data sementara yang dihimpun oleh panitia di Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, sudah 30 stand dipesan kelompok masyarakat atau pengelola kuliner yang menyatakan keikutsertaannya.

Festival makanan tradisional dan kekinian ini akan digelar pada 4-6 Oktober 2019 di sepanjang jalan samping rumah dinas gubernur. Pendirian stand kuliner ini dimulai dari samping restoran Angelato hingga ke arah kantor Pelni/BKD Kota Gorontalo.

“Awalnya kami hanya ada 30 stand, namun warga dan pelaku kuliner sangat antusias menyambut  GKK ini, mereka minta diikutsertakan sehingga kami akan menambah fasilitas tenda,” kata Ivonela Larekeng, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Provinsi Gorontalo, Jumat (20/9/2019).

Peserta ekspo kuliner yang sudah mendaftar antara lain berasal dari pelaku usaha kopi Gorontalo, kue tradisional, makanan khas, kudapan berbahan sagela, mitra binaan dinas pangan, mitra binaan dinas kehutanan, hingga kelompok masyarakat yang mendiami desa penyangga kawasan konservasi.

“Ada kelompok masyarakat yang memproduksi madu hutan, mereka akan ikut meramaikan ekspo kuliner ini,” ujar Anggie Anggriani, Staf Bidang Pemasaran Pariwisata yang mengurusi kegiatan kiliner ini.

Membludaknya peserta kuliner ini membuktikan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Perwakilan Bank Indonesia, Pemerintah Kabupaten/Kota, Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Balai Konservasi sumber Daya Alam Sulawes Utara dan lembaga lain seperti NSLIC, Bank Rakyat indonesia dan Burung Indonrsia berhasil menumbuhkembangkan industri kecil menengah.

Para pelaku usaha kuliner yang didominasi kau wanita ini pada awalnya hanya sangat sederhana, bahkan di di kawasan tertentu belum ada usaha ini. Upaya pemerintah dalam mengangkat potensi lokal ini diwujudkan dengan banyak melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan.

Momen GKK ini adalah upaya untuk mengenalkan produk industri rumah tangga ini di tengah semaraknyanya dunia pariwisata yang membutuhkan dukungan kuliner.

 

Pewarta : PPID Dinas Pariwisata

GORONTALO – Puluhan peserta, juri dan sejumlah disainer menghadiri Technical Meeting Mo Karawo Traditional Handmade, Karawo Fashion Contest dan Gorontalo Karnaval Karawo 2019 di aula dinas PAriwisata Provinsi Gorontalo, Kamis (19/9/2019).

Pertemuan ini dipimpin oleh Rifli M Katili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang didampingi Ivonela R. Larekeng, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

“Tujuan Technical Meeting ini adalah untuk menyamakan persepsi para peserta lomba dengan panitia pelaksana dan dewan juri guna mempermudah pelaksanaan dan memaparkan ketentuan teknis, persyaratan serta kriteria penilaian yang harus diperhatikan oleh setiap peserta,” kata Rifli Katili.

Dalam pertemaun ini seluruh aturan dan kriteria dibicara seluruhnya antara semua pihak yang terlihat dalam Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2019. Kegatan ini merupakan perhelatan akbar pariwisata Provinsi Gorontalo dan menjadi salah satu dari 100 Calendar of Event Kementerian Pariwisata.

Pembahasan detail aturan dan kriteria ini memudahkan peserta untuk memahami kegiatan yang ada di GKK ini. Peserta, p[anitai, dan juri membahas aturan main kegiatan Mo Karawo Traditional Handmade, Karawo Fashion Contest dan Gorontalo Karnaval Karawo.

“Kalau sudah ada pemahaman yang sama akan memudahkan proses kegiatan hingga hingga penilaian lomba. Ini yang utama,” kata Rifli Katili.

Dalam technical meeting ini terdiri dari dua sesi yaitu technical meeting untuk pelaksanaan Mo Karawo Traditional Handmade (lomba mengiris serat kain, menyulam dan mengikat Karawo) yang di mulai pada pukul 10.00 Wita.

Acara di pandu langsung oleh Ivonela Larekeng dengan menghadirkan 3 orang dewan juri, I Wayan Sudana seorang akademisi untuk Juri Mo Karawo Traditional Handmade, Karawo Fashion Contest dan Gorontalo Karnaval Karawo, Hasdiana Saleh juga seorang Aakademisi untuk Dewan Juri Mo Karawo Traditional Handmade, Karawo Fashion Contest dan Gorontalo Karnaval Karawo dan John Koraag seorang Disainer untuk Juri Mo Karawo Traditional Handmade.

“Hasil technical meeting ini antara lain waktu pelaksanaan lomba selama 7 jam, kriteria penilaian antara lain kesesuaian desain dengan tema Wonderful of Celebes, proporsional, kualitas sulaman, keserasian warna dan kerapihan rawangan serta finishing,” papar Ivonela Larekeng.

Untuk technical meeting Karawo Fashion Contest dan Gorontalo Karnaval Karawo 2019 dilaksanakan pukul 13.00 Wita dipandu oleh Ivonela Larekeng. Kegiatan ini dihadiri 34 peserta yang merupakan peserta Gorontalo Karnaval Karawo 2019 dan Karawo Fashion Contest , dengan menghadirkan 2 orang dewan juri.

Event GKK dengan tema Wonderful of Celebes tahun ini, berbeda dgn konsep GKK di tahun sebelumnya. Pada tahun ini, peserta diminta untuk memilih salah satu dari 5 provinsi yang ada di Sulawesi kecuali Gorontalo.

“Mengapa Gorontalo tidak di masukkan dalam kategori? Sebab Karawo sudah mewakili Gorontalo itu sendiri. Ketentuan pemenang dari event ini akan di bagi per kategori, terbaik dari masing - masing kategori, best performance, favorit dan Juara Umum,” ujar Ivonela Larekeng.

Dengan dibagi menjadi perkategori sesuai pilihan masing– masing peserta, akan membuka peluang yang besar bagi peserta untuk menjadi pemenang di tiap-tiap kategori dan menampilkan kreativitas dan desain terbaik.

Di technical meeting kali ini, dewan Juri Hasdiana Saleh menuturkan beberapa ketentuan penilaian dari GKK, antara lain keindahan pakaian, dominan ragam hias karawo, kreativitas dan inovasi peserta dalam pembuatan kostum karnaval, keteraturan dan harmonisasi gerakan dengan tema.

Ketentuan penilaian Karawo Fashion Contest adalah kesesuaian rancangan dengan tema, motif karawo, karakteristik rancangan, tampilan keseluruhan dari busana. Untuk konsep gaun malam  Kain karawo dapat dikombinasikan dengan pkaian khas sulawesi yang dipilih.

 

Pewarta : Nur Alfiah Ngiu – Dinas Pariwisata

SUWAWA TIMUR – Balai Taman Nasional Bogani nani Wartabone, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo  dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango bertekad mengembangkan wisata berkelanjutan (ecotourism) di desa penyangga kawasan konservasi.

Kesepahaman ini dilakukan dalam pertemuan koordinasi membangun jaringan pemasaran dan keberlanjutan usaha kelompok konservasi masyarakat di kawasan penyangga TNBNW yang berlangsung di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango.

Di desa ini sedang dikembangkan wisata berkelanjutan dengan ikon burung Maleo (Macrocephalon maleo).

Burung ini dapat disaksikan setiap hari di ladang peneluran seluas 8 ha yang merupakan kawasan lanas bumi.

"Kami berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan penyangga melalui kegitan wisata berkelanjutan," kata Supriyanto, Kepala Balai TNBNW, Kamis (19/9/2919).

Sejumlah desa di kawasan penyangga yang mendapat dukungan untuk mengembangkan wisata berkelanjutan adalah Tulabolo,  Ulantha, Paduwoma, Bangio, Tunggulo dan Ilomata.

Sebagai desa yang berbatasan dengan taman nasional, masyarakatnya harus diberdayakan melalui kegiatan ekonomi produktif. Wisata berkelanjutan adalah pilihan yang tepat.

Jenis wisata ini mendapat dukungan dari Pememrintah Provinsi Gorontalo, melalui Dinas Pariwisata dalam pengembangan 5 aspek.

"Kami sangat mendukung program pengembangan wisata berkelanjutan melalui 5 aspek, yaitu konservasi, ekonomi, pendidikan, partisipasi masyarakat, dan pariwisata," kata Rifli Katili, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo saat memghadiri pertemuan kolaborasi ini.

Rifli Katili menjelaskan dukungan ini akan melibatkan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, terutama pada pengembangan aspek Sumber Daya Manusia dan pendidikan.

"Kerja sama dengan Balai TNBNW juga akan dilakukan untuk pemberdayaan  masyarakat dan pemasaran destinasi wisata," ujar Rifli Katili.

Dalam pertemuan ini juga dipaparkan kondisi TNBNW dan pengembangan wisata berkelanjutan oleh Supriyanto, Kepala Balai TNBNW, Bagus Tri Nugroho, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional 1 Limboto, dan Kepala Bapppeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki.

Pertemuan koordinasi ini digelar oleh Enhancing the Protected Area System in Sulawesi for Biodiversity Conservation (E-PASS), proyek bantuan luar negeri yang dirancang guna membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pembangunan konservasi di Sulawesi.

Proyek tersebut diinisiasi sejak 2011 dan telah mendapat dukungan pendanaan dari GEF  (Global Environment Facility).

GORONTALO - Setiap 17 September oleh Pemerintah Pusat hingga daerah diperingati sebagai Hari Perhubungan Nasional. Peringatan ini merupakan wadah silaturahim insan perhubungan untuk berkolaborasi meningkatkan pelayanan transportasi.

Upacara puncak Hari Perhubungan Nasional tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo dilaksanakan di Halaman Terminal Dungingi, Kota Gorontalo (17/9/2019), dipimpin Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Sutan Rusdi.

Tema yang diangkat tahun ini adalah “Merajut Nusantara Membangun Bangsa, Bakti Nyata Insan Perhubungan Untuk Indonesia Unggul Indonesia Maju.

“Peringatan Hari Perhubungan Nasional ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan bidang perhubungan untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan dan yang perlu ditingkatkan,” kata M Jamal Nganro, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Rabu (17/9/2019).

Pada upacara ini, M Jamal Nganro memaparkan bahwa ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriahkan Harhubnas tahun ini antara lain bersih-bersih peralatan faskes LLAJ, Perhubungan Mengajar, bersih-bersih pantai dan bersih-bersih peralatan bandara. Disamping itu pula dilakukan lomba olahraga dan kesenian,  serta pada hari puncak juga dilakukan penanaman pohon di Kawasan Terminal Dungingi, penyerahan dokumen perizinan, angkutan sewa umum, dan Launching Aplikasi Tiket On Line Angkutan Darat. Serta banyak kisah sukses Karya Nyata Insan Perhubungan, sektor perhubungan darat di bawah koordinator Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXI Gorontalo secara bertahap memfungsikan Terminal Tipe A, Terminal Dungingi dan Terminal Isimu, peningkatan layanan angkutan penyeberangan baik di Kota Gorontalo maupun di Marisa, serta beroperasinya Jembatan Timbang Molotabu, selain itu fasilitas keselamatan jalan juga secara bertahap dilakukan pergantian dan perbaikan, khususnya Traffic Light di Kota Gorontalo.

“Di bidang angkutan jalan ada beberapa hal yang telah dilaksanakan diantaranya penataan dan pembenahan Angkutan Dalam Trayek dan Angkutan Tidak Dalam Trayek, dukungan untuk bus gratis bagi siswa sekolah yang tidak terjangkau oleh angkutan reguler, serta layanan angkutan perintis bagi daerah yang belum terlayani angkutan dalam trayek.

“Tujuan angkutan perintis ini adalah mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat dan menekan tingkat inflasi,” jelas M Jamal Nganro.

Untuk sektor Perhubungan Udara, Bandara Djalaludin Gorontalo saat ini terus melengkapi peralatan penunjang untuk operasional guna meningkatkan pelayanan termasuk telah dilakukan studi review master plan untuk dapat mengakomodasi mendapat EHA penuh, Bandara alternatif  Sam Ratulangi Manado, Bandara Kargo dan mendukung program pariwisata. Demikian halnya Bandara Pohuwato yang pembangunannya terus berlanjut, tambah M Jamal Nganro.

Serta untuk sektor Perhubungan Laut, M Jamal Nganro menjelaskan KSOP Gorontalo telah naik status dari kelas IV menjadi kelas III, demikian halnya dengan Pelabuhan Anggrek yang semula KUPP Kelas III menjadi KUPP Kelas II.

Di sampinng itu pula dengan Pelabuhan Gorontalo, Kwandang dan Tilamuta merupakan pangkalan angkutan perintis laut.

Terkait program strategis nasional yang disenergikan dengan program Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini peningkatan kapasitas SDM baik ASN Perhubungan dan masyarakat  telah dilaksanakan MoU antara Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, KSOP Kelas III Gorontalo, PIP Makasar dan PIP Sulawesi Utara terkait Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 Mil  bagi para nelayan, setelah mengikuti Diklat para nelayan berhak mendapat Kartu Pelaut Merah yang  diterbitkan oleh KSOP, dengan demikian nelayan tersebut adalah nelayan yang telah tersertifikasi. Seluruh pembiayaan Diklat tersebut ditanggung PIP Makasar dan PIP Sulawesi Utara.

M Jamal Nganro juga menekankan tantangan insan perhubungan ke depan, di antaranya masih ada masyarakat yang menggunakan badan jalan pada ruas jalan Provinsi dan Jalan Nasional untuk kepentingan pribadi, hal ini bertentangan dengan UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana  Ruas jalan proviinsi dan jalan nasional hanya diperuntukan bagi kegiatan umum yang berskala nasional.

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di kota seperti warung kopi, rumah makan, dan mini market  yang tidak diikuti dengan penyiapan lahan parkir terutama di pusat kota menyebabkan kemacetan jalan yang diakibatkan tidak tertibnya parkir kendaraan. Demikian hal nya dimana masih ditemukan pengoperasian kendaraan kontainer di jam kerja dan luar lintasan, hal ini disebabkan masih adanya  gudang-gudang  di dalam kota.

“Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan kesadaran dan sinergitas semua pihak karena penyelesaian masalah tersebut bukan hanya tugas pemerintah namun merupakan tugas bersama terutama dukungan kesadaran masyarakat ini bukan hanya perhubungan namun juga sektor lain, dan yang lebih utama adalah kesadaran masyarakat,” ujar M Jamal Nganro.

 

Pewarta : Monika Oktaviarini - Dinas Perhubungan

JAKARTA – Dua pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dikukuhkan menjadi Widyaiswara Ahli Utama bertempat di Auditorium Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis, (19/9/2019).

Kedua pejabat fungsional Widyaiswara itu yakni Dr Anis Naki dan Dr Irfan Ibrahim. Keduanya beserta delapan peserta lain dikukuhkan setelah melalui proses orasi ilmiah. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Diklat Sofyan Ibrahim dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo Sudarman Samad.

Anis Naki membawakan orasi ilmiah dengan judul “Pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi terhadap motivasi kerja dan kinerja pegawai pemerintah daerah Provinsi Gorontalo”.

Sementara rekan seprofesinya Irfan Ibrahim mengangkat judul “Pengaruh implementasi kebijakan Diklatpim mo’odelo terhadap kualitas pelayanan publik di pemerintah Povinsi Gorontalo”

Irfan menyoroti tentang pelaksanaan Diklatpim jika dillaksanakan secara parsial ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Gorontalo. Perlu dikombinasikan dengan kompotensi kepemimpinan yang berbasis dengan kearifan lokal yakni mo’odelo.

“Karasteristik kepemimpinan dengan pendekatan Mo’odelo antara lain dudelo atau membangun karakter, mo’ulindhapo atau kemampuan perencanaan, huyula atau kolabolator, ikilale atau inovator serta tinepo wawutombala’o atau menggali potensi,” jelas Anis Naki.

Pengukuhan dua pejabat fungsional ini melengkapi status Widyaiswara Ahli Utama Pemprov Gorontalo menjadi lima orang. Sebelumnya pada tahun 2018 lalu, tiga Widyaiswara juga meraih predikat serupa yakni Dr Faiz Mahmud, Dr Nurdin Mokoginta serta Rusdin Kadjim, MPd.

Diharapkan bertambahnya jumlah Widyaiswara Utama bisa meningkatkan kualitas Diklatpim bagi aparatur di Gorontalo. Badan Diklat selaku instansi teknis tidak saja menggelar Diklat Prajabatan dan Diklatpim IV dan III tapi juga Diklatpim II.

 

Pewarta: Isam/Rais - Humas

KWANDANG – Sebanyak 1.450 anggota Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pembina pendamping, utusan dari seluruh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se Provinsi Gorontalo mengikuti Kemah Bakti Karakter Kebangsaaan.

Pembukaan Kemah Bakti Karakter Kebangsaaan dirangkaikan dengan apel besar dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-58 tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo di halaman Kantor Bupati Gorontalo Utara, Kamis (19/9/2019).

“Saya mengajak segenap pengurus kwartir, pelatih dan pembina, serta semua anggota Pramuka menjadi pioner dalam menanamkan nilai-nilai anti kejahatan seperti merebaknya KKN, radikalisme dan tetorisme. Pramuka selalu siap sedia membangun keutuhan NKRI,” kata Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim selaku Wakil Ketua Majelis Pembina Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Gorontalo yang bertindak sebagai inspektur apel besar.

Idris menegaskan, Gerakan Pramuka harus menjadi bagian terdepan dalam upaya menanamkan nilai-nilai luhur untuk membentengi generasi muda dari kecenderungan melakukan atau turut terlibat dalam setiap kejahatan yang bisa merugikan diri sendiri, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Menurutnya, Gerakan Pramuka di era kekinian sangat diperlukan sebagai filter dari segala dampak negatif media sosial.

Lebih lanjut Wakamabida Gerakan Pramuka Provinsi Gorontalo tersebut mengutarakan isu kerusakan dan pencemaran lingkungan yang harus menjadi fokus perhatian bagi Gerakan Pramuka.

“Mencintai alam merupakan wujud dari rasa kasih sayang setiap anggota Pramuka. Kepedulian akan kelestarian lingkungan harus menjadi sikap hidup yang dipedomani oleh setiap anggota Pramuka,” ujar Wagub Idris Rahim.

Pada kesempatan itu Wagub Idris Rahim menyematkan tanda penghargaan berupa Lencana Melati, Lencana Darma Bakti, dan Lencana Pancawarsa kepada 26 pengurus Gerakan Pramuka se Provinsi Gorontalo.

Selain itu juga Wakamabida juga menyerahkan Tunggul Tergiat kepada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka tergiat tahun 2019 yang diraih oleh Kota Gorontalo dan Dewan Kerja Cabang tergiat diraih oleh Kabupaten Gorontalo.

Wagub yang turut didampingi oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Idah Syahidah Rusli Habibie, juga meluncurkan rintisan Saka Taruna Bhyakta Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo.

 

Pewarta : Haris - Humas

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo