>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

LIMBOTO – Sejumlah Kantor Daerah Pengamatan yang dibawahi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo  akan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

Hal ini disampaikan oleh Sekertaris Dinas Aisa Ibrahim setelah melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pendataan aset dinas. Aisa Ibrahim yang didampingi Kepala Subbagian Umum dan Kepagawaian, melakukan peninjauan di beberapa Kantor Daerah Pengamatan (DP) yang berada di Kabupaten Gorontalo DP-02 dan Kota Gorontalo DP-01.

Aisa Ibrahim mengakui, untuk melakukan pekerjaan pengamatan, pemantauan maupun pemeliharaan saluran irigasi yang berada di kabupaten dan kota, Kantor Daerah Pengamatan (DP) sangat memerlukan sarana penunjang, Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatan.

“Setiap Kantor Daerah Pengamatan akan kami lengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menunjang aktifitas di lapangan,’ kata Aisa Ibrahim, Jumat (12/07/2019).

Ia memberi contoh pekerjaan pembagian air sawah masyarakat, saat terjadi kekurangan atau saat kelebihan debit air, maka sarana penunjang hukumnya wajib ada demi kelancaran tugas sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Diakuinya kebutuhan peralatan penunjang operasional ini dibayang-bayangi keterbatasan anggaran, namun begitu ia akan berusaha untuk melengkapi kebutuhan peralatan secara bertahap. Para petugas lapangan ini langsung berhadapan dengan para petani yang dilayaninya, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membersihkan saluran irigasi dari kotoran dan limbah.

“Kami akan berusaha untuk melengkapi peralatan,   teman-teman di daerah aliran sungai bisa bekerja dengan aman dan tenang. Perlengkapan yang disediakan sesuai kebutuhan para penjaga pintu air, termasuk kelengkapan administrasi,” ujar Aisa Ibrahim.

Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawain Dahlan Thalib, mengharapkan ASN dan PTT yang berada di seluruh kantor daerah pengamatan, untuk menjaga kedisiplinan dalam pekerjaan dan berharap menjaga aset milik dari dinas.

 

 
Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

LIMBOTO –  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo melakukan pendataan ulang sejumlah asset milik dinas.

Pendataan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Dinas PUPR Handoyo Sugiharto.  Sekretaris Dinas PUPR Aisa Ibrahim langsung melakukan peninjauan di sejumlah Kantor Daerah Pengamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo.

Bersama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dalam Thalib, Kepala Seksi Irigasi dan air tanah Erna Hiola, Kepala Seksi Pengelolaan Sungai Pantai dan Rawa Molan Taludio meninjau langsung aset milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, Jumat (12/7/2019).
“Sesuai arahan Kadis PUPR, kami melakukan kunjungan ke daerah pengamatan mulai dari DP-01 sampai dengan DP-05 untuk menginventaris aset-aset milik Dinas PUPR atau milik Pemerintah Provinsi Gorontalo,” kata Aisa Ibrahim.

Pendataan  aset yang tersebar di seluruh kantor daerah pengamatan yang ada di Provinsi Gorontalo harus terus dilakukan karena aset tersebut milik pemerintah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi oleh setiap pegawai ASN maupun PTT yang berada di kantor daerah pengamatan. 
“Kami harus mengetahui aset yang ada yang jumlahnya banyak, ada aset yang hingga kini keberadaannya belum jelas, contohnya seperti bangunan kantor DP-02 ini yang dibangun oleh dinas namun lahannya belum bersertifikat” ujar Aisa Ibrahim.

Aisa Ibrahim berharap adanya peninjauan dan pendataan inventaris yang mereka lakukan ini akan memperjelas seluruh aset dinas PUPR yang belum terdata baik itu barang, bangunan dan lahan. 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

SUBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo segera menyetujui usulan skema Avaibility Payment (AP) untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pembangunan RSUD Ainun Habibie. Menurut Ketua DPRD Paris Yusuf, dari empat syarat yang diminta oleh anggota, tinggal satu yang belum diselesaikan yakni Legal Opinion (LO).

“Tentang persetujuan, ada empat yang kami minta. Pertama persetujuan layanan AP dari Kemendagri, itu sudah ada. Kedua tentang penjaminan dari PII itu juga sudah ada. Ketiga kajian dari BPKP juga sudah. Terakhir tentang kajian pendapat hukum dari kejaksaan, naah LO ini masih dalam proses,” terang Paris usai menghadiri FGD KPBU RS Ainun yang digelar di Sari Ater Hotel and Resort, Subang, Jawa Barat, Jumat (12/7/2019).

Ia menilai legislatif sudah cukup berupaya agar proses KPBU ini berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Pihak DPRD sudah 12 kali melakukan pembahasan dan pada intinya semua fraksi setuju asalkan semua syarat bisa dipenuhi.

“Persetujuan dewan itu dibutuhkan sebelum tahapan penandatanganan kontrak (dengan pihak ketiga) akhir Agustus. Jadi kami masih ada waktu sekitar satu bulan lebih. Mungkin minggu-minggu depan LO-nya keluar maka kita paripurnakan melalui mekanisme dewan,” imbuh politisi dari Partai Golkar itu.

Pembangunan RS Ainun melalui mekanisme KPBU dilaksanakan oleh investor. Biaya pembangunan fisik, alat kesehatan medis dan fasilitas lain ditaksir mencapai angka Rp800 miliar. Pemprov diwajibkan membayar avaibility payment (AP) layanan jasa rumah sakit selama 20 tahun.

 

Pewarta: Isam - Humas

SUBANG - Kementrian Dalam Negeri Melalui Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah M Ardian Noverianto menjelaskan proses Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur bukanlah hutang.

KPBU sistemnya adalah belanja jasa dalam jangka waktu tertentu saat layanan tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.

Hal tersebut disampaikannya usai menjadi pembicara pada diskusi terpumpun KPBU Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr Hj Hasri Ainun Habibie (RS Ainun) yang digelar di Sari Ater Hotel dan Resort, Subang, Jawa Barat, Jumat (12/7/2019).

Menurut Ardian, ada tiga skema pembiayaan pemerintah yakni pinjaman, obligasi dan KPBU. Dua pilihan pertama memiliki risiko bunga atau kupon untuk obligasi, KPBU tidak demikian. Pinjaman waktu angsurnya juga sangat pendek.

“Kan begini kalau pilihannya adalah pinjaman berarti dia ada beban pokok pinjaman atau hutang, angkanya (pinjaman) tidak bisa (dicicil) berpuluh tahun. Nah di Permen 96 pembayar AP (Avaibility Payment) itu bukan belanja hutang, tapi barang dan jasa. AP ini juga bisa hingga 50 tahun dan tidak ada kaitannya dengan masa jabatan kepala daerah,” ujar M Ardian Noverianto  yang alumnus IPDN itu.

Ia mencontohkan pembayaran untuk listrik dan air yang rutin dibayarkan oleh Pemda setiap bulannya. Hal itu termasuk belanja barang dan jasa selama ada manfaat yang diperoleh dari layanan itu.

Kelebihan lain KPBU, Pemda tidak menyediakan APBD untuk membangun infrastruktur. Cukup dengan penyediaan lahan, maka pihak swasta membangun dan menyediakan jasa kesehatan di RS Ainun.

“Tanahnya tanah pemda dibangun pihak ketiga, nah kira kira ada nggak pembukaan lapangan kerja baru di sana? Ada kan? Pajak retribusi naik nggak? Setelah dibangun dikelola oleh mereka, ini rumah sakit setelah masa AP dikasih ke pemerintah. Bayangkan keuntungannya?,” tutur M Ardian Noverianto.

Diskusi terpumpun KPBU RS Ainun menghadirkan sejumlah pembicara dari Kementiran/Lembaga. Selain Ardian, hadir pula Kasubdit Kelembagaan, Informasi dan Regulasi Bappenas RI Reghi Perdana, Kasubdit Pendapatan Wilayah IV I Nyoman Suartawan, perwakilan BKPM RI Ida Sri Agustina serta Konsultan Bappenas untuk KPBU Nita Sarwani bersama tim.

Di pihak Pemprov Gorontalo hadir Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Tim Simpul KPBU, Ketua DPRD Paris Jusuf, unsur Forkopimda dari Kejaksaan Tinggi, Polda Gorontalo, Korem dan Kabinda. Perwakilan LSM dan pemerhati juga diundang untuk mengetahui dan berdiskusi terkait KPBU RS Ainun.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menerima rombongan Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dalam rangka menerima kunjungan studi banding penerapan sistem aplikasi e-monep.

Tim Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Buol ini diterima Lukman Husain, Kepala Bagian Administrasi Biro Pengendalian Pembangunan Ekonomi (P2E).

“Kami mendapat kunjungan Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Mereka mengetahui Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berhasil menerapkan aplikasi e-monep ini sehingga kisah sukses ini akan dipelajari untuk diterapkan di sana,” kata Lukman Husain, Kamis (11/7/2019).

Dalam pertemuan resmi dua pemerintahan ini dipaparkan penerapan aplikasi e-monep e-monep (electronik monitoring, evaluasi dan pelaporan) oleh Syahrul Biki, Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Biro P2E beserta Tim e-Monep. Upaya penerapan e-monep ini sebagai upaya untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

e-monep ini digunakan untuk menghimpun data dan informasi hasil pemantauan (data realisasi) pelaksanaan rencana pembangunan. Data dan informasi hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi pembangunan.

Dalam pertemuan ini hadir panitia dari Bagian Pengendalian Pembangunan Biro P2E dan Syarifudin Yusuf, Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Kabupaten Buol beserta tim.

Usai pemaparan di ruang kerja Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi, tamu dari Kabupaten Buol ini pun terlibat diskusi dan tanya jawab pendalaman materi penggunaan aplikasi ini.

“Tujuan studi banding ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Pembangunan melalui Sistem Aplikasi e-Monep bagi Aparat Sipil Negara Kabupaten Buol,” ujar Syahrul Biki.

 

Pewarta : Jawahirah – Biro P2E

GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo  yang diwakili Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyerahkan  bantuan tanggap darurat kepada korban bencana Kebakaran yang menimpa keluarga Rusli Wahab.

Bantuan ini diserahkan Sumarwoto, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Kebakaran yang terjadi Kamis (11/7/2019) pukul 22.50 wita ini melalap hangus rumah keluarga ini, termasuk harta benda yang ada di dalamnya. Padahal rumah yang terbakar ini relative baru dibangun oleh pemiliknya.

Untuk meringankan beban keluarga korban ini, sejumlah bantuan yang terdiri beras 1 koli (50 kg), mi instan 2 dos, tenda 2 buah, dan perlengkapan sekolah 1 set.

“Pada musim kemarau yang berangin ini masyarakat harus mencermati rumahnya masing-masing terutama instalasi listriknya,  hindari instalasi yang tumpang tindih karena bisa mengakibatkan hubungan arus pendek yang memicu kebakaran,” kata Sumarwoto, Jumat (12/7/2019).

Selain Rusli Wahab, anggota keluarga lainnya adalah Maryam Pasune, Khadidja Supu, Abdurahman wahab, Iswan Wahab, Novalina Wahab, dan Aditya Simbala.

“Ini paket bantuan yang mendesak seperti makanan, matras, tenda gulung, pakaian, peralatan makan,” ujar Sumarwoto.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

JAKARTA - Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kantor PLN Pusat, Jumat (11/7/2019).  

Rombongan wakil rakyat ini diterima I Nyoman Sujana, Vice President Perencanaan dan Pengendalian PT Persero PLN dan Zubaidah dari program Corporate Social Responsibility (CSR), di ruang Brantas gedung utama.

Dalam pertemuan ini, Komisi II berhasil meyakinkan PLN untuk membantu masyarakat Gorontalo melalui CSR berupa program penyambungan listrik baru bagi masyarakat miskin.

“Untuk tahun 2019 Provinsi Gorontalo mendapatkan bantuan CSR dari PLN berupa program sambungan listrik baru masyarakat miskin sebanyak 6000 KK dengan anggaran total Rp3 Miliar,” kata  Conny Gobel,  Koordniator Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.

Selain Conny Gobel, rombongan ini juga terdapat La Ode Haimuddin  (Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo), Daryatno Gobel  (Ketua Komisi II), Sun Biki (Wakil Ketua Komisi II) dan Alfian Pomalingo.

Conny Gobel menjelaskan, saat ini sebanyak 4.760 KK sudah divalidasi final dan sudah siap dilakukan penyambungan listrik sementara 1.240 KK lainnya akan dilakukan validasi lanjutan.

“Kami masih melakukan koordinasi dengan PLN Area untuk menindaklanjuti validasi lanjutan,” ujar Conny Gobel.

 

Pewarta : Fernando Djuuna - Pendamping Komisi II

MAKASSAR –  Wujud komitmen untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemberangkatan Jamaah Calon Haji Embarkasi Haji Antara (EHA) Provinsi Gorontalo 1440H/2019M.

Rakor ini berlangsung di Kantor Otoritas (Otban) Bandara Hasanuddin, Makassar, Kamis, (11/7/2019) dan dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Otban Hasanuddin, Kepala Bandara Manado Sarmanto, Kepala Bandara Jalauddin-Gorontalo Power Sihaloho, serta sejumlah pejabat instansi terkait.

Dalam rakor tersebut Idris Rahim selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Ibadah Haji (PPIH) mengungkapkan fokus pembahasan rapat koordinasi kali ini tentang parking pesawat feeder, alur kedatangan jemaah, ruang tunggu, loading bagasi, layanan di ruang tunggu, proses boarding pesawat garuda.

Tujuan pembahasan materi ini adalah untuk memaksimalkan kenyamanan dan memudahkan JCH asal gorontalo khususnya untuk JCH yang sudah berusia lanjut.

“Pelaksanaan pemberangkatan JCH sudah berlangsung selama 12 tahun. Perlu dikoordinasikan dan disinergikan dengan semua pihak. Dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun masih ada yang perlu kita benahi,” kata Idris Rahim.

Sementara itu dari pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan juga menyampaikan kesiapan mereka untuk melayani JCH, khususnya dengan menyiagakan personil dan fasilitas kesehatan lainnya serta rumah sakit yang akan menjadi rujukan bagi JCH yang mengalani gangguan kesehatan.

“Akhirnya untuk itulah kenapa Rakor ini di gelar. Agar kita semua stakholder dapat menyempurnakan kekurangan yang masih ada dan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan JCH EHA, agar melaksanakan kegiatanya sesuai dengan SOP yang berlaku,” tuturnya.

Untuk tahun ini JCH dari Gorontalo berjumlah 1.194 orang termasuk kuota tambahan yang di bagi dalam 3 Kelompok terbang (Kloter) yaitu Kloter 27 berjumlah 455 Jemaah, kloter 29 berjumlah 455 jemaah dan kloter 34 berjumlah 284 jemaah.

 

Pewarta : BPPG Makassar

BANDUNG – National Support for Local Investment Climates (NSLIC) merilis hasil survei tentang daya saing ekonomi Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Salah satu data yang menarik disimak menyangkut ketimpangan antara kepuasan terhadap layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan indeks Pengusaha yang merealisasikan investasinya di daerah.

Hasil riset menyebutkan bahwa indeks kepuasan terhadap pelayanan perizinan di PTSP sebesar 6,04 poin untuk Gorontalo dan 6,01 untuk Sulawesi Tenggara. Di sisi lain, indeks pengusaha yang merealisasikan investasinya hanya 3,09 poin untuk Gorontalo dan 4,14 poin untuk Sultra.

Menurut Peneliti dari NSLIC Mukti Asikin hal tersebut bisa dipengaruhi oleh berberapa aspek, salah satunya belum terintegrasinya segala perizinan ke dalam PTSP. Harusnya menurut dia, PTSP sebagai institusi harus juga melibatkan instansi vertikal lain yang dikuatkan oleh regulasi yang terintegrasi.

“Izin itu kan di kantor PTSP, tapi proses izin kan di luar itu. Ngurus segalanya dari A sampai Z kan di luar kantor PTSP, ketika dokumen sudah lengkap baru datang ke PTSP. Di kantornya mungkin sudah lebih baik tapi ketika menyiapkan dokumen banyak urusan dengan banyak instansi,” terang Asikin usai memaparkan Indeks Daya Saing Ekonomi Gorontalo dan Sulawesi Tenggara di Hotel Sheraton, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/7/2019).

Hal berbeda disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Menurutnya hal itu disebabkan banyaknya izin yang keluar namun hanya dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk diperjualbelikan kepada pihak lain. Akibatnya, izin usaha tanpa progres meski sudah mengantongi izin.

“Contohnya di Kabupaten Gorontalo Utara ada izin pertambangan yang keluar, tapi nggak ada progresnya. Terkesan izin di keluarkan oleh PT A, namun ditenggarai dicarikan si B,” kata Rusli Habibie.

Ia menyebut saat ini ada hampir 70-an IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang keluar, termasuk beberapa perkebunan tapi tidak jalan. Hal yang sudah diperingatkan oleh KPK agar segera mengevaluasi pemanfaatan izin yang mandek.

“Ini sudah kita evaluasi, kita sudah surati semua. Perusahaan-perusahaan yang belum CRC, tidak ada progres itu kita evaluasi. Kita tawarkan ke perusahaan lain. Itu yang terjadi, pelayanan cepat tapi begitu keluar izinnya tidak jalan,” pungkasnya.

Ke depannya ia akan membatasi izin yang diajukan oleh perusahaan. Harus ada klausul paling lambat 6 bulan atau satu tahun setelah keluar izinnya perusahaan harus segera memiliki progres. Jika tidak maka otomatis izinnya dicabut.

 

Pewarta: Isam - Humas

BANDUNG – National Support for Local Investment Climates (NSLIC) merilis hasil survei daya saing ekonomi Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Komparasi dua daerah itu sengaja dipilih karena menjadi lokus proyek pengembangan ekonomi dan investasi yang dibiayai oleh Kanada itu.

Berasan indeks daya saing ini terungkap dalam pemaparan yang dilakukan oleh tim penelitin NSLIC bertempat di Ballroom Hotel Sheraton, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/7/2019).

Dari 7 indikator utama yang diteliti, Gorontalo hanya memiliki satu poin yang lebih rendah.

Indeks daya saing daerah berada pada 5,35 poin jika dibanding dengan Sultra sebesar 4,96.

Kinerja ekonomi Gorontalo 5,40 dibanding Sultra 4,25. Gorontalo hanya kalah dalam hal persepsi iklim bisnis yakni 6,05 dibanding dengan 6,29 milik Sultra.

Selanjutnya ada indeks kinerja investasi yakni 5,02 berbanding 4,68, kinerja pemerintah 5,80 berbanding 4,66, infrastruktur 4,46 berbanding 4,35 serta dinamika bisnis 5,37 berbanding 5,50.

“Meskipun Sulawesi Tenggara daerah yang relatif lebih tua tapi ternyata beberapa poin Gorontalo lebih baik. Misalnya dalam dinamika bisnis, usaha-usaha rintisan baru lebih banyak di Gorontalo,” kata Mukti Asikin, Ketua tim peneliti NSLIC.

Jika diurai berdasarkan kabupaten/kota se Gorontalo, indeks daya saing ekonomi Kabupaten Pohuwato di angka 5,94 hanya kalah dari Kota Gorontalo sebesar 6,04. Padahal kabupaten ini berada di daerah paling Barat Gorontalo.

Pohuwato bahkan jauh meninggalkan Kabupaten Boalemo yang berada di urutan terendah dengan 4, 29. Kabupaten Gorontalo Utara berada pada 5,02, Kabupaten Gorontalo 5,21 dan Bone Bolango 5,59.

“Temuan kami untuk skala bisnis di Gorontalo mayoritasnya kecil, bahkan bukan hanya kecil tapi mikro. Kalau mau kompetitif harus berinovasi. Harus didorong peran dari perguruan tinggi. Ke depan produknya tidak bisa biasa-biasa saja harus berada di atas standar rata-tata,” ujar Mukti Asikin.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik hasil pemaparan yang juga dihadiri oleh para pimpinan OPD tersebut. Ia berharap indikator-indikator yang capaiannya masih rendah bisa diperbaiki setiap tahunnya.

 “Kita bersyukur bisa disandingkan dengan Sulawesi Tenggara. Kita ini kan baru berusia 19 tahun dibandingkan Sultra yang sudah lebih dari 50 tahun berdiri. Kemudian mereka sumber daya alamnya cukup banyak, kita kan nggak ada,” sebut Rusli.

Proyek NSLIC atau NSELRED (National Support for Enhancing Local and Regional Economic) merupakan kerjasama pemerintah Kanada dan Indonesia. Proyek ini diharapkan dapat mendorong penciptaan iklim investasi dan pengembangan ekonomi lokal di Gorontalo dan Sultra.

 

Pewarta: Isam - Humas

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo