>
Super Admin PPID

Super Admin PPID

GORONTALO - Rapat penetapan Angka Sementara (ASEM) yang dilaksanakan Dinas Pertanian Provinsi Kabupaten dan Kota serta Badan Pusat Statistik (BPS) se-Provinsi Gorontalo menyepakati satu data untuk bidang peternakan.

Dalam pertemuan ini memang bertujuan untuk mengonsolidasikan antara statistik provinsi maupun kabupaten/kota yang diverifikasi dan divalidasi angka sementara dan angka tetap data bidang peternakan tahun 2019.

Hal ini dikarenakan Bidang Pertanian sangat potensial untuk dikembangkan, pembangunan pertanaian harus membutuhkan data dasar yang baik khususnya di bidang peternakan dengan "Satu Data" agar semua data dapat terintegrasi.

“Yang kami harapkan adalah adanya sinkronisasi dan terstrukturnya data statistik bidang peternakan yang akurat,” kata kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Mulyadi D Mario, sehari setelah rapat digelar, Rabu (10/7/2019).

Dalam rapat ini dihadiri Herum Fajarwati,  Kepala BPS Provinsi Gorontalo, serta pejabat pengolah data statistik pertanian kabupaten/kota.

Mulyadi menyampaikan tahun 2018 ada perbedaan data angka populasi dari Badan Pusat Statistik yang menggunakan hasil survey pertanian antar sensus dengan angka yang di peroleh dari Dinas Pertanian Provinsi dan kabupaten/kota dengan perbedaan angka kurang lebih 20 persen, data yang ada di provinsi mencapai 39.000 populasi.

Untuk mengatasi perbedaan ini harus dicarikan solusi bagaimana perbaikan metode pengumpulan data bersama BPS Provinsi pada tahun 2019 dengan cara “by name by address”

Mulyadi Mario menambahkan sulitnya mendapatkan data populasi peternakan di Provinsi Gorontalo ini karena sebaran ternak yang cukup luas termasuk juga budaya masyarakat yang masih sedikit untuk mengkandangkan ternak. Hal lain adalah perpindahan ternak antara wilayah yang sering terjadi dan kurangnya kesadaran untuk melaporkan jika ada kelahiran ternak baru.

Herum Fajarwati menyampaikan pihaknya akan terus berupaya mengatasi perbedaan data statistik peternakan melalui pengumpulan data yang terintegrasi dengan cara melakukan metodologi “Satu Data” untuk komoditas peternakan. Ia menyebut  data yang digunakan oleh pemerintah adalah data dari BPS dan saat ini sudah ada Perpres nomor 39 tahun 2019.

Dalam metodologi “Satu Data” ini nanti akan ada tata kelola siapa yang harus melakukan pendataan data dasar yang merupakan kewajiban BPS, ada untuk data sektoral yang lebih fokus digunakan oleh kementrian, Intitusi atau OPD di daerah. Juga data khusus untuk kepentingan perusahaan yang akan melakukan penelitian khusus untuk pemasaran.

Data peternakan merupakan data sekotral yang penguatannya difokuskan ke lembaga atau instansi OPD yang membidangi peternakan.

 

Pewarta : Oman Moningka – Dinas Pertanian

GORONTALO - Mendukung program Pemerintah dalam menghadapi penyalahgunaan narkoba, Dinas Perhubungan dan Badan Nasional Narkotika Provinsi Gorontalo melakukan deteksi dini pemeriksaan urine, Senin (8/7/2019).

Pemeriksaan urine ini dilakukan kepada seluruh pejabat administrator, pengawas, pelaksana dan PTT di lingkungan Dinas Perhubungan.

Selain pemeriksaan urine, BNN Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Abdul Muchars Daud,  juga melakukan sosialisasi terkait bahayanya penyalahgunaan Narkoba.

Kegiatan ini merupakan merealisasikan dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 dan telah ditindaklanjuti dengan Instruksi Gubernur Gorontalo nomor 1379 tahun 2018 tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekusor Narkotika 2018-2019.

“Pemberantasan Narkoba di Provinsi Gorontalo juga telah diatur melalui Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA),” kata  Muchars Daud.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, M Jamal Nganro, dalam arahannya menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas pemerintah dalam menghadapi bahaya narkoba, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo siap mendukung apa yang menjadi progam pemerintah terkait pemberantasan narkoba.

“Kami juga telah membentuk Tim Relawan Anti Narkoba di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo,” kata M Jamal Nganro.

 

M Jamal Nganro mewajibkan kepada seluruh pejabat administrator dan pengawas untuk melakukan tes urine, karena sebagai pejabat struktural harus menjadi contoh bagi pelaksana dan PTT.

Pewarta : Monika Oktaviarini – Dinas Perhubungan

GORONTALO – Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menggelar rapat staf perdana dengan Kepala Dinas yang baru, Rifli Katili.

Rapat yang berlangsung pada Senin (8/7/2019) ini dipimpin Rifli Katili dengan menghadirkan oleh seluruh pejabat eselon III, IV, staf pelaksana dan PTT Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk perkenalan sekaligus silaturahmi Kepala dinas yang baru dilantik serta pengarahan seluruh staf dalam melakukan tugas dan fungsinya.

“Seluruh ASN dan PTT diharapkan mematuhi dan melaksanakan seluruh kewajiban, salah satunya dengan menerapkan disiplin dan budaya kerja dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” ujar Rifli Katili.

Selain itu Rifli Katili berharap seluruh ASN dan PTT memaksimalkan kerja untuk membesarkan dan mewujudkan pariwisata mendunia  dengan mengutamakan kinerja yang baik berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing–masing, saling kerjasama, menjaga kekompakan dan saling mendukung.

“Dalam bekerja harus berpedoman pada budaya kerja dan be your self, menjadi diri sendiri serta 3 nilai yang dapat diterapkan diadopsi dari slogan Menteri Pariwisata yaitu 3S ; Solid (Kompak, bersinergi, kekeluargaan), Speed ( Cepat dan tepat), serta Smart ( Cerdas Spritual, Intelektual dan emosional),” tutup Rifli Katili.

 

Pewarta : Intan - Dinas Pariwisata

GORONTALO –  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo, Sumarwoto bersama Kordinator Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Gorontalo, M Nurhuda dan Iryanto menjadi narasumber dalam acara Talkshow di RRI Gorontalo.

Dialog interaktif yang disiarkan secara langsung ini bertema kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan.  Siaran langsung ini juga ditanggapi oleh masyarakat pendengar siaran RRI di seluruh Provinsi Gorontalo.

Dalam uraiannya, Sumarwoto menghimbau kepada jajaran BPBD kabupaten/kota agar melakukan koordinasi dengan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, pekerjaan Umum, Balai wilayah Sungai, Perusahaan Daerah Air Minum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memantau lahan-lahan kritis dan daerah yang rawan kekeringan.

“Kami berharap semua pihak dapat mewaspadai munculnya bencana kekeringan,” ujar Sumarwoto, Selasa (8/7/2019)

Sumarwoto juga berharap BPBD menyiapkan tangki air untuk  antisipasi masyarakat yang membutuhkan air bersih jika bencana ini terjadi.

Kepala BMKG Gorontalo, M Nurhuda menjelaskan sejak akhir Juni Gorontalo sudah masuk musim kemarau sampai awal September, M Nurhuda mengharapkan sinergitas antar OPD dalam menghadapi musim kemarau ini, terutama masalah pertanian dan ancaman kebakaran hutan serta ketersediaan air bersih.

 

Pewarta: Iswandi Jusuf - BPBD

GORONTALO –  Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, karena dilakukan  pada orang dengan disabilitas  yang mengakibatkan tidak mampu mengakses layanan yang dapat mengurangi tingkat disabilitasnya.

Tindakan pemasungan adalah upaya pengikatan ataupun pengekangan fisik  pada orang dengan gangguan jiwa dan orang agresif (”berbahaya”) di komunitas yang berakibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi ODGJ.

untuk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi  Gorontalo menggelar kegiatan penjangkauan khusus bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Gorontalo Utara dan Pohuwato pekan lalu, Kamis-Jumat (4-5/7/2019).

“Pemasungan pada ODGJ masih menjadi masalah kesehatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia,” kata Didi Wahyudi Bagoe, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial PP dan PA Provinsi Gorontalo, Rabu (10/7/2019)

Kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial PP danPA ini merupakan upaya mewujudkan Indonesia Bebas Pasung, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya penyelenggaran pada ODGI.

Selain Didi Wahyudi Bagoe, dalam penjangkauan ODGJ ini juga melibatkan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Yusnandar Karim, pendamping dari Dinas Sosial Gorontalo Utara Asda Odi dan pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Susantri Hilimi.

Dalam kunjungan ke ODGI ini pemerintah memberikan sejumlah bantuan, mereka yang menerima adalah Ramdan Mojo (17) dan Derni Pilango (57) warga Desa Tolinggula Pantai, Tolinggula, Gorontalo Utara, Idris Kue (60) warga Desa Padengo Dengilo, Yahya Adipu (27) warga Desa Buntulia Selatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Retra Habi (70) warga Desa Posso Kwandang Gorontalo Utara

“Bantuan ini diberikan sebagai upaya untuk mengurangi beban hidup keluarga ODGJ,” ujar Didi Wahyudi Bagoe.

Didi Wahyudi Bagoe menjelaskan pemasungan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat tentang penyakit gangguan jiwa yang dialami oleh penyandang disabilitas mental.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun ke lapangan hingga ke pelosok desa ini  bertujuan juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan pemasungan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memfasilitasi penyediaan informasi tentang disabilitas dan kesehatan jiwa  serta uji coba Layanan Rumah Antara yang merupakan layanan yang bisa di akses oleh penyandang disabilitas mental pasca rehabilitasi medik.

“Masih tingginya pemasungan penyandang disabilitas mental akan meningkatkan beban keluarga secara ekonomi maupun waktu dan tenaga akibat perawatan,” ujar Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, Yusnandar Karim.

Pemasungan yang lama berdampak pada timbulnya disabilitas fisik , penyakit fisik kronik akibat infeksi, mainutrisi dan dehidrasi yang sering berujung pada kecacatan permanendan hingga kematian.

 

Pewarta : Yoan Thalib - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak   

SUWAWA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang Provinsi Gorontalo melakukan pembersihan Danau Perintis di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango .

Kegiatan ini merupakan bagian dari program revitalisasi Danau Perintis dalam mengembalikan fungsi hidrologi, pengairan sawah dan irigasi teknis serta untuk pengembangan kepariwisataan.

Pelibatan BPBD dalam pengerukan lumpur dan pembersihan gulma air ini sudah dilakukan sejak Rabu (3/7/2019) pekan lalu sampai dengan saat ini.

Sejumlah perahu karet dan alat-alat diturunkan untuk memberishkan gulma bersama sejumlah staf BPBD. Mereka terlibat kerja dengan instansi lain dalam satu tim yang sinergi.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Sumarwoto berharap keikutsertaan isntansinya ini dapat mempercepat program revitalisasi danau yang sudah menjadi kebijakan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

Danau Perintis merupakan dapat berfungsi sebagai menampung debit air sehingga dapat mengurangi banjir di wilayah Suwawa dan Kabila, disamping itu juga dapat mengairi lahan  pertanian.

“Kami berharap masyarakat dan Pemda Kabupaten  Bone Bolango dapat menjaga kebersihan Danau tersebut, agar bisa memberi nilai tambah masyarakat, kalau sudah bersih, Danau bisa jadi tujuan wisata, tempat latihan olahraga air,” ujar Sumarwoto.

 

Pewarta : Iswandi Jusuf - BPBD

LIMBOTO – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo mengadakan sosialisasi pembebasan lahan Korem 133/Nani Wartabone kepada pemilik lahan dan para penggarap lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) di aula serbaguna Korem, Senin (8/7/2019)

Sosialisasi ini dihadiri para pemilik lahan dan para penggarap, juga pejabat Korem 13/Nani Wartabone, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Gorontalo.

“Sosialisasi ini bertujuan mengidentifikasi kembali lahan beserta pemiliknya dan penggarap, memastikan batas yang sudah dibebaskan 5 hekter dan sisa yang nantinya dibebaskan seluas 20 hekter,” kata Sultan Kalupe, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo.

Sultan Kalupe juga mendata dan mengumpulkan informasi dari masyarakat terkait siapa saja pemilik dan penggarap lahan tersebut.

Pembebasan lahan seluas 20 ha ini aka dilakukan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, mereka melakukan langkah-langkah prosedural, mencocokkan data terkait izin dan hal lain dari lahan ex bekas Hak Guna Usaha (HGU) tersebut.

“Kami mencari informasi dari masyarakat apakah izin yang dikeluarkan kepada penggarap, diberikan oleh pemegang HGU ataukah dari pemerintah setempat, dari tahun berapa mereka menggarap dan garapannya itu tanaman apa saja, serta informasi terkait harga lahan dan transaksi yang pernah terjadi disini,” lanjut Sultan Kalupe.

Sultan berharap apa yang mereka lakukan saat ini untuk memudahkan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya.

 

Pewarta : Yudi – Dinas PUPR

GORONTALO – Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo menghadiri rapat koordinasi nasional penyampaian data dukung usulan DAK fisik bidang pariwisata di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis-Jumat (4-5/7/2019).

Pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo yang hadir pada acara tersebut adalah Sofyan Puloo, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

“Rakor ini diselenggarakan untuk membahas data dukung usulan DAK Fisik Bidang Pariwisata tahun 2020 untuk Wilayah Indonesia Timur,” kata Sofyan Puloo, Senin (8/7/2019).

Dalam rapat koordinasi yang dibuka oleh Plt Sekretaris Kementrian Pariwisata ini  dihadiri 192 utusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota sewilayah Timur Indonesia, sementara untuk wilayah Indonesia Barat dijadwalkan pada tanggal setelah selesainya kegiatan di wilayah timur.

Sofya Puloo mengatakan, dari hasil penyampaian data dukung usulan DAK Fisik Bidang Pariwisata ini, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo berpostur anggaran sementara Rp7.494.166.100 dengan berskala 5 kegiatan, menu kegiatan pembangunan atraksi daya tarik maupun pada menu kegiatan pembangunan amenitas kawasan yang tersebar di dua titik objek wisata yaitu Lombongo dan Olele.

“Hasil usulan tersebut masih akan dibahas lagi  dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo terkait skala kebutuhan lapangan,” ujar Sofyan Puloo.

 

Pewarta : Fery Lahay – Dinas Pariwisata

GORONTALO – Belasan warga dari Desa Lopo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo mendatangi rumah dinas gubernur, Senin (8/7/2019). Mereka sengaja diundang Gubernur Rusli Habibie terkait dugaan pungutan liar terhadap penerima bantuan ternak.

Isu ini sudah beberapa hari beredar di tengah warga setempat, hingga akhirnya tembus ke teliga gubernur. 10 kelompok tani yang nyaris menjadi korban pungli dikumpulkan di rumah dinas hari itu juga.

Sebelum pertemuan, mereka dijamu makan siang. Satu persatu diminta untuk menjelaskan kronologi peristiwa dugaan pungli yang mereka alami.

“Sudah berulang kali saya sampaikan di radio, saat tatap muka, semua program Pemerintah Provinsi tidak ada yang bayar. Bibit jagung, ternak, listrik, mahyani atau rumah layak huni, semuanya tidak ada bayar-bayar,” kaat Rusli Habibie di depan meja makan bersama warga Batudaa Pantai.

Ketidakpahaman warga tentang tata cara penerimaan bantuan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di tingkat masyarakat itu sendiri. Modusnya bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah-satunya dengan mengaku orang dekat gubernur.

Setiap kelompok dimintai uang Rp500.000 hingga terkumpul uang Rp5.000.000. Beruntung uang yang terkumpul di kepala dusun belum sempat diberikan kepada oknum yang menjanjikan bantuan sapi.

 “Ini bantuan diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Jadi kalau kalian berhak menerima pasti menerima, tidak berhak ya tidak menerima. Uang yang terkumpul ada? Kasih kembali ke masing-masing orang sekarang juga,” kata Rusli habibie kepada Kepala Dusun yang menjadi perantara.

Kepala Dinas Pertanian, Muljadi D Mario turut hadir mendampingi gubernur diminta memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada warga terkait dengan mekanisme penerimaan bantuan.

 

Pewarta: Isam - Humas

GORONTALO – Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Gorontalo melakukan pemeriksaan urine di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.

Pemeriksaan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Umum BNN Provinsi Gorontalo, Abdul Karim Engahu  sebagai mengimplementasikan  Rencana Aksi Nasional P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di lingkung Pemerintah Provinsi.

Kedatangan tim BNN ini diterima oleh Sekretaris Dinas, Yahya Ichsan di ruang rapat.

“Kami siap untuk diperiksa urine, termasuk seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)  di lingkup dinas ini,” kata Yahya Ichsan, Senin (8/7/2019).

Yahya Ichsan menyadari kedatangan BNN ini bertujuan untuk memastikan ASN dan PTT tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.

Diskotik

Sementara itu Abdul Karim Engahu menyatakan pemeriksaan urine ini dilakukan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), meskipun ia mengaku tidak semua bisa dilayani secara maksimal.

“Ada 3 hal yang kami lakukan, sosialisasi, membentuk relawan antinarkoba, dan pemeriksaan urine,” kata Abdul Karim Engahu.

Menanggapi kesediaan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang langsung seluruh stafnya bersedia diperiksa urinenya, Abdul Karim Engahu menyambut baik karena sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi P4GN,.

“Apabila ASN didapati positif, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan urine dan perlu assesment terhadap ASN yang bersangkutan,” kata Abdul Karim Engahu.

Abdul Karim Engahu menegaskan BNN berharap ASN terhindar dari penyalahgunaan narkoba, OPD harus berwawasan antinarkoba da melaksanakan sosialisasi serta menjadi relawan antinarkoba.

Dalam pemeriksaan urine ini seluruh ASN dan PTT di lingkung Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo tidak ditemukan indikasi penggunaan narkoba.

Pewarta : Wisnawaty saleh – Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

© 2019, Pemerintah Provinsi Gorontalo
Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu
Kota Gorontalo - Gorontalo